Jakarta (31/05)--- Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja (PMKB) Kemenko PMK, menyelenggarakan Rapat Sinkronisasi Progres Revitalisasi SMK yang bertujuan memastikan Inpres No. 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, menurut Asdep PMKB,Wijaya Kusumawardhana, berharap dapat mengetahui peta persebaran revitalisasi SMK yang up to date dari Kementerian dan Lembaga. Selain penyelarasan kompetensi keahlian yang sudah dilakukan di beberapa kementerian, Wijaya merasa kementerian dan lembaga harus bekerja lebih keras agar pengangguran lulusan SMK semakin berkurang di tahun-tahun mendatang. 

Ketua BNSP, Sumarna F. Abdurahman, menegaskan kepada forum rapat bahwa jangan sampai lulusan SMK yang sudah mendapat sertifikat justru menganggur. “kalau ada lulusan SMK bersertifikat menganggur, menandakan bahwa sertifikat tidak bermutu. Jika ini terjadi maka menyalahkan pengangguran bukan lagi ke Pembinaan SMK, namun ke BNSP,” tegas Sumarna. Sumarna mengingatkan bahwa makna demand drive mengartikan sudah saatnya dunia usaha dan dunia industri dilibatkan dalam membuat standar kompetensi keahlian lulusan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan/industri.

Kebutuhan data ketenagakerjaan menjadi sebuah hambatan dari Direktorat Pembinaan SMK. Direktur PSMK, Mustagfirin, mengatakan bahwa dengan perkiraaan 1,8 juta lulusan SMK pada tahun 2019, bidang dan level kompetensi sudah harus dipikirkan dan kajian juga sudah dilakukan tetapi tetap membutuhkan akurasi data dari kemenaker. Peran kemenaker menjadi vital karena dengan data ketenagakerjaaan yang akurat, memudahkan direktorat PSMK untuk melakukan kanalisasi bidang dan level serta kompetensi-kompetensi keahlian baru yang dibutuhkan. (sumber: Kedep IV Kemenko PMK/Ivan)