Pembangunan infrastruktur sebagai landasan bagi Indonesia untuk dapat bersaing tidaklah cukup bila tanpa diimbangi dengan investasi pada sumber daya manusia. Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas merupakan penopang bagi keberhasilan suatu bangsa.

Pemerintah pada program besar berikutnya memang akan berfokus pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, persoalan kesehatan yang masih menjadi pekerjaan besar seluruh pihak merupakan salah satu hal yang mesti dituntaskan sedini mungkin. "Kesehatan ini basic sekali. Jangan sampai kita berbicara persaingan dengan negara lain tetapi kita memiliki stunting 37 persen. Tahun 2014 stunting kita 37 persen," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2019 di ICE Bumi Serpong Damai, Banten, pada Selasa, 12 Februari 2019.

Belakangan, persoalan stunting ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dengan sejumlah upaya, Presiden mengatakan, angka stunting yang pada 2014 berada di angka 37 persen kini turun hingga mencapai angka 30 persen. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dari jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dalam pengelolaannya, Kepala Negara menginginkan agar lembaga penjaminan pelayanan kesehatan tersebut juga memiliki keuangan yang baik. Pemerintah sendiri telah mencairkan sejumlah anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Awal Februari yang lalu sudah kita kirim Rp6,38 triliun. Jangan dipikir pemerintah itu telat. Enggak. Kemudian, awal Maret nanti akan kita kirim Rp2,1 triliun. Awal April akan kita kirimkan lagi Rp6,3 triliun," tuturnya. Di penghujung sambutan, Kepala Negara turut mengajak insan kesehatan nasional untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan besar bangsa demi sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

Sementara itu, Menko PMK Puan Maharani menegaskan pemerintah telah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota, 1000 Desa pada tahun 2018. “Selanjutnya, kegiatan ini direncanakan untuk diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada tahun 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota,” ujarnya.

Dijelaskannya, stunting bukanlah semata-mata masalah sektor. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi seperti akses pangan, layanan kesehatan dasar termasuk akses air bersih dan sanitasi, serta pola pengasuhan. Kegagalan penanganan stunting akan berdampak pada kualitas sumer daya manusia Indonesia di masa mendatang. Artinya, daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global akan menjadi masalah serius ke depan atau sulit dicapai, ketika tidak didukung kualitas SDM Indonesia.

Terkait  program Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan Indonesia, menurut Menko Puan  telah mencapai sekitar 215 juta orang, atau sekitar 81% dari total populasi di Indonesia. “Kami berharap dapat mencapai Universal Health Coverage pada akhir tahun 2019,” pungkasnya.

Editor : Ponco Suharyanto