Jakarta, 1 Juli - Komisi E DPRD Jabar menilai sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di seluruh kota/kabupaten di Jabar masih rendah, terbukti banyak masyarakat bahkan aparatur pemerintah daerah belum mengetahui program tersebut.
"Sosialisasi masih sangat rendah, jadi banyak masyarakat yang tidak paham BPJS," kata Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin di Kota Bandung, Senin (30/6/2014), sebagaimana dirilis laman Antaranews.com.
Ia menuturkan Komisi E sudah berkeliling ke sejumlah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah tingkat kota/kabupaten, hasilnya banyak laporan masyarakat yang belum mengetahui tujuan dan manfaat BPJS.
Bahkan program itu, lanjut dia, masih banyak yang belum dipahami oleh aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.
"BPJS seperti apa, ini banyak yang belum tahu, jangankan masyarakat, perangkat pemerintah desa atau camat banyak yang tidak tahu," katanya.
Ia berharap sosialisasi program pemerintah pusat itu dapat diketahui oleh aparatur pemerintah daerah bahkan hingga RT/RW selanjutnya menyampaikan kepada masyarakat tentang manfaat BPJS.
Ia menjelaskan tujuan BPJS adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dari program jaminan kesehatan sebelumnya.
"Saya harap BPJS harus proaktif menyosialisasikan ini dan memberikan pelayanan yang baik, karena ini asuransi murni, lembaga pemerintah yang otomatis harus pro-rakyat," kata Didin.
Selain menyosialisasikan program BPJS, kata dia, pelaksana program tersebut harus melaksanakannya sesuai aturan dan tidak membingungkan masyarakat.
Pelaksana program BPJS tersebut, lanjut dia, bukan hanya Rumah Sakit pemerintah tetapi Rumah Sakit atau klinik swasta yang sudah menjalin kerja sama harus melayani pasien peserta BPJS.
"Jangan sampai ada kejadian seperti rumah sakit merujuk ke rumah sakit pemerintah, padahal kalau bisa diselesaikan di sana kenapa harus dirujuk," kata Didin.(Ant/Gs).