Jakarta (04/10)---  Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, menyambut dan membuka pertemuan dengan delegasi pemerintah Timor Leste di R.Rapat Lt.6 Kemenko PMK kemarin. 

Menurut Sujatmiko, masalah Human Trafficking ini sudah menjadi masalah global yang sudah kompleks karena data dari PBB setidaknya sudah ada 4 juta korban di dunia, sementara di Asia sekitar 200 ribu jiwa per tahun. “Mungkin Indonesia yang  paling besar karena dulu Indonesia menjadi negara transit. Indonesia sekarang sudah bukan negara transit, bahkan sudah menjadi negara penerima karena sekarang  Indonesia sudah menarik untuk warga asing mereka yang ingin hidup dan bekerja di sini, Indonesia juga menjadi negara pengirim bukan berarti kita mengirimkan secara sengaja, ini semua adalah korban, terutama jumlah TKI yang keluar negeri.” 

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertindak selaku koordinator dalam menangani kasus Human trafficking.  Di antaranya pemerintah sudah membuat Gugus tugas pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO) dengan Ketua yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Ketua Harian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Anggotanya terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Sosial; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Informatika,  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan /Kepala Bappenas, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kepala Badan Intelijen Negara dan Kepala Badan Pusat Statistik. (Rieska/TWS)