KESRA- 21 November: Pembangunan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan yang cukup serius dalam era perubahan iklim. Masyarakat yang perekonomian dan mata pencahariannya bergantung pada faktor iklim/cuaca seperti petani, nelayan dan masyarakat pesisir menjadi semakin rentan.  Masyarakat harus dikondisikan untuk lebih siap, tahan dan kuat terhadap ancaman yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Untuk menghadapi perubahan iklim dan dampak-dampaknya, perlu segera mengintegrasikan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kedalam program-program pembangunan nasional.

Rapat Koordinasi Nasional Tantangan Kesejahteraan Rakyat dalam Perubahan Iklim diselenggarakan pada tanggal 21 November 2012, dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi serta Komunitas Masyarakat.  Tujuan Rakornas adalah sebagai forum unruk membahas solusi terbaik tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dalam situasi iklim bumi yang sedang mengalami perubahan.

Hadir sebagai Pembicara Kunci, Bapak Emil Salim (Ketua Dewan Pertimbangan Presiden) yang membahas mengenai Pembangunan Berkelanjutan dengan Ekuiti.  Sebagai narasumber lainnya adalah:

1. Bappenas menyampaikan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Pemanfaatan Dana ICCTF untuk Kesejahteraan Rakyat.
2. Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian menyampaikan paparan mengenai Antisipasi Perubahan Iklim untuk Keberlanjutan Ketahanan Pangan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan mengenai Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Iklim.  Bangunan yang ramah bencana, pembuatan vegetasi pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, penyadaran kepada masyarakat menggunakan hiburan pendekatan budaya, serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT),
4. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penjelasan mengenai Program Kampung Iklim untuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Koordinator Small Grant Program – Global Environment Facility (SGP-GEF) menyampaikan Peran Small Grant  Program untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Hasil Rapat Koordinasi Nasional Tantangan Kesejahteraan Rakyat dalam Perubahan Iklim antara lain sebagai berikut:

• Perubahan iklim akan menaikkan muka air laut di pantai utara Jawa 0.56 m pada areal seluas 30.120 km2 lahan daratan dan "menelan" pantai utara Jawa (Jakarta dan Semarang). Para pengambil keputusan harus diyakinkan untuk secara serius mengambil langkah solusi terhadap permasalahan ini, yaitu melalui pembuktian dari kaum intelektual.
• Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan beberapa regulasi lainnya serta kebijakan penanganan perubahan iklim, membutuhkan keseriusan dan konsistensi untuk mengimplementasikannya.  Program dan kegiatan yang dilakukan seharusnya lebih implementatif yang dapat secara nyata memberikan hasil dan nilai positif bagi penguatan ketahanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
• Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim akan semakin mengkhawatirkan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat terutama yang mata pencahariannya bergantung faktor alam dan iklim. Karena itu, konsep dan strategi sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim perlu segera dilakukan. Upaya adaptasi perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca memerlukan efektifitas dan efisiensi perencanaan, alokasi dan dukungan anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta harus mengikutsertakan semua pihak yang saling bersinergi termasuk swasta berbasis Corporate Social Responsibility (CSR).  Tujuan adaptasi perubahan iklim adalah agar program pembangunan dapat terlaksana secara berkelanjutan dan sekaligus memilih ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.  Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) akan diintegrasikan ke dalam RPJM 2015-2019 dan RPJM 2019-2025.
• Ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia khususnya melalui pembangunan di sektor pertanian serta mendorong ketersediaan dan pengembangan sumberdaya pangan lokal.  Hal ini karena sektor pertanian memenuhi kebutuhan pangan bagi 245 juta penduduk atau lebih dari 85% penduduk Indonesia.  Strategi menghadapi perubahan iklim dengan melakukan antisipasi, adaptasi dan mitigasi.
• Perubahan iklim sangat berdampak pada masyarakat pesisir.  Mayoritas penduduk Indonesia dan wilayah Indonesia berada di kawasan pesisir.  Telah dilaksanakan banyak program pemerintah untuk membangun masyarakat (khususnya masyarakat pesisir) agar memiliki ketahanan dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim.  Program-program tersebut antara lain: bangunan yang ramah bencana, pembuatan vegetasi pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, penyadaran kepada masyarakat menggunakan hiburan pendekatan budaya, pengembangan desa pesisir tangguh (PDPT).  Namun masih ada hal yang yang kurang sinkron sehingga hasil kegiatan kadang dikalahkan untuk kepentingan lain.  Pada sisi lain masih banyak masyarakat pesisir yang belum terjangkau oleh program-program yang ada sehingga diperlakukan lebih banyak program dan anggaran agar masyarakat pesisir lebih meningkat kesejahteraannya dan tangguh menghadapi perubahan iklim.
• Global Environment Facility (GEF) melalui Small Grant Program menyediakan bantuan dana kepada komunitas yang melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penanggulangan masalah perubahan iklim dan dampaknya. Salah satu persyarakatan dalam SGP adalah adanya dana pendamping (in cash atau in kind) yang sama nilai dengan SGP.  Dana SGP sangat memungkinkan untuk bersinergi dengan kegiatan yang ada seperti PDPT, kampung iklim dan lain sebagainya. 
• Program Kampung Iklim dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada komunitas masyarakat yang secara aktif melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara terintegrasi.  Masyarakat diharapkan dapat secara mandiri mengupayakan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim.

Keberhasilan upaya penanganan dan solusi terhadap permasalahan perubahan iklim sangat tergantung efektifitas, konsistensi dan kontinuitas Pemerintah mengalokasikan anggarannya secara tepat. Pengerahan daya dan upaya serta koordinasi yang solid/terpadu dari seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah, swasta dan masyarakat), sangat menentukan keberhasilan penanganan perubahan iklim. (mi)