Jakarta, 10 Oktober - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Pemkab setempat minta warga untuk membatasi ke luar rumah.
Kepala Seksi P2PL Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) Hj Ermita saat dikonfirmasi, seperti dilansir laman Antaranews.com., Kamis (9/10/2014) menjelaskan, pihaknya telah mengimbau orangtua untuk tidak membawa anak balita ke luar rumah jika tidak dalam kondisi terlindungi masker, begitu juga dengan para pengendara motor agar menggunakan masker.
"Kondisi asap seperti saat ini berisiko bagi kesehatan, apalagi ini masih dalam status waspada," ujarnya.
Ia mengatakan, kabut asap yang terjadi diduga berasal dari berasal dari pembakaran hutan atau lahan di Provinsi Riau, tetangga Provinsi Jambi.
Ermita juga meminta masyarakat jangan sampai teledor membakar sampah di belakang rumah yang makin memperburuk kondisi ketebalan asap.
"Supaya tidak semakin memburuk, kita himbau masyarakat agar jangan membakar sampah, sebab meski sudah kita bagikan ribuan masker ke masyarakat, kalau masyarakat banyak membakar sampah, apaya kita akan sia-sia," ujarnya.
Berdasarkan pantauan, sejak sepekan terakhir kabut asap di Kota Kuala Tungkal sudah semakin pekat dan berdampak pada kesehatan, antara lain banyak warga yang mulai batuk-batuk.
Kondisi kabut asap ini tidak hanya di siang hari tapi juga malam hari, bahkan terkadang lebih pekat, yang bisa menganggu pengendara kendaraan motor dan mobil karena jarak pandang terganggu.
BNPB Kucurkan Rp4 Miliar Atasi Krisis Air NTT
Sementara itu, Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengucurkan Rp4 miliar untuk mengatasi krisis air dan kekeringan yang melanda 15 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Anggaran digunakan untuk membeli air dan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah titik di 15 kabupaten di NTT," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi NTT, Tini Tahedus, Rabu (8/10/2014) di Kupang.
Tini menjelaskan, kucuran itu sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat atas pengajuan proposal yang disampaikan Pemerintah NTT untuk mengatasi krisis air akibat kekeringan.
Ia menambahkan, berdasarkan proposal yang diajukan NTT membutuhkan dana Rp15 miliar, namun yang direalisasikan hanya Rp7 miliar. Kemudian yang sudah dicairkan dan disalurkan ke 15 kabupaten itu berjumlah Rp4 miliar.
Anggaran itu, telah digunakan untuk menanggulangi bencana kekeringan di 15 kabupaten, dari laporan sebelumnya 17 dari 22 kabupaten yang menderita kekeringan.
"Untuk 17 kabupaten, lanjut dia, ada dua kabupaten yang tidak mendapatkan bantuan alokasi anggaran itu, yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Sikka, yang tidak menyampaikan pernyataan kepala daerah soal kekeringan dan krisis air bersih," katanya.
Ia mengatakan, untuk 15 daerah yang menerima bantuan Rp4 miliar itu, diharap bisa menyalurkan ke 10 titik daerah yang paling rawan mengalami kriris air, karena kemarau akibat El Nino ini.
"Jadi untuk setiap daerah, diminta untuk mengidentifikasi 10 titik di daerah masing-masing yang dianggap paling rawan terjadi krisis, untuk diberikan bantuan," katanya.
Selain bantuan anggaran itu, lanjut Tini Thadeus, Pemerintah Pusat melalui BNPB Nasional juga menyetujui dua sumur bor dari 10 sumur bor yang diusulkan.
"Ada juga dua sumur bor yang rencananya dibuat di Sumba Tengah. Dari 10 sumur bor yang diusulkan, hanya dua yang disetujui dengan total dana hampir Rp700 juta," kata dia. (Ant/Gs)
