Siaran Pers Nomor : 11/Humas PMK/II/2015

ASEAN NEXT GENERATION CSR FORUM

Nusa Dua (5/2) - Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk ASEAN Next Generation CSR Forum yang digelar di Laguna Resort Nusa Dua Bali, 3-6 Februari. Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Kamis pagi (05/2).

Hadir dalam acara ini antara lain Sekretaris Jenderal ASEAN, Mr. Le Luong Minh, Ketua ASEAN CSR Network, Yanti Triwandiantini,Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Donald Bobiash, Duta Besar Swedia untuk Indonesia dan ASEAN, Johanna Brismar Skoog, Duta Besar Jepang untuk ASEAN Koichi Aiboshi, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan ASEAN, United Kingdom's Foreign and Commonwealth Office, Peter Mumford dan Ketua ASEAN CSR Network, Yanti Triwandiantini.

Dalam sambutannya Menko PMK mengungkapkan Indonesia telah mengembangkan inisiatif hukum di bidang Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membuat payung hukum untuk pelaksanaan CSR. Untuk perusahaan negara diatur dalam UU No.19/2003 dan Peraturan No.Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sedangkan untuk perusahaan swasta diatur dalam UU No 40/2007 yang ditujukan bagi perusahaan yang bisnisnya melibatkan sumber daya alam, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Dalam regulasi ini mengamanatkan bahwa kewajiban CSR dijalankan dengan anggaran dan biaya dari perusahaan,” ungkap Menko PMK.

Lebih lanjut Menko PMK menuturkan pentingnya UU khusus dalam penerapan CSR di Indonesia karena julah penduduk yang besar dan tersebar di sekitar 17.000 pulau yang terkadang sulit untuk menyampaikan program pembangunan ke daerah-daerah terpencil, seperti pulau-pulau kecil dan desa terpencil di sekitar hutan dan pegunungan. Di sisi lain anggaran pemerintah yang terbatas mengakibatkan terbatasnya akses ke daerah-daerah terpencil dan kurangnya infrastruktur.

Untuk itu, konsep kemitraan CSR di Indonesia melibatkan partisipasi aktif semua pihak, meliputi sektor publik (instansi pemerintah), swasta, dan masyarakat. Kolaborasi dan sinergi antar elemen tersebut sebagai bentuk nyata gotong royong membangun bangsa.

“Kita percaya bahwa kesejahteraan rakyat bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.” ujarnya.

Menko PMK pun berharap dengan adanya potensi besar untuk anggaran CSR dari perusahaan swasta dan negara dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pemerintah pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Selama ini program CSR diakui telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pembangunan sosial di Indonesia. Sejumlah industri telah menyalurkan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial dan pengembangan masyarakat di pedesaan.

“Ke depan, kolaborasi gotong-royong membangun bangsa antara Pemerintah, swasta dan masyarakat harus diarahkan bagi terciptanya kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber dayanya yaitu manusia, budaya, alam dan lingkungan hidup,” tegasnya.