Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

Budaya

Oleh humaspmk on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari   – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam menyambut tahun baru, yaitu dengan menggelar acara zikir bersama dan menghindari cara-cara berhura-hura atau kegiatan lain yang tidak membawa manfaat.

Acara zikir menyambut pergantian tahun 2014 ke 2015 yang digelar di Masjid Agung At Tin Jakarta, Timur, pada Rabu (31/12/2014) malam, menurut Menteri Agama seperti dirilis laman Antara news, merupakan kreativitas dan kemudian menjadi tradisi yang harus dijaga keberlansungannya.

“Ini merupakan kegiatan khas Indonesia yang di negara lain tak dimiliki,” kata Menag ketika memberi sambutan pada Zikir Nasional yang ke-13.

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin, HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya. Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib, sementara acara zikir dimulai usai shalat Isya.

Menteri Agama Lukman Hakim mengingatkan umat Islam bahwa negara bisa berdiri kokoh dan rakyatnya dapat meraih kesejahteraan dan keadilan jika dua kelompok besar di negara bersangkutan rukun. Kedua kelompok itu adalah ulama dan umara. Ia mengatakan bahwa hal itu ada di Indonesia. Terlebih lagi pada acara zikir nasional yang momentumnya dikaitkan dengan pergantian tahun. Tentu saja di acara tersebut ada dimensi personal, nasional dan sosial.

Zikir, menurut Menag, adalah perintah agama. Semua pihak dituntut untuk melakukan persiapan menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Persiapan itu dapat dilakukan melalui dzikir, mengingat Allah sebagai pencipta semua mahluk alam semesta ini. “Jadi, zikir tak sekedar mengingat Allah, juga ingat kepada mahluk-mahluk-Nya,” ia menjelaskan.

Manusia sebagai “hamba” yang diciptakan Allah semata-mata untuk mengingat dan mengabdi kepada Allah. Namun, manusia juga sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dapat mengatur bumi seisinya semata-mata juga untuk mengabdi kepada Allah. “Fungsi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah jangan dipertentangkan. Keduanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah,” katanya.

Zikir Nasional dapat dimaknai sebagai ajang muhasabah, melakukan refleksi apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan apa yang perlu dilakukan pada masa mendatang. Yang sudah baik ditingkatkan, dan yang buruk di masa lalu harus ditinggalkan, demikian Menag.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 01, 2015

Jakarta, 1 Januari  - Komite Perdamaian Dunia tepat di malam pergantian tahun baru 2015 menetapkan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)  menjadi Taman Peradaban Internasional dan Wahana Perdamaian Dunia karena memiliki Plaza Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) .

"TMII diberi pengakuan dan ditetapkan sebagai Taman Peradaban Internasional dan Wahana Perdamaian Dunia oleh Komite Perdamaian Dunia, karena TMII memiliki Plaza KTT Non-Blok yang bersejarah," ujar Direktur Operasional TMII Ade F. Meyliala di Jakarta, Rabu (31/12/2014) malam.

Oleh humaspmk on December 28, 2014

Jakarta, 28 Desember – Menghadapi kompleksnya masalah yang terjadi di Papua, Presiden Joko Widodo berjanji akan sering berkunjung ke Papua dan berdialog dengan warga Papua. 

Berbicara dihadapan seribuan relawan anggota Bara JP Papua, di GOR Waringin Kotaraja, Jayapura, Sabtu (27/12/2014) sore, Jokowi berjanji akan berkunjung ke Papua minimal tiga kali dalam setahun.

Oleh humaspmk on December 27, 2014

Yogyakarta, 27 Desember - Pernikahan siri atau pernikahan tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggaran hukum oleh Kementerian Agama. Alasannya, pernikahan siri melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan.

Oleh humaspmk on December 27, 2014

Yogyakarta, 27 Desember  - Menjelang pergantian tahun, jumlah wisatawan yang berkunjungan ke Candi Prambanan meningkat secara signifikan. Kepala Unit Candi Prambanan, Priyo Santoso mengatakan, peningkatan kunjungan wisatawan mulai terlihat sejak akhir pekan lalu.

Menurutnya, kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ini dipengaruhi dengan bertepatannya liburan sekolah dengan libur panjang Hari Raya Natal.

Oleh humaspmk on December 26, 2014

Yogyakarta, 26 Desember - Umat muslim di Kota Ternate, Maluku Utara ikut mengamankan perayaan Natal di daerah ini, sebagai bentuk toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

"Kami berterima kasih kepada umat muslim di Ternate yang ikut mengamankan pelaksanaan Natal dengan cara berjaga di sekitar gereja sejak tadi malam sampai pagi ini," kata pimpinan umat Katolik di Malut, Pastor Titus Rahail usai misa Natal di Gereja Santo Pedro di Ternate, Kamis.

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Kementerian Agama memperbaiki layanan penyelenggaraan Ibadah Haji mulai 2015. Perbaikan dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dan memberi keadilan bagi calon jemaah haji.

Pada 2015, seperti dilansir laman Tribunnews, Indonesia mendapatkan kuota calon jemaah haji sebesar 168.000 orang sama dengan kuota 2014. Untuk mengatasi terbatasnya kuota calon haji, Kemenag hanya memberangkatkan calon jemaah yang belum pernah menunaikan Ibadah Haji.

"Pada tahun 2015, kami memastikan tidak ada kuota haji yang diberikan bukan kepada yang berhak. Tahun sebelumnya, sisa kuota biasa digunakan pihak yang memiliki relasi. Mereka menggunakan sisa kuota," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengunjungi redaksi harian Kompas, Senin (22/12/2014).

Lamanya masa tunggu calon jemaah haji Indonesia yang mencapai 20 tahun, membuat Lukman berencana melobi otoritas Arab Saudi supaya dapat memberikan penambahan kuota kepada calon jemaah haji asal Indonesia.

Dia meminta supaya Indonesia mendapat kuota yang tidak terserap semua oleh negara Muslim lainnya. "Itu bisa dimanfaatkan," ujarnya

Sebagai upaya mewujudkan transparansi kepada calon jemaah haji, Lukman mewacanakan penguatan transparansi melalui sistem online agar semua proses pendaftaran dan sisa kuota dapat dipantau masyarakat.

Sementara itu, mengenai fasilitas pemondokan, Kemenag akan meminta persetujuan DPR supaya izin penyewaan pemondokan ibadah haji tidak dilakukan setiap tahun. Akan lebih efektif jika penyewaan pemondokan dilakukan tiga atau lima tahun sekali.

"Selama ini kesulitan mendapat pemondokan yang baik karena selalu telat. Biaya penyelenggaraan ibadah haji dibahas dan disetujui (DPR) tiap tahun. Mulai 2015, kita ingin pembahasannya 3-5 tahun supaya lebih murah dan jemaah lebih nyaman," tambah Lukman.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Sosok Sujiatmi Notomiharjo, sangatlah penting untuk Presiden Joko Widodo pada setiap langkah perjalanan hidupnya. Hingga kini, saat dirinya menjadi Presiden pun, Jokowi tetap menempatkan sosok Sujiatmi sebagai orang terpenting dalam sejarah hidupnya.

"Ibu itu, surga yang kelihatan di dunia. Ibu itu surga yang kelihatan di dunia," ucap Jokowi usai Puncak Peringatan Hari Ibu ke-86, Senin (22/12/2014), GOR Ciracas, Jakarta Timur.

Karena itu, tahun ini, ucapan Selamat Hari Ibu pun pertama kali diucapkannya buat sang ibunda. "Saya sudah sampaikan selamat Hari Ibu," katanya seperti ditulis laman Tribunnews.

Namun, kala awak media menanyakan apakah selamat hari Ibu juga sudah disampaikan kepada isteri tercinta Iriana? Jokowi mengaku belum.

"Belum. Sebentar lagi saya ucapin," ucap Jokowi seperti hendak berbisik ke awak media sembari tersenyum menoleh ke arah Iriana. Iriana mengenakan kebaya berwarna oranye berada di sisi kanan Jokowi.

Saat Jokowi menyampaikan hal itu, Iriana terlihat tengah bercakap-cakap dengan seorang isteri Menteri yang tergabung dalam Organisasi Solidaritas Era Kabinet Kerja.

Awak media pun menantang Jokowi untuk menyampaikan selamat Hari Ibu kepada sang isteri. Namun, Jokowi hanya membalas dengan tawa dan senyumnya sembari berbalik berjalan meninggalkan awak media.

Terlihat pula Iriana turut berjalan seturut arahan Jokowi

Ini Pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan di Peringatan Hari Ibu

Sementara itu, Peringatan hari ibu ke-68 dirayakan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam sambutannya Sesmenpora Alfitra Salam mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa pada tahun 2014 ini ada peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif.

“Berkaitan peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif, khususnya pada tahun 2014 ini telah terlihat peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang duduk dalam Kabinet Kerja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada enam pimpinan organisasi perempuan yaitu, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Dharma Wanita Persatuan Pusat, Bhayangkari, Tim Penggerak PKK Provinsi Jakarta, serta mitra kerja lainnya yang selalu bersama-sama ikut menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu," katanya di halaman kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (22/12/2014) pagi.

Adapun Hari Ibu Indonesia lahir dari eksistensi dan peranan perempuan dalam Pergerakan Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang terlihat di Kongres Perempuan Pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang bertujuan bertekad mendorong pembentukan Indonesia Merdeka.

“Di setiap Peringatan Hari Ibu dimaksudkan membangkitkan semangat perjuangan tentang keluhuran dan keagungan peran perempuan sebagai ibu dan keibuan yang protektif terhadap kehidupan” kata Sesmenpora.

Upacara Bendera HUT ke-86 Peringatan Hari Ibu di lingkungan Kemenpora berlangsung dengan lancar dan khidmat, bertindak sebagai komandan upacara, Een Ernawati, dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai, Pengurus Dharma Wanita, Staf non PNS, serta Pengurus LADI, LANKOR, BOPI dan Satlak PRIMA.

Peringatan Hari Ibu tahun ini mengusung tema: “Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Prof Dr Kacung Marijan MA menegaskan bahwa kebudayaan penting untuk pembangunan, karena budaya-lah yang menjaga Indonesia dari "buaya" atau sikap tidak berperikemanusiaan.

"Jadi, tugas kebudayaan adalah menjaga hilangnya huruf d dalam kata budaya agar tidak menjadi buaya," katanya saat membuka NU di Tahun Kebudayaan 2014 di teras utara Gedung PWNU Jatim, Minggu (21/12/2014) sore.

Dalam acara yang digelar oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur itu, ia menjelaskan NU sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan Nusantara, seperti peran Lesbumi.

"Bahkan, NU merupakan komunitas yang lahir dan hidup dalam kebudayaan, karena Nahdlatul Ulama adalah Islam Nusantara yang menunjukkan bahwa Islam dan kebudayaan itu tidak bertentangan, bahkan keduanya bisa saling berkolaborasi," katanya.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Unair itu, seperti dilansir laman Antaranews, bila kebudayaan menjadi "arus utama" dalam pembangunan, maka pembangunan akan semakin memiliki makna, karena kebudayaan itu memiliki tiga dimensi.

"Tiga dimensi penting dalam kebudayaan adalah sistem nilai, ekspresi, dan materiil. Sistem nilai itu berkaitan dengan ketuhanan dan etika, sedangkan ekspresi itu berkaitan dengan bentuk seperti lukisan, tari, dan sebagainya. Untuk materiil adalah bentuk fisik seperti candi dan bangunan bersejarah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kacung Marijan melaporkan perkembangan pembangunan Museum Islam Nusantara di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim. "Tahun ini, saya membangun 39 museum, termasuk Museum Islam Nusantara di Jombang itu," katanya.

Ia menargetkan Museum Islam Nusantara itu akan selesai dibangun pada akhir tahun 2015. "Insya-Allah bertepatan dengan Muktamar NU 2015 akan bisa terselesaikan," kata Kacung yang juga bertekad membangun Laboratorium Kebudayaan di SMA/SMK itu.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dijadwalkan menghadiri peringatan hari ibu Senin 22 Desember 2014 di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur.

Informasi dari Biro Pers Kepresidenan RI, puncak peringatan hari ibu akan diperingati sekitar pukul 10.00 WIB.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menegaskan presiden Jokowi menginginkan peringatan hari ibu tidak diselenggarakan di Istana Presiden melainkan di daerah pinggiran.

Tujuannya agar peringatan hari ibu bisa benar-benar dirasakan ibu-ibu kelas bawah.

Sejarah Ditetapkannya Peringatan Hari Ibu

Hari ini tanggal 22 Desember 2014 merupakan peringatan Hari Ibu Indonesia. Mungkin banyak yang tak tau tanggal berapa peringatan Hari Ibu.

Peringatan Hari Ibu Internasional  diperingati setiap tanggal 13 Mei, Lalu kenapa di Indonesia peringatan Hari Ibu ditetapkan tanggal 22 Desember? dan siapa yang menetapkan?

Mari kita kembali ke masa lalu agar tahu alasan ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Tepatnya pada tanggal 22 s/d 25 Desember 1928 bertempat di Yogyakarta, para pejuang wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatera pada saat itu berkumpul untuk mengadakan Konggres Perempuan Indonesia I (yang pertama).

Kalau melihat kembali sejarah, sebenarnya sejak tahun 1912 sudah ada organisasi perempuan. Pejuang-pejuang wanita pada abad ke 19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain secara tidak langsung telah merintis organisasi perempuan melalui gerakan-gerakan perjuangan.

Pada Konggres Perempuan Indonesia I yang menjadi agenda utama adalah mengenai persatuan perempuan Nusantara; peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan; peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa; perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita; pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Secara resmi tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu adalah setelah Presiden Soekarno melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.

Pada awalnya peringatan Hari Ibu adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Misi itulah yang tercermin menjadi semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja bersama.

Kalau kita melihat sejarah betapa heroiknya kaum perempuan (kaum Ibu) pada saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, apakah sepadan dengan peringatan Hari Ibu saat ini yang hanya ditunjukkan dengan peran perempuan dalam ranah domestik. Misalnya dalam sebuah keluarga pada tanggal tersebut seorang ayah dan anak-anaknya berganti melakukan tindakan domestik seperti masak, mencuci, belanja, bersih-bersih, dan kemudian memberikan hadiah-hadiah untuk sang ibu.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia saat ini lebih kepada ungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu, memuji keibuan para ibu. Berbagai kegiatan pada peringatan itu merupakan kado istimewa, penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka lomba masak dan berkebaya, atau membebaskan para ibu dari beban kegiatan domestik sehari-hari.

Tema dan Slogan Hari Ibu 2014

Peringatan Hari Ibu yang jatuh tanggal 22 Desember, tahun ini adalah peringatan yang ke-86. Peringatan Hari Ibu pada dasarnya dapat mengingatkan kepada kita untuk tetap memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi peran dan kiprah perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Peringatan hari ibu ini juga membawa pengaruh positif pola pikir dan cara pandang masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi perempuan yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai perempuan. PHI juga diharapkan untuk mendorong meningkatkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam mengisi kemerdekaan serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan demimewujudkan tujuan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan pedoman PHI Ke-86 Tahun 2014. Pedoman dapat diunduh melalui tautan di bawah. Berikut tema dan slogan PHI 2014 sesuai buku Pedoman PHI 2014.

Tema Utama PHI 2014

Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.

Sub Tema PHI 2014

  1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan guna mewujudkan masyarakat maju dan berkeseimbangan.
  2. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.
  3. Optimalisasi peran dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, melalui Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat.
  4. Penguatan kualitas hidup perempuan dan anak untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing.
  5. Penguatan peran dan partisipasi disegala bidang untuk mewujudkan kemandirian menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

 Slogan PHI 2014

  1. Perempuan maju, indonesia sejahtera
  2. Perempuan dan laki-laki setara, pembangunan berkelanjutan
  3. Keluarga harmonis, indonesia kuat
  4. Keluarga sehat, ekonomi kuat
  5. Keluarga berkualitas, indonesia mampu berdaya saing
  6. Perempuan terlindungi haknya, indonesia bermartabat dan berkepribadian

Sedangkan Pedoman Penyelenggaraan peringatan Hari Ibu Tahun 2014 dapat diungguh di www.kemenpppa.go.id. (Tn/Gs) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 21, 2014

Jakarta, 21 Desember – Dalam pertemuan Silahturahim Keluarga Besar Biro Umum Kemenko PMK, foto bersama di depan Gedung Kemenko PMK, Minggu (21/12/2014) pagi di Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.(Gs).

Dalam pertemuan tersebut, Sesmenko Kesra mengatakan bahwa tujuan Pegawai Biro Umum Kemenko PMK bersama sama anggota keluarganya ini untuk saling mengenal, saling silahturahim dan mengenal tempat suami/isteri bekerja.

Dalam pertemuan tersebut diisi gerak jalan ke Monas, Senam pagi di halaman Kemenko PMK, keliling Gedung, dilanjutkan di ruang rapat utama lantai 7 untuk mendengarkan paparan tentang pencegahan kebakaran, baik di lingkungan rumah maupun di kantor. Acara ini juga diisi hiburan dengan gaya pantomim Septian Dwi Cahyo dan kawan kawan. Tampak hadir mendampingi Sesmenko PMK antara lain Kepala Biro Umum Kemenko PMK Dra. Indah Suwarni, M.Si., Kepala Biro Perencanaan kemenko PMK Raden Wijayakusuma, Kabag Perlengkapan dan Rumahtangga, Eni Rukawiani, dan para pejabat Eselon III dan Iv lainnya.(Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 21, 2014

Jakarta, 21 Desember – Sesmenko PMK Sugihartatmo (kiri) menghadiri Silahturahim Keluarga Besar Biro Umum Kemenko PMK, Minggu (21/12/2014) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Dalam pertemuan tersebut, Sesmenko Kesra mengatakan bahwa tujuan Pegawai Biro Umum Kemenko PMK bersama sama anggota keluarganya ini untuk saling mengenal, saling silahturahim dan mengenal tempat suami/isteri bekerja.

Dalam pertemuan tersebut diisi gerak jalan ke Monas, Senam pagi di halaman Kemenko PMK, keliling Gedung, dilanjutkan di ruang rapat utama lantai 7 untuk mendengarkan paparan tentang pencegahan kebakaran, baik di lingkungan rumah maupun di kantor. Acara ini juga diisi hiburan dengan gaya pantomim Septian Dwi Cahyo dan kawan kawan. Tampak hadir mendampingi Sesmenko PMK antara lain Kepala Biro Umum Kemenko PMK Dra. Indah Suwarni, M.Si., Kepala Biro Perencanaan kemenko PMK Raden Wijayakusuma, Kabag Perlengkapan dan Rumahtangga, Eni Rukawiani, dan para pejabat Eselon III dan Iv lainnya.(Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 20, 2014

Jakarta20 Desember  - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan sekitar 20 persen dari total jamu yang beredar di Tanah Air merupakan produk ilegal atau tidak resmi.

"Total perdagangan jamu dan kosmetika yang berasal dari jamu itu sekitar Rp80 triliun. Tapi 20 persen atau sekitar Rp15 triliun itu produk ilegal," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri K Wardani, dalam pencanangan minum jamu tiap Jumat di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/12/2014)..

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember – Menko PMK Puan Maharani menghadiri peresmian Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon), Jumat (19/12/2014) di MK, Jakarta. Persemian tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva di Aula Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/12) pagi. Selain penandatanganan prasasti, dalam acara ini Presiden Jokowi juga mengunjungi   area Pusat Sejarah Konstitusi berlokasi di lantai 5 dan lantai 6 Gedung MK.

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dalam penjelasannya mengatakan, Pusat Sejarah Konstitusi ini dibangun untuk menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap sejarah bangsanya yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi konstruktif masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar berkonstitusi.

“Wahana edukasi seluas 1.462,5 meter persegi ini terdiri dari delapan zona yang mendokumentasikan secara runtut dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan perkembangan MK melalui perpaduan informasi, seni, dan teknologi,” kata Janedjri.

Pada lantai 5 ditampilkan tujuh zona, yaitu: zona Pra Kemerdekaan, zona Kemerdekaan, zona UUD 1945, zona Konstitusi RIS, zona UUDS 1950, zona kembali ke UUD 1945, serta yang terakhir zona Perubahan UUD 1945. Pada setiap zona ditampilkan koleksi sejarah masing-masing era seperti diorama rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menjadi tahapan awal.

Sementara pada lantai 6, pengunjung bisa menyaksikan berbagai informasi sejarah tentang Mahkamah Konstitusi. Pada zona terakhir dari Pusat Sejarah Konstitusi ini ditampilkan berbagai hal yang menginspirasi pembentukan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan MKRI, dan berbagai putusan-putusan penting yang berkontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis

Sekjen MK itu menegaskan, setelah diresmikan, Pusat Sejarah Konstitusi ini direncanakan akan dibuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut biaya.

Tampak hadir dalam peresmian Pusat Sejarah Konstitusi itu antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung Prasetyo, Ketua Mahkamah Agung M.  Hatta Ali, Mensesneg Pratikno, Ketua DPD Irman Gusman. (Setkab/Gs)

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember – Menko PMK Puan Maharani bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga mencanangkan kampanye minum jamu setaip hari Jumat, Jumat (19/12/2014) di Jakarta.  

“Ini memang dipelopori oleh Menko PMK Puan Maharani dengan Kemendag dan Kemenkop-UKM. Kita ingin sosialisasikan ini di semua kantor pemerintahan untuk segera dimulai,” kata Menteri Perdaganan (Mendag) Rachmat Gobel di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Rachmat seperti dilansir laman Antaranews, menuturkan, jamu adalah produk unggulan Indonesia yang harus terus dipromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Terlebih, jamu merupakan produk herbal yang punya nilai budaya tinggi karena berusia lebih dari 1.200 tahun.

“Makanya dipromosikan di sini (dalam negeri) dulu, baru ke luar negeri. Jamu juga jadi bagian produk halal yang akan kita promosikan,” katanya.

Menurut Rachmat, ia juga sudah meminta asosiasi perusahaan jamu untuk bisa mendukung program tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Putri K. Wardani, menyambut positif pencanangan tersebut.

Pasalnya, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat.

Indonesia bahkan diklaim sebagai negara nomor satu varietas terbanyak tanaman laut berkhasiat.

“Tapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum masuk dalam perdagangan herbal dunia,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah seperti pencanangan hari minum jamu dinilai sangat membantu produk herbal asli Indonesia itu untuk bisa masuk pasar internasional.

“Kita harap Indonesia ke depan bisa jadi pemain jamu dan industri herbal kelas dunia,” katanya.

Menko PMK Puan Maharani mendukung pencanangan kampanye minum jamu setiap Jumat. Menurut putri presiden kelima RI itu, gerakan sehat minum jamu akan dimulai di seluruh kantor pemerintah.

“Tiap Jumat, minimal habis senam minum jamu tradisional. Ini penting supaya kita tetap menghargai produk dalam negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” katanya.

Pencanangan kampanye minum jamu tiap Jumat di Kantor Kementerian Perdagangan diawali dengan acara senam pagi.

Selain dihadiri Mendag Rahmat Gobel, Menko PMK Puan Maharani dan wakil pengusaha jamu, hadir pula Menkop-UKM AAGN Puspayoga, Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira, dan Putri Indonesia Pariwisata 2014 Estelita Liana.

Mendag Jagokan Puan Maharani Jadi Duta Jamu RI

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel setelah mendengar bahwa Menko PMK Puan Maharani rajin minum jamu sejak dari kecil, bahkan mulai duduk dibangku sekolah dasar (SD), Rachmat mengatakan bahwa anak dari Megawati Soekarno Putri tersebut cocok dijadikan duta jamu.

"Ibu Puan ini kan tiap hari rajin minum jamu. Bagaimana kalau kita jadikan saja sebagai model atau duta jamu Indonesia," ujarnya.

Menko PMK seperti dilansir laman Liputan6.com, sendiri sebelumnya bercerita sejak kecil dirinya memang telah dibiasakan untuk minum jamu. Meski tidak awalnya tidak terlalu suka, namun dia sudah rajin mengkonsumsi jamu seperti kunyit asam dan kunir asam.

"Pertama kali kenal jamu pada SD, ibu saya minta minum jamu. Awalnya kunyit asam saya tidak mau karena agak bau, tapi kemudian ditambah madu. Yang saya suka kunyit asem dan kunir asem, karena segar buat badan bugar dan bisa singset," kata Menko PMK.

Gerakan minum jamu setiap Jumat ini rencananya akan disebarluaskan pada setiap kementerian. Dengan demikian, produk jamu dalam negeri diharapkan mampu bisa lebih dikenal masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti halnya batik. (Ant/L6c/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta (19/12)--- Presiden RI, Joko Widodo, mendengarkan paparan tentang isi dari Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) dari Janedjri M. Gaffar, Sekjend Mahkamah Konstitusi (MK) usai membuka secara resmi Puskon MK di Gedung MK, Jakarta, Jumat pagi.

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya turut hadir dalam peresmian Puskon yang terletak di lantai 5 Gedung MK itu, bahkan Try Sutrisno, mantan Wapres RI, ikut serta dalam peninjauan Puskon hingga selesai. Sebelum peninjauan, Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti peresmian yang ada tepat di depan pintu masuk Puskon.

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah terhadap umat beragama, karena ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya.

Posisi penganut agama-agama di luar enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu) seperti dilansir laman Antaranews, perlu dipikirkan bentuk pelayanannya, kata Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka seminar Nasional tentang Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Kamis (19/12/2014), di Jakarta.

Seminar diselenggarakan menyambut Hari Amal Bhakti Kemenag ke-69 Tahun 2015. "Kita perlu memikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah kepada mereka," katanya lagi.

Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan ada lima isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, soal posisi penganut agama-agama di luar enam agama. Menag menyampaikan, adalah fakta sosiologis, saat ini di Tanah Air ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya, di luar enam agama yang sudah dilayani pemerintah.

Kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi. Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama itu dirasakan belum menggembirakan.

Fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadat memunculkan pertanyaan, di mana inefektivitasnya, katanya.

Ia pun mengemukakan, banyak pihak khususnya masyarakat, bahkan aparat di lapangan, ternyata belum tahu dan belum cukup memahami aturan-aturan tersebut tersebut. Apakah persoalannya adalah karena sosialisasi yang masih terlalu minim atau tema secara substantif norma-norma yang diatur di dalamnya perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian kembali sesuai dengan realitas situasi dan kondisi kekinian.

Ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan.

"Sebab, hal ini kemudian menyebabkan respon terhadapnya menjadikan kita perlu menyentuh karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antarumat beragama," katanya.

"Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun persepsi bersama antarumat beragama dalam hal penyiaran agama. Karena agama adalah ajaran dimana para penganutnya berkewajiban menyebarluaskannya, maka ketika kita ingin menyiarkan agama itu dan ketika kita ingin mendakwahkan ajaran agama itu maka pada titik-titik tertentu bila tidak dibarengi dengan pemahaman, dengan tingkat kearifan yang cukup, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat dan ini pada akhirnya langsung maupun tidak langsung akan mengusik atau mengganggu kerukunan antarumat beragama,"  terang Menag.

Keempat, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Ditegaskan Menag, hal ini harus betul-betul diperhatikan, karena benar-benar mengabaikan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda.

"Maka dalam kaitan ini, saya mengharapkan peserta seminar untuk secara terbuka memberikan masukan dan pemikiran bagaimana semestinya menangani persoalan-persoalan tersebut," ujar Menag.

Diakhir paparannya, kepada peserta seminar yang berasal dari kelompok-kelompok yang sangat peduli dengan persoalan yang telah dikemukakannya, Lukman minta perannya untuk memberikan masukan, usulan-usulan perbaikan RUU Tentang Perlindungan Umat Beragama yang sedang disusun sehingga pada akhirnya nanti Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang sedang dilakukan ini betul-betul mendapatkan rumusan yang merupakan cerminan aspirasi bersama.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember  - Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kegiatan Puncak HKSN, telah diselebggarakan rapat pleno dan sinkronisasi kegiatan HKSN, Kamis (18/12/2014) malam  di rumah dinas Gubernur Jambi.

Rapat pleno HKSN dipimpin langsung Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, yang sekaligus sebagai ketua panitia acara puncak HKSN, rapat juga dihadiri Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Sudarisman, Dandrem 042/Gapu Kolonel Inf Harianto, Ketua PTA DR Jayusman, Sekda kota Jambi Daru Pratomo, serta unsur Muspida dan seluruh SKPD Provinsi dan Kota Jambi.

"Informasi dari pusat yang hadir saat puncak HKSN adalah Puan Maharani dan Mensos Khofifah Indar Parasa," kata Diyanto.

Dari rapat pleno tersebut diperoleh kepastian bahwa yang menghadiri puncak hari HKSN di Jambi adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parasa serta sejumlah menteri lainnya.

Sementara itu, seperti dilansir laman Antaranews, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Jambi M Diyanto ketika dikonfirmasi Kamis, membenarkan bahwa yang akan hadir di puncak HKSN adalah Menko PMK dan Menteri Sosial.
 

Sedangkan persiapan puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2014 di Jambi sudah 95 persen, kata Gubernur Jambi Hasan Basri Agus saat meninjau lokasi peringatan HKSN, Kamis (18/12/2014).

Menurut gubernur peninjauan ini adalah tinjauan persiapan terakhir meski masih tersisa satu hari. Sebab pada Jumat, Menteri Sosial Khofifah Indar Parasa akan terlebih dahulu membuka Jambi Emas Expo.

"Dari tinjauan kita sepertinya persiapan sudah cukup baik, sudah 95 persen dan mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Besok rangkaian kegiatan yang kita mulai yakni pembukaan Jambi Emas Expo oleh ibu Menteri Sosial," kata Hasan Basri.

Terkait batalnya Presiden Joko Widodo menghadiri puncak HKSN 2014 di Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan, masih tetap menunggu informasi dari pusat. Dia sangat mengharapkan peringatan HKSN di Jambi ini akan di hadiri Presiden meski peluangnya sangat minim.

"Kita akan tetap menunggu keputusan pusat, walaupun nantinya puncak HKSN tidak dihadiri Presiden, persiapan dan rangkaian acara tetap harus tetap maksimal," katanya.

Pantauan di lapangan, arena tersebut belum maksimal sebab di lapangan masih banyak terdapat genangan air yang diperkirakan menghambat kelancaran peringatan HKSN ini. Apalagi di lapangan itu akan ditampilkan tari masal Payung Batik yang penarinya lebih dari seratus orang.

Menanggapi itu, Gubernur mengatakan, akan menimbun lubang-lubang yang tergenang air itu Kamis malam dengan pasir serta akan memasang karpet di jalan-jalan menuju podium utama. Sedangkan di podium dan lapangan tidak ada lagi yang boleh masuk.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 17, 2014

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendespdttrans), Marwan Jafar mengatakan, membangun desa bisa dilakukan melalui budaya dan kesenian. Menurut Marwan, desa-desa di Indonesia memiliki potensi budaya dan kesenian yang sangat luar biasa.

"Saya sudah mulai nge-list. Saya petakan desa seluruh Indonesia. Bahkan di bidang musik, daerah-daerah itu kaya dengan potensi musik-musik lokal. Kalau kita pasarkan itu luar biasa," ujar Marwan, saat mengunjungi musisi senior Iwan Fals, di Desa Leuwinanggung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12/2014).

Menurut Mendespdttrans, seperti dilansir laman Kompas.com, kesenian yang berada di kawasan perdesaan, bisa dikolaborasi dengan potensi musik-musik lokal yang berada di desa. Jika hal tersebut dikembangkan, kata dia, memajukan desa melalui kesenian merupakan suatu keniscayaan.

"Ini punya masa depan. Kalau nanti banyak festival atau event-event, akan banyak investor yang mau berinvestasi kan," kata Marwan.

Saat ini, lanjut Marwan, banyak potensi kesenian dan budaya di desa-desa yang masih belum digali. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan berupaya mengembangkan potensi kesenian dan budaya untuk memajukan desa-desa di Indonesia.

"Pembangunan desa dibarengi dengan gerakan kebudayaan. Itu yang jadi spirit kita semua," kata Marwan. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 16, 2014

Jakarta, 16 Desember – Menko PMK memberikan Sambutan Keynote Speech dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhanas, Selasa (16/12/2014) di Jakarta. Berikut Keynote Speech Menko PMK dimuat secara lengkap (Gs).

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

 

PENGUATAN PERAN LEMHANNAS RI GUNA REVOLUSI MENTAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Keynote Speech

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

 

Jakarta, 16 Desember2014

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu

Yang saya hormati,

  • Gubernur Lemhanas RI Bapak Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji;
  • Wakil Gubernur Lemhannas RI;
  • Para Anggota Dewan Pengarah, Sestama, Para Deputi, Para Tenaga Profesional Lemhanas RI;
  • Para Tenaga Pengkaji dan Nara Sumber;
  • Peserta Sarasehan Nasional dan Hadirin Sekalian.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita dapat hadir dalam acara sarasehan nasional yang di selenggarakan oleh Lemhanas Republik Indonesia. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagian bagi saya selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia  dapat memenuhi undangan dan sekaligus memberikan materi pengarah dalam sarasehan ini.

Kegiatan sarasehan nasional dengan tema “Penguatan Peran Lemhannas RI Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional” adalah suatu prakarsa yang positip dan selaras dalam mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan politiknya sebagaimana termatub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai haluan politik Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. 

Lemhanas RI, adalah salah satu lembaga negara yang  memegang peranan strategis untuk mencetak dan mempersiapkan kader dan calon-calon pemimpin bangsa di berbagai level kepemimpinan, baik nasional maupun daerah. Melalui pendidikan atau kursus-kursus Lemhanas, diharapkan para calon pemimpin nasional dapat memahami fungsi dan tanggung jawab kepemimpinannya dalam mengemban amanat penderitaan rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

.Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang arti pentingnya ideologi bagi sebuah bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia yang dapat tumbuh dan menjadi negara yang besar serta kuat tanpa fondasi ideologi yang kokoh. Amerika, Cina dan Jepang adalah contoh negara-negara maju di dunia yang memiliki fondasi ideologinya masing-masing yang kokoh. Ideologi adalah meja statis yang berfungsi menjadi dasar kita berpijak dan sekaligus sebagai leitstar dinamis atau bintang penuntun yang menjadi pengarah bagi bangsa ini ke mana akan menuju cita-cita perjuangannya.

Bangsa Indonesia, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Dasar filosofis atau Philosofis Grondslaagh Pancasila tersebut dapat saudara-saudara pahami dari isi Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sejak saat itulah, hingga saat ini, bangsa Indonesia masih terus dan akan tetap selamanya menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara serta sekaligus pandangan hidup bangsa (way of life) yang akan menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Globalisasi yang tengah berkembang dewasa ini, selain membawa nilai-nilai positip dalam peradaban umat manusia di dunia, juga telah membawa berbagai macam implikasi dalam sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Berbagai macam ekses dan implikasi globalisasi tersebut jika tidak kita antisipasi dengan baik dan benar akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di sisi lain, Pancasila juga bukan merupakan ideologi yang bersifat taken for guaranted maupun ideology yang bersifat statis karena jika Pancasila tidak kita kembangkan dan kita posisikan sebagai ideologi yang dinamis dan ideologi yang bekerja di tengah masyarakatnya (working ideology), maka pada gilirannya Pancasila juga akan kehilangan relevansinya.

Oleh karena itulah, saya sangat berharap kepada Lemhanas, dalam menjalankan fungsi melakukan kajian-kajian terhadap masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dapat terus melakukan upaya kritis mengembangkan Pancasila sebagai working ideology tanpa harus meninggalkan akar sejarah dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana yang dimaksudkan Bung Karno dan para Pendiri Bangsa lainnya di tahun 1945 yang lampau.

Hadirin peserta sarasehan yang saya hormati,

Saat ini, Pemerintahan Presiden Jokowi sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang tidak mudah. Masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan, tergerusnya kedaulatan pangan, ancaman ketahanan energi, keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri, lemahnya daya saing ekonomi, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian hari masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan telah  mengakibatkan perekonomian nasional berjalan lambat.

Di sisi lain, kondisi perekonomian nasional yang masih belum stabil dan penegakan hukum yang masih belum maksimal, kita juga sudah dihadapkan pada konstelasi perekonomian global yang terus mengalami perubahan secara dinamis jika dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu yang ditandai dengan semakin dominannya perekonomian China, India, maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya. Selain itu kekuatan ekonomi AS, Jepang dan Eropa juga masih sangat berpengaruh kepada kondisi global pada umumnya maupun terhadap satu negara pada khususnya apabila ekonomi negara-negara tersebut mengalami goncangan. Pengaruh tersebut dapat tertransmisikan melalui besaran-besaran makro seperti perdagangan dan investasi, moneter, ataupun besaran-besaran sektor keuangan. Goncangan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara lain yang pada akhirnya berakibat kepada tingkat pengangguran dan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Dalam konteks kerjasama internasional, pengaruh globalisasi dapat masuk dalam satu negara melalui kerjasama bilateral Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) ataupun kerjasama bilateral lainnya; kerjasama dalam organisasi multilateral seperti International Monetary Fund (IMF), The World Bank Group (WB), The United Nations (UN), Asian Development Bank (ADB), World Trade Organization (WTO); kerjasama regional/kawasan seperti Association of South East Asia Nations (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dsb; kerjasama plurilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), maupun kegiatan-kegiatan melalui sektor swasta seperti Multi National Corporation (MNC), Foreign Direct Investment (FDI) dan Non Government Organization (NGO). Di dalam forum-forum tersebut di atas dibicarakan dan dinegosiasikan kepentingan masing-masing negara yang berunding ataupun kepentingan kawasan.

Globalisasi juga berpengaruh kepada satu atau banyak negara dapat ditransmisikan melalui berbagai bentuk: antara lain (1) Aliran sumber-sumber (flow of resources) melalui bantuan teknis (technical assistance), utang/pinjaman (loan), hibah (grants), perdagangan dan investasi (trade and investment), aliran modal (capital flows), dsb; (2) Lingkungan yang kondusif (Conducive Environment) yang diciptakan melalui berbagai kerjasama seperti penerapan standard and codes, best practices, law and order, dsb.; (3) Isu-isu yang dikembangkan sesuai dengan kepentingannya seperti hak asasi (human rights), stabilitas keuangan, korupsi, kemiskinan, kesenjangan, terorisme, perubahan iklim, dsb.

Hadirin Yang Berbahagia

Realitas atas situasi dan kondisi dalam negeri serta tantangan eksternal dari luar negeri yang saya gambarkan di atas adalah permasalahan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekayasa sosial bagi segenap bangsa Indonesia, baik komponen masyarakat umum maupun pemerintah dan penyelenggara negara lainnya agar dapat  merubah berbagai tantangan tersebut menjadi peluang bagi upaya  memajukan dan memakmuran bangsa.

Salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan memulai pembangunan Revolusi Mental bagi segenap bangsa Indonesia, baik untuk kalangan masyarakat umum, maupun di kalangan pemerintah serta penyelenggaran negara lainnya.

Revolusi Mental adalah suatu paradigma pembangunan nasional yang bertumpu pada pembentukan karakter nasional bangsa Indonesia (nation and character building). Membangun karakter manusia Indonesia yang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia sebagaimana prinsip ke tiga ajaran Trisakti Bung Karno adalah yang menjadi fokus tupoksi saya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tujuan dari Program Revolusi Mental bangsa Indonesia tersebut adalah agar terjadi akselerasi tujuan pembangunan nasional Indonesia sesuai dengan amanah kepada Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintahan Joko Widodo dalam melaksanakan amanat tersebut di atas dan memperhatikan berbagai permasalahan bangsa serta tantangan yang dihadapi, telah menetapkan Visi Pemerintahannya yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Visi ini akan diwujudkan dengan Tujuh Misi Pembangunan dan Sembilan Agenda Prioritas.

Tujuh Misi Pembangunan yaitu:

  1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
  2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
  3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
  4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, sbb:

  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
  2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
  9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

            Pada akhirnya, visi dan misi Pemerintahan Jokowi tersebut di atas, tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada kerja sama dan gotong royong dengan segenap komponen masyarakat dan terutama dengan lembaga-lembaga negara lainnya termasuk dengan Lemhanas.

Oleh karena itu, saya berharap Lemhannas Republik Indonesia juga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam membantu Presiden Jokowi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melakukan berbagai kajian strategis dan melakukan penggemblengan terhadap calon-calon pemimpin bangsa, selaku Menko PMK RI saya perlu untuk menyampaikan beberapa pesan dan masukan sbb:

Pertama, Memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas eksistensi Lemhanas sebagai lembaga kajian strategis negara dan lembaga pendidikan kader-kader dan calon-calon pemimpin bangsa yang bertujuan memperkuat sendi-sendi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, Lemhanas dapat mengembangkan dan mempertajam Program Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditempuh melalui haluan politik TRISAKTI ajaran Bung Karno, khususnya dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemanan dan kebijakan luar negeri.

Demikian beberapa pokok pikiranyang dapat saya sampaikan  untuk memberikan “Penguatan Peran Lemhannas RI Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional”. Selamat melaksanakan sarasehan semoga memberikan hasil yang maksimal dan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNYA kepada kita sekalian.  Terima kasih atas perhatian hadirin semua.

 

Wassalamu ‘alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om

 

 

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

 

 

Puan Maharani

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kedewasaan setiap pemeluk agama dalam mempedomani akidah dan keimanan menurut agamanya masing-masing sangat dituntut.

"Tidak boleh ada pemaksaan penggunaan pakaian atau atribut keagamaan serta ritual suatu agama terhadap pemeluk agama yang berbeda, baik pada lingkungan kerja atau lembaga pendidikan," kata Menag  pada acara workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB, Kamis (11/12/2014) malam  di Jakarta.

Sebelum membuka acara tersebut, kepada sejumlah media massa, Lukman seperti dilansir laman Antara news, mengatakan bahwa inti dari kerukunan dan toleransi antar-umat beragama ialah saling mengerti dan memahami. Bukan saling melebur atau mencampurbaurkan identitas, atribut, simbol dan ritual keagamaan yang berbeda.

Pemerintah, ia menegaskan, tidak pernah mengarahkan kebijakan kerukunan dalam pemahaman rancu, seperti yang kerap menjadi isu sensitif di masyarakat.

"Saya ingin memberi ilustrasi, seorang Muslim tidak usah dituntut menggunakan kalung salib atau topi sinterklas demi menghormati Hari Natal. Juga umat perempuan non-Muslim tidak perlu dipaksa berjilbab demi menghormati Idul Fitri," kata Menag  yang didampingi Sekjen Kemenag Nur Syam dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Mubarok.

Untuk menjamin kebebasan beragama dan memelihara kerukunan umat beragama, menurut Lukman, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Di antara elemen masyarakat yang salama ini sudah turut andil dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

FKUB merupakan forum strategis karena anggotanya terdiri dari para tokoh lintas agama di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus representasi resmi majelis-majelis agama. Dengan jumlah total 498 FKUB di seluruh Indonesia, menurut dia, tidak berlebihan jika organisasi ini sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar.

Menag berharap jejaring FKUB (FKUB networking) dapat dikembangkan sehingga semua pihak yang berkepentingan dengan isu kerukunan dapat menjadikan jaringan itu sebagai narasumber utama. Bahkan diharapkan untuk kepentingan indeks kerukunan beragama (interreligious harmony index) di Indonesia.

"Jaringan FKUB bisa dimanfaatkan sebagai lembaga penyedia data yang representatif dan kompeten," kata Menag.

Menag berjanji sekiranya semua elemen bangsa memberikan kontribusi, terutama untuk menciptakan kerukunan umat beragama, sudah sewajarnya jika pada 2015 Kementerian Agama memberikan "Harmony Award" bagi elemen-elemen masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kerukunan umat beragama.

"Apakah itu dari kalangan pemimpin daerah, insan jurnalis dan FKUB," katanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, selama Indonesia merdeka, ada 15 konflik besar yang melanda negeri ini. Sebagian besar di antaranya terjadi karena ketidakadilan.

"Ada 15 kali selama kita merdeka 69 tahun. Mulai sejak Madiun, banyak perang, konflik vertikal antara horizontal, itu yang besar. Mulai RMS, PRRI Permesta, G30S PKI, Aceh, Ambon, Timor Timur, Papua, Kalimantan," kata Kalla dalam acara Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Menurut JK seperti dilansir laman Kompas.Com, dari 15 konflik besar itu, 10 di antaranya muncul karena ketidakadilan. Sebagian konflik yang terjadi seperti di Aceh, Poso, dan masalah pemberontakan DI/TII bukan terjadi karena adanya konflik antaragama. Untuk kasus Aceh, ia menilai hal itu terjadi karena hak-hak ekonomi warga Aceh tidak terpenuhi.

"Masalah Aceh itu bukan masalah syariah. Orang berpikir Aceh mau jalankan syariah Islam, tidak. Siapa bilang kita membicarakan Islam? Kita berbicara kenapa ekonomi Aceh rendah padahal alamnya kaya," ucap Wapres.

Adapun di Poso, menurut dia, terjadi karena perebutan kekuasaan atau unsur politik. Pada mulanya, Poso adalah suatu daerah yang komposisi penduduk muslim dan kristiani hampir sama. Namun, kemudian banyak pendatang berdatangan yang mengakibatkan jumlah penduduk muslim lebih banyak dibandingkan agama lain dan muncullah partai-partai Islam. Partai Islam kemudian mendominasi lini pemerintahan di Poso, mulai dari kepala daerah, hingga anggota legislatif sehingga tidak terjadi keseimbangan di sana.

"Akibatnya yang terpilih itu ya gubernur, bupati, kepala daerah, ya anggota DPR, semuanya, maka terjadilah inharmoni antardaerah tersebut," kata Kalla.

Mengenai pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakkar, Kalla menyebutkan ada hasil analisis yang menilai pemberontakan tersebut dilatarbelakangi kecemburuan karena Kahar tidak difungsikan lagi sebagai pejuang. Namun, akar masalah dalam sejumlah konflik tersebut kerap dikait-kaitkan dengan isu agama. Ia menilai ada pemuka agama yang menyeret agama dalam konflik warga. Di samping itu, kata dia, ada pemuka agama yang mempermainkan serta menjual murah konsep surga. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman dalam menilai agama.

Kalla yang berpengalaman menyelesaikan konflik Aceh dan Poso ini menilai perlunya meluruskan pandangan yang salah akan surga tersebut. "Jadi bagaimana agama itu dimoderatkan, diperbaiki sehingga lepas dari pengaruh-pengaruh seperti ini," kata dia. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 09, 2014

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK mengatakan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi kelautan dan kebudayaan sangat besar dan berlimpah yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke.

“ Negeri kita Indonesia memiliki potensi kelautan dan kebudayaan yang sangat besar dan berlimpah yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Mianggas sampai Rote.   Dengan letak yang strategis di daerah khatulistiwa dan terletak diantara 2 benua dan 2 samudera serta memiliki keanekaragaman budaya dengan lebih dari 500 suku yang berbeda,  menjadikan Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan mempesona keindahannya”.

Demikian dikatakan Menko PMK Puan Maharani dalam sambutan yang dibacakan oleh Deputi menko PMk Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz pada  Bedah Buku Laut dan Kebudayaan, Selasa (9/12/2014) pagi di Museum Nasional, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Dalam pengelolaan sumberdaya laut, berbagai komunitas masyarakat hidup dan menetap di sekitar kawasan laut guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.  Berbagai masyarakat tersebut, hidup dengan corak budaya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi adat-istiadat yang dianutnya, yang pada gilirannya menciptakan suatu kekayaan khasanah budaya Indonesia yang menarik dan mempengaruhi pola kehidupannya.  Tradisi dan budaya tersebut mengalir hampir di semua aktivitas kehidupan yang kemudian membentuk sebuah jati diri bangsa.  Sebagai wujud jati diri bangsa tersebut, Indonesia pernah jaya pada saat kerajaan-kerajaan yang berbasis maritim menguasai negeri ini seperti Majapahit, Sriwijaya, Gowa dan Luwu dimasa lalu”. 

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK, mengajak kita pada kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, kita dapat hadir pada acara ”Bedah Buku Laut dan Kebudayaan” di Gedung Museum Nasional yang kita cintai ini.   Buku Laut dan Kebudayaan ini merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan seminar sehari tentang Laut dan Kebudayaan yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 10 Desember 2012.

Menko PMK memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara-saudara semua yang dapat hadir pada acara ini, ditengah kesibukannya dalam mengurus kegiatannya masing-masing untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tentang arti dan makna laut dan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam buku Laut dan kebudayaan, sehingga dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat dan jaya. 

Perubahan Pola Pikir

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan dalam paradigma pengelolaan kelautan dengan melakukan perubahan pola pikir dari continental approach ke marine approach.  Akan tetapi,  dalam pemanfaatan sumberdaya alamnya sampai saat ini belum terlaksana secara optimal dan  masih jauh dari tahap untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.  Pengalaman pembangunan laut oleh bangsa kita sendiri selama kurun waktu yang panjang ini telah menunjukkan, bahwa paradigma (pola) pembangunan yang kita lakukan masih berorientasi pada pengejaran pertumbuhan ekonomi semata dan masih kurang memperhatikan aspek pelestarian, pemerataan dan kesesuaian sosial-budaya secara proporsional, yang pada akhirnya sering menciptakan kegagalan. 

Dewasa ini, terdapat beberapa gejala penyusutan kuantitas dan kualitas laut Indonesia yang disebabkan antara lain oleh kegiatan pencurian, over fishing, perusakan terumbu karang, penggunaan racun atau bom ikan, serta munculnya sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap laut.  Padahal, budaya mengajarkan bagaimana caranya kita bersikap kepada alam. Keselarasan antara budaya dan alam mutlak diperlukan dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Laut yang merupakan bagian dari alam juga berperan penting karena laut adalah objek wisata, penghubung antar pulau, sumber bahan baku, bahan pangan, dan bahan obat-obatan.  Selain itu, laut sangat erat kaitannya dengan konsep kosmologis pada etnik masyarakat Indonesia.

Kini, sudah saatnya kita perlu merencanakan program-program yang dapat diarahkan untuk pengembangan ilmu dan pemanfaatan laut dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perekonomian bangsa.  Selain itu program-program tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan baru demi terciptanya keselarasan antara laut dan kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat dan generasi muda Indonesia harus memiliki wawasan dan bekal di masa depan bagaimana cara memperlakukan laut dan alam secara wajar mengingat budaya telah mengajari mereka.  Hal inilah yang akan kita wujudkan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK guna mewujudkan Poros Maritim Dunia dan Revousi Mental yang keduanya sangat terkait dengan Judul Buku yaitu Laut dan Kebudayaan. 

Peran Ilmu pengetahuan dan Teknologi Kelautan sangat Penting

Pembangunan kelautan di masa datang diharapkan menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian negara dalam pemberdayaan masyarakat yang bergerak di sektor kelautan. Menyadari hal tersebut, maka peran ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan menjadi sangat penting dan perlu dioptimalkan serta diarahkan agar mampu diaplikasikan oleh masyarakat luas terutama oleh para pelaku industri dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Penyadaran dan peningkatan pengetahuan akan fungsi dan manfaat laut sebagai pendukung ungkapan budaya itu yang terdapat pada berbagai suku bangsa di Indonesia perlu dilakukan secara terintegrasi dan terencana.  Salah satu bahannya yaitu adalah melalui Buku Laut dan Kebudayaan ini yang didalamnya cukup komprehensif dalam menjawab permasalahan yang ada seperti: perspektif sastra dalam pengelolaan laut, histori dan mitologi, antropologi pengelolaan laut, iptek kelautan, jiwa bahari dan pemberdayaan masyarakayat dalam perspektif ekonomi baru. 

Potensi sumber daya kelautan kita sebenarnya mampu dipergunakan sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia yang saat ini masih berjalan tersendat-sendat, sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan kita dengan Negara-negara seperti : Swedia, Thailand, Filipina yang porsi terbesar kue ekonominya cukup besar berasal dari kelautan.  Dalam kaitan dengan otonomi daerah, potensi ini akan memberikan masukan dalam pendapatan asli daerah. Untuk itu diperlukan juga dukungan penuh dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya laut.  Setiap usaha yang dilakukan oleh stakeholders (pemerintah, masyarakat, kalangan bisnis, mahasiswa dan peneliti) harus terintegrasi secara sempurna.  

Penguatan Jati Diri bangsa

Pada saat ini, kita melakukan suatu pertemuan penting guna mendapatkan suatu pemahaman yang utuh tentang kaitan antara laut dan kebudayaan dalam pengelolaan laut dan kebudayaan guna mewujudkan predikat yang pernah kita raih pada masa lalu.

Bedah buku ini semakin menemukan relevansinya karena dihadiri dan dipandu oleh para panelis dan pembahas yang berkualitas dalam memberikan informasi, data dan fakta yang jelas dan aktual, sehingga dapat memberikan masukan dan pemahaman yang baik dalam rangka penguatan jati diri bangsa dari segi pengelolaan sumberdaya laut, ilmu dan teknologi perkapalan, kajian sastra, antropologi dan semangat bahari.  

Menko PMK menyampaikan selamat  dan terima kasih kepada Panitia yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara ini.  Akhirnya, Menko PMK menghimbau kepada segenap kementerian/lembaga terkait agar semakin memberikan perhatian yang besar pada bidang laut dan kebudayaan, sehingga ke depan cita-cita kita dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diwujudkan. 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhirnya dengan mengucapkan basmallah, Acara Bedah Buku Laut dan Kebudayaan secara resmi dibuka. (Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 09, 2014

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK mengatakan bahwa dengan peningkatan kualitas SDM, Indonesia dan India ke depan akan menjelma menjadi kekuatan besar di dunia.

“ Dengan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program ini serta melalui kerjasama dan kerja keras kita bersama, saya yakin Indonesia dan India ke depan akan menjelma menjadi kekuatan besar di dunia yang mampu membawa perdamaian dunia dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya”, kata Menko PMk Puan Maharani dalam Sambutan pada peringatan 50 tahun kerjasama Selatan-Selatan, Senin (8/12/2014) malam yang berlangsung di Jakarta.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Pada kesempatan yang baik ini kami juga menawarkan kepada putra putri terbaik India untuk belajar berbagai disiplin ilmu di kampus-kampus ternama kami, serta di Balai-balai  pelatihan kerja yang ada di Negara kami”.

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK, pertama tama mengajak kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadlirat Allah SWT, Tuhan YME karena sampai saat ini kita masih dikaruniai kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara yang penting ini.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Saya sungguh merasa terhormat untuk dapat hadir disini pada acara publikasi khusus yang dikeluarkan oleh Kedutaan besar India di Jakarta yang berjudul ‘’ India – Indonesia : Meningkatkan Kerjasama Pembangunan ‘’. Tema khusus ini diangkat oleh Kedutaan India untuk memperingati 50 tahun Perayaan Program Peningkatan Kapasitas, Program kerjasama Ekonomi dan Tehnis India, atau yang biasa disebut ITEC Program.

Bersahabat dan memiliki Banyak Kesamaan

Indonesia dan India adalah dua Negara yang bersahabat sejak dahulu dan memiliki banyak persamaan. Kami memiliki sejarah hubungan kebudayaan yang erat. Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955, yang diprakarsai oleh Presiden pertama Indonesia Ir.Sukarno dan Yang Mulia Perdana Menteri India, Jawaharal Nehru, merupakan bukti betapa eratnya hubungan antara Negara India dan Indonesia sejak jaman dahulu. Kami berdua sama-sama Negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Selain itu juga memiliki populasi gererasi muda yang besar yang dapat bermanfaat untuk mencapai keuntungan dalam segi demografi di masa depan.

Kita berdua ingin mengubah masyarakat kita untuk mencapai kemajuan perkembangan pembangunan yang pesat serta untuk menjaga orang-orang kami di jantung strategi pembangunan kita. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu memiliki program pertukaran berbagai pengalaman dan keberhasilan yang telah kita alami. Hal ini merupakan suatu petunjuk, bahwa program pelatihan ITEC Pemerintah India dapat memainkan peran penting dalam membina perkembangan kerja sama yang erat antar kedua Negara. 

Hal lain yang juga sangat membesarkan hati menko PMK, adalah saat mengetahui bahwa saat ini lebih dari 1.500 warga Negara Indonesia telah mengikuti program yang ditawarkan program ini. Program yang tersebar dalam 47 institusi training di seluruh India, yang diselenggarakan oleh lebih dari 280  kursus setiap tahunnya. Program ini dikemas dalam berbagai mata kuliah, yang sangat bermanfaat bagi putra putri Indonesia. Program studi ini antara terdiri dari : studi parlemen, keuangan pemerintah, audit, penanganan kejahatan, standarisasi, computer, komputasi maju, teknologi dan manajemen telekomunikasi, manajemen, masalah buruh, pembangunan kewiraswastaan, pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah, pembangunan kota pinggiran, profesieinsi bahasa inggris, komunikasi massa, statistik, manajemen bank, pelatihan dan penelitian pengajar teknis, perencanaan manajemen pendidikan, elektrifikasi kota pinggiran, desain alat, instrument ilmiah, manajemen produksi, pengindraan kendali, penelitian dan pendidikan farmasi, pemberian sinyal kereta api, penelitian tekstil, dan sumber energi terbarukan.

Mendapat Manfaat dan Memahami Beragama Budaya

Saat ini sudah banyak Pegawai Negeri / Penerima Beasiswa dari Indonesia yang telah mengikuti training ini. Mereka ditugaskan dari Kementerian dan Lembaga  baik pemerintah dan non pemerintahan, Institusi Pendidikan / Perguruan Tinggi serta berbagai Lembaga Kemasyarakatan yang lain. Kebanyakan mereka memilih kursus tentang Informasi Teknologi, Kelas Bahasa Inggris, Audit Keuangan, Energi Pembaharuan, Latihan Kepemimpinan, dan yang lainnya. Para peserta yang telah menjalani pelatihan di India melalui program ITEC tidak hanya mendapat manfaat dalam hal ketrampilan khusus dan pengetahuan tentang berbagai ilmu, tetapi juga dalam hal memahami beragam budaya  dari India.

Menko PMK berharap bahwa dari edisi ini akan sangat membantu kami, dan akan menginspirasi serta memotivasi banyak orang Indonesia untuk  memiliki pemahaman yang lebih baik, yang diperoleh dari variasi kursus yang ditawarkan dalam program ITEC. Menko PMK yakin variasi program ini  akan sangat membantu untuk membangun kapasitas dan mengembangkan sumber  daya manusia di Negara kami untuk menjadi SDM yang berkualitas di masa-masa yang akan datang.(Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 09, 2014

Jakarta, 9 Desember  - Menko PMK Puan Maharani yang diwakili Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Haswan Yunaz mengatakan, peningkatan maritim akan mendukung pembangunan bidang ekonomi dan kebudayaan.

"Pembangunan di lingkungan bahari masih sangat minim dan fasilitas akan kita tingkatkan dengan perbaikan," ucap Haswan Yunaz yang membacakan sambutan Menko PMK dalam acara Bedah Buku “ Laut dan Kebudayaan” Selasa (9/12/2014) pagi di Museum Nasional, Jakarta.

Haswan mencontohkan, pengawasan benda-benda bersejarah yang ada di laut masih sangat kurang. Hasilnya banyak benda peninggalan masa lampau yang dicuri dan dijual secara legal. Menurutnya, pemerintah akan meningkatkan keamanan bidang maritim agar barang-barang tersebut tidak dicuri.

"Terkait pengamanan benda sejarah yang tenggelam di laut sudah ada pengamanan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koordianator Bidang Kemaritiman. Faktor pengamanan yang bersifat sejarah tetap akan dilindungi," kata Haswan.

Sementara menurut Direktur Sejarah dan Nilai Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Endjat Djainudrajat, laut dan kebudayaan merupakan suatu visi yang harus diwujudkan dalam poros maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya yang tidak terbatas

"Membangun poros maritim yang mengandalkan sektor kelautan sebagai hal utama. Masyarakat kita hidup dari bangsa bahari bagian yang perlu kita perhatikan," kata Endjat di Museum Nasional, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara maritim harus memberdayakan pembangunan manusia untuk mewujudkan visi tersebut.

"Dari sisi kemaritiman cara bertindak, berperasaan itulah budaya, kehidupan yang berlaku di masyarakat. Kita ingin masyarakat bahari kita bahagia dimanfaatkan secara optimal namun sekarang masih jauh dari harapan," kata Endjat.(Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Budaya