Budaya

Jakarta, 9 Desember  - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan dua kementerian yaitu  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar acara bedah buku. Dalam bedah buku tersebut, Menko PMK Puan Maharani yang diwakili oleh Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz. Hal ini mengingat  Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi kelautan yang sangat besar.

Tiga kementerian melakukan kerja sama untuk menerbitkan buku Laut dan Kebudayaan, guna mewujudkan poros maritim dunia

Buku “Laut dan Kebudayaan” ini dianggap sebagai momentum penting dan simbol dari bangkitnya usaha untuk melestarikan potensi kelautan Indonesia.

"Ruang laut kita 75 persen menjadi bagian terpenting dari Republik Indonesia yang menyimpang banyak potensi karena laut itu disebut archipelago," kata Endjat Djainudrajat selaku Direktur Nilai Sejarah dan Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Museum Nasional, Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Menurutnya, peluncuran buku ini memberikan gambaran awal terhadap potensi kelautan Indonesia yang belum optimal. Baik potensi ekonomi, industri jasa maritim dan sumber daya non kelautan.

Buku ini ditulis oleh Muchlis Paeni, Achmad Fediyani Saifuddin, Abdul Muis, Martono Yuwono dan Arif Satria.(Gs).

Jakarta, 9 Desember 2014 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri) menerima buka 50 tahun Program ITEC dari Duta Besar India H.E. Mr. Gurjit Singh  (kanan) usai memberikan sambutan pada peringatan 50 tahun hari ITEC Yobel Emas India Selatan - Kerjasama Selatan di hotel Four Seasons, Senin 8/12/2014. (foto; humaskemenkopmk/ng) 

Jakarta, 5 Desember - Kota Pekalongan, Jawa Tengah, meraih predikat sebagai Kota Kreatif Dunia bidang kerajinan dan kesenian rakyat dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

"Saya lihat di website resmi UNESCO jika Kota Pekalongan menjadi anggota jaringan Kota Kreatif Dunia. Tentunya, kita bersyukur karena yang diraih Kota Pekalongan ini luar biasa, sebuah penghargaan internasional," kata Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Rabu (3/12/2014).

Jakarta, 2 Desember  - Kepala penanggungjawab Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, menyatakan ratusan warga sekitar yang memeriksakan diri menderita HIV.

"Angkanya kurang lebih hampir mencapai 300 orang, dan mereka semua rata-rata usia remaja dan produktif, umur 15 tahun hingga 25 tahun," kata Kepala penanggungjawab IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tiom, dokter Hutal Silaban ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Senin (1/12/2014).

Ia mengemukakan, angka ratusan tersebut terdeteksi selama tahun 2014, setelah sejumlah warga melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Tiom.

"Kita ketahui mereka terinfeksi virus HIV, biasanya kita beri penjelasan mengenai pengobatan dan pola hidup, jadi kita arahkan untuk rutin minum obat, serta gaya hidup seks bebas untuk tidak dilakukan," katanya.

Dokter Silaban yang mengaku seperti dilansir laman Antaranews, baru dua tahun bertugas di RSUD Tiom mengatakan bahwa pihaknya seringkali mengimbau kepada pasien yang terdeteksi menderita HIV untuk rutin kembali memeriksakan diri.

"Kami juga mengimbau untuk mengontrol kembali, tapi kebanyakan dari mereka tidak kembali karena merasa sudah sehat dan bugar, tetapi ketika mereka tidak kembali dan kondisi badan kembali turun, itu salah satu kesulitan kami untuk menangani mereka," katanya.

"Apa lagi di sini tidak ada ruang khusus untuk tangani mereka jika sudah begini. Hanya ada ruang konseling. Jadi jika mereka kembali dan terpaksa dirawat, kami gabungkan dengan pasien umum lainnya, hanya saja status pasien, sakit apa kami tetap rahasiakan dari pihak lainnya," lanjutnya.

Silaban mengemukakan di RSUD Tiom terdapat kurang lebih 35 perawat dengan staf yang bekerja dengan jadwal dan selalu menangani berbagai macam pasien, mulai dari sakit ISPA, malaria, cacingan, diare, skabies, pneumonia, penyakit sendi dan sakit gigi.

"Dulu kami punya gedung perawatan yang cukup luas, hanya saja belakangan ini kurang layak digunakan. Jadi jika ada pasien sakit apa saja, kami gabungkan sesuai dengan spesifikasi penyakit.

Mengenai penularan HIV di usia produktif, Silaban juga mengungkapkan, bahwa hal itu karena perilaku hidup yang kurang sehat, seks bebas di kalangan mereka. "Kebanyakan yang kita gali informasi itu karena perilaku seks bebas, jadi itu yang mutlak di sini kita temukan, jarang dari suntik atau narkoba. Untuk obatnya kami berikan Contrimus Axol, setelah kita edukasi pemakaian selama dua minggu, mereka teratur atau tidak. Jika teratur kami berikan ARV," katanya.

Sementara itu, keterangan dari buku Lanny Jaya terkini yang didapatkan Antara, penderita HIV di daerah itu mencapai angka 269 orang, dengan 39 penderita di antaranya dikabarkan telah meninggal dunia. (Ant/Gs).

Jakarta, 29 Nopember - Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani,  seperti dirilis Laman Topik Sulut, secara resmi membuka Festival Bentenan Lakban (Benlak), yang nantinya akan dilaksanakan hingga tanggal 30 November 2014 di kawasan wisata Pantai Lakban Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra), Jumat (28/11/2014).

Jakarta, 27 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengalami penyusutan jumlah dana, saat menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Ia mengatakan, sistem LKD adalah tahap menuju program pengentasan kemiskinan yang terkawal oleh pemerintah.

"Kalau pakai uang cash kan banyak yang tanya, 'Bu ini bagaimana kalau 'menyusut' uangnya'? Tapi kalau LKD, berapa yang diberikan akan ketahuan berapa yang diterima," ujar Mensos, saat ditemui seusai bertemu Komite III DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Mensos Khofifah seperti dilansir laman Kompas.com, menjelaskan, sistem LKD memudahkan masyarakat untuk mengetahui jumlah uang bantuan yang telah diterima, hanya dengan menggunakan ponsel. Selain itu, dengan menggunakan kartu SIM yang didapat dari Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), masyarakat dapat mengirim, serta mengambil uang tunai melalui Bank yang ditunjuk.

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi keuangan non tunai. Dengan sistem ini, nomor ponsel pengguna menjadi rekening simpanan. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik.

"Ada kartu SIM, ada simpanan sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan. Boleh diambil sebagian atau sekaligus. Jika ada berita yang menyebut antrean pencairan dana sampai berdesakan, itu karena informasinya belum rata. Banyak yang mengira ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang langsung hangus," kata Mensos.

Sementara itu, KSKS merupakan bantuan tunai bagi 15,5 juta keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi keuangan. KSKS tahap pertama diberikan pada awal November hingga Desember 2014, kepada 1.023.553 keluarga.

Kartu Indonesia Sehat sebagai Penyetaraan Perlakuan

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Khofifah Indar Parawansa menyebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program pemerintah untuk membuat kesetaraan di antara para pasien rumah sakit. Dengan kesetaraan tersebut, diharapkan pelayanan rumah sakit akan lebih maksimal, tanpa memandang jenis administrasi pasien tertentu.

"Saya sebut ini sebagai awal membangun kesetaraan perlakuan. Karena sering sekali kalau dilihat, penerima bantuan iuran (PBI) itu loss (lepas). Mereka dibelakangi," ujarnya.

Mensos mengatakan, Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) akan mendapat KIS secara keseluruhan pada bulan Mei-Juni 2015. Bagi peserta BPJS yang membayar sendiri iuran, secara keseluruhan akan mendapat KIS hingga bulan Desember 2015.

Sementara itu, sebut Khofifah, jenis pembayaran iuran KIS akan diketahui melalui kode barcode yang terdapat di kartu. "Ini bayar sendiri atau dibayar pemerintah? Kalau bayar sendiri ambil kelas satu atau kelas dua, itu ada di barcode," kata Mensos.

Dengan penyetaraan tersebut, menurut Mensos, diharapkan pihak rumah sakit tidak lagi membeda-bedakan perlakuan terhadap pasien yang mendapat bantuan pemerintah, atau yang membayar dengan uang pribadi.

Dengan sama-sama menggunakan KIS, kata Mensos, kelas-kelas pasien akan sulit teridentifikasi. Pelayanan KIS dengan pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki perbedaan. Proses pelayanan berada di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas terlebih dahulu. Setelah itu, jika menurut dokter pasien tersebut perlu perawatan, selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit.

Soal Data PMKS, Kemensos Akan Bersinergi dengan Dinas Sosial

Berkaitan dengan PMKS, Kementerian Sosial akan meningkatkan sinergi antara data yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi dengan program kesejahteraan sosial. Dengan sinergi tersebut, program bantuan pemerintah diharapkan dapat merata, termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Bagaimana anak jalanan, anak terlantar bisa dapat program bantuan? Mereka harus direkomendasikan oleh Dinas Sosial," jelas Mensos.

Menurut Mensos, merupakan tugas dinas sosial untuk mendata PMKS yang tidak memiliki data administasi yang lengkap. Misalnya, anak jalanan, tunawisma, dan gelandangan. Khofifah menambahkan, dinas sosial harus lebih pro aktif, terutama bagi PMKS yang tidak berasal dari panti-panti sosial.

Mensos mengatakan, peran dari dinas sosial sebagai mitra strategis di lapangan perlu keterpaduan tindakan, menggunakan parameter yang sesuai untuk mengukur dan menetapkan sasaran. "Kami undang dinsos provinsi se-Indonesia. Kami lakukan rapat sinergitas, supaya mereka melakukan validasi terhadap rakyat miskin," kata dia.

Dalam rapat kerja dengan anggota Komite III DPD, Mensos juga mengajak para anggota senator, untuk dapat mendorong masyarakat yang belum mendapat perlindungan sosial. Ia mengharapkan, kerja sama pusat dan daerah bisa membangun pemahaman, kerangka tindakan yang terukur dan juga terarah.(Kc/Gs).

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani didampingi Menteri Pariwisata Arief Yahya berkumpul bersama para pengusaha jamu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Mereka bersama-sama melakukan aksi minum jamu sebelum menggelar acara seminar.

Kegiatan ini seperti dilansir laman Detiknews, dalam rangka acara peringatan 6 tahun jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warusan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa". Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.

Selain kedua menteri tersebut, acara ini dihadiri oleh Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Kesehatan, kependudukan dan KB, Dr. Tubagus Rachmat Sentika dan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Perekonomian, Diah Maulida, mantan Wamendag Bayu Krisnamurthi, bos Sido Muncul Irwan Hidayat, Putri Indonesia, dan beberapa akademisi.

"Mencoba menggairahkan spirit lagi jamu bisa merayakan 6 tahun jamu brand Indonesia. Kegiatan bersama ini dari berbagai kementerian pelaku usaha dan akademisi. Memulai tahun 2006, 2008 jamu brand Indonesia dan Mei 2008 mensupport jamu brand Indonesia," kata Diah dalam sambutannya, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya upaya membangkitkan kembali jamu Indonesia perlu langkah dan sistem yang terintegrasi seperti meningkatkan penelitian, mendorong industri jamu untuk pasar global dan membuat merek jamu Indonesia. Ia mengatakan jamu tidak terkait hanya pada kesehatan namun berpengaruh pada perekonomian nasional.

"Pada tahun 2014 ini kita punya roadmap bagaimana arah jamu ke depan dan kita akan menghitung dan menyusun naskah rancangan undang-undang tentang jamu," katanya.

Cerita Puan Maharani yang Dipaksa Minum Jamu Sejak Kecil

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani punya cerita soal kebiasaannya meminum jamu sejak masa kanak-kanak. Ia mengaku sempat dipaksa oleh sang bunda, yaitu Megawati Soekarnoputri.

"Saya termasuk peminum jamu dari kecil, saat saya memulai jadi perempuan kecil beranjak dewasa. Dipaksa oleh ibu saya dan nanti bakal terasa manfaatnya setelah 30 tahun ke depan. Saya mengajarkannya juga pada anak saya," kenang Menko PMK Puan Maharani  dalam sambutanya di acara seminar dan peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2014).

Menurut Menko PMK, jamu adalah suatu tradisi bangsa Indonesia yang tetap harus dibanggakan. Menko PMK menegaskan jamu adalah aset nasional dan budaya bangsa sebagai ekonomi unggulan Indonesia.

"Tapi generasi muda sekarang tidak suka dengan minum jamu. Kita harus mendorong generasi muda untuk mendorong dan melestarikan jamu," katanya.

Saat ini, memang sudah ada desa jamu di Sukoharjo, Jawa Tengah yang memproduksi dan melestarikan jamu. Namun Pmenko PMK mendorong agar lebih banyak lagi desa jamu di Indonesia.

Sebelum membuka seminar, Menko PMK, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama para pengusaha jamu melakukan aksi minum jamu bersama.

Kegiatan ini dalam rangka acara peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.(Dn/Gs).

Karangasem, 21 Nopember -  Tim Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) terdiri dari FAO, akademisi dan perwakilan daerah, kementerian dan lembaga yang dipimpin oleh Asisten Deputi Urusan  Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Pamuji Lestari (kanan) mengunjungi Desa Adat Bugbug, Karangasem, Bali. Tampak, Pamuji Lestari ditemani oleh Anne McDonald, Mary Jane de la Cruz dari FAO Head Quarters melihat hasil tani masyarakat Desa Bugbug yang dikelola dengan memperhatikan kearifan lokal. (PS/Gs)

Jakarta, 21 Nopember  - Pada hari peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.

Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, seperti dilansir laman Antaranews, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup.

"Ini berarti ada 5 juta anak Indonesia yang beresiko meninggal, jika angka kematian balita tetap pada tingkat di tahun 1990," kata Olsson di Goethe Institute, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, kehadiran tenaga kesehatan terlatih saat melahirkan juga telah meningkat secara berarti, dari 32 persen pada tahun 1991 (Survey Demografi Rumah Tangga) menjadi 83 persen dalam periode 2009-2013, sehingga mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena komplikasi persalinan.

Hal ini menyebabkan penurunan kematian ibu secara signifikan dari estimasi 600 per 100.000 kelahiran menjadi antara 220 per 100.000 kelahiran pada tahun 2010 menurut model estimasi global (WHO, UNICEF, UNFPA, Bank Dunia. Tren kematian ibu: 1990-2010) dan 359 per 100.000 kelahiran menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2012.

Meskipun begitu, secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir. Di luar kemajuan yang telah dicapai, menurut beberapa perkiraan berbeda, antara 136.000 dan 190.000 anak meninggak di Indonesia setiap tahun sebelum ulang tahun ke-lima mereka.

Kebanyakan kasus meninggal disebabkan oleh penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dan ditangani dengan mudah, seperti komplikasi pasca kelahiran, diare, atau pneumonia atau radang paru-paru. Ditambah lagi, setiap tahun lebih dari 10.000 perempuan meninggal saat melahirkan, suatu angka yang terlalu tinggi.

Peringatan 25 tahun KHA Pada kesempatan tersebut, UNICEF dan Pemerintah Indonesia bergabung untuk memperingati 25 tahun ditandatanganinya KHA, sebuah perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi di dunia. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi KHA.

"Selama dua setengah dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang besar sekali dalam bidang kesehatan dan nutrisi anak, pendidikan, dan perlindungan anak dari bahaya dan kekerasan," jelas Olsson.

Turut hadir Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen dalam pembangunan dan perlindungan anak dengan memegang empat prinsip yakni non diskriminasi terhadap anak, memeprtimbangkan perkembangan terbaik anak, hidup tumbuh berkembang, dan menghargai pandangan anak.

"Kita harus menjaga generasi kita untuk masa deoan. Anak-anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh maksimal, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu perlindungan tanpa perlakuan diskriminatif," tutur Yohana.

Setiap tiga menit  satu balita meninggal di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF menyebutkan bahwa setiap tiga menit, satu balita meninggal di Indonesia atau sekitar 150.000 anak setiap tahun.

Meskipun, UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.

Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan, apalagi secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir.

"Kita perlu mencari cara yang inovatif untuk menangani tantangan-tantangan yang mendasar ini," kata Olsson saat acara peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (20/11/2014) di Goethe Institute, Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga mengungkapkan bahwa masih banyak lingkungan keluarga yang belum aman dan nyaman bagi anak.

"Semoga Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera bisa memenuhi kebutuhan anak," ujarnya yang juga mengatakan terdapat program lain seperti Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah anak untuk meningkatkan angka kesehatan pada anak.

Angka kematian anak cukup tinggi di Indonesia disebabkan karena beberapa hal, antara lain jumlah orang yang buang air besar (BAB) sembarangan di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia (63 juta orang) dan sepertiga anak Indonesia tidak punya akses kepada air bersih.

Tidak adanya sanitasi dan keebrsihan, serta air yang tercemar menyebabkan diare dan penyakit mematikan lainnya. Sementara itu, sepertiga dari jumlah kematian anak di bawah satu tahun disebabkan oleh diare. Diare yang berulang juga menyebabkan gizi buruk.

Faktor lain, jumlah anak yang tidak diimunisasi lengkap di Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Indonesia masih mengalami wabah penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, seperti campak dan diphtheria, yang beresiko terhadap hidup dan kesehatan anak. Wabah ini mudah dicegah dengan mudah jika anak-anak divaksinasi pada usia yang tepat.

Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dalam hal jumlah anak yang menderita gizi buruk atau pendek menurut usia, yang dialami oleh sekitar 36 persen anak balita.

Gizi buruk masih menjadi penyebab utama kematian anak. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan melanjukan ASI hingga usia dua tahun sangat penting. Anak yang pendek menurut usia (stunting) tumbuh dan belajar lebih lambat dari anak yang mendapatkan gizi baik.(Ant/Gs).

Jakarta (20/11) -- Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (2 kiri) dan rombongan lainnya, meninjau peserta Pameran Mutumanikam Nusantara 2014. Pameran berlangsung di Balai Kartini mulai tanggal 20-23 November 2014. (fik)

Jakarta, 19 Nopember - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menerima Gubernur Sulawesi Tengah, Yongky Jonggola beserta rombongan untuk beraudiensi dan berkonsultasi terkait dengan rencana diselenggaraknnya Sail Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Ikut mendamping Menko PMK, Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo, Deputi V Menko PMK Haswan Yunaz, serta para Staf Khusus Menko PMK, yaitu Dolfie O.F.P., Arief Budimanta, dan Prasetijono Widjojo Malang Joedo.