Kependudukan dan KB

Jakarta, 24 Desember - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menyusun data kebutuhan tiap desa yang meliputi seluruh aspek yang menjadi penompang berlangsungnya perdesaan membangun dan mandiri. Seperti kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan penunjang ekonomi.
 
“Data yang tercatat sekarang misalnya, sebanyak 3.396 desa tertinggal masih sangat membutuhkan pondok bersalin. Tidak hanya itu saja, sebanyak 10.080 desa membutuhkan gedung Sekolah Dasar (SD). Banyak hal yang memang harus kita seriusi agar desa lebih bermartabat tingkat kehidupannya,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar.
 
Hal itu dikemukakan  saat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang dihadiri seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Juga dihadiri lembaga-lembaga pemerhati perdesaan di Jakarta, Selasa (23/12/2014). Turut hadir, Menteri Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan.
 
Menyangkut anggaran  desa,  Menteri Marwan menegaskan, akan memperjuangkan kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp9,1 triliun menjadi Rp47 triliun. Katanya lagi, akan menuntaskannya pada tahun kedua masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Saya akan perjuangkan kenaikan anggaran. Karena menyangkut rakyat desa,” ujarnya.
 
Percepatan pembangunan perdesaan, memang bukan perkara mudah. Menurut Marwan, fakta mengenai kemiskinan di Indonesia masih merupakan fenomena pedesaan. Artinya, sebagian besar penduduk miskin masih di pedesaan di sektor pertanian dan perikanan.
 
Meskipun dari tahun ke tahun kemiskinan di Desa mengalami penurunan, kata Marwan lagi,  namun jumlah penduduk miskin di desa secara absolut masih lebih banyak dibanding di kota. Jumlah penduduk miskin di Desa masih berkisar 19 juta penduduk, sedang di kota 11,1 juta penduduk.
 
“Kemiskinan penduduk di kota-pun merupakan angka absurd karena sebagian besar penduduk miskin di kota adalah orang desa yang miskin dan melakukan urbanisasi sirkuler untuk bekerja di sektor-sektor informal di kota. Secara relatif pula prosentasi jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari pada di kota, yakni 14,4 % berbanding 8,5 %,” ujar Menteri Marwan.
 
Fakta berikut, papar Menteri Desa,  mengenai ketimpangan antar daerah yang ditunjukkan dengan dominasi beberapa propinsi di Indonesia Bagian Timur dalam hal tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional (13,3%).  Tertinggi di Papua dengan tingkat kemiskinan 31,5% diikuti dengan Papua Barat 27,1 %, Nusa Tenggara Timur 20,2%, Maluku 19,3%,  dan Gorontalo 18,3 %.
 
“Perlu saya sampaikan bahwa jumlah desa tertinggal saat ini yang mencapai 24,48 % atau 18.126 desa. Sebagian besar desa tertinggal di Indonesia bagian timur dan di perbatasan, pulau terdepan, terluar dan terpencil. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa prosentasi kemiskinan di Indonesia terbesar disumbang oleh kemiskinan masyarakat di desa di Indonesia Bagian Timur dan kawasan perbatasan,” ujarnya.
 
Dengan kondisi tersebut, Menteri Marwan mengatakan, harus diwujudkan desa yang mampu dan berdikari. “Untuk menuju perbaikan desa, saya mengharapkan peran Pemerintah Daerah terhadap hal-hal pokok yakni ; penyiapan regulasi, pengawalan dana desa, pendampingan, dan upaya keberlanjutan kelembagaan dan aset-aset produktif pasca program pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya. (Gs).
 

Jakarta, 22 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) menerima buku dari Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang pada acara audensi DJSN, BPJS dan Implementasi SJSN, Senin (22/12/2014) di ruang rapat Kemenko PMK. (foto; ng).

Penyelenggaraan SJSN memasuki fase yang krusial dan sangat berat, yang memerlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai target program yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

DJSN yang bertanggung jawab kepada Presiden, berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial Nasional, dan mempunyai kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, serta sebagai pengawasan ekternal Badan Penyelnggara Jaminan Sosial.

Adapun susunan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional periode 2014-2019 sebagai berikut:

Ketua DJSN Chazali H. Situmorang.

Anggota:

1. A. Mudji Handaja

2. Asih Eka Putri

3. Taufik Hidayat

4. Soeprayitno

5. Isa Rachmatarwata

6. Andi Zaenal Abidin Dulung

7. Zaenal Abidin

8. Angger P. Yuwono

9. Subiyanto

10. Usman Sumantri

11. Bambang Purwoko

12. Ahmad Ansyori

13. Sanny Iskandar

14. Rudy Prayitno

Jakarta, 16 Desember  - Menko PMK Puan maharani secara resmi membuka Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakri (Pertiwana) Nasional IV Tahun 2014, Senin (15/12/2014) di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. Menko PMK dalam sambutannya mengharapkan Satuan Karya (Saka) Pramuka Wanabakti mempunyai tanggung jawab yang lebih sebagai benteng pertahanan kelestarian hutan di Indonesia. Tidak sekedar menjadi penikmat hutan dengan berkemah di tengah hutan tanpa mendapat nilai apapun tentang hutan.

Pertiwana Nasional IV Tahun 2014 merupakan perkemahan tingkat nasional Saka Pramuka Wanabakti yang diikuti oleh kurang lebih 8.000 orang Pramuka Penegak dan Pandega, usia 16-25 tahun (tingkat SMA dan Perguruan Tinggi) dari seluruh Indonesia dan perwakilan Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yang paham memiliki ketertarikan berbagai hal tentang hutan.

Sesuai dengan tema kegiatan Pertiwana Nasional IV tahun 2014 ini “One Scout One Tree” para Anggota Satuan Karya Pramuka Wanabakti harus menjadi pionir terdepan dalam mendukung program kelestarian lingkungan agar hutan dan lingkungannya dapat bermanfaat bagi peradaban manusia.

“Saat ini kita dihadapkan pada persoalan kehutanan, mulai dari perambahan hutan dengan beralihnya fungsi hutan hingga penebangan ilegal. Dengan perkemahan ini kita harapkan dapat membangkitkan kembali keresahan kita semua terhadap persoalan hutan ditengah-tengah dilema lajunya pembangunan,” tegas Menko PMK.

Pemerintah diminta bantu Jamnas Pramuka 2016

Sementara itu Kwarnas Gerakan Pramuka juga akan menyelenggarakan Jambore Nasional tahun 2016 dan diharapkan Pemerintah membantu penyelenggaraan Jambore Nasional (Jamnas) 2016 tersebut, khususnya mengenai anggaran.

Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan hal itu kepada pers di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (15/12/2014), terkait persiapan Jamnas tahun 2016.

Hadir dalam acara persiapan itu, Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya yang kebetulan dalam rangka kunjungan kerja masa reses.

Adhyaksa Dault mengatakan bahwa Pramuka akan "all out" untuk mempersiapkan Jamnas secara matang, agar pelaksanaanya Jamnas 2016 nanti bisa berjalan dengan baik.

"Kwarnas membutuhkan dukungan Komisi X dalam rangka membantu persiapan pramuka dari sisi anggaran," katanya.

Adhiyaksa juga menyebutkan Pramuka akan melakukan "re-branding", khusus untuk itu dan dalam rangka mempersiapkan Jamnas 2016, sehinga membutuhkan dukungan anggaran. "Ini dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang ada di Buperta, Cibubur," paparnya.

Ketika menanggpai hal tersebut, Ketua Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan Gerakan Pramuka harus terus didukung dan didorong untuk dikembangkan dan Komisi X sebagai mitra dari Kwarnas Gerakan Pramuka akan memberikan dukungan penuh sesuai dengan harapan Kwarnas.

"Kami akan suport Pramuka dalam rangka persiapan Jamnas termasuk dari sisi anggaran, karena harapan Pramuka sebagai salah satu tempat pembinaan kaum muda agar lebih berkarakter dan cinta tanah air bisa di wujudkan," katanya.(Tn/Ant/Gs).

Jakarta, 12 Desember  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan nota kesepahaman dengan tiga perguruan tinggi dan LIPI. Tiga perguruan tinggi itu adalah Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, dan Universitas Lancang Kuning Riau.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan, peran serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kajian teknokratis dan akademis dalam memberikan saran dan masukan terkait kebijakan.

Menurutnya, strategi penyelenggaraan dan teknik pelaksanaan pembangunan, inovasi teknologi terapan serta manajemen dan pelatihan bagi para penyelenggara dan masyarakat transmigrasi.

"Pengalaman dan kemampuan lembaga penelitian dan perguruan tinggi seyogyanya mampu memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional melalui penyelenggaraan transmigras. Juga dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta inovasi terapannya," kata Marwan di kantor Departemen Transmigrasi, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

"Dengan peran serta dua lembaga ini, diharapkan penyelenggaraan transmigrasi ke depan lebih baik lagi. Karena itu, sinergi seluruh potensi dan kemampuan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi pembangunan nasional jika dilaksanakan secara bersama-sama," tambahnya.

Masih kata Marwan, dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman tersebut yang bertepatan dengan diperingatinya Hari Bhakti Transmigrasi ke-64 ini, seakan memberi arti sebagai wujud rasa syukur dan kecintaan kepada pionir program transmigrasi dalam meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sejarah panjang telah membuktikan bahwa perjuangan para pionir kita tidaklah sia-sia. Penyelenggaraan transmigrasi telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama sebagai alat pemersatu bangsa dalam wadah NKRI," tuturnya.

Bangun 6.000 Rumah untuk Anggota TNI AD di Perbatasan

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk kembali menggiatkan program transmigrasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai upacara Hari Bhakti Transmigrasi ke-64.

"Selama ini transmigrasi tidak kedengaran gaungnya. Perioden ini akan kita giatkan kembali," kata Marwan Jafar di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (12/12/2014).

Menurut Marwan, langkah awal menggiatkan program transmigrasi, pihaknya berencana membangun rumah untuk para anggota TNI Angkatan Darat. Menurutnya, pihaknya dan TNI AD sudah sepakat akan membuat program transmigrasi secara terpadu.

"Rencananya akan dibangun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kita berencana bangun 6.000-an rumah di sana," ucapnya.

Marwan menjelaskan, dipilihnya Kalimantan sebagai daerah transmigrasi bertujuan untuk menjaga perbatasan Indonesia. Menurutnya, nanti di daerah transmigrasi itu akan dibangun pula sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah bahkan jika memungkinkan dibangun kawasan industri.

"Masterplannya sudah keluar dan tinggal kita implementasikan. Ini tinggal menunggu anggaran 2015 keluar," tandasnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 9 Desember - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan pidato sambutan dalam acara Perayaan 50 Tahun ITEC di Jakarta, Senin(8/12/2014) malam, di Jakarta.  Menko PMK mengucapkan terima kasih atas kerja sama Pemerintah India untuk program pelatihan ITEC yang telah berpartisipasi mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kapasitas rakyat Indonesia. Menko PMK juga menekankan bahwa Indonesia dan India memiliki penduduk usia produktif yang cukup besar dan dengan mengembangkan keterampilan warga Indonesia-India, kedua negara dapat menuai keuntungan dari bonus demografi.(Kedutaan Besar India/Gs)

Jakarta, 7 Desember - Kementerian Desa akan melibatkan mahasiswa dalam upaya melakukan pembangunan desa. Dengan gerakan tersebut diharapakan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat untuk mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik tanpa harus keluar daerah untuk mendapatkan ilmunya karena sudah didampingi para mahasiswa dan intelektual.

Jakarta, 3 Desember - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemotongan jam kerja bagi para perempuan yang bekerja. Pro dan kontra bermunculan, demikian pula alternatif usulan. Terlebih lagi, alasan yang disebut melatarbelakangi usul Kalla itu adalah agar para perempuan punya waktu lebih banyak untuk mendidik anak-anaknya.

Jakarta, 1 Desember – Dalam peringatan Hari Aids Sedunia, ternyata penderita Baru HIV justru terus bertambah. Seperti berbagai kota di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumalh penderita baru HIV. Penderita baru HIV yang mengalami peningkatan seperti yang dilansir berbagai portal yang tersebar di berbagai daerah antara lain Depok, Provinsi Riau, Demak, dan Jember

Penderita Baru HIV Depok Tiap Tahun Bertambah

Di Depok, seperti dilansir Portal Indopos, Ironis, penanggulangan penularan HIV atau AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tidak teratasi. Setiap tahun penambahan penderita baru terus terjadi. Dimana penderita baru itu adalah anak-anak dan orang dewasa. Bahkan, pada 2014 saja penambahan penderita baru virus yang menyerang kekebalan tubuh itu mencapai 45 orang.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, Herry Kuntowo mengatakan, peningkatan penderita baru itu terjadi lantaran penggunaan narkoba melalu jarum suntik secara bergantian masih terus terjadi. Dan juga melakukan hubungan intim dengan banyak lawan jenis.
"Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh Dinkes. Setiap tahun justru pengidap baru bertambah. Penularannya menggunakan jarum suntik dan perilaku seks yang menyimpang ke banyak lawan jenis," katanya kepada INDOPOS, saat dihubungi, kemarin (30/11).    
Lebih lanjut, Kuntowo menjelaskan, yang ironisnya pengidap HIV baru itu adalah anak-anak dan remaja. Untuk anak-anak penularannya melalui air susu ibu (ASI), dan remaja melalui jarum suntik saat menggunakan narkoba, serta perilaku seks yang menyimpang. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun terjadi dan melanda warga kota tersebut.
Data yang dimiliki Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, mencatat pada 2013, lalu, setidaknya sudah ada 301 orang di mana 36 di antaranya penderita baru. Dari total 301 orang yang terjangkit, 15 diantaranya sudah meninggal dunia. Kemudian peningkatan terjadi pada 2014 sebanyak 387 penderita HIV/AIDS dimana 45 diantaranya penederita bari. Dari total penderita tersebut 19 orang meninggal dunia. Para penderita yang meninggal itu disebabkan tidak mengkonsumsi obat anti retroviral virus (ARV) yang disediakan RSUD dan Dinas Kesehatan. 
Lebih jauh, Kuntowo menyebutkan, ada beberapa titik rawan penulai HIV di kota tersebut. Tertinggi pertama adalah Kecamatan Pancoranmas dengan jumlah penderita 62 orang. Setelah itu, disusul Kecamatan Sukmajaya dengan 49 orang, Cimanggis 41 orang, Cinere 35 orang, Beji 34 orang,  Sawangan 26 orang, Cipayung 21 orang, Cilodong 14 orang, Limo 8 orang, Bojongsari 7 orang, dan Kecamatan Tapos 4 orang. 
Karena itu, Kuntowo berharap perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok dan sukarelawan dari masyarakat sendiri untuk bekerjasama menangani masalah ini. Pihaknya juga berharap, ada lembaga khusus yang fokus mengurus para penderita HIV/AIDS di kota Depok. Tidak hanya untuk menekan jumlah tersebut tapi juga untuk menangani penderitanya. 
Sementara itu, Pendiri LSM Kuldesak Kota Depok, Samsu Budiman menuturkan, penyebab meningkatnya penderita HIV atau AIDS itu karena minimnya sosialisasi menurunnya tingkat kesadaran penderita mengkonsumsi obat ARV. Ditambah dengan minimnya sosialisasi yang diberikan Pemkot Depok akan penggunaan obat tersebut. Serta, sulitnya mendapatkan obat tersebut yang hanya bisa di dapatkan ke RSUD.  
"Tingkat kesadaran para ODHA belum tinggi. Kemungkinan karena minimnya sosialisasi dari RSUD atau Dinkes. Ini yang harusnya diperbaiki agar peningkatan pendatang baru berkurang," tuturnya.
Budiman meminta Dinkes dan RSUD memberikan akses pengambilan ARV ke puskesmas. Kemudian juga mensosialisasikan informasi serta penyediaan tempat khusus pengambilan obat ARV untuk dikonsumsi. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan maka akan semakin banyak ODHA yang meninggal dunia kembali.
"Kami harap mereka tidak kesulitan lagi harus mengambil obat ARV di RSUD Depok. Jika bisa disediakan tempat dipuskesmas. Ini sangat penting untuk memberantas HIV," imbuhnya.(cok)

Penderita HIV/AIDS Terus Tumbuh Pesat

Sementara di Provinsi Riau, seperti dilansir Halloriau, angka penderita HIV/AIDS setiap tahunnya terus tumbuh pesat di berbagai wilayah. Di Provinsi Riau, selama 2014 saja hingga September lalu saja tercatat ada 2.610 pengidap penyakit berbahaya tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya  2.138 pengidap.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau dalam menyambut hari AIDS sedunia, 1 Desember, penderita HIV/AIDS di Riau tersebar di 12 kabupaten/kota. Rinciannya, terdapat 1442 orang pengidap HIV dan 1168 penderita AIDS.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin menuturkan data tersebut ditemukan selama pendataan dan perealisasian pencegahan kasus HIV/AIDS di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau sampai September 2014 lalu.

"Pendataan yang dilaksanakan tersebut masih belum merata, karena banyak dari masyarakat yang tidak mau diperiksa atau memeriksakan diri, padahal Diskes Riau sudah menyediakan fasilitasnya," ujarnya, Minggu (30/11/2014).

Selain itu, pihaknya juga menggelar kegiatan penyuluhan dalam menyambut HIV/AIDS sedunia terasebut di Car Free Day, Minggu (30/11/2014). "Kita tadi bersama Kanwil Kemenhum dan Ham menggelar acara penyuluhan bagi penderita HIV/AIDS," ujar Zainal

Ia juga menjelaskan dalam kegiatan penyuluhan tersebut memberikan pemahaman tingginya angka penularan dan pengidap HIV/AIDS itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Mengacu pada data yang ada, penularan didominasi melalui hubungan seks.

Selain itu juga melalui injecting drug users (IDU) di kalangan pengguna narkoba dengan suntikan, hubungan seks sesama jenis, atau melalui mother-to-child transmission (MTCT).

Menurut Zaial, untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan jenis HIV dan AIDS dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak dan ragam kalangan. "Khususnya pihak keluarga atau orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak-anaknya jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang akhirnya melakukan hubungan seks diluar nikah hingga penggunaan narkoba," paparnya.

KPAD Kab.Demak Kewalahan

Sedangkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Demak seperti dilansir laamn Tribunjateng, mengaku kewalahan dalam menekan laju jumlah penderita HIV/AIDS di wilayahnya. Hal ini lantaran minimnya anggaran yang tersedia  untuk sosialisasi dan juga pendampingan ODHA.

KPA berharap agar Pemerintah Kabupaten Demak sudi memberikan bantuan anggaran untuk peduli HIV/AIDS. Selama ini, aktivitas penanggulangan HIV/AIDS di Demak masih ditopang dana Global Fund dan Pemerintah Pusat.

Sekretaris KPA Kabupaten Demak, Zaenudin, mengatakan, pada tahun ini belum ada bantuan anggaran dari Pemkab terkait HIV/AIDS. Tentunya ini menjadi satu diantara pokok permasalahan utama yang menjadi kendala bagi pihaknya. Apalagi, Global Fund berencana akan menghentikan upaya pemberian bantuan anggaran terhadap HIV/AIDS pada 2015.

" Meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS menjadi cambuk bagi KPA Kabupaten Demak untuk berupaya keras melakukan sosialisasi. Tahun 2013 ada anggaran sejumlah Rp 50 juta dari Pemkab, tapi tahun ini belum. Kami berharap pemkab tanggap akan hal ini.  " kata Zaenudin, Minggu (30/11/2014).

Dikatakan Zaenudin, pada bulan Oktober tercatat ada 3 orang positif HIV. Ironisnya, meski pada November ini jumlah penderita HIV/AIDS belum tercatat seutuhnya. Namun dia berujar jika jumlahnya terus meningkat. " Data belum terkumpul secara rinci. Sementara ada tambahan 10 penderita HIV/AIDS pada November, " ungkap Zaenudin.

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Sukardjo, menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi dan juga menggelar Voluntary Counseling Test (VCT) di beberapa wilayah di Kabupaten Demak. Harapannya masyarakat dibisa semakin mengerti apa itu HIV/AIDS.

" Bersama KPA kami Sosialisasi serta VCT di kampung nelayan dan juga tukang ojek. Kami akan perbanyak fasilitas tempat VCT d kabupaten Demak. Saat ini hanya ada di RSUD, " kata Sukardjo.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak, Susi Alifah, membenarkan jika pada tahun ini memang tidak ada hibah dan bansos dari untuk HIV/AIDS. Susi mengaku prihatin atas kondisi ini. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk HIV/AIDS.

" Insya'alloh 2015 ada anggaran untuk HIV/AIDS, " ujar Susi.

Untuk diketahui, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Demak terindikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Demak grafis lonjakan signifikan mulai terlihat sejak tiga tahun terakhir.

Pada 2012 tercatat jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 18 orang dengan 4 orang diantaranya meninggal dunia dan 2013 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat mencapai 41 orang dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia.

Hingga September 2014 ini jumlah penderita HIV/AIDS meningkat lagi menjadi 45 orang dengan seorang diantaranya meninggal dunia. Total keseluruhan jumlah penderita HIV/AIDS yang ada di kota wali ini terhitung sejak 2003 hingga september 2014 tercatat mencapai 197 orang dengan 42 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.

Mayoritas, mereka yang positif terinfeksi virus yang menyerang sistim kekebalan tubuh ini merupakan pekerja swasta.

Jumlah Terinfeksi HIV/AIDS di Jember Capai 1.335 Orang

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti dilansir laamn Antaranews, mencatat jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah itu mencapai 1.335 orang.

"Jumlah penderita HIV/AIDS cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dan tahun lalu jumlahnya sekitar 1.000 orang," kata Humas Dinkes Jember, Yumarlis, Minggu (30/11/2014).

Menurut dia, penderita penyakit yang mematikan tersebut tersebar hampir merata di 31 kecamatan di Kabupaten Jember dan tercatat sekitar 400 orang sudah meninggal dunia karena sudah masuk stadium lanjut.

"Dari jumlah tersebut, Jember menempati peringkat ketiga di Jatim dan merupakan daerah 'merah' dalam kasus penderita HIV/AIDS," tuturnya.

Penderita penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut didominasi oleh usia produktif dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan ibu rumah tangga.

"Pemkab dan Pemrov Jatim berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan membuka pelayanan klinik Voluntary Councelling and Testing (VCT) di 10 lokasi di Jember," paparnya.

Pemeriksaan VCT sebelumnya hanya dilakukan di tiga rumah sakit milik Pemkab yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, RSD Balung, dan RSD Kalisat, serta satu puskesmas yakni Puskesmas Puger.

"Saat ini pemeriksaan VCT sudah tersebar di sejumlah puskesmas lain seperti Puskesmas Jember Kidul, Puskesmas Kencong, dan Puskesmas Tanggul, sehingga dengan penambahan tempat pemeriksaan diharapkan penderita HIV/AIDS bisa terdeteksi sejak dini," katanya.

Sementara, Kepala VCT RSD dr Soebandi Jember, dr Justina Evy Tyaswati, mengatakan, sebagian besar penderita yang memeriksakan diri ke klinik VCT sudah masuk stadium dua dan tiga.

"Mereka sudah dalam kondisi parah datang ke klinik VCT, sehingga pengobatannya lebih sulit dibandingkan penderita yang masih stadium satu," ucap psikiater RSD dr Soebandi Jember itu.

Ia mengimbau warga yang memiliki risiko tinggi tertular HIV/AIDS untuk datang ke klinik VCT dan memeriksakan diri secara sukarela, agar dapat diobati sejak dini.(Ip/Hr/Tn/Ant/Gs).

Jakarta, 28 Nopember - Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan pentingnya kesehatan sebagai awal dari kesejahteraan dan mengimbau masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan dengan mengutamakan perilaku promotif-preventif dibandingkan kuratif.

"Kita sendiri harusnya menjaga kesehatan kita, karena harus kita sadari dengan kita sehat, kita akan bisa berpendidikan karena otak kita berkembang. Dan kalau otak kita berpendidikan, kita akan sejahtera. Jadi kesehatan adalah hulunya," ujar Menkes usai peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis.

Meski demikian, Menkes mengatakan seperti dilansir laamn Antaranews, pemerintah tetap memperkuat pelayanan kesehatan terutama fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas sebagai tujuan awal pasien dalam sistem rujukan di BPJS Kesehatan.

"Jadi memang harus dimulai dari layanan primer. Yang memang harus dirujuk (ke fasilitas kesehatan sekunder) nanti akan dirujuk," ujarnya.

Program BPJS Kesehatan saat ini telah diikuti oleh lebih dari 125 juta warga Indonesia dengan 86,4 juta orang diantaranya merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo kemudian memperluas program tersebut dengan memasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kedalam program Kartu Indonesia Sehat yang telah dibagikan kepada 400 ribu warga dari total 1,7 juta orang yang terdata.

Sedangkan cakupan universal BPJS Kesehatan terhadap seluruh warga Indonesia diharapkan terwujud pada tahun 2019.

"Semua rakyat Indonesia harusnya tercakup oleh JKN," kata Menkes.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut pemerintah akan memperbarui data terkait pelayanan kartu-kartu tersebut dibawah BPJS Kesehatan.

"Kita kerja sama dengan BPJS, kita memerlukan masa transisi untuk membuat seluruh kartu jadi satu kartu untuk kami integrasikan. Masih dalam proses untuk kemudian dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait," ujarnya.

Kemenkes siap mengantisipasi penyakit DBD

Sementara itu, Kementerian Kesehatan memperkirakan lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2015 akan meningkat seiring dengan datangnya pergantian musim dari kemarau ke penghujan, sehingga masyarakat harus waspada terhadap penyakit DBD maupun yang penyakit lain saat musim hujan.

Salah satu bentuk antisipasi penganggulan DBD adalah menggerakkan seluruh elemen kesehatan, dan lembaga masyarakat untuk giat menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat, kata Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dr Untung Suseno Sutarjo, MKes, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.

Sekjen Kemenkes mengatakan persiapan untuk mengatasi meluasnya DBD diperlukan persiapan sejak dini.

Oleh karena itu, Kemenkes menyambut baik upaya yang dilakukan PT Amerta Indah Otsuka melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang turut berkontribusi pada upaya meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dengan program kerja yang berkesinambungan.

Sebagai bentuk perwujudan program, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara PT Amerta Indah Otsuka (AIO) dengan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta (25/11) oleh Sekjen Kemenkes Dr Untung Suseno Sutarjo, MKes, dan Managing Director PT AIO Prayugo Gunawan. Acara tersebut disaksikan Menkes Prof. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp M.

"Kontribusi PT Amerta Indah Otsuka dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di Indonesia perlu diapresiasi. Dengan ditanda tangani kesepakatan kerjasama ini diharapkan dapat lebih memudahkan koordinasi antara Dinas Kesehatan setempat dengan program yang diusung oleh PT AIO serta membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia," kata Untung Suseno Sutarjo.

Sementara itu, Prayugo Gunawan mengatakan, selama ini pola hidup bersih dan sehat merupakan salah satu kegiatan yang telah dijalankan di pabrik PT AIO dengan melibatkan instansi pemerintah setempat seperti kader PKK dan Posyandu.

Dengan komitmen dan konsisten PT AIO mendampingi Posyandu binaan di Sukabumi hingga mengantarkan Posyandu tersebut menjadi Posyandu Mandiri dan mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Sukabumi, Jabar.

Selain mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, perusahaan tersebut juga aktif memberikan contoh konkret dengan menggerakkan para kader kesehatan dengan gerakan bersih desa sebagai upaya pencegahan demam berdarah di beberapa kota di Indonesia yang endemik DBD.(Ant/Gs).

Jakarta, 27 Nopember  - Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada masalah pendistribusian kartu ‘Sakti’ ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui bahwa Pemerintahan yang dipimpin Jokowi Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan beberapa 'Kartu Sakti' untuk program kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan, pemerintah harus melakukan distribusi yang terukur di setiap wilayah agar semua rakyat bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik.

"Nggak ada hambatan, hanya masalah distribusi itu kan harus terukur di setiap wilayah dan saat kemudian kartu itu diterima oleh masyarakat agar bisa dipergunakan dengan baik," kata Menko PMK Puan maharani usai menghadiri acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50, Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.

Sementara itu, lanjut Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews., untuk pendataan, pihaknya masih menggunakan data yang sudah ada. Namun data tersebut akan mengalami pembaharuan, sebab data yang dipakai tersebut merupakan data yang telah ada sejak 10 tahun lalu.

"Tentu saja data yang ada akan kami pergunakan dan kami perbaiki agar validasi dan akurasinya memang lebih akurat. Karena itu data kan dibuat sudah dari 10 tahun lalu, jadi kami berharap tahun depan ada pendataan baru untuk mengsinkronkan. Jadi tdak membuang data yang lama kemudian membuat data yang baru, karena itu tidak efisien," tegas Menko PMK.

Menko PMK juga menegaskan bahwa pencakupan 'Kartu Sakti' ini ke seluruh Indonesia akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Diharapkan rakyat Indonesia bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik dan tepat guna.

"Itu mulai tahun depan. Jadi dimulai tahun depan, kemudian rakyat Indonesia secara bertahap akan bisa menikmati fasilitas yang diberikan negara dalam prefentif, kuratif dan promotif. Kita ini 250 juta, jadi siapapun, negara manapun nggak mungkin dalam satu tahun, kemudian bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Jadi ini dimulai tahun depan," jelas Menko PMK.

'Kartu Sakti' yang dimaksud yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Diharapkan rakyat yang kurang mampu bisa memanfaatkan kartu ini menuju kehidupan yang sejahtera.(Dn/Gs).

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani didampingi Menteri Pariwisata Arief Yahya berkumpul bersama para pengusaha jamu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Mereka bersama-sama melakukan aksi minum jamu sebelum menggelar acara seminar.

Kegiatan ini seperti dilansir laman Detiknews, dalam rangka acara peringatan 6 tahun jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warusan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa". Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.

Selain kedua menteri tersebut, acara ini dihadiri oleh Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Kesehatan, kependudukan dan KB, Dr. Tubagus Rachmat Sentika dan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Perekonomian, Diah Maulida, mantan Wamendag Bayu Krisnamurthi, bos Sido Muncul Irwan Hidayat, Putri Indonesia, dan beberapa akademisi.

"Mencoba menggairahkan spirit lagi jamu bisa merayakan 6 tahun jamu brand Indonesia. Kegiatan bersama ini dari berbagai kementerian pelaku usaha dan akademisi. Memulai tahun 2006, 2008 jamu brand Indonesia dan Mei 2008 mensupport jamu brand Indonesia," kata Diah dalam sambutannya, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya upaya membangkitkan kembali jamu Indonesia perlu langkah dan sistem yang terintegrasi seperti meningkatkan penelitian, mendorong industri jamu untuk pasar global dan membuat merek jamu Indonesia. Ia mengatakan jamu tidak terkait hanya pada kesehatan namun berpengaruh pada perekonomian nasional.

"Pada tahun 2014 ini kita punya roadmap bagaimana arah jamu ke depan dan kita akan menghitung dan menyusun naskah rancangan undang-undang tentang jamu," katanya.

Cerita Puan Maharani yang Dipaksa Minum Jamu Sejak Kecil

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani punya cerita soal kebiasaannya meminum jamu sejak masa kanak-kanak. Ia mengaku sempat dipaksa oleh sang bunda, yaitu Megawati Soekarnoputri.

"Saya termasuk peminum jamu dari kecil, saat saya memulai jadi perempuan kecil beranjak dewasa. Dipaksa oleh ibu saya dan nanti bakal terasa manfaatnya setelah 30 tahun ke depan. Saya mengajarkannya juga pada anak saya," kenang Menko PMK Puan Maharani  dalam sambutanya di acara seminar dan peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2014).

Menurut Menko PMK, jamu adalah suatu tradisi bangsa Indonesia yang tetap harus dibanggakan. Menko PMK menegaskan jamu adalah aset nasional dan budaya bangsa sebagai ekonomi unggulan Indonesia.

"Tapi generasi muda sekarang tidak suka dengan minum jamu. Kita harus mendorong generasi muda untuk mendorong dan melestarikan jamu," katanya.

Saat ini, memang sudah ada desa jamu di Sukoharjo, Jawa Tengah yang memproduksi dan melestarikan jamu. Namun Pmenko PMK mendorong agar lebih banyak lagi desa jamu di Indonesia.

Sebelum membuka seminar, Menko PMK, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama para pengusaha jamu melakukan aksi minum jamu bersama.

Kegiatan ini dalam rangka acara peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.(Dn/Gs).

Jakarta, 26 Nopember - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat bekerja sama mendukung program transmigrasi dengan menandatangani nota kesepahaman untuk bidang ketransmigrasian antara Pemerintah DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (25/11/2014).

"Program ini sebenarnya sudah kita lakukan tiga tahun lalu antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Gulungan," ujar Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddien Malik.

Jamaluddien seperti dilansir laman Kompas.com, mengungkapkan, wilayah Kabupaten Gulungan mengalami perkembangan yang baik setelah adanya program transmigrasi yang dilaksanakan tiga tahun lalu. Saat ini, bahkan kawasan ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.

"Nah, tahun ini DIY menyusul. Membuat kesepakatan antara DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Gulungan," katanya.

Selama ini, lanjutnya, pelaksanaan transmigrasi telah terbukti mampu menerobos isolasi di berbagai daerah, mengubah lahan telantar menjadi sumber pendapatan. Selain itu, transmigrasi juga mampu mempercepat pertumbuhan daerah serta memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi jutaan rakyat Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai turunan pembangunan nasional maupun integral dari pembangunan daerah," kata Jamaluddien.

Menurut dia, nantinya, setiap transmigran yang berangkat akan mendapatkan rumah, lahan pekarangan, serta lahan usaha. Total lahan yang disediakan untuk satu keluarga transmigran adalah dua hektar ditambah fasilitas umum lainnya.

Dia berharap, nota kesepahaman bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran. Selain itu, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi.

"Kepindahan ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan, sesuai amanat Undang-Undang No 29 Tahun 2009," katanya. (Kc/Gs).