Perempuan dan Anak

Jakarta, 24 Desember  – Sebanyak 492 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan 5 pesawat C-130 Hercules TNI AU, Selasa (23/12/2014).

Mereka dijemput menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Malaysia menuju tanah air. Pesawat pertama tiba pukul 18.30 WIB hingga pesawat terakhir tiba pukul 19.30 WIB.

Para TKI Ilegal yang datang tidak seluruhnya orang dewasa, ada juga balita. Perjalananan via udara yang ditempuh selama tiga jam membuat empat TKI, mengalami sakit kelelahan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Hadi Cahyanto seperti dilansir laman Tribun news, menyatakan pihak TNI AU sendiri telah menyiapkan tim kesehatan untuk mengantisipasi TKI yang kelelahan.

"Langkah selanjutnya seluruh TKI wajib melalui prosedur standar yaitu cek keimigrasian dan bea cukai sebelum menuju ke embarkasi haji Pondok Gede," kata Hadi.

Rencananya hari ini, Rabu (24/12/2014), seluruh TKI akan kembali diterbangkan menuju daerah masing masing.

Lebih lanjut Hadi menyatakan, pada awalnya kedatangan pesawat diarahkan menuju Bandara Juanda Surabaya, namun untuk mempermudah kordinasi dan pemulangan TKI ke daerah asal, rute di alihkan ke Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta.

Seluruh operasi kemanusiaan ini dipimpin Letkol Penerbang Purwanto Adi Nugroho dari Skuadron 31 Halim Perdanakusuma.

Hadir dalam kedatangan TKI tersebut, menteri luar negeri Retno Marsudi, Menaker Hanif dan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid.

Bangga Dipulangkan  Pakai Pesawat Hercules

Sementara itu, sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia karena mereka mendapat kehormatan dijemput dengan pesawat Hercules TNI AU dari Malaysia menuju tanah air. Bahkan beberapa TKI mengaku baru kali ini naik pesawat.

"Senangnya bukan main, karena kita dijemput pakai pesawat. Saya baru pertama kali ini naik pesawat," kata seorang TKI, Yusrianto, kepada Antara saat berada dalam Hercules di perjalanan dari Malaysia ke Jakarta, Selasa (23/11/2014).

Lelaki berusia 24 tahun asal Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, itu merupakan salah satu dari ratusan TKI ilegal yang dipulangkan melalui Lanud Subang, Malaysia. Ia mengaku sudah tiga tahun bekerja di Malaysia sebagai operator permainan game online dan pada Oktober lalu terjaring razia Kepolisian Kerajaan Malaysia karena tidak mengantongi paspor dan izin kerja.

Ratusan TKI bermasalah itu diangkut menggunakan lima pesawat Hercules TNI AU pada Selasa siang dan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.22 WIB.

Keberangkatan mereka sempat molor sekitar dua jam dari jadwal semula karena para TKI berangkat dari tempat penampungan imigran yang berbeda-beda di Malaysia. Lokasi pendaratan di tanah air juga berubah dari rencana semula ke Bandara Juanda, Surabaya, menjadi ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Meski begitu, para TKI tersebut terlihat antusias ketika menaiki pesawat Hercules. Apalagi, di dalam rombongan tersebut turut didampingi oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herwanto.

"Saya seperti bermimpi bisa pulang dijemput naik pesawat," kata Saninari, yang juga TKI ilegal asal Jember, Provinsi Jawa Timur.

Ia berharap pemerintah Indonesia bisa seterusnya konsisten membantu warga negara yang masih tersangkut hukum karena menjadi TKI ilegal. Menurut dia, sebagian besar TKI ilegal tersangkut masalah hukum karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur kerja yang sah, dan banyak juga yang menjadi korban penipuan agen tenaga kerja yang memberikan izin kerja palsu.

"Masih banyak teman-teman kita berada di penjara dan tahanan imigrasi. Saya mohon Pak Presiden Jokowi (Joko Widodo) segera membantu mereka, karena nasibnya sangat kasihan di sana," katanya.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Marsekal TNI Purn Herman Prayitno mengatakan, pemulangan TKI bermasalah dengan pesawat Hercules dilakukan dalam dua tahap dengan jumlah yang diberangkatkan mencapai 703 orang. Keberangkatan pada Selasa memulangkan sebanyak 494 orang, dan pada Rabu (24/12) sebanyak 209 orang.

Ia mengatakan, pemulangan TKI bermasalah dengan pesawat membuat proses deportasi lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang menggunakan kapal laut dari Johor ke Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, baru kemudian TKI dikembalikan ke daerah asal mereka.

Menurut dia, hingga kini masih ada sekitar 500 TKI bermasalah yang masih berada di tahanan imigrasi Malaysia dan kemungkinan baru dipulangkan pada tahun 2015.

"Penggunaan pesawat ini untuk mempercepat pemulangan. Tetapi saya belum bisa memastikan apakah pemulangan selanjutnya akan tetap menggunakan pesawat karena ini tergantung keputusan pemerintah di Jakarta," ujarnya seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, TKI di Malaysia yang bekerja secara legal ada sekitar 1,3 juta orang, namun jumlah yang ilegal masih belum bisa dipastikan. Namun, ia mengatakan Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berkomitmen untuk memperbaiki hubungan kerjasama terkait tenaga kerja migran.

"Ke depannya, kedua negara sepakat untuk bersama-sama menanggulanginya. TKI yang bekerja di Malaysia harus yang legal, dan penegakan hukum kepada majikan yang menggunakan tenaga kerja ilegal akan terus diberlakukan," katanya.

Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herwanto mengatakan, selama Januari hingga Desember tahun 2014 sudah ada sekitar 70.000 TKI bermasalah yang dipulangkan ke tanah air.

Ia mengatakan, perlu ada komitmen kedua negara untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal.

"Banyak oknum-oknum, bahkan merupakan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, yang tega menjanjikan izin kerja kepada TKI tetapi uangnya dibawa kabur bahkan ada yang menerbitkan izin kerja palsu. Ini yang harus diberantas, dan dibarengi dengan edukasi kepada tenaga kerja," katanya.(Tn/Gs).

Jakarta, 22 Desember - Sebanyak seribu orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang ditangkap Kepolisian Diraja Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia. TNI Angkatan Udara (AU) telah menyiapkan lima pesawat hercules jenis Titan untuk mengangkut para TKI tersebut.

Lima pesawat tersebut hari ini seperti dilansir laman Tribunnews, berangkat dari pangkalan udara Abdurrahman Saleh, Malang dan Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Pekanbaru, Riau. Lima Hercules itu mulai hari ini disiapkan di pangkalan udara Pekanbaru untuk menunggu perintah penjemputan menuju Malaysia.

"(Soal penjemputan TKI Ilegal) akan pakai pesawat kita dan itu sudah didiskusikan," ujar Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Kepala Staf Angkatan Laut di Mabes TNI, Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, menyebutkan mendapat perintah dari Panglima TNI. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan imigrasi Malaysia untuk pemulangan para TKI ilegal tersebut.

"Saat ini masih mengumpulkan para TKI dari beberapa tempat tahanan imigrasi di Sanam ke pangkalan AU di Subang, Malaysia," kata Ida Bagus.

Dia menuturkan, ketika koordinasi telah selesai, pihaknya akan segera menggerakkan Pesawat Hercules dari Pekanbaru ke Subang. Dari Subang Malaysia langsung ke Bandara Juanda, Surabaya. "Kami akan gerakkan (Hercules)," tuturnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 22 Desember  - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dijadwalkan menghadiri peringatan hari ibu Senin 22 Desember 2014 di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur.

Informasi dari Biro Pers Kepresidenan RI, puncak peringatan hari ibu akan diperingati sekitar pukul 10.00 WIB.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menegaskan presiden Jokowi menginginkan peringatan hari ibu tidak diselenggarakan di Istana Presiden melainkan di daerah pinggiran.

Tujuannya agar peringatan hari ibu bisa benar-benar dirasakan ibu-ibu kelas bawah.

Sejarah Ditetapkannya Peringatan Hari Ibu

Hari ini tanggal 22 Desember 2014 merupakan peringatan Hari Ibu Indonesia. Mungkin banyak yang tak tau tanggal berapa peringatan Hari Ibu.

Peringatan Hari Ibu Internasional  diperingati setiap tanggal 13 Mei, Lalu kenapa di Indonesia peringatan Hari Ibu ditetapkan tanggal 22 Desember? dan siapa yang menetapkan?

Mari kita kembali ke masa lalu agar tahu alasan ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Tepatnya pada tanggal 22 s/d 25 Desember 1928 bertempat di Yogyakarta, para pejuang wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatera pada saat itu berkumpul untuk mengadakan Konggres Perempuan Indonesia I (yang pertama).

Kalau melihat kembali sejarah, sebenarnya sejak tahun 1912 sudah ada organisasi perempuan. Pejuang-pejuang wanita pada abad ke 19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain secara tidak langsung telah merintis organisasi perempuan melalui gerakan-gerakan perjuangan.

Pada Konggres Perempuan Indonesia I yang menjadi agenda utama adalah mengenai persatuan perempuan Nusantara; peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan; peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa; perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita; pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Secara resmi tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu adalah setelah Presiden Soekarno melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.

Pada awalnya peringatan Hari Ibu adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Misi itulah yang tercermin menjadi semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja bersama.

Kalau kita melihat sejarah betapa heroiknya kaum perempuan (kaum Ibu) pada saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, apakah sepadan dengan peringatan Hari Ibu saat ini yang hanya ditunjukkan dengan peran perempuan dalam ranah domestik. Misalnya dalam sebuah keluarga pada tanggal tersebut seorang ayah dan anak-anaknya berganti melakukan tindakan domestik seperti masak, mencuci, belanja, bersih-bersih, dan kemudian memberikan hadiah-hadiah untuk sang ibu.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia saat ini lebih kepada ungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu, memuji keibuan para ibu. Berbagai kegiatan pada peringatan itu merupakan kado istimewa, penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka lomba masak dan berkebaya, atau membebaskan para ibu dari beban kegiatan domestik sehari-hari.

Tema dan Slogan Hari Ibu 2014

Peringatan Hari Ibu yang jatuh tanggal 22 Desember, tahun ini adalah peringatan yang ke-86. Peringatan Hari Ibu pada dasarnya dapat mengingatkan kepada kita untuk tetap memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi peran dan kiprah perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Peringatan hari ibu ini juga membawa pengaruh positif pola pikir dan cara pandang masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi perempuan yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai perempuan. PHI juga diharapkan untuk mendorong meningkatkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam mengisi kemerdekaan serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan demimewujudkan tujuan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan pedoman PHI Ke-86 Tahun 2014. Pedoman dapat diunduh melalui tautan di bawah. Berikut tema dan slogan PHI 2014 sesuai buku Pedoman PHI 2014.

Tema Utama PHI 2014

Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.

Sub Tema PHI 2014

1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan guna mewujudkan masyarakat maju dan berkeseimbangan.
2. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.
3. Optimalisasi peran dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, melalui Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat.
4. Penguatan kualitas hidup perempuan dan anak untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing.
5. Penguatan peran dan partisipasi disegala bidang untuk mewujudkan kemandirian menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

 Slogan PHI 2014

1. Perempuan maju, indonesia sejahtera
2. Perempuan dan laki-laki setara, pembangunan berkelanjutan
3. Keluarga harmonis, indonesia kuat
4. Keluarga sehat, ekonomi kuat
5. Keluarga berkualitas, indonesia mampu berdaya saing
6. Perempuan terlindungi haknya, indonesia bermartabat dan berkepribadian

Sedangkan Pedoman Penyelenggaraan peringatan Hari Ibu Tahun 2014 dapat diungguh di www.kemenpppa.go.id. (Tn/Gs) 

Jakarta, 19 Desember – Menko PMK Puan Maharani bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga mencanangkan kampanye minum jamu setaip hari Jumat, Jumat (19/12/2014) di Jakarta.  

“Ini memang dipelopori oleh Menko PMK Puan Maharani dengan Kemendag dan Kemenkop-UKM. Kita ingin sosialisasikan ini di semua kantor pemerintahan untuk segera dimulai,” kata Menteri Perdaganan (Mendag) Rachmat Gobel di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Rachmat seperti dilansir laman Antaranews, menuturkan, jamu adalah produk unggulan Indonesia yang harus terus dipromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Terlebih, jamu merupakan produk herbal yang punya nilai budaya tinggi karena berusia lebih dari 1.200 tahun.

“Makanya dipromosikan di sini (dalam negeri) dulu, baru ke luar negeri. Jamu juga jadi bagian produk halal yang akan kita promosikan,” katanya.

Menurut Rachmat, ia juga sudah meminta asosiasi perusahaan jamu untuk bisa mendukung program tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Putri K. Wardani, menyambut positif pencanangan tersebut.

Pasalnya, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat.

Indonesia bahkan diklaim sebagai negara nomor satu varietas terbanyak tanaman laut berkhasiat.

“Tapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum masuk dalam perdagangan herbal dunia,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah seperti pencanangan hari minum jamu dinilai sangat membantu produk herbal asli Indonesia itu untuk bisa masuk pasar internasional.

“Kita harap Indonesia ke depan bisa jadi pemain jamu dan industri herbal kelas dunia,” katanya.

Menko PMK Puan Maharani mendukung pencanangan kampanye minum jamu setiap Jumat. Menurut putri presiden kelima RI itu, gerakan sehat minum jamu akan dimulai di seluruh kantor pemerintah.

“Tiap Jumat, minimal habis senam minum jamu tradisional. Ini penting supaya kita tetap menghargai produk dalam negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” katanya.

Pencanangan kampanye minum jamu tiap Jumat di Kantor Kementerian Perdagangan diawali dengan acara senam pagi.

Selain dihadiri Mendag Rahmat Gobel, Menko PMK Puan Maharani dan wakil pengusaha jamu, hadir pula Menkop-UKM AAGN Puspayoga, Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira, dan Putri Indonesia Pariwisata 2014 Estelita Liana.

Mendag Jagokan Puan Maharani Jadi Duta Jamu RI

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel setelah mendengar bahwa Menko PMK Puan Maharani rajin minum jamu sejak dari kecil, bahkan mulai duduk dibangku sekolah dasar (SD), Rachmat mengatakan bahwa anak dari Megawati Soekarno Putri tersebut cocok dijadikan duta jamu.

"Ibu Puan ini kan tiap hari rajin minum jamu. Bagaimana kalau kita jadikan saja sebagai model atau duta jamu Indonesia," ujarnya.

Menko PMK seperti dilansir laman Liputan6.com, sendiri sebelumnya bercerita sejak kecil dirinya memang telah dibiasakan untuk minum jamu. Meski tidak awalnya tidak terlalu suka, namun dia sudah rajin mengkonsumsi jamu seperti kunyit asam dan kunir asam.

"Pertama kali kenal jamu pada SD, ibu saya minta minum jamu. Awalnya kunyit asam saya tidak mau karena agak bau, tapi kemudian ditambah madu. Yang saya suka kunyit asem dan kunir asem, karena segar buat badan bugar dan bisa singset," kata Menko PMK.

Gerakan minum jamu setiap Jumat ini rencananya akan disebarluaskan pada setiap kementerian. Dengan demikian, produk jamu dalam negeri diharapkan mampu bisa lebih dikenal masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti halnya batik. (Ant/L6c/Gs).

Jakarta, 18 Desember  - BNP2TKI diberi mandat Presiden Joko Widodo untuk bisa memulangkan 1,8 juta TKI ilegal dari seluruh dunia. Nantinya mereka akan diberi pelatihan agar tidak tergiur kembali ke luar negeri.

"Perintahnya disuruh mulangin 1,8 juta TKI ygang nonprosedural dan ilegal di seluruh dunia," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Aksi ini seperti dilansir laman Detiknews, akan dikoordinir oleh Menko PMK Puan Maharani. Tujuan penarikan tersebut tentu saja agar keberadaan TKI itu tidak menjadi masalah di negara sahabat.

Ada tiga negara yang menjadi tempat favorit TKI Ilegal. Mulai dari Timur Tengah, Malaysia dan Korea. Semua biaya pemulangan itu akan dicover oleh APBN.

Jika berhasil memulangkan, mereka akan diajarkan berbagai ketrampilan. Harapannya agar mereka tidak lagi tergiur untuk mengadu nasib ke negeri orang.

"Jadi nanti ada tenaga kerja yang tersedia sebanyak 1,8 juta orang," lanjut Kepala BNP2TKI. (Dn/Gs).

Jakarta, 14 Desember - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise menggandeng perusahaan digital internasional seperti google, Microsoft, Apple membantu pemutusan mata rantai kekerasan anak dari jalur internet.

Hal ini ketika dia menghadiri pertemuan gerakan anti kekerasan pada anak di United Kingdom (UK). Pertemuan tesebut dihadiri oleh 250 lebih negara ini merupakan pertemuan.

Jakarta, 11 Desember  - Sebanyak 282 Warga Negara Asing (WNA) dideportasi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Bali selama 2014.

Ratusan WNA tersebut, berasal dari tiga kabupaten di Bali. Diantaranya, Buleleng, Jembrana dan Karangasem.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Aditya seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, WNA yang dideportasi sebagian besar berasal dari Buleleng.

Mengingat di kabupaten ini banyak industri yang mempekerjakan tenaga asing. Sedangkan, sebagian besar WNA yang dideportasi berasal dari Tiongkok.

Namun, Aditya tidak dapat menyebutkan secara rinci berapa prosentase asal negara WNA itu.

Menurutnya, selain Tiongkok, WNA yang dideportasi juga berasal dari beragam negara.

"Rata-rata berasal dari banyak negara. Kalau paling banyak dari Tiongkok. Kebanyakan mereka yang dideportasi bekerja di industri yang ada di Gerokgak. Ya di PLTU Celukan Bawang," katanya.

Aditya menambahkan, ratusan WNA yng dideportasi ini karena melanggar izin keimigrasian.(Tn/Gs).

Jakarta, 9 Desember  - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beirut, Lebanon telah memulangkan lebih dari 1.500 tenaga kerja wanita (TKW) dari Suriah dalam setahun terakhir. Kondisi Suriah yang masih dilanda peperangan saudara menjadi penyebab kepulangan TKW ke tanah air.

"Sejak Januari hingga akhir November 2014, KBRI Beirut telah memulangkan 1518 TKW yang menyelamatkan diri dari negara bergolak Suriah," kata Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Beirut, Wendi Budi Raharjo kepada Antara Kairo, Senin (8/12/2014).

Menurut Wendo, seperti dilansir laman Kompas.com, mereka diterbangkan ke Jakarta untuk kemudian dipulangkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menuju daerahnya masing-masing. Di sisi lain, KBRI Beirut juga memfasilitasi pengiriman uang miliki para TKW melalui jasa Western Union dan Express Money ke daerah tempat tinggal masing-asing TKW.

Dengan fasilitas pengiriman uang tersebut, para TKW tidak lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar selama perjalanan dari Beirut hingga sampai ke daerahnya asalnya di Indonesia. Sehingga, para pahlawan devisa itu akan terbebas dari aksi pemaksaan dan pemerasan selama perjalanan.

"Fasilitas ini merupakan upaya KBRI Beirut untuk membantu mereka sehubungan dengan banyaknya laporan yang kami terima tentang TKW-TKW yang telah tiba di Tanah Air dipaksa oleh oknum di Bandara Soekarno-Hatta untuk menukarkan uangnya dengan kurs rendah di bawah harga pasar," katanya.

Sementara itu, Otoritas Lebanon memberi keringanan berupa bebas biaya visa masuk ke Lebanon bagi TKW dari Suriah, yang biasanya setiap warga asing dikenakan 33,3 dolar AS. "Selain bebas biaya visa, TKW dari Suriah juga diberi waktu selama 30 hari masa tinggal di Lebanon dalam masa proses pemulangan ke Indonesia," katanya.

Semua TKW yang dipulangkan dari Beirut itu sebelumnya ditampung di KBRI Damaskus, Suriah, dan dievakuasi ke Lebonan lewat darat. Saat ini masih terdapat 45 TKW asal Suriah ditampung di KBRI Beirut dan akan segera dipulangkan. Selain 45 orang tersebut, KBRI Beirut juga menampung 10 TKW asal Suriah yang masuk ke Beirut di luar program evakuasi dari KBRI Damaskus, yakni mereka yang ikut majikannya mengungsi ke Beirut dan minta dipulangkan melalui repatriasi.

Menurut Kepala Fungsi Protokol Konsuler KBRI Beirut Charles M. Somara, 10 TKW non-repatriasi itu minta dipulangkan akibat majikan mereka dari Suriah melepas tangan dengan alasan tidak mampu lagi membayar gaji mereka.

"Bahkan ada juga dari mereka yang diserahkan ke KBRI beirut dengan diantar taksi sendirian, di-drop di depan gerbang KBRI tanpa ditemani majikan karena mereka takut pasti kita akan menahannya dan memaksa mereka untuk membayar sisa gaji dan tiket pulangnya ke Indonesia," kata dia.

Kendati demikian, kata Charles, KBRI Beirut berupaya menyelesaikan permasalahan 10 TKW tersebut agar mereka pun dapat segera pulang ke kampung halamannya sebagaimana teman-temannya dari program repatriasi.

Charles menjelaskan, banyak diantara TKW dari Suriah tersebut diduga kuat adalah korban penyelundupan manusia (human trafficking). (Kc/Gs).

Jakarta, 3 Desember - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pemotongan jam kerja bagi para perempuan yang bekerja. Pro dan kontra bermunculan, demikian pula alternatif usulan. Terlebih lagi, alasan yang disebut melatarbelakangi usul Kalla itu adalah agar para perempuan punya waktu lebih banyak untuk mendidik anak-anaknya.

Jakarta, 1 Desember – Dalam peringatan Hari Aids Sedunia, ternyata penderita Baru HIV justru terus bertambah. Seperti berbagai kota di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumalh penderita baru HIV. Penderita baru HIV yang mengalami peningkatan seperti yang dilansir berbagai portal yang tersebar di berbagai daerah antara lain Depok, Provinsi Riau, Demak, dan Jember

Penderita Baru HIV Depok Tiap Tahun Bertambah

Di Depok, seperti dilansir Portal Indopos, Ironis, penanggulangan penularan HIV atau AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tidak teratasi. Setiap tahun penambahan penderita baru terus terjadi. Dimana penderita baru itu adalah anak-anak dan orang dewasa. Bahkan, pada 2014 saja penambahan penderita baru virus yang menyerang kekebalan tubuh itu mencapai 45 orang.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, Herry Kuntowo mengatakan, peningkatan penderita baru itu terjadi lantaran penggunaan narkoba melalu jarum suntik secara bergantian masih terus terjadi. Dan juga melakukan hubungan intim dengan banyak lawan jenis.
"Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh Dinkes. Setiap tahun justru pengidap baru bertambah. Penularannya menggunakan jarum suntik dan perilaku seks yang menyimpang ke banyak lawan jenis," katanya kepada INDOPOS, saat dihubungi, kemarin (30/11).    
Lebih lanjut, Kuntowo menjelaskan, yang ironisnya pengidap HIV baru itu adalah anak-anak dan remaja. Untuk anak-anak penularannya melalui air susu ibu (ASI), dan remaja melalui jarum suntik saat menggunakan narkoba, serta perilaku seks yang menyimpang. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun terjadi dan melanda warga kota tersebut.
Data yang dimiliki Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, mencatat pada 2013, lalu, setidaknya sudah ada 301 orang di mana 36 di antaranya penderita baru. Dari total 301 orang yang terjangkit, 15 diantaranya sudah meninggal dunia. Kemudian peningkatan terjadi pada 2014 sebanyak 387 penderita HIV/AIDS dimana 45 diantaranya penederita bari. Dari total penderita tersebut 19 orang meninggal dunia. Para penderita yang meninggal itu disebabkan tidak mengkonsumsi obat anti retroviral virus (ARV) yang disediakan RSUD dan Dinas Kesehatan. 
Lebih jauh, Kuntowo menyebutkan, ada beberapa titik rawan penulai HIV di kota tersebut. Tertinggi pertama adalah Kecamatan Pancoranmas dengan jumlah penderita 62 orang. Setelah itu, disusul Kecamatan Sukmajaya dengan 49 orang, Cimanggis 41 orang, Cinere 35 orang, Beji 34 orang,  Sawangan 26 orang, Cipayung 21 orang, Cilodong 14 orang, Limo 8 orang, Bojongsari 7 orang, dan Kecamatan Tapos 4 orang. 
Karena itu, Kuntowo berharap perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok dan sukarelawan dari masyarakat sendiri untuk bekerjasama menangani masalah ini. Pihaknya juga berharap, ada lembaga khusus yang fokus mengurus para penderita HIV/AIDS di kota Depok. Tidak hanya untuk menekan jumlah tersebut tapi juga untuk menangani penderitanya. 
Sementara itu, Pendiri LSM Kuldesak Kota Depok, Samsu Budiman menuturkan, penyebab meningkatnya penderita HIV atau AIDS itu karena minimnya sosialisasi menurunnya tingkat kesadaran penderita mengkonsumsi obat ARV. Ditambah dengan minimnya sosialisasi yang diberikan Pemkot Depok akan penggunaan obat tersebut. Serta, sulitnya mendapatkan obat tersebut yang hanya bisa di dapatkan ke RSUD.  
"Tingkat kesadaran para ODHA belum tinggi. Kemungkinan karena minimnya sosialisasi dari RSUD atau Dinkes. Ini yang harusnya diperbaiki agar peningkatan pendatang baru berkurang," tuturnya.
Budiman meminta Dinkes dan RSUD memberikan akses pengambilan ARV ke puskesmas. Kemudian juga mensosialisasikan informasi serta penyediaan tempat khusus pengambilan obat ARV untuk dikonsumsi. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan maka akan semakin banyak ODHA yang meninggal dunia kembali.
"Kami harap mereka tidak kesulitan lagi harus mengambil obat ARV di RSUD Depok. Jika bisa disediakan tempat dipuskesmas. Ini sangat penting untuk memberantas HIV," imbuhnya.(cok)

Penderita HIV/AIDS Terus Tumbuh Pesat

Sementara di Provinsi Riau, seperti dilansir Halloriau, angka penderita HIV/AIDS setiap tahunnya terus tumbuh pesat di berbagai wilayah. Di Provinsi Riau, selama 2014 saja hingga September lalu saja tercatat ada 2.610 pengidap penyakit berbahaya tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya  2.138 pengidap.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau dalam menyambut hari AIDS sedunia, 1 Desember, penderita HIV/AIDS di Riau tersebar di 12 kabupaten/kota. Rinciannya, terdapat 1442 orang pengidap HIV dan 1168 penderita AIDS.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin menuturkan data tersebut ditemukan selama pendataan dan perealisasian pencegahan kasus HIV/AIDS di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau sampai September 2014 lalu.

"Pendataan yang dilaksanakan tersebut masih belum merata, karena banyak dari masyarakat yang tidak mau diperiksa atau memeriksakan diri, padahal Diskes Riau sudah menyediakan fasilitasnya," ujarnya, Minggu (30/11/2014).

Selain itu, pihaknya juga menggelar kegiatan penyuluhan dalam menyambut HIV/AIDS sedunia terasebut di Car Free Day, Minggu (30/11/2014). "Kita tadi bersama Kanwil Kemenhum dan Ham menggelar acara penyuluhan bagi penderita HIV/AIDS," ujar Zainal

Ia juga menjelaskan dalam kegiatan penyuluhan tersebut memberikan pemahaman tingginya angka penularan dan pengidap HIV/AIDS itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Mengacu pada data yang ada, penularan didominasi melalui hubungan seks.

Selain itu juga melalui injecting drug users (IDU) di kalangan pengguna narkoba dengan suntikan, hubungan seks sesama jenis, atau melalui mother-to-child transmission (MTCT).

Menurut Zaial, untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan jenis HIV dan AIDS dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak dan ragam kalangan. "Khususnya pihak keluarga atau orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak-anaknya jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang akhirnya melakukan hubungan seks diluar nikah hingga penggunaan narkoba," paparnya.

KPAD Kab.Demak Kewalahan

Sedangkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Demak seperti dilansir laamn Tribunjateng, mengaku kewalahan dalam menekan laju jumlah penderita HIV/AIDS di wilayahnya. Hal ini lantaran minimnya anggaran yang tersedia  untuk sosialisasi dan juga pendampingan ODHA.

KPA berharap agar Pemerintah Kabupaten Demak sudi memberikan bantuan anggaran untuk peduli HIV/AIDS. Selama ini, aktivitas penanggulangan HIV/AIDS di Demak masih ditopang dana Global Fund dan Pemerintah Pusat.

Sekretaris KPA Kabupaten Demak, Zaenudin, mengatakan, pada tahun ini belum ada bantuan anggaran dari Pemkab terkait HIV/AIDS. Tentunya ini menjadi satu diantara pokok permasalahan utama yang menjadi kendala bagi pihaknya. Apalagi, Global Fund berencana akan menghentikan upaya pemberian bantuan anggaran terhadap HIV/AIDS pada 2015.

" Meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS menjadi cambuk bagi KPA Kabupaten Demak untuk berupaya keras melakukan sosialisasi. Tahun 2013 ada anggaran sejumlah Rp 50 juta dari Pemkab, tapi tahun ini belum. Kami berharap pemkab tanggap akan hal ini.  " kata Zaenudin, Minggu (30/11/2014).

Dikatakan Zaenudin, pada bulan Oktober tercatat ada 3 orang positif HIV. Ironisnya, meski pada November ini jumlah penderita HIV/AIDS belum tercatat seutuhnya. Namun dia berujar jika jumlahnya terus meningkat. " Data belum terkumpul secara rinci. Sementara ada tambahan 10 penderita HIV/AIDS pada November, " ungkap Zaenudin.

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Sukardjo, menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi dan juga menggelar Voluntary Counseling Test (VCT) di beberapa wilayah di Kabupaten Demak. Harapannya masyarakat dibisa semakin mengerti apa itu HIV/AIDS.

" Bersama KPA kami Sosialisasi serta VCT di kampung nelayan dan juga tukang ojek. Kami akan perbanyak fasilitas tempat VCT d kabupaten Demak. Saat ini hanya ada di RSUD, " kata Sukardjo.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak, Susi Alifah, membenarkan jika pada tahun ini memang tidak ada hibah dan bansos dari untuk HIV/AIDS. Susi mengaku prihatin atas kondisi ini. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk HIV/AIDS.

" Insya'alloh 2015 ada anggaran untuk HIV/AIDS, " ujar Susi.

Untuk diketahui, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Demak terindikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Demak grafis lonjakan signifikan mulai terlihat sejak tiga tahun terakhir.

Pada 2012 tercatat jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 18 orang dengan 4 orang diantaranya meninggal dunia dan 2013 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat mencapai 41 orang dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia.

Hingga September 2014 ini jumlah penderita HIV/AIDS meningkat lagi menjadi 45 orang dengan seorang diantaranya meninggal dunia. Total keseluruhan jumlah penderita HIV/AIDS yang ada di kota wali ini terhitung sejak 2003 hingga september 2014 tercatat mencapai 197 orang dengan 42 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.

Mayoritas, mereka yang positif terinfeksi virus yang menyerang sistim kekebalan tubuh ini merupakan pekerja swasta.

Jumlah Terinfeksi HIV/AIDS di Jember Capai 1.335 Orang

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti dilansir laamn Antaranews, mencatat jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah itu mencapai 1.335 orang.

"Jumlah penderita HIV/AIDS cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dan tahun lalu jumlahnya sekitar 1.000 orang," kata Humas Dinkes Jember, Yumarlis, Minggu (30/11/2014).

Menurut dia, penderita penyakit yang mematikan tersebut tersebar hampir merata di 31 kecamatan di Kabupaten Jember dan tercatat sekitar 400 orang sudah meninggal dunia karena sudah masuk stadium lanjut.

"Dari jumlah tersebut, Jember menempati peringkat ketiga di Jatim dan merupakan daerah 'merah' dalam kasus penderita HIV/AIDS," tuturnya.

Penderita penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut didominasi oleh usia produktif dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan ibu rumah tangga.

"Pemkab dan Pemrov Jatim berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan membuka pelayanan klinik Voluntary Councelling and Testing (VCT) di 10 lokasi di Jember," paparnya.

Pemeriksaan VCT sebelumnya hanya dilakukan di tiga rumah sakit milik Pemkab yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, RSD Balung, dan RSD Kalisat, serta satu puskesmas yakni Puskesmas Puger.

"Saat ini pemeriksaan VCT sudah tersebar di sejumlah puskesmas lain seperti Puskesmas Jember Kidul, Puskesmas Kencong, dan Puskesmas Tanggul, sehingga dengan penambahan tempat pemeriksaan diharapkan penderita HIV/AIDS bisa terdeteksi sejak dini," katanya.

Sementara, Kepala VCT RSD dr Soebandi Jember, dr Justina Evy Tyaswati, mengatakan, sebagian besar penderita yang memeriksakan diri ke klinik VCT sudah masuk stadium dua dan tiga.

"Mereka sudah dalam kondisi parah datang ke klinik VCT, sehingga pengobatannya lebih sulit dibandingkan penderita yang masih stadium satu," ucap psikiater RSD dr Soebandi Jember itu.

Ia mengimbau warga yang memiliki risiko tinggi tertular HIV/AIDS untuk datang ke klinik VCT dan memeriksakan diri secara sukarela, agar dapat diobati sejak dini.(Ip/Hr/Tn/Ant/Gs).

Jakarta, 27 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengalami penyusutan jumlah dana, saat menggunakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Ia mengatakan, sistem LKD adalah tahap menuju program pengentasan kemiskinan yang terkawal oleh pemerintah.

"Kalau pakai uang cash kan banyak yang tanya, 'Bu ini bagaimana kalau 'menyusut' uangnya'? Tapi kalau LKD, berapa yang diberikan akan ketahuan berapa yang diterima," ujar Mensos, saat ditemui seusai bertemu Komite III DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Mensos Khofifah seperti dilansir laman Kompas.com, menjelaskan, sistem LKD memudahkan masyarakat untuk mengetahui jumlah uang bantuan yang telah diterima, hanya dengan menggunakan ponsel. Selain itu, dengan menggunakan kartu SIM yang didapat dari Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), masyarakat dapat mengirim, serta mengambil uang tunai melalui Bank yang ditunjuk.

LKD merupakan sarana simpanan dan transaksi keuangan non tunai. Dengan sistem ini, nomor ponsel pengguna menjadi rekening simpanan. Dengan LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM secara fisik.

"Ada kartu SIM, ada simpanan sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan. Boleh diambil sebagian atau sekaligus. Jika ada berita yang menyebut antrean pencairan dana sampai berdesakan, itu karena informasinya belum rata. Banyak yang mengira ini seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang langsung hangus," kata Mensos.

Sementara itu, KSKS merupakan bantuan tunai bagi 15,5 juta keluarga kurang mampu, yang diberikan dalam bentuk rekening simpanan sebagai bagian dari strategi keuangan. KSKS tahap pertama diberikan pada awal November hingga Desember 2014, kepada 1.023.553 keluarga.

Kartu Indonesia Sehat sebagai Penyetaraan Perlakuan

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Khofifah Indar Parawansa menyebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program pemerintah untuk membuat kesetaraan di antara para pasien rumah sakit. Dengan kesetaraan tersebut, diharapkan pelayanan rumah sakit akan lebih maksimal, tanpa memandang jenis administrasi pasien tertentu.

"Saya sebut ini sebagai awal membangun kesetaraan perlakuan. Karena sering sekali kalau dilihat, penerima bantuan iuran (PBI) itu loss (lepas). Mereka dibelakangi," ujarnya.

Mensos mengatakan, Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) akan mendapat KIS secara keseluruhan pada bulan Mei-Juni 2015. Bagi peserta BPJS yang membayar sendiri iuran, secara keseluruhan akan mendapat KIS hingga bulan Desember 2015.

Sementara itu, sebut Khofifah, jenis pembayaran iuran KIS akan diketahui melalui kode barcode yang terdapat di kartu. "Ini bayar sendiri atau dibayar pemerintah? Kalau bayar sendiri ambil kelas satu atau kelas dua, itu ada di barcode," kata Mensos.

Dengan penyetaraan tersebut, menurut Mensos, diharapkan pihak rumah sakit tidak lagi membeda-bedakan perlakuan terhadap pasien yang mendapat bantuan pemerintah, atau yang membayar dengan uang pribadi.

Dengan sama-sama menggunakan KIS, kata Mensos, kelas-kelas pasien akan sulit teridentifikasi. Pelayanan KIS dengan pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki perbedaan. Proses pelayanan berada di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas terlebih dahulu. Setelah itu, jika menurut dokter pasien tersebut perlu perawatan, selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit.

Soal Data PMKS, Kemensos Akan Bersinergi dengan Dinas Sosial

Berkaitan dengan PMKS, Kementerian Sosial akan meningkatkan sinergi antara data yang dimiliki Dinas Sosial Provinsi dengan program kesejahteraan sosial. Dengan sinergi tersebut, program bantuan pemerintah diharapkan dapat merata, termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

"Bagaimana anak jalanan, anak terlantar bisa dapat program bantuan? Mereka harus direkomendasikan oleh Dinas Sosial," jelas Mensos.

Menurut Mensos, merupakan tugas dinas sosial untuk mendata PMKS yang tidak memiliki data administasi yang lengkap. Misalnya, anak jalanan, tunawisma, dan gelandangan. Khofifah menambahkan, dinas sosial harus lebih pro aktif, terutama bagi PMKS yang tidak berasal dari panti-panti sosial.

Mensos mengatakan, peran dari dinas sosial sebagai mitra strategis di lapangan perlu keterpaduan tindakan, menggunakan parameter yang sesuai untuk mengukur dan menetapkan sasaran. "Kami undang dinsos provinsi se-Indonesia. Kami lakukan rapat sinergitas, supaya mereka melakukan validasi terhadap rakyat miskin," kata dia.

Dalam rapat kerja dengan anggota Komite III DPD, Mensos juga mengajak para anggota senator, untuk dapat mendorong masyarakat yang belum mendapat perlindungan sosial. Ia mengharapkan, kerja sama pusat dan daerah bisa membangun pemahaman, kerangka tindakan yang terukur dan juga terarah.(Kc/Gs).

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mendorong revisi UU Perkawinan untuk mencegah pernikahan terlalu muda atau dini agar dapat menekan angka kematian ibu melahirkan lantaran belum matang secara fisik dan mental.

"Idealnya yang boleh menikah itu usia 20 tahun ke atas," kata Nila di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Menurutnya seperti dilansir laman Antaranews, , UU Perkawinan saat ini membuka peluang terjadinya pernikahan terlalu dini. Perkawinan dini itu justru dianggapnya menyumbang berbagai permasalahan kesehatan di kemudian hari bagi perempuan, bahkan menyebabkan kematian ibu.

"Terlalu mudah menikah muda apalagi lulus SD atau SMP. Kawin dini menemui masalah kemudian cerai, nikah lagi dan cerai lagi. Ujung-ujungnya perempuan itu kena kanker serviks," kata dia.

UU Perkawinan sendiri saat ini mensyaratkan bagi perempuan berusia 16 tahun atau lebih untuk menikah. Sehingga peluang nikah dini menjadi terbuka lebar dan berpotensi merugikan kesehatan dari perempuan. Dengan begitu, perempuan menjadi rentan menemui masalah kesehatan atau meninggal saat mengandung atau melahirkan.

Kesehatan yang kurang menguntungkan bagi perempuan juga dapat menyebabkan bayi yang nantinya dilahirkan menemui masalah. Alasannya, sang ibu belum matang secara biologis sehingga bayi yang dikandung juga dapat menemui masalah.

Pendek kata, perempuan rentan meninggal karena berbagai komplikasi ketika melahirkan akibat belum matang secara fisik (biologis) dan mental.

Kendati demikian, dia mengakui regulasi saja tidak cukup jika tidak ada dukungan dari masyarakat.

Menurut dia, masyarakat perlu berkontribusi dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak dengan melakukan perencanaan perkawinan yang baik. Dengan begitu, tidak ditemui kendala dan berbagai permasalahan akibat pernikahan dini.

"Intinya UU Perkawinan harus diubah jangan bagi perempuan menikah umur minimal 16, tapi 20 tahun ke atas. Tapi jangan terlalu tua juga," kata dia.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia adalah 359 per 100 ribu kelahiran hidup.

Angka tersebut masih di bawah target "Millenium Developments Goals" (MDGs) yang menetapkan angka kematian ibu 102 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2015.(Ant/Gs).