Perempuan dan Anak

Jakarta (8/11) – “Saat ini dunia industri memasuki memasuki era industri 4.0 yang ditandai dengan kegiatan ekonomi berbasiskan pada teknologi cyber, atau ekonomi digital. Pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah mencanangkan visi Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Plt Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) oleh Kementerian Penggerak (driver) di Hotel Novotel Jakarta, Rabu (7/11). 

Rakor ini bertujuan untuk mengetahuai pelaksanaan PUG yang dilaksanakan Kementerian Penggerak dan sekaligus untuk merumuskan strategi PUG ke depan.

Yogyakarta, (05/11) -- Penetrasi pengguna Internet di Indonesia terus mengalami peningkatan, di tahun 2017, dari 262 juta penduduk Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa menggunakan internet, dengan komposisi terbesar (49,52 persen) pada usia 19-34 tahun, kedua (29,55 persen ) di usia 35-14 tahun dan ketiga (16,88 persen) di usia 13-18 tahun. Di satu sisi berbagai kasus kejahatan seksual anak/KSA pada tahun 2018 disebabkan oleh pengaruh Pornografi sebanyak 42.42 persen, pengaruh teman sebaya 30.30 persen, pengaruh miras 16.67 persen, lainnya 7.58 persen dan Napza 3.03 persen. 

Jakarta, (31/10) Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Ghafur Dharmaputra memimpin rapat koordinasi,  sinkronisasi dan pengendalian kebijakan tentang perlunya sinkronisasi program pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga. Program hasil sinkronisasi akan diujicobakan tahun 2019.

Jakarta (24/10) - Plt Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra menerima audiensi dari BKKBN yang dipimpin oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, dr. M. Yani. Audiensi berlangsung di ruang rapat lantai 6, Kemenko PMK. 

Audiensi ini membahas mengenai Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Serta Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Jakarta (23/10)--- Sebagai kelanjutan dari rencana dimulainya pembuatan website resmi tentang Bimbingan Pra Nikah seperti yang sudah dibahas dalam rapat koordinasi sebelumnya pada Agustus 2018 lalu, plt. Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, kembali memimpin rapat lanjutan dengan bahasan serupa Selasa pagi di Jakarta.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra mendukung program sertifikasi EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) dan berharap pencapaian lima perusahaan yang menjadi pelopor penerima sertifikasi tersebut dapat diikuti perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya.

Jakarta(17/10)-- Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada masalah kesetaraan gender. Pada tahun 2000 telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Masuknya isu kesetaraan gender di SGDs adalah keberhasilan Indonesia dan banyak negara berkembang dengan adanya upaya bersana dan kemitraan dalam mencapainya. Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) saat ini masih berkisar pada angka 70 yang artinya pemberdayaan perempuan masih menjadi agenda yang belum terselesaikan. Demikian disampaikan Plt.

Palangkaraya (11/10)—Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran, memandu diskusi sesi pertama rapat koordinasi nasional mengenai Pelembagaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rakor diselenggara di Swiss-belhotel Danum, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis pagi (11/10). 

Jakarta (09/10)- Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran memimpin Rapat Pembahasan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari Johor Bahru, Malaysia Senin (08/10) di Kemenko PMK, Jakarta. Rapat dihadiri oleh perwakilan KJRI Johor Bahru, Kemsos, BNP2TKI, Kemlu, Kemnaker, dan KPPPA, bertujuan membahas permasalahan dan mencari alternative solusi bagi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah dari Johor Bahru.

Jakarta (8/10) – Pemerintah menyadari masih banyak anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) belum tersentuh perlindungan dari kekerasan, belum mendapat akses pendidikan dan fasilitas kesehatan memadai. Karenanya dibutuhkan kerja keras dan sinergitas dari pusat dan daerah. 

Semarang (4/10) -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan Seminar Pembentukan Keluarga Berkarakter Melalui Konsep Mindfull Parenting Kepada Para Remaja. Seminar dibuka oleh Gubernur Jateng yang di wakili oleh Plt. Kepala Dinas  Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Sri Winarna. Seminar rencananya akan dilaksanakan pada 4-5 Oktober 2018 di Hotel Gumaya, Semarang, Jateng.

Jakarta (28/09) – Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Seminar Hasil Pilot Project Pembentukan Keluarga Berkarakter 

Melalui GenRe di Provinsi DKI Jakarta di hotel Santikan, Jakarta, Jumat (28/09). Nara Sumber yang dihadirka yakni para perwakilan Duta Genre DKI Jakarta dari 5 kota administrasi yang ada. Mereka  ini telah menjadi fasilitator dalam pelaksanaan pilot project pembentukan keluarga berkarakter tersebut.