Perempuan dan Anak

Jakarta (09/01) – Pemerintah melalui Kemenko PMK akan lebih mengintensifkan sosialisasi Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU. Hal ini didorong maraknya kembali kejahatan seksual yang menimpa anak.

Jakarta (13/12) -- Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK pagi ini menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Evaluasi Pembangunan Perlindungan Anak. Rakor yang dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani, itu membahas sebanyak dua isu penting terkait permasalahan anak di Indonesia. 

"Pada rakor ini kita akan mengevaluasi dua isu penting terkait masalah anak, yaitu kekerasan di satuan unit pendidikan dan pergaulan pelajar yang tidak memperhatikan norma" jelas Marwan. 

Jakarta(16/10)--Guna mengetahui informasi perkembangan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hari ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO 2015-2019 (RAN PTPPO) tahun 2017 dan rencana program untuk tahun 2018. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK, Sujatmiko dan dilaksanakan di Hotel Four Points, Jakarta.

Jakarta(05/12)-- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, hari ini memimpin rapat koordinasi perbaikan tata kelola  TKI di daerah perbatasan dan daerah kantong (sumber) TKI. Guna untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Pemerintah telah melaksanakan program perbaikan tata kelola layanan TKI baik di daerah perbatasan maupun daerah kantong dengan pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

Jakarta (30/11) -- Permasalahan para WNI ABK di luar negeri masih menjadi persoalan  yang harus segera diselesaikan. Permasalahan yang ada diantaranya gaji yang terlalu kecil ataupun gaji yang tidak dibayar, perlakuan yang tidak manusiawi dan kondisi kerja yang tidak baik. Selain itu  dan kompetensi yang tidak ada di diri ABK.

Jakarta (24/11) – Kemenko PMK pada tahun ini memfasilitasi penyusunan sistem pendataan pemenuhan hak anak, Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan Kekerasan Seksual Anak (KSA) yang dapat disinergikan antar Kementerian/ Lembaga (K/L).  Rakor Sistem Pendataan KSA dan KTA di Ruang rapat lantai 6 Kemenko PMK Jakarta adalah salah satu bentuk fasilitas tersebut.

Jakarta (23/11)--- Kedeputian bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK siang ini memimpin sekaligus memberikan arahan dalam rapat koordinasi yang membahas mengenai peningkatan layanan bagi anak dan perempuan korban TPPO terkait layanan restitusi.

Jakarta (22/11) – RUU PKS saat ini telah menjadi inisiatif DPR dan telah disusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU tentang PKS. Untuk mengetahui perkembangannya sekaligus menyamakan persepsi dalam persiapan pembahasan DIM RUU PKS di Internal Pemerintah, Kemenko PMK hari ini (Rabu) menggelar Rakornya.

Entikong (8/11) – Lalu lintas TKI non-prosedural di daerah perbatasan Kalimantan Barat – Malaysia masih marak terjadi. Melalui kebijakan pemerintah yang serius membangun daerah perbatasan, khususnya Entikong, diharapkan dapat mencegah hal tersebut.

Bandung (01/11 )- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, hari ini bersama Anggota Ombudsman RI, Niniek Rahayu, menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wilayah Barat dan Tengah yang diadakan oleh KPP-PA 31 Oktober- 2 November 2017 di Hotel El Royale Bandung, Jawa Barat. Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi nasional ini berjumlah 200 orang yang merupakan perwakilan Kementrian/Lembaga, Ketua Sub Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO, Focal Point TPPO Pus

Jakarta (30/10) --- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, siang ini memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait pencegahan dan penanganan pornografi di Indonesia di ruang rapat lt.6, Kemenko PMK, Jakarta.

Bandung (21/10)--- Plt. Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wagiran, menjadi salah satu Narasumber pada Seminar Nasional tentang Komitmen Kota Bandung dalam mewujudkan Indonesia Bebas Anak Jalanan yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Kesejahteraan Sosial (Forkomkasi) di Aula Universitas Pasundan, Bandung.

Jakarta (16/10) – Program “Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan 2017” (MIBAJ 2017) telah memasuki tahun ketiga. Jumlah anak jalanan masih terhitung banyak. Pemerintah pun berusaha mempercepat penanganan jumlah anak jalanan tersebut.