Perempuan dan Anak

Jakarta (13/07) -- Kemenko PMK berharap adanya perubahan anggota GT-PPTPPO dan sub GT-PPTPPO. Diharapkan pula adanya penguatan komitmen Ketua Sub GT-PPTPPO dan anggotanya. Karenanya dibutuhkan evaluasi GT di tingkat nasional maupun daerah oleh Ketua GT-PPTPPO yakni Kementerian PPPA.

Hal tersebut dikemukakan PltDeputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra saat memberikan arahan sekaligus membuka Rakor Revitalisasi GT-PPTPPO tingkat pusat di  Hotel Santika Premiere, Slipi Jakarta. 

Manado (4/7) – Plt. Deputi bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra mengikuti rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XXV 2018 di Manado. Pada Rabu, 4 Juli 2018 Ghafur ikut berperan pada kegiatan BKKBN berupa Gathering Remaja yang tergabung dalam Komunitas GenRevolution Bersih, Tertib dan Mandiri (GenRe BerTeMan).

Jakarta (05/06) – Plh. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ghafur Dharmaputra, menyampaikan arahannya pada rapat koordinasi (rakor) terkait dengan Percepatan Pengarus Utamaa Gender (PUG) melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Rakor dilaksanakan di ruang rapat Lt.6 Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta (28/05)--- Perlunya sinergitas yang kuat dalam menentukan arah kebijakan K/L terkait, fokus pada upaya pemenuhan hak-hak dasar anak yang berdasarkan pada perspektif anak, menguatkan sosialisasi terutama kepada Pemerintahan di daerah tentang segala hal yang berkiatan dengan anak jalanan, memperkuat dukungan dari organisasi masyarakat sipil serta kerja sama dengan pihak swasta, dinilai sudah waktunya dilakukan oleh semua pihak dalam rangka membebaskan Indonesia dari Anak Jalanan (Anjal) sesuai dengan semangat dari Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalan (MIBAJ).

Jakarta(22/05) – Plh. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra didampingi Asisten Deputi (Asdep) Bidang  Pemenuhan Hak  dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani memimpin rapat koordinasi (rakor) tentang Evaluasi Pelaksanaan  Gerakan  Nasional Anti  Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA)  Triwulan I tahun 2018. Rakor dilaksanakan  di  ruang Taskin, Kemenko  PMK, Jakarta.  

Jakarta(16/5)-- Bertempat di Kantor Kemenko PMK, Plh. Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, hari ini menerima audiensi Association For Women’s Right in Development (AWID). Turut pula hadir dalam kesempatan ini Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Wagiran.

Jakarta(15/5)-- Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi pernikahan dini dan menurunkan angka Kematian Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah juga memberikan perhatian lebih kepada pelayanan kesehatan yang tujuannya agar para perempuan memahami tentang kesehatan reproduksi dan anak memahami bahwa secara mental dan reproduksi pernikahan dini itu tidak baik. Pemerintah juga  terus memberikan sosialisasi dan edukasi melalui stake holder terkait.

Denpasar (8/5) – Plt. Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran memberikan arahan sekaligus sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislastif. Rakor secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Propinsi Bali, Ida Bagus Kadek Subiksu di Hotel Harris, Denpasar, Bali, Selasa Pagi (8/5).

Yogyakarta, (03/05) ---  Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Asdep Pemberdayaan Perempuan, Wagiran, menjadi salah satu narasumber dalam Talkshow Evaluasi Pelaksanaan Industri Rumahan dengan materi "Integrasi Pelaksanaan Ekonomi Perempuan pada K/L" yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Narasumber yang lain berasal dari Kementerian Desa, PDTT, Kementerian KUKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta LSM. Acara ini berlangsung di Sheraton Hotel, Yogyakarta.

Jakarta (02/05)--- Bertempat di ruang utama lantai dasar gedung Kemenko PMK, Wakil Presiden Iran HRH Mdm. Masoumeh Ebtekar dan rombongan diterima secara resmi oleh Menko PMK, Puan Maharani, Rabu pagi. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membicarakan lebih lanjut peluang kerjasama apa saja yang dapat Pemerintah Iran jajaki terhadap Indonesia, termasuk upaya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antara kedua negara. Menko PMK dalam pertemuan pagi ini didampingi oleh Seskemenko PMK, jajaran deputi, staf ahli dan staf khusus.

Indramayu (19/4)— Kabupaten Indramayu secara nasional menepati rangking pertama nasional dalam pengiriman Pekerja Migran ke luar negeri. Berdasarkan catatan dari BNP2TKI Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia( BNP2TKI), pada tahun 2017 sebanyak  17.618 orang Pekerja Migran berasal dari daerah ini. Angka ini tentu saja adalah yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat, dimana Provinsi Jawa Barat merupakan pengirim PMI ( Sebanyak 34.154 orang) tertinggi. Mayoritas yang berangkat jadi PMI rata-rata adalah Perempuan.

Jakarta (17/04) – Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif hingga saat ini, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota masih lebih rendah dari target 30%. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencapai kuota target tersebut, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2019, Kemenko PMK mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang kementerian dan lembaga serta instansi terkait untuk berbicara mengenai hal ini.  

Lombok (28/03)--- Para Peserta Rapat Koordinasi yang membahas tentang revitalisasi Fungsi-fungsi keluarga melalui optimalisasi bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin di Kota Mataram, NTB, akhirnya sepakat untuk memahami pentingnya bimbingan pra nikah dan sertifikasi calon pengantin demi merevitalisasi fungsi – fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan ketahanan keluarga yang berujung pada upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Para peserta akan menggunakan materi dan pemahaman yang didapat dari Rapat Koordinasi ini sebagai bahan rekomendasi penyusunan kebijakan