Perempuan dan Anak

Jakarta (19/12)--- Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan sekedar kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia. Saat ini perempuan telah banyak aktif dan mengambil peran yang strategis dalam setiap kegiatan pembangunan di segala bidang. Namun, perempuan juga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

Jakarta (18/12)  --  Plt. Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan, Kemenko PMK, Ghafur Dharmaputra, memimpin Rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) Perkembangan Penyusunan Peraturan Perundangan Sebagai Turunan UU No. 18 Tahun 2017 (UU PMI). Rapat dilaksanakan di ruang rapat lantai 6 Kemenko PMK. Dalam kesempatan ini Kemenaker diminta segera menuntaskan penyusunan peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Batas waktu penyelesaikan pembuatan peraturan turunan ini dua tahun sejak UU diundangkan. 

Jakarta (15/12) -- Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan sekedar kebijakan afirmatif, akan tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia. Negara tidak mungkin maju dan sejahtera jika kaum perempuan dan para ibu tertinggal. 

Jakarta (13/12)--- “Sabar dan lapangkanlah dadamu. Jangan selalu mau cepat marah. Ambillah bumi ini sebagai contoh. Dia kita injak, kita ludahi, kita belah, kita tusuk dan kita lukai dengan berbagai alat. Tetapi Dia selalu sabar dan diam, selalu memberikan kita makanan lezat dan berguna.” Itulah penggalan dari buku pertama seri cerita kenangan yang ditulis oleh Novelis, mendiang NH Dini, berjudul ‘Sebuah Lorong di Kotaku’ dan diterbitkan pertama kali tahun 1978.

Jakarta (04/12)---Bicara gender diketahui sudah bukan lagi soal kesenjangan atau jarak antara laki-laki dan perempuan. Meski di satu sisi kampanye kesetaraan masih terus berlanjut, di sisi lainnya masalah gender dinilai sudah harus benar-benar dipastikan menjadi suatu format arah kerja program dan kegiatan aparat pemerintahan.

Bali, 29 Desember 2018 – Di sela-sela pertemuan South East Asia Conference on Fishers Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ghafur Dharmaputra bertemu dan bertukarpandangan dengan Wakil Direktur Perdagangan Manusia Kemenlu  Amerika Serikat, Kari Johnstone di The Stones Hotel, Legian Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Plt Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Wagiran.

Jakarta (27/11) -- Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Marwan Syaukani memimpin Rapat Koordinasi Perumusan Kebijakan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak yang berlangsung di Jakarta. Hadir dalam rakor tersebut Kementerian/Lembaga terkait seperti BKKBN, Kemenkumham, KPAI, BAPPENAS, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. 

Pekalongan (22/11) Angka perkawinan anak  di Indonesia tergolong tinggi di dunia maupun kawasan ASEAN. Pemerintah pusat dan daerah pun harus bersinergi  dalam pencegahan perkawinan anak. Demikian fakta yang terungkap dalam Rakor Pencegahan Perkawinan Anak di Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis Pagi.

Jakarta (19/11) – Dalam rangka memperingati Hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember, pemerintah akan meluncurkan Gerakan Bersama 16 Hari Peringatan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pencegahan Perkawinan Anak yang akan dilangsungkan di Istana Merdeka pada 26 November 2018. 

Jakarta(19/11)--Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Bidang PMK, Ghafur Dharmaputra siang ini menerima audiensi dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), di ruang Taskin Kantor Kemenko PMK. KPPI merupakan organisasi perempuan pegiat politik yang didirikan tahun 2000 dengan anggota pengurus berasal dari seluruh partai politik peserta pemilu. 

Wonosobo (15/11) -- Kedeputian Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenko PMK yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Imam Gunadi menghadiri Festifal Hak Azasi Manusia (HAM) yang diselenggarakn di Gedung Sasana Adipura Kencana Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah pada 13-15 November 2018. Kegiatan Fistifal HAM diselenggarakan atas kerjasama Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemeritah Kabupaten Wonosobo dan Internastional NGO Forum for Indonesian Development (INFID).

Jakarta (12/11)--Program hasil sinkronisasi program pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga nantinya akan diujicobakan pada tahun 2019. Hal ini diungkapkan Plt. Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran saat memimpin rapat koordinasi sinkronisasi program pemberdayaan perempuan di berbagai kementerian dan lembaga, di Jakarta, Selasa (13/11). Tujuan dari rakor ini adalah untuk memadukan program dan kegiatan K/L untuk merencanakan uji coba pemberdayaan perempuan secara komprehensif tahun 2019.

Jakarta (9/11) -- Kemenko PMK menerima kedatangan Tim Evaluator PUG melaluinya PPRG KPPPA dalam rangka diskusi tindak lanjut implementasi PUG melalui PPRG di Kemenko PMK. Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputera, membuka sekaligus memberikan arahan dalam diskusi ini.