Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Jakarta, 20 Agustus 2015 - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan selaku Plt Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tb Rahmat Sentika membuka Semiloka Prospek dan Tantangan Pengembangan Kebijakan Sheltered Workshop Bagi Disabilitas di Indonesia di Jakarta. (humas)

Dalam sambutannya, Plt Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial menyatakan bahwa penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam mendapatkan jaminan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Jakarta (11/08)--- Menko PMK memimpin Rakor tingkat Menteri tentang Distribusi KKS, KIP, dan KIS di ruang rapat utama lt.7 gedung Kemenko PMK, Jakarta pada Selasa sore. "Sebagai salah satu program unggulan Pemerintahan Presiden Jokowi, kartu perlindungan sosial ini sejatinya bukanlah program charity dari pemerintah kepada rakyat. Namun, harus dijadikan suatu upaya agar masyarakat dapat diberdayakan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan terlepas dari jerat kemiskinan." Demikian tegas  Menko PMK. (IN)

Jakarta (30/07)--- Sesmenko PMK, Sugihartatmo (kedua dari kiri) mewakili Menko PMK foto bersama usai memberikan anugerah Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) 2015 kepada sejumlah korporasi yang dinilai telah sukses menjalankan Program tanggung jawab korporasi (CSR). Acara berlangsung di Grand Ball Room Kirana, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu malam (29/07) dan diketahui telah terselenggara untuk ke-7 kalinya dengan menetapkan sejumlah kategori bagi para korporasi yang turut berpartisipasi.

Jakarta (02/07)--- Pejabat Kemenko PMK pada 27 Juni 2015 Juni lalu mengunjungi lokasi dampingan rintisan desa inklusi yang menjadi salah satu program Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB). Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kemenko PMK dan The Asia Fondation.

JAKARTA 18 JUNI 2015.Bank Indonesia mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1436 H/2015 dengan mempersiapkan pelayanan sistem pembayaran tunai dan non tunai yang optimal agar dapat melayani kebutuhan masyarakat. Pada periode Ramadhan dan Idul Fitri, kebutuhan uang di masyarakat baik tunai maupun non tunai mengalami peningkatan, dipengaruhi oleh  meningkatnya kegiatan transaksi di masyarakat.

Malang, 21 Mei 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memberikan kata pengantar sebelum acara penyerahaan Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Coban Talun Desa Tulung Rejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Jakarta, 21 April – Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Sugihartatmo (duduk kelima kanan) dan Representative and Country Directur WFP Indonesia Anthea Webb (keempat kanan) foto bersama dengan para peserta Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah RI dengan Un WFP, Selasa, 21/4/2015 di Le Meridien Hotel, Jakarta. (Gs).

Jakarta, 20 April 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi (Rakor) tingkat menteri tentang Penyiapan Penyaluran dan Peluncuran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Jakarta, 15 April, - Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kesehatan selaku Sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ) Dr.dr.Tb.Rachmat Sentika,SpA., MARS., (ketiga kanan) membuka secara resmi Rapat koordinasi Perlindungan masyarakat dari Ancaman Zoonosis, Rabu (15/4/2015) pagi di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Menko PMK didampingi Plt. Asdep Urusan Penguatan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit  Nurbaeti Yuliana, SKM., M.Kes., (keempat kanan) sekaligus sebagai pimpinan Rakor.

Jakarta-19 Maret- Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA (keempat kiri) memimpin rapat koordinasi Persiapan Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) 2015 , Rabu (18/3/2015) di ruang Rapat Gedung Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag.(Ist/Gs).

Salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun. Program Indonesia Pintar yang ditandai dengan Kartu Indonesia Pintar adalah program  untuk menjangkau anak usia sekolah.
Seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 – 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak. Termasuk didalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan, Different Abilities People (Difable). KIP juga berlaku bagi para santri – usia sekolah– yang belajar di “pesantren salafiyah”.
KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal dan pendidikan non formal (termasuk kursus). Pemerintah menyiapkan KIP bagi 20,3 juta anak usia 6 – 21 tahun.
KIP sebagai bentuk jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Hal ini penting mengingat struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2013, 65% hanya berpendidikan SMP/MTs.
Bagaimana Indonesia bersaing dengan negara lain jika struktur ketenagakerjaan masih seperti itu? Anak-anak pemegang KIP akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp450.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SD/MI; Rp750.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMP/MTs; dan sebesar Rp1.000.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMA/SMK/MA. Berkenaan dengan persiapan penyaluran Kartu Indonesia Pintar tahun 2016, Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada hari rabu tanggal 18 Maret 2015 yang dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Prof. Dr. H.R. Agus Sartono.
Pencetakan KIP Kemdikbud dan KIP Kemenag akan dilelang di LKPP bersama-sama dengan KKS Kemensos oleh sebab itu perlu dikoordinasikan dan didorong percepatan pencetakannya. Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar 2015  Kemdikbud pada tahap pertama akan ditujukan kepada 6,2 juta siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS, sedangkan penyaluran Program Indonesia Pintar di Kemenag akan ditujukan  kepada 800 ribu siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS. Sosialisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mengirimkan bahan sosialisasi via e-mail ke semua sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, termasuk ke madrasah, pesantren, dan Kantor Kemenag Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan di dalam Program Indonesia Pintar, baik dalam pendataannya maupun sosialisasinya,  agar anak usia 6 – 21 tahun yang memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar betul-betul  anak yang berhak mendapatkannya. ( femmy/Gs)

Jakarta, 26 Februari – Sesmenko PMK, Sugihartatmo (keempat kiri) menerima Pengurus Ikatan Purna Tugas Pegawai Kemenko Kesra/PMK periode Tahun 2014 – 2017, Kamis (26/2/2015) siang di ruang Rapat Menko PMK, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Dalam audensi tersebut Sesmenko PMK tampak didampingi antara Staf Ahli Menko PMK Gunarso Santoso (kedua kanan), Kepala Biro Umum Indah Suwarni, Sekretaris KORPRI Kemenko PMK  dan para pejabat lainnya.

Adapun susunan Pengurus Ikatan Purna Tugas Pegawai Kemenko Kesra/PMK (IP2K) Periode Tahun 2014 – 2017 sebagai berikut ;

Pelindung : Menko PMK, Haryono Suyono, HM. Jusuf Kalla, dan Aburizal Bakrie;

Pembina : Sesmenko Kesra dan Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat.

Penasehat: Risman Musa, Syahrul Udjud, Soeyono, Moch. Adnan dan Heru Martono.

Pengurus :

Ketua Umum     : Junus Sulchan

Sekretaris           : Ngadeni Bangsawan

Wk.Sekretaris   : Gampang Sunaryo

Bendahara          : Setyo Ediningsih

Ketua I                  : Teguh Djokorahardjo

                a.Bidang Organisasi dan Bantuan Hukum: Razali Hamzah, Ibrahim

                b.Bidang Hubungan Antar Lembaga: Ida Rusdiawan, Asmar Hadi.

Ketua II                                : Maesuroh

                a. Bidang Olahraga, Kesenian dan Rekreasi: Manahan Siregar, Endang Palupi.

                b. Bidang Sosial: Sri Redjeki, nani Rochmani.

Keputusan Penyusunan Pengurus IP2K ini ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2014.(Gs).

Jakarta, 30 Januari – Sesmenko PMK Sugihartatmo atas nama Kemenko PMK dengan  Jurgen Stetten (kanan) dari Direktur Departemen Asia dan Pasifik, Divisi Kerjasam Internasional Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) melakukan penandatanganan MoU Saling Pengertian antara Kemenko PMK dengan Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) tentang Program Kerjasama pembangunan, Jumat (30/1/2015) di kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam MoU tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara para pihak dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Adapun tujuan MoU tersebut adalah untuk melakukan suatu kerjasama antara para pihak untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sesuai dengan kebijakan dan strategi pembangunan serta implementasinya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Kerjasama pembangunan berkelanjutan ini antara dalam bidang, peningkatan sistem perlindungan sosial dan mendukung reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Kedua, meningkatkan akses perempuan, pemuda, lanjut usia dan penyandang cacat atas kesejahteraan yang setara. Ketiga, mempromosukan Indonesia sebagai rujukan bagi negara lain.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang, yang juga Ketua DJSN, dan para pejabat Eselon II, III di lingkungan Kemenko PMK dan FES. (Humas/Gs).

Jakarta, 30 Januari – Sesmenko PMK Sugihartatmo (kiri) menyambut kehadiran Jurgen Stetten (kanan) dengan bersalaman  sebelum dilakukan  penandatanganan MoU Saling Pengertian antara Kemenko PMK dengan Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) tentang Program Kerjasama pembangunan, Jumat (30/1/2015) di kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).