Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Jakarta, 18 Desember  - PT Pos Indonesia Cabang Banyuwangi segera mengedarkan empat kartu Jokowi, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar. Hal tersebut diungkapkan Eko Sumariyanto Kepala PT Pos Cabang Banyuwangi, Kamis (18/12/2014).

"100 persen kartu sudah kami terima dan segera diedarkan kepada 121.893 rumah tangga sasaran yang tersebar di 24 kecamatan di Banyuwangi. Rencananya akhir bulan ini," ujar Eko.

Saat ini, seperti dilansir laman Kompas.com, pihaknya sedang mempersiapkan kartu sesuai dengan identitas keluarga penerima dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait cara membagikan "kartu sakti" Presiden Jokowi tersebut.

"Kenapa kami harus melakukan koordinasi karena untuk menghindari konflik serta antrean yang menumpuk. Rencananya akan dibagikan melalui kelurahan dan desa karena jumlah penerimanya cukup banyak," tutur Eko.

Sebelumnya, pada 20 November 2014 lalu, PT Pos Cabang Banyuwangi telah membagikan dan kompensasi kenaikan harga BBM kepada 8.540 keluarga miskin dengan nilai Rp 48 miliar. Setiap keluarga miskin menerima dana Rp 400 ribu rupiah untuk dua bulan sekaligus.

"Yang belum mengambil ada beberapa dan tidak ada batas waktu karena berupa simpanan," pungkasnya. (Kc/Gs).

Jakarta, 18 Desember  - Kementerian Sosial akan memperbanyak Kampung Siaga Bencana, terutama di daerah rawan bencana alam, sebagai bentuk kesiapsiagaan.

"Selain segera memperbanyak Kampung Siaga Bencana yang telah dibentuk di 142 titik rawan bencana, juga disiapkan kemampuan personel dari Tagana," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Rabu (18/12/2014) di Jakarta.

Kementerian Sosial seperti dilansir laman Antaranews, menghargai berbagai upaya penggunaan berbagai teknologi tinggi pada sistem peringatan dini (early warning system) terkait bencana alam.

Namun, pihaknya juga memperluas jangkauan dengan melakukan pendekatan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dan kearifan lokal juga dibutuhkan.

Hal itu, kata Mensos, sebagai langkah penguat upaya peningkatan kemampuan kesiapsiagaan dan mitigasi.

"Sistem peringatan dini diperlukan, selain meminimalisir jumlah korban. Juga, untuk peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana alam," katanya.

Kampung Siaga Bencana dibentuk di daerah rawan bencana dimana masyarakatnya dilatih untuk hidup bersahabat dengan alam namun di sisi lain tetap meningkatkan kewaspadaan dengan perubahan alam yang terjadi.

Saat bencana terjadi, katanya, masyarakat bisa langsung menyelamatkan diri dan mampu mandiri pada masa tanggap darurat sampai bantuan dari pemerintah tiba,

Hal ini diperlukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan memastikan kebutuhan warga yang mengungsi terpenuhi.(Ant/Gs).

Jakarta, 18 Desember - Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang juga dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani (keempat kanan) Mensesneg Pratikno, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (ketiga kanan), Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (kelima kanan), Menkes Nila Moeloek (kiri) dan Seskab Andi Widjajanto (keempat kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2014). Rapat tersebut membahas diantaranya soal mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015, keberadaan TKI informal di Timur Tengah, penghentian Kurikulum 2013, masalah perbatasan dan program Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar.  (Foto:Ant/Mtv/Gs).

Jakarta, 18 Desember -Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyarankan bagaimana masyarakat yang sekarang ada di tempat pengungsian, terutama di Karangkobar dan Wanayasa, untuk bisa terjaga kelangsungan kehidupannya. Karena itu, disiapkan  ekonomi produktif, pertanian dan peternakan.

"Saya menyarankan ada bantuan stimulus berupa benih padi, cabe rawit, kol dan bantuan untuk ternak, yaitu pakannya, kandangnya, dan obat-obatan,” kata Puan di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Sementara itu, seperti dilansir harian Terbit, hingga saat ini kurang lebih 4.082 prajurit TNI dan Polri serta komponen masyarakat lainnya telah diterjunkan ke lokasi bencana. TNI juga mengerahkan 1.313 personel, terdiri dari TNI AD 1.064 personel, TNI AL 208 personel, TNI AU 41personel, Polri 420 personel dan 2.343 personel sipil.

TNI juga mengirimkan beberapa material yang dimiliki untuk penanganan korban longsor yaitu alat berat 13 unit bantuan dari Yonzipur 9/K sebanyak 3 unit (1 eskavator, 1 loader, 1 beco), Yonzipur 4 satu unit (1 eskavator), Bina Marga 3 unit (2 eskavator, 1 loader), PU Kab. Banjarnegara (1 loader), PT. Cebong Melindo 2 unit (2 loader) dan PT. Bumi Bangkit 3 unit (3 eskavator).  

TNI juga mengerahkan 16 unit ambulance, bantuan dari Korem 071 (1 unit), Kopassus (1 unit), Yonif 412/K (1 unit), Yonarmed 11/k (1 unit), Yonkes 2/k (1 unit), Marinir (1 unit), Dinkes Kab. Banjarnegara (7 unit), Dinkes Kab. Temanggung (1 unit), PMI Kab. Banjarnegara (1 unit) dan RS PKU Banjarnegara (1 unit).(Ht/Gs).

Jakarta, 16 Desember - Proses distribusi bantuan bencana longsor di Banjarnegara mengalami kesulitan. Medan berat dan cuaca belum kondusif menjadi penyebabnya.

“Saat ini salah satu kendalanya adalah transportasi dan kemudian juga kondisi alam, karena di sana masih hujan terus menerus,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Selain itu, seperti dilansir laman Timlo.net dari Merdeka.com, kondisi medan yang rusak juga menjadi penyebab lain terhalangnya distribusi bantuan. Hal ini menyebabkan alat transportasi cukup sulit mengakses lokasi bencana.

“Tempatnya tidak memungkinkan untuk semua alat transportasi masuk ke daerah bencana,” kata Menko PMK.

Pemerintah terpaksa memutuskan untuk menunda dulu pemberian bantuan kepada para korban. Menurut Menko PMK, bantuan akan segera diberikan setelah dipastikan kondisi alam dapat lebih kondusif.

“Ini tidak bisa terburu-buru. Kalau kita datangkan juga ke sana kemudian tidak bisa masuk juga akan menjadi satu hal lagi yang menambah permasalahan di sana,” terangnya.

Meski demikian, Menko PMK memastikan proses evakuasi akan terus dilakukan pemerintah. Menurut dia, evakuasi akan dijalankan hingga 21 Desember.

“Kita lihat apakah alam bersahabat atau tidak, tentu saja pemerintah atau negara akan hadir dan tidak akan berdiam diri,” ungkapnya.

Janji Percepat Relokasi Korban Longsor Banjarnegara

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK Puan Maharani mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan proses evakuasi bencana longsor Banjarnegara, Jawa Tengah. Dia menerangkan pemerintah akan mempercepat proses relokasi korban sesaat setelah evakuasi dinyatakan selesai.

"Kami berharap hunian sementara maupun hunian tetap pascabencana ini, setelah nanti secepatnya akan ditemukannya korban-korban yang sampai saat ini belum semua ditemukan," ujar Menko PMK.

Menko PMK seperti dilansir laman Merdeka.com  mengatakan pemerintah tidak hanya akan menjalankan program relokasi. Program tersebut rencananya akan ditunjang dengan pelbagai program pendukung agar para korban dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sebelum terjadi bencana.

"Tentu saja harus kemudian dilanjutkan atau diteruskan dengan program-program lain, yaitu bagaimana kemudian semua keluarga itu kembali mendapatkan lahan untuk tempat tinggal, lahan untuk bercocok tanam, dan anak-anak bisa kembali bersekolah," tegas Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK menerangkan pemerintah akan menjalankan program pascabencana secara terpadu melibatkan seluruh kementerian terkait. Hal ini akan dilakukan setelah proses evakuasi bencana dinyatakan selesai pada 21 Desember mendatang.

"Setelah itu baru kita akan melakukan proses pascabencana di mana hal-hal yang berkaitan dengan bencana di Banjarnegara itu bisa kita lakukan secara menyeluruh," ungkapnya.(Tn/Mc/Gs).

Jakarta, 15 Desember  - Presiden Jokowi setelah meninjau proses pencarian korban longsor, langsung memberikan bantuan kepada para pengungsi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Saat berada di posko pengungsian, Presiden Jokowi  dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir laman Tribunnews, secara simbolis memberikan bantuan ribuan selimut kepada para korban selamat. "Bantuan berupa perlengkapan tidur diberikan kepada para korban bencana tanah longsor," ujar Mensos.

Kepada petugas Posko, Mensos meminta petugas senantiasa memerhatikan para pengungsi. "Selalu perhatikan apa yang dibutuhkan pengungsi, mulai dari kebutuhan logistik ataupun perlengkapan yang diperlakukan darurat seperti ini," katanya.

Sementara Presiden Jokowi memerintahkan TIM SAR Gabungan membuka akses jalan yang tertutup, sehingga alat berat berupa eskavator bisa masuk ke lokasi longsor untuk melakukan evakuasi. "Kalau akses jalan sudah terbuka semua, eskavator baru bisa masuk," kata Jokowi.

Presiden  meminta kepada Tim SAR dan warga berhati-hati saat proses evakuasi. "Sekali lagi semuanya harus berhati-hati saat melakukan evakuasi," tegas Presiden.

Presiden menyebut Provinsi Jawa Tengah memang banyak terdapat titik-titik rawan bencana. Tidak hanya bencana longsor, namun juga bencana alam lainya. "Saya minta, semua warga yang tinggal di daerah titik rawan bencana selalu waspada,"ungkapnya.

Satu Ton Makanan Tambahan ASI DiSalurkan  

Sementara itu, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) Kementerian Kesehatan telah mengirimkan mengirim tim Rapid Health Assesment (RHA) PPK, Minggu siang (14/12/2014).

Kemenkes juga menyalurkan satu ton makanan tambahan ASI dan makanan  tambahan untuk ibu hamil akan dikirim malam ini dari Direktorat Bina Gizi Kemenkes.

"Untuk kebutuhan obat sementara masih bisa didukung dari Dinas Kesehatan Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI, drg Murti Utami MPH di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Disebutkan, tim Rapid Health Assesment ini akan membantu tim Penanggulangan Krisis Kesehatan  regional Jawa Tengah dan DIY yang sudah berada di lokasi kejadian.

Data BNPB, hingga Minggu (14/12/2014) pukul 16.00 WIB, bencana longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten  Banjarnegara berhasil menemukan 32 korban tewas. Sebanyak  76 orang yang diduga tertimbun masih dicari.

Tercatat 800 orang mengungsi tersebar di Kecamatan Karangkobar sebanyak 577 orang mengungsi di 10 titik lokasi pengungsian dan KecamatanWanayasa sebanyak 223 orang. Lima  orang dirujuk ke RS Banjarnegara dan 9 orang (LR) mendapat perawatan di Puskesmas terdekat. (Tn/Gs)

Jakarta, 14 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani lewat akun Twitter resmi miliknya @puan_maharani , mengatakan mengenai langkah penanganan bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut dia, pemerintah bertindak cepat dalam menangani bencana ini.
"Pemerintah langsung cepat kerjakan 6 upaya penanganan bencana di Banjarnegara," kata Menko PMK Puan Maharani Minggu (14/12/2014).
Menko PMK seperti dilansir laman Merdeka.com.,  memaparkan 6 langkah tersebut yakni pertama, upaya tanggap darurat diprioritaskan pada pencarian korban yang belum ditemukan. "Terdapat 35 rumah tertimbun," ujarnya.
Langkah kedua, ujarnya, adalah menangani pengungsi sebanyak 592 jiwa di 10 titik. Ketiga, "Pemberian uang duka kepada sebagian keluarga korban oleh Kemensos dengan nilai Rp 5 jt per jiwa" imbuh Menko PMK.
Berikutnya keempat, lanjut Menko PMK, pihaknya melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian sebanyak 8 hektar sawah dan lahan Palawija 5 hektar yang rusak akibat longsor. Selain itu sungai tertutup sedimen 1 Km dan jalan rusak 500 meter.Kelima, "Merencanakan pembangunan Hunian Sementara atau Hunian Tetap," kata Menko PMK.
Langkah terakhir, keenam, Menko PMK mengatakan, masa tanggap darurat dimulai dari tanggal 8 dan berakhir pada tanggal 21 Desember.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirimkan sejumlah paket bantuan bagi para korban bencana tanah longsor di Dusun Jimblung, Desa Sampang, Kecamatan Karang Kobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana tanah longsor itu telah menewaskan 17 orang dan puluhan luka-luka. Jumlah korban diperkirakan bertambah karena masih banyak warga yang belum ditemukan.
"Kemensos telah menerjunkan 100 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana)" kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (13/12).
Para Tagana itu difokuskan untuk membantu pada masa evakuasi korban bencana tanah longsor. Selain itu, mereka juga ditugaskan mendirikan Pos Komando dan Pengendalian (Poskodal) dan menyediakan dapur umum lapangan.
Saat ini, truk-truk bantuan sedang dalam perjalanan darat dengan membawa pasokan sejumlah kebutuhan logistik menuju gudang di Kabupaten Banjarnegara. Paket bantuan yang dibawa tersebut, berupa makanan anak 500 paket (56.250), family kit 327 paket (36.7650), per dapur keluarga 250 paket (277.640), serta selimut sebanyak 300 potong (59.000).
"Jumlah paket bantuan sebesar Rp 235.456.550," ujarnya.
Sementara itu, paket bantuan ke Provinsi Jawa Tengah, berupa lauk pauk sebanyak 3.000 paket (58.520), makan anak 1.500 paket, mie instant 60.000 bungkus (1577), serta selimut 501 potong (59.000). "Total semua bantuan Rp 384.121.500," katanya.(Mc/Gs).

Jakarta, 12 Desember  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan nota kesepahaman dengan tiga perguruan tinggi dan LIPI. Tiga perguruan tinggi itu adalah Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, dan Universitas Lancang Kuning Riau.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan, peran serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kajian teknokratis dan akademis dalam memberikan saran dan masukan terkait kebijakan.

Menurutnya, strategi penyelenggaraan dan teknik pelaksanaan pembangunan, inovasi teknologi terapan serta manajemen dan pelatihan bagi para penyelenggara dan masyarakat transmigrasi.

"Pengalaman dan kemampuan lembaga penelitian dan perguruan tinggi seyogyanya mampu memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional melalui penyelenggaraan transmigras. Juga dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta inovasi terapannya," kata Marwan di kantor Departemen Transmigrasi, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

"Dengan peran serta dua lembaga ini, diharapkan penyelenggaraan transmigrasi ke depan lebih baik lagi. Karena itu, sinergi seluruh potensi dan kemampuan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi pembangunan nasional jika dilaksanakan secara bersama-sama," tambahnya.

Masih kata Marwan, dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman tersebut yang bertepatan dengan diperingatinya Hari Bhakti Transmigrasi ke-64 ini, seakan memberi arti sebagai wujud rasa syukur dan kecintaan kepada pionir program transmigrasi dalam meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sejarah panjang telah membuktikan bahwa perjuangan para pionir kita tidaklah sia-sia. Penyelenggaraan transmigrasi telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama sebagai alat pemersatu bangsa dalam wadah NKRI," tuturnya.

Bangun 6.000 Rumah untuk Anggota TNI AD di Perbatasan

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk kembali menggiatkan program transmigrasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai upacara Hari Bhakti Transmigrasi ke-64.

"Selama ini transmigrasi tidak kedengaran gaungnya. Perioden ini akan kita giatkan kembali," kata Marwan Jafar di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (12/12/2014).

Menurut Marwan, langkah awal menggiatkan program transmigrasi, pihaknya berencana membangun rumah untuk para anggota TNI Angkatan Darat. Menurutnya, pihaknya dan TNI AD sudah sepakat akan membuat program transmigrasi secara terpadu.

"Rencananya akan dibangun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kita berencana bangun 6.000-an rumah di sana," ucapnya.

Marwan menjelaskan, dipilihnya Kalimantan sebagai daerah transmigrasi bertujuan untuk menjaga perbatasan Indonesia. Menurutnya, nanti di daerah transmigrasi itu akan dibangun pula sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah bahkan jika memungkinkan dibangun kawasan industri.

"Masterplannya sudah keluar dan tinggal kita implementasikan. Ini tinggal menunggu anggaran 2015 keluar," tandasnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 12 Desember  - Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dan siap bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring (online), khususnya internet.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Susana Yembise, dalam Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation, Kamis (11/12/2014) di London, Inggris.

Minister Counsellor KBRI London, Dindin Wahyudin kepada ANTARA London, Kamis (11/12/2014)  malam mengatakan Menteri Yohana Susana Yembise, khusus diundang Pemerintah Inggris untuk menghadiri konperensi yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 10 dan 11 Desember.

Dalam pertemuan Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation ditujukan untuk menggalang kemitraan global dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, PM Inggris David Cameron hadir sebagai pembicara kunci.

Pertemuan dihadiri oleh pejabat tinggi dari 75 negara, di antaranya terdapat satu wakil presiden, 16 menteri, perwakilan dari lembaga internasional, LSM dan perusahaan multinasional seperti Facebook, Twitter, Vodafone, O2, Yahoo dan banyak lagi.

Dalam pertemuan itu Menteri Yohana Susana Yembise menegaskan komitmen kuat dan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, khususnya internet.

Menurut Menteri Yohana Susana Yembise, sebagai negara dengan sepertiga populasinya adalah anak-anak, Indonesia yang memiliki 75 juta pengguna aktif internet di mana setengahnya adalah usia belia, sangat rentan terhadap kejahatan seksual anak di media internet.

Dikatakannya untuk menyikapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang utamanya berupa pencegahan dan proteksi yang juga melibatkan proses rehabilitasi terhadap korban.

Selain sebagai wujud pelaksanaan Convention on the Rights of the Child dan dua protokolnya, langkah-langkah ini juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah untuk tahun 2015--2019.

Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk Kepolisian, Kementerian PPPA, Kemkominfo dan instansi pemerintah lainnya serta kalangan industri informasi dan telekomunikasi untuk memastikan terlaksananya langkah-langkah tersebut secara optimal.

Kerja sama dengan mitra asing juga terus ditingkatkan antara lain dengan Child Exploitation and Online Protection Command Inggris dan Polisi Federal Australia.

Dalam mendorong kemitraan internasional, Menteri Yohana Susana Yembise mengusulkan intensifikasi kerja sama untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, pengutamaan penghapusan situs-situs daring berbahaya dan peningkatan filterisasi oleh perusahaan penyedia jasa internet (ISP), menguatkan jaringan kerja sama antar lembaga penegak hukum khususnya untuk mencari dan memonior pelaku kejahatan seks serta pengumpulan/berbagi data dan statistik.

Usai pertemuan, Menteri Yohana Susana Yembise, menyempatkan diri bertemu dengan pengurus Indonesian Networking Development United Kingdom/INDUK (perkumpulan Buruh Migran Indonesia di Inggris) bertempat di KBRI London pada Kamis malam.

Menteri Yohana Susana Yembise, berrdiskusi dengan pengurus INDUK tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA, perlindungan bagi anak-anak korban perceraian, dan perlindungan bagi perempuan yang bekerja di luar negeri. (Ant/Gs).

Jakarta, 11 Desember  - Pemerintah menyatakan penyaluran salah satu kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) perlu validasi data lagi. Sayangnya, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk validasi data tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir laman Sindo news, mengatakan, semestinya penyaluran KKS yang berada di bawah koordinasi Kemensos ini divalidasi lagi. Penyaluran kartu KKS yang berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemarin masih memakai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

“Di bawah itu (di lapangan) angka kemiskinan sangat dinamis. Ada yang mendadak kaya, ada yang miskin karena tulang punggung keluarganya meninggal atau terkena bencana. Kami memakai data tua, padahal semestinya data tersebut harus divalidasi ke data 2014,” ungkapnya seusai Workshop Hari Antikorupsi di Kantor Kemensos, Rabu (10/12/2014).

Mensos menyampaikan, di setiap rapat kabinet pihaknya selalu mengungkapkan kondisi ini. Dia bahkan mengaku sudah berbicara khusus kepada Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Pemerintah seharusnya menganggarkan dana validasi karena penting agar kartu tepat sasaran.

Kemensos yang berwenang melakukan validasi karena memang diamanatkan undang-undang. Pemerintah menyatakan mungkin anggaran validasi data bisa diambil dari APBN Perubahan. Namun, menurut dia, terlalu lama jika menunggu APBNP. Opsinya bisa saja diambil dari anggaran cadangan risiko perlindungan sosial.

Menurut Mensos, pihaknya membutuhkan dana Rp300 miliar, namun itu hanya cukup untuk verifikasi data. Sementara pendataan dengan basis data terstruktur membutuhkan dana hingga Rp1,1 triliun. Ketua Pokja UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana menjelaskan, memang sasaran kartu sakti Jokowi adalah masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dia menyatakan, pembagian kemarin hanya persiapan menuju pembagian yang menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ke masyarakat yang berada di kawasan terpencil, tertinggal, dan terluar. “Kartu itu penanda, filosofi bahwa pemerintah ingin terjun langsung berperan membantu rakyat baik dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ari menerangkan, kartu sakti yang diluncurkan Presiden adalah penanda pemerintahan ingin terjun langsung dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga berjanji meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami arti penting kartu ini untuk kesejahteraan mereka.

Lebih lanjut Ari mengimbau kepada seluruh kalangan untuk mendukung program pemerintahan, terutama yang terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menyatakan, penyaluran KKS ini memang terburuburu.

Meski KKS dianggap baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, ada dampak sosial di balik itu yakni ketidakakuratan data penerima kartu. Secara tegas dia bahkan menyebutkan langkah Kemensos yang menyalurkan kartu dengan data 2011 melanggar UU No 13/2011 Pasal 8 ayat 5 tentang Fakir Miskin.(Sn/Gs).

Jakarta, 10 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan perlu ada perubahan cara pandang dari pemerintah dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas atau warga dengan kebutuhan khusus.

"Warga berkebutuhan khusus harus kita pandang sebagai warga negara dengan hak yang sama seperti warga negara lain. Pemenuhan hak tersebut membutuhkan perubahan cara pandang dari pemerintah dan masyarakat," kata Mendikbud saat menghadiri "International Fair of Special Educational Needs" di Taman Pintar Yogyakarta, Selasa (9/12/2014).

Menurutnya, seperti dilansir laman Antaranews, masyarakat tidak boleh memandang warga berkebutuhan khusus tersebut sebagai orang cacat tetapi kekurangan yang ada pada diri seseorang tersebut harus dipandang sebagai sesuatu yang alami.

Masyarakat yang sudah menyadari adanya warga berkebutuhan khusus di lingkungannya, lanjut dia, pasti akan berusaha memberikan fasilitas yang memadai kepada warga tersebut.

"Hal seperti ini yang harus terus dikampanyekan sehingga seluruh masyarakat menyadarinya," katanya.

Selain pemenuhan terhadap fasilitas fisik yang memadai, Mendikbud juga mengatakan pemenuhan terhadap kebutuhan pendidikan juga menjadi bagian yang tidak dapat dikesampingkan.

Pemerintah, lanjut dia, telah berupaya menyusun kurikulum pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. "Kami menerima masukan dari asosiasi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang menyatakan bahwa kurikulum yang diterapkan saat ini sudah tepat," katanya.

Selain terus melakukan kampanye pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, Mendikbud juga mengingatkan kepada seluruh penyandang disabilitas untuk tetap bekerja keras mewujudkan keinginannya.

"Jangan memandang kebutuhan khusus ini sebagai beban, tetapi hal itu justru menjadi sebuah kesempatan untuk mewujudkan cita-cita. Warga berkebutuhan khusus yang mampu berprestasi akan memperoleh apresiasi yang lebih besar dari masyarakat," katanya.(Ant/Gs).

Jakarta, 9 Desember  - Petugas kepolisian Polres Pamekasan, Jawa Timur, Senin (8/12/2014) malam, melakukan penjagaan di kantor Bulog Sub Divre XII Madura, guna mengantisipasi kemungkinan adanya serangan massa ke kantor itu.

Menurut Kapolres AKBP Nanang Chadarusman, seperti dilansir laman Antaranews, penjagaan oleh polisi di kantor Bulog Sub Divre XII Madura itu dilakukan, sebagai antisipasi, mengingat, terdengar kabar, akan ada upaya dari sekelompok massa untuk mendatangi kantor Bulog di malam hari, menyusul kasus hilangnya beras senilai Rp1,8 miliar, jatah rakyat miskin yang dikelola perum itu.

"Jadi penjagaan yang kami lakukan sebagai upaya antisipasi saja, karena mencegah tetap lebih baik. Jadi, kami mengantisipasi yang terjelek," kata Kapolres Nanang kepada Antara di Pamekasan, Senin malam.

Kabar akan keberadaan sekelompok massa yang berencana mendatangi kantor Bulog di malam ini santer di kalangan masyarakat Pamekasan, setelah pimpinan Bulog menolak menemui pengunjuk rasa pada, Senin (8/12/2014) pagi, yang meminta agar pimpinan Bulog bertanggung jawab atas hilangnya beras jatah rakyat miskin di gudang Bulog senilai Rp1,8 miliar.

"Makanya, kami siagakan personel disana, sebagai upaya antisipasi," terang Kapolres.

Sejak terungkapnya fakta bahwa beras untuk bantuan raskin di gudang Bulog Sub Divre XII Madura hilang, aksi protes dari sejumlah masyarakat di Pamekasan terus berlangsung. Baik dari kalangan LSM, organisasi masyarakat, maupun organisasi mahasiswa.

Hampir setiap hari selalu ada aksi protes dari kelompok masyarakat, meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kasus penggelapan raskin itu diproses hukum.

Forum Kajian Kebijakan Publik Pamekasan juga mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, mengusut penggelapan kasus bantuan beras bagi warga miskin (raskin) sebanyak 1.504,07 ton atau senilai Rp1,8 miliar oleh oknum Bulog Madura.

Direktur FKKP Pamekasan Muid Syarani sebelumnya mengatakan, kasus penggelapan bantuan beras bagi warga miskin ini harus diusut tuntas, karena merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, karena korbannya adalah rakyat miskin.

"Kami minta Kejari bertindak cepat mengusut kasus ini, karena apabila dibiarkan, maka akan semakin merajalela, dan dianggap hal yang biasa, meskipun korbannya rakyat miskin," kata Muid Syarani.

Penggelapan beras di gudang Bulog Madura ini terungkap berdasarkan hasil audit internal Bulog Jatim pada beberapa gudang penyimpanan raskin di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Dalam audit internal itu ditemukan terdapat selisih laporan berkas administrasi dengan stok beras yang tersimpan di gudang hingga sebanyak 1.504,07 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar.

Pihak Bulog Sub-Divre XII Madura, serta kepala gudang Bulog Pamekasan tidak bisa menjelaskan, terkait selisih data itu, sehingga Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura, dan Wakilnya akhirnya dipecat oleh Bulog Pusat atas usulan Bulog Jatim.

Muid Syarani menyatakan, hilangnya beras sebanyak 1.500 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar itu merupakan bukti bahwa banyak oknum pegawai Bulog yang mengambil keuntungan memperkaya diri dengan mengambil hak orang lain.

"Yang sangat miris bagi kami, karena ini adalah hak masyarakat miskin yang seharusnya dibantu, akan tetapi justru jatah mereka digelapkan dan nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai miliaran rupiah," ucap Muid.

Kerugian negara yang mencapai Rp1,8 miliar akibat penghilangan beras di gudang Bulog ini, menurut Muid Syarani belum termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara.

Sebab berdasarkan kajian forum ini, setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.

Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan raskin ke-13.

Waka Bulog Sub-Divre XII Madura RR Suwardani sebelumnya mengakui, beras di gudang Bulog Sub-Divre XII Madura memang dinyatakan hilang, dan oleh karenanya Kepala dan Wakil Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura sebelumnya dipecat.

"Saya dan Pak Kepala memang ditugaskan untuk menyediliki hilangnya beras Bulog di Madura ini," kata Suwardani, menjelaskan. (Ant/Gs).