Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Jakarta, 27 Nopember  - Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Menko PMK) Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi membuka secara resmi Konferensi Nasional IV Corporate Forum for Community Development (CFCD), Rabu (26/11/2014) di Balai Kartini, Jakarta.

Usai peresmian pembukaan, Deputi Menko PMK Wahnarno Hadi didampingi Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) Suwandi meninjau berbagai stand pameran dan berbincang-bincang dengan peserta pameran PT Kideco. Konferensi tersebut digelar sesuai dengan misi CFCD yakni membangun kesadaran dan komitmen perusahaan dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam upaya bersama memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketua Umum CFCD seperti dilansir laman Bisnisnews, mengatakan bahwa perusahaan baru menyadari pentingnya tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) ketika menghadapi masalah dengan masyarakat setempat.

"Banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting program CSR. Mereka baru menyadari pentingnya CSR saat menghadapi masalah dengan warga sekitar perusahaan," ujar Suwandi, Ketua Umum CFCD dalam konferensi pers, usai pembukaan di Balai Kartini, Jakarta.

Selama penyelenggaraan konferensi 26-28 November 2014, CFCD juga akan menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR pada Jumat ( 28/11/2014)malam.

Penghargaan diberikan untuk sektor pertambangan dan energi, pertanian dan agroindustri, industri dan manufaktur, jasa perbankan dan telematika, infrastruktur dan kontraktor, media, serta lembaga dan institusi.

Suwandi menjelaskan program CSR tidak sekadar dijalankan pada saat perusahaan menghadapi masalah. Sebaliknya, program CSR itu harus dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan.

Menurut dia, pelaksanaan program CSR itu bukan semata-mata menghapus kesalahan apa yang dilakukan perusahaan dengan memberikan program hadiah kepada masyarakat sekitar. Program CSR yang dinilai berhasil apabila mampu memberdayakan masyarakat.

Dalam menjalankan program CSR harus dipahami apakah pelaksanaannya sudah berada dalam jalur yang benar, kemudian investasi yang dijalankan sudah berjalan baik atau belum.

Selain itu, pelaksanaan program CSR dapat mengacu kepada tata kelola perusahaan, ketenagakerjaan, lingkungan, layanan, keamanan dan perlindungan hak cipta, serta beberapa penilaian lain.

Suwandi menambahkan belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan menjalankannya.

"Hal ini dapat dilihat dari anggota yang bergabung dalam CFCD baru sebanyak 253 perusahaan, padahal kalau melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program CSR."

Dia menjelaskan program CSR diatur melalui UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Seharusnya perusahaan mematuhi peraturan tersebut, apalagi persyaratannya tidak sulit.

Sekjen CFCD Iskandar Sembiring mengatakan untuk menjalankan program CSR sebenarnya tidak sulit hanya membutuhkan 1 persen dari net profit, tetapi yang paling penting strategi yang akan dijalankan.

"Biasanya program CSR itu tercermin dari visi dan misi perusahaan. Program CSR tersebut juga tercermin dari peringkat lingkungan yang didapat perusahaan tersebut biasanya erat kaitannya dengan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan perkebunan," ujarnya.

Program pelatihan

Iskandar mengatakan CFCD juga menyelenggarakan program pelatihan bagi Community Development Officer (CDO) yakni jajaran manajemen yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menjalankan program CSR dalam suatu perusahaan.

"Pelatihan tidak mahal hanya Rp8,5 juta selama 4 hari sudah termasuk hotel dan sertifikat," kata Iskandar.

Iskandar mengatakan, terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat suatu perusahaan sudah menjalankan program community development atau CSR dengan baik, di antaranya besaran upah dan renumerasi bagi pekerjanya, serta pengelolaan lingkungan sekitar.

"Kita juga memiliki standar penerapan comdef dan CSR melalui ISO26000SR, sejumlah perusahaan terutama perusahaan publik dan group-group besar di Indonesia sudah mengantongi standar tersebut," ujar Iskandar.

Iskandar mengatakan CFCD  telah melatih 1.870 CDO dan  mereka diharapkan dapat mengembangkan program CSR di masing-masing perusahaan.(Bn/Gs).

Jakarta, 26 Nopember - Praktik potong memotong bantuan kepada masyarakat miskin masih saja terjadi. Kali ini di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Saat pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kecamatan Kemlagi, Selasa (25/11/2014), para keluarga penerima tak menerima utuh jumlah dana yang menjadi hak mereka.

Dana mereka berkurang Rp 100.000, seperti dilansir laman Fastnews, para penerima PSKS ini sudah mendapati dananya disunat saat mereka membawa pulang dana itu.

Seharusnya setiap warga menerima Rp 400.000. Informasi yang berhasil digali, pemotongan ini terjadi di sejumlah tempat.

Salah satunya di Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi. Kabupaten Mojokerto. Setiap warga miskin yang antre di kantor kecamatan tersebut akan dikenakan potongan. Caranya, seorang oknum mencegat mereka usai mengambil hak dana kompensasi itu untuk memotong dana.

Oknum memintai begitu saja. Belum diketahui persis identitas oknum ini. Namun oknum ini adalah perangkat.

Warga mengikuti pemotongan yang dilakukan oknum perangkat itu karena dikatakan sudah aturan.

"Saat kami tanya potongan itu untuk apa, dikatakan bahwa pemotongan itu sudah menjadi kesepakatan," ucap salah satu warga penerima dana PSKS.

Sejumlah warga mengakui bahwa pemotongan itu dilakukan saat warga usai mengambil hak mereka.

Pemotongan itu dilakukan di depan gapura kecamatan. Begitu selesai antre, warga langsung dimintai.

Lagi-lagi, oknum itu menegaskan bahwa pemotongan itu sudah kesepakatan warga dan dirinya.

Kondisi ini pun dikeluhkan. Sempat terjadi keributan kecil. Ada warga yang berani memprotes dan menegur dan didukung warga yang lain. Setelah ditegur, oknum itu mengembalikan kepada warga penerima.

"Ada sembilan orang tadi yang dikembalikan. Itu yang terakhir agak siang," kata salah satu warga.

Dikonfirmasi terkait praktik pemotongan tersebut, Camat Kemlagi Dwi Yatno melalui Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Alfiah Ernawati mengaku tidak tahu menahu.

Disebutkannya, dana yang diterima setiap rumah tangga sasaran (RTS) sejumlah Rp 400 ribu. Di luar itu, tidak ada lagi penarikan biaya atau potongan atas dana PSKS.

"Kami belum tahu adanya pemotongan tersebut. Nanti kami akan telusuri dan tak boleh lagi ada potongan dalam bentuk apa pun," kata Ernawati.

Kepala Desa Kedungsari Imron, mengaku belum mendapat laporan akan pemotongan PSKS di wilayahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Mojokerto Hariyono mengatakan, besaran dana PSKS yang diberikan sebesar Rp 400.000 untuk setiap RTS. (Fn/Gs)

Jakarta, 26 Nopember  - Salah satu agenda kerja Presiden Joko Widodo selama melakukan kunjungan ke Bengkulu adalah mendatangi kantor pos untuk memantau penyerahan Kartu BPJS dan tiga "kartu sakti" lainnya.

Agenda kerja ini seperti dilansir laman Kompas.Com, berimbas kepada rezeki para pedagang dadakan yang sejak seminggu terakhir berjualan di areal Kantor Pos.  Sebab, terhitung sejak satu pekan terakhir pula, di Kantor Pos yang terletak di kawasan Tanah Patah, ribuan warga yang mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Membeludaknya pengunjung membawa berkah bagi pedagang dadakan seperti rujak, es, dan lainnya. Namun terhitung, Selasa (25/11/2014), kawasan tersebut bersih dari pedagang dadakan.

Kini, kawasan itu kini mendadak ramai dipenuhi oleh satuan polisi pamong praja. Tak cuma pedagang yang "diusir", areal parkir motor yang biasanya memakan badan jalan sehingga sering mengakibatkan macet panjang, kali ini menjadi lengang.

Ratusan motor tampak diparkir rapi di depan Kantor Jasa Raharja Bengkulu. Tak terlihat kemacetan di kawasan itu seperti hari-hari sebelumnya. "Kawasan ini sebentar lagi akan disterilkan karena Presiden akan berkunjung," kata salah seorang anggota Satpol PP yang berjaga.

Kedatangan Jokowi ke Bengkulu juga akan diisi dengan acara dialog dengan nelayan, dan "blusukan" ke Pasar Panorama. "Dijadwalkan  Presiden tiba setelah kunjungan ke Lampung dan bermalam di Hotel Santika," kata Asisten I, Pemprov Bengkulu, Edi Waluyo, sebelumnya. (Kc/Gs).

Jakarta, 25 Nopember  - Penerima 3 kartu sakti Presiden Jokowi masih mengacu pada data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Sadar data itu tak lagi akurat bila dijadikan patokan saat ini, maka Kemensos berinisiatif mengundang kalangan akademisi untuk duduk bersama mencari solusi.

"Harus divalidasi memang ada yang sebagian (program bantuan pemerintah pusat dan daerah) beririsan meskipun jumlahnya nggak signifikan. APBN 2014 tidak ada. Jadi kalau kita bikin tidak ada duitnya," terang Mensos Khofifah Indar Parawansa di Gedung Pertemuan Pusdiklat Kesos, Jl Margaguna Raya No 1, Radio Dalam, Jaksel, Selasa (25/11/2014).

"Maka Kemensos inisiatif undang banyak pihak dari kampus beri rekomendasi apa mau buat data PPLS baru lagi atau validasi rekomendasi data PPLS (tahun 2011 agar sesuai dengan kondisi terkini)," lanjutnya.

Data PPLS seperti dilansir laman Detiknews, memang digunakan sebagai rujukan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meskipun data tersebut tidak lagi menggambarkan kondisi terkini, namun pihaknya juga mengintegerasikan dengan TNP2K.

"Bahwa inclusion error dan exclusion error itu sesuatu yang nggak bisa dihindari tapi paling tidak secara metodologis PPLS 2011 itu relatif bisa dijadikan rujukan. Pelaksananya adalah BPS, basis datanya juga diintegerasikan di TNP2K," jelas mantan Menteri PPA era Gusdur itu.

Berdasarkan basis data itu, tercatat 15,5 juta rumah tangga akan mendapatkan program perlindungan sosial. Namun bagi pemegang KPS tersebut, sampai dengan Desember tahun ini baru 1.023.553 orang saja yang bisa dikonversi menjadi KKS.

"Secara bergantian mereka bisa dikonversikan dalam KKS, tetapi yang 14 juta orang itu tetap bisa mendapatkan bantuan perlindungan sosial Rp 400ribu. Kalaupun mereka belum dapat undangan itu hanya menunggu gilirannya saja yang akan diatur oleh PT Pos tanggal 18 November sampai 2 Desember. Menurut rencana itu seharusnya sudah," pungkasnya.

Besok Jelaskan Soal 3 Kartu Sakti Jokowi ke DPD

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan memenuhi undangan rapat dengan DPD di Senayan, Jakarta besok. Di situ Khofifah akan menerangkan program 3 kartu sakti Jokowi, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Aku besok ke DPD ada undangan. Jadi kita menyampaikan seperti yang mereka minta soal KIS, KIP dan KKS," kata Mensos.

Tidak dijelaskan secara rinci pukul berapa rapat tersebut akan digelar. Namun kehadirannya untuk memaparkan program dan pendistribusian KIS, KIP dan KKS di depan anggota dewan perwakilan daerah.

Di sela-sela wawancara, Khofifah sempat ditanyai apakah ada rencana mampir ke DPR untuk silaturahmi. Lalu mantan Menteri PPA era Gusdur itu menjawab seadanya sambil melempar senyum.

"Nanti kalau mampir dibilang Mensos nggak ada kerjaan," celetuknya sembari tertawa.(Dn/Gs).

Jakarta, 25 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan saat musim hujan tiba, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan banjir.

Satu pesan yang ditekankan Menkes adalah menghindarkan anak-anak untuk bermain dengan air banjir karena banyak penyakit yang dapat ditimbulkan di antaranya leptospirosis.

"Kita kadang-kadang suka bilang lucu dan memberi kesempatan anak-anak memakai kolam berenang alami saat banjir. Padahal bahayanya banyak sekali. Dia akan terkena leptospirosis,” kata Menkes di Jakarta, Selasa minggu lalu.

Menurut Menteri Kesehatan, seperti dilansir laman Antaranews, semua pihak, baik pemimpin tertinggi sampai ke rakyat harus menyadari bahaya enangan air akibat banjir bagi kesehatan.

"Ini juga harus dikasih tahu pada Gubernur Jakarta agar tahu pencegahannya. Anak-anak dilarang main banjir dan secepatnya juga kita mengatasi air banjir jangan sampai jadi tempat rekreasi anak-anak," ujarnya.

Sementara itu, seperti dikutip dari Ditjen PP dan PL Kemenkes, berikut penyakit-penyakit yang sering terjadi di musim penghujan:

1. Diare
Penyakit Diare sangat erat kaitannya dengan kebersihan individu (personal hygiene). Saat banjir, sumber-sumber air minum masyarakat, khususnya sumber air minum dari sumur dangkal akan tercemar.

Disamping itu pada saat banjir biasanya akan terjadi pengungsian di mana fasilitas dan sarana serba terbatas termasuk ketersediaan air bersih. Itu semua menjadi potensial menimbulkan penyakit diare disertai penularan yang cepat.

2. Demam berdarah
Peningkatan tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti yaitu nyamuk penular penyakit demam berdarah terjadi saat musim hujan. Hal ini dikarenakan pada saat musim hujan banyak sampah misalnya kaleng bekas, ban bekas serta tempat-tempat tertentu terisi air dan terjadi genangan untuk beberapa waktu.

Genangan air itu yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Dengan meningkatnya populasi nyamuk sebagai penular penyakit, maka risiko terjadinya penularan juga semakin meningkat.

Untuk itu masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi secara aktif melalui gerakan 3 M yaitu mengubur kaleng-kaleng bekas, menguras tempat penampungan air secara teratur dan menutup tempat penyimpanan air dengan rapat.

Apabila ada anggota keluarga yang mengalami gejala panas tinggi yang tidak jelas sebabnya disertai tanda-tanda perdarahan, maka harus segera dibawa ke sarana kesehatan.

3. Leptospirosis
Penyakit leptospirosis disebabkan oleh bakteri yang disebut leptospira. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit zoonosis, karena ditularkan melalui hewan.

Di Indonesia hewan penular utamanya adalah tikus melalui kotoran dan air kencingnya. Pada musim hujan khusuanya ketika banjir, tikus-tikus yang tinggal di liang-liang tanah akan ikut keluar menyelamatkan diri. Tikus tersebut akan berkeliaran di sekitar manusia, di mana kotoran dan kencingnya akan bercampur dengan air banjir tersebut.

Seseorang yang menderika luka, kemudian terendam air banjir yang sudah tercampur dengan kotoran/kencing tikus yang mengandung bakteri lepstopira, berpotensi terinfeksi.

4. ISPA - Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
Penyebab ISPA dapat berupa bakteri, virus dan berbagai mikroba lainnya. Gejala utama dapat berupa batuk dan demam, bila dalam kondisi berat kemungkinan disertai sesak napas, nyeri dada dan lainnya.

5. Penyakit kulit, yang dapat berupa infeksi, alergi atau bentuk lain.

Saat banjir, kebersihan pun tak terjaga dengan baik. Penularan penyakit kulit dapat terjadi di tempat pengungsian di mana banyak orang berkumpul.

6. Penyakit saluran cerna lain, misalnya demam tifoid. Dalam hal ini, faktor kebersihan makanan memegang peranan penting

7. Memburuknya penyakit kronik yang mungkin memang sudah diderita.

Ini terjadi karena penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan berkepanjangan, dan apalagi bila banjir berhari-hari. (Ant/Gs).

Jakarta, 24 Nopember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jabar, pada Senin (24/11/2014) pagi ini, bertemu dengan seluruh Gubernur di tanah air yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Sebelum rapat dinyatakan tertutup untuk wartawan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu pesan agar para Gubernur menyampaikan harapan dan keinginan dari provinsi masing-masing berkaitan dengan program pemerintahan Kabinet Kerja.

“Hari ini kita ingin sebetulnya mendengarkan keinginan-keinginan dari provinsi, terutama yang berkaitan dengan program yang sudah dimiliki oleh provinsi, sehingga nanti bisa disinkronkan dengan program yang ada di pusat, agar pusat, provinsi, kabupaten, dan konta ini terkonsilidasi dengan baik, bisa sambung semuanya,” pinta Jokowi.

Beri Kesempatan Mengawasi

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI menyampaikan ucapan terima kasih karena Presiden Jokowi berkenan menerima para gubernur di Istana Bogor.

Gubernur Sulsel itu menyampaikan, bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelaraskan tugas-tugas di daerah. Sementara APPSI adalah wadah bagi para gubernur untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, baik langsung atau lewat Mendagri.

Para Gubernur, seperti dilansir portal Setkab.go.id., lanjut Syahrul, saat ini memegang 2 (dua) tugas yaitu tugas otonomi daerah dan perpanjangan langsung pemerintah pusat.

“Rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat oleh APPSI salah satunya menyampaikan perlunya program-program yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” tukas Syahrul.

Ketua APPSI itu berharap agar di bidang pemerintahan, Gubernur diharapkan lebih diberikan lagi wewenang untuk melakukan pengawasan langsung di daerah. “Dengan kekuatan para gubernur untuk memberiksan  reward penghargaan  dan sangsi kepada bupati. Saya kira pengendalian2 dapat dilakukan dengan lebih baik,” kata Syahrul.

Sepakat Subsidi BBM Dialihkan ke Program Kesejahteraan Rakyat

Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) menilai tepat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke program yang lebih bermanfaat langsung buat kesejahteraan masyarakat.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo (SYL) seperti dilansir laman Tribunnews, mengungkapkan sejak pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal ini sudah menjadi rekomendasi para Gubernur.

"Kami sudah sampaikan ke Pemerintahan yang lalu, presiden SBY dan kabinetnya bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang harus sebaiknya ditarik dan digantikan dengan program yang lebih bermanfaat langsung bagi rakyat," demikian disampaikan SYL dalam sambuatnnya saat bertemu Jokowi dan JK di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah mengalihkan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual Premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500/liter.

Jokowi mengalihkan subsidi langsung BBM ke program-program produktif. Seperti infrastruktur, perlindungan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, SYL katakan, APPSI berharap ketahanan pangan dengan menurunkan dana Rp1 triliun bagi daerah-daerah bisa memperkuat program prioritas pemerintahan Jokowi-JK lima tahun kedepan.

Jokowi menargetkan tiga tahun kedepan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Untuk mencapai itu, pemerintahan Jokowi telah memprogramkan pembangunan waduk dan irigasi dan lainnya untuk menunjang tercapainya target tersebut.

Kalau Kami Korupsi Penjarakan Kami

Dalam kesempatan tersebut, Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widowo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat.

Di hadapan Jokowi, para gubernur mengeluhkan pemeriksaan kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi.

"Ada hal yang selama ini cukup mengganjal dalam setiap pertemuan adalah, kita sama-sama sepakat dalam pemberantasan korupsi, kami harap tidak ada lagi ruang dan celah korupsi di dalam lingkungan pemerintahan. Tapi kami berharap seluruh prosedur dan aturan yang selama ini menjadi bagian dari lingkup yang berkaitan dengan penanganan pemerintahan ditegakkan sesuai dengan aturannya," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo di hadapan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Hadir dalam pertemuan ini para gubernur dari 34 provinsi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada Jokowi, Yasin Limpo menyampaikan bahwa para gubernur berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Yasin, proses hukum yang terjadi selama ini seolah menerobos prosedur pemeriksaan kepala daerah.

"Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, dirjen, inspektorat, ini diatur dalam undang-undang, Bapak Presiden," ujar Yasin.

Menurut dia, para kepala daerah merasa seolah-olah digilir untuk mencicipi proses hukum terkait kasus korupsi. Dengan demikian, kata Yasin, para gubernur merasa kehilangan akselerasi untuk membangun terobosan-terobosan.

"Kalau kami korupsi, penjarakan kami, tetapi kalau tidak, kami butuh kekuatan untuk melindungi kami," sambung Yasin.

Gubernur Sulawesi Selatan ini juga menyesalkan ekspose media terhadap para kepala daerah yang namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait dengan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa, Yasin menilai sebaiknya pemanggilan oleh penegak hukum dilakukan melalui aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Pemanggilan aparat eksternal harus melalui APIP, aparat pengawasan internal. Kalau belum ada, kecuali tanggapan, ini membuat deligitimasi pemerintah, saling menjatuhkan," ucap dia.

Yasin meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengatur lebih lanjut masalah tersebut. Menurut dia, masalah seperti ini membuat para kepala daerah sulit mengambil sikap.

"Kami minta kepada menteri dalam negeri untuk pengaturan-pengaturan ini dilakukan. Sekali lagi, masalah korupsi, penjarakan kami, kalau itu kami lakukan. Tapi kalau tidak, diskresi kepala daerah adalah bagian kewenangan, sulit kami mengambil sikap, itu yang terjadi selama ini," sambung dia.

Di samping itu, Yasin berharap komunikasi antara menteri dan gubernur terus dilakukan. Ia meminta menteri berkoordinasi dengan gubernur terlebih dahulu sebelum turun ke kabupaten.

"Kami terimakasih semua menteri turun ke bawah, tapi kami berharap sebelum ke kabupaten, kami disampaikan agar kami bisa mengatur lebih baik. Kami takut ketinggalan kereta," tutur dia.

Sebelumnya, Yasin pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi meringankan atas permintaan pihak tersangka kasus dugaan suap Buol, Bupati Buol, Amran Batalipu.

Namun, Yasin menolak panggilan tersebut. Sebagai saksi meringankan yang diajukan tersangka, ia berhak untuk menolak atau memenuhi panggilan KPK.(Setkab/Tn/Gs).

Jakarta, 23 Nopember  - Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai sebuah langkah maju dalam menuju good goverment atau pemerintahan bersih. Penggunaan kartu-kartu tersebut dinilai sebagai upaya dalam meminimalisir penyimpangan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 23 Nopember  - Perhatian pemerintah kepada guru-guru di daerah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada guru-guru tersebut.

"Ke depan kita akan berikan perhatian jauh lebih besar perhatian itu dalam beberapa bentuk," ujar Anies di Kantor Radio Republik Indonesia, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Jakarta, 21 Nopember - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyampaikan rasa bangganya sebagai bangsa Indonesia karena kita dapat menikmati negara yang aman, damai dibandingkan banyak negara lain.

Saat menyampaikan sambutanseperti dilansir portal www.setkab.go.id., pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-102 dan pembukaan World Peace Forum, Kamis (20/11/2014) malam  di Gedung MPR Jakarta, Wapres Jusuf Kalla (JK) membandingkan dengan beberapa negara Islam di dunia yang penuh dengan bom, perkelahian, dan konflik besar yang tentunya menyengsarakan umatnya.

“Kita juga berbangga sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar, dapat menjalankan pemerintahan secara demokratis dengan aman. Berbeda dengan negara lain dimana pemilu artinya saling berkelahi, saling membunuh dan juga saling tembak-menembak,” lanjut Wapres.

Wapres mengemukakan selama 69 tahun kemerdekaan, telah terjadi 15 konlfik besar di dalam negeri. Dari 15 konflik itu, kata Wapres, 10 konflik terjadi karena ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan antar daerah, ketidakadilan sosial dan ketidakadilan politik. Hanya 5 konflik terjadi karena ideologi dan sparatis.

“Artinya adalah apabila kita ingin membawa hidup dalam kedamaian, yang sangat utama adalah menjaga keadilan bangsa antara masyarakatnya, antara daerah dan daerah,”ujar Wapres.

Wapres menggarisbawahi bahwa sangatlah penting menjaga kemakmuran bangsa dan kemajuan bangsa, karena kemiskinan bisa menyebabkan ketidakadilan yang bisa menyebabkan konflik.

“Menjaga persatuan, kemakmuran dan keadilan merupakan hal pokok untuk menjaga bangsa ini dari konflik,”tegas Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa semua agama mempunyai tujuan dan prinsip yang sama yaitu menjaga kedamaian. Bahkan, kita setiap hari mengucapkan salam, misalnya Assalamualaikum bagi mereka yang memeluk agama Islam, mengucapkan Shalom bagi mereka pemeluk agama kristen, dan Om swastiastu bagi pemeluk agama Hindu.

“Semua salam itu mendokaan semuanya,” ucap Wapres.

Tetapi,  mengapa salam yang diajarkan setiap agama dan mendoakan kebaikan bagi siapapun tapi masih terjadi konflik agama. “Karena ada di antara kita ada yang menjual murah surga, seperti dengan ajakan membunuh dan membakar akan masuk surga, dan melakukan bom bunuh diri,” ujar Wapres.

Wapres juga mengingatkan bahwa perdamaian tentu tidak dapat dicapai hanya melalui diskusi, tetapi dengan bertindak yang  adil dan mensejahterakan bangsa,” ucap Wapres.

Berkembang Pesat

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa peringatan milad Muhammadiyah yang ke-102 tahun masehi atau 105 tahun hijriah dirangkaikan dengan Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum) ke-5. “Banyak hadir saat ini dari berbagai latar belakang berbeda, seperti pimpinan agama, intelektual, akademisi, politisi, pengusaha, aktivis-aktivis perdamaian, dan media dari berbagai negara, karena forum perdamaian dunia sebagai ajang tukar menukar silaturahmi pengalaman,” ujarnya.

Bagi warga Muhammadiyah, kata Din, merupakan sebuah anugerah bahwa perserikatan yang dipimpinnya, dan berdiri pada 18 November 1912, kini telah berusia satu abad. “Melewati rentang waktu panjang, naik turunnya peradaban dan tantangan yang dihadapi, Alhamdulillah Muhammadiyah masih bisa eksis,” ujar Din.

Muhammadiyah kini sudah berkembang pesat dan telah memiliki 18 cabang istimewa yang berada di 18 negara. “Sungguh besar kesyukuran kami, Muhammadiyah tidak hanya dianggap sebagai gerakan nasional pendidikan tetapi juga gerakan nasional kesehatan dengan tidak kurang jaringan 500 rumah sakit yang dimilikinya,” ujar Din.

Tema milad Muhammadiyah kali ini adalah Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan. “Tema ini pulalah yang akan menjadi tema muktamar Muhammadiyah di Makassar pada Agustus 2015,” ucap Din.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan para duta besar dari negara sahabat. (Setkab/Gs).

Jakarta, 20 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengisyaratkan kedepannya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membuat satu 'kartu sakti' yang menggabungkan semua bantuan dibidang Kesejahteraan Rakyat.

 "Kami berharap nantinya akan ada satu kartu yang nantinya akan mengintegrasi seluruh kepentingan masyarakat di bidang Kesra," ujarnya dalam acara penghargaan e-Transparency Award, Kamis (20/11/2014) di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta.

 Menurutnya, seperti dilansir laman Gatra.com., kedepan tak perlu banyak kartu untuk mengakomodir kepentingan kesejaheraan rakyat untuk transparansi dibidang pemerintahan. "Kartu tersebut juga akan terintegrasi datanya dengan kemetrian lain, jadi kementrian lain tak perlu mencari data. Sehingga data soal kemiskinan, pendidikan, ataupun tentang keluarga bisa jadi satu. Ini juga untuk tranparansi. Publik pun bisa melihat datanya," tegas Menko PMK.

 Nantinya kartu tersebut akan mewakili seluruh sistem kesejahteraan rakyat, jadi masyarakat tak perlu punya banyak kartu untuk mendapatkan bantuan atau fasilitas kesejahteraan. "Karena kita juga membutuhkan kartu yang sudah mewakili semua sistem sehingga masyarakat tidak perlu direpotkan dengan membawa banyak kartu," kata Menko PMK.

 Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar memperoleh penghargaan situs web kementerian yang terprogresif versi Paramadina Public Policy Institute. Hadir dalam acara penghargaan tersebut, selain Menko PMK yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendidikan Dasar Anies Baswedan dan para pereakilan kementerian.(Gc/Gs).

Jakarta, 19 Nopember  - Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi Kantor Pos di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Di sana JK meninjau pemberian bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

JK seperti dilansir laman Detiknews.com, tiba di lokasi pada sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (19/11/2014) dengan menggunakan sedan Mercy berplat RI 2. Dengan mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang, JK langsung menghampiri bagian uang PSKS.

Sebelumnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah terlebih dahulu tiba di sana.

Jakarta, 19 Nopember - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang dikenal dengan tiga "kartu sakti" ala Presiden Joko Widodo bukan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).