Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Jakarta, 7 Januari  - Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara merilis sebanyak 9.433 warga negara Indonesia (WNI) menjadi buruh migran di Negeri Sabah, Malaysia yang menyeberang melalui daerah Nunukan selama 2014.

Kepala Pos Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Nasution di Nunukan, Rabu (7/1/2015) seperti dirilis laman Antaranews, menerangkan, dari ribuan WNI yang berangkat menjadi buruh migran di Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Tunon Taka dinyatakan menggunakan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) yang dilengkapi dengan kontrak kerja dari perusahaan yang akan dituju.

Ia menambahkan, sebagian besar buruh migran yang berangkat ke Negeri Sabah tersebut berasal dari Sulsel dan Nusa Tenggara Timur (NTT) ditambah sejumlah provinsi lainnya dengan menggunakan paspor 24 halaman.

"Jadi 9.433 WNI ini merupakan buruh migran resmi dengan dilengkapi dokumen, visa kerja dan kotrak kerja dari perusahaan yang dituju di Negeri Sabah," ucap Nasution.

Namun dari 73.503 WNI yang terdata berangkat ke Negeri Sabah melalui Pelabuhan Internasional Tunon Taka dengan menggunakan paspor 48 halaman, dia sebutkan tidak tertutup kemungkinan sebagioan besar juga berangkat bekerja di negeri jiran itu. Tetapi tidak diketahui perusahaan yang dituju karena tidak melengkapi diri dengan dokumen resmi seperti visa kerja, kontrak kerja dan KTKLN.

Nasution mengungkapkan, dari 9.433 WNI yang terdata resmi menjadi buruh migran di Negeri Sabah sebagian besar bekerja di perkebunan kelapa sawit termasuk yang menggunakan paspor 48 halaman tadi.

Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Nunukan, jumlah WNI yang berangkat menjadi buruh migran selama 2014 yakni Januari (687), Pebruari (387), Maret (440), April (605), Mei (784), Juni (505), Juli (723), Agustus (1579), September (1069), Oktober (1033), Nopember (958) dan Desember (663).

Secara terpisah Kepala Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI Kabupaten Nunukan, Edy Sudjarwo di Nunukan, Senin mengungkapkan, jumlah WNI yang ditempatkan menjadi buruh migran di Negeri Sabah selama 2014 sebanyak 3.853 orang.

Jumlah tersebut menggunakan KTKLN yang diterbitkan BP3TKI Kabupaten Nunukan atau melaporkan diri sebelum berangkat keluar negeri (Malaysia), ujar dia.

Berbeda dengan data dari BP3TKI Kabupaten Nunukan jumlah WNI yang berangkat menjadi buruh migran di Negeri Sabah sepanjang 2014 adalah Januari (1.798), Pebruari (209), Maret (222), April (127), Mei (208), Juni (194), Juli (114), Agustus (90), September (234), Oktober (297), Nopember (192) dan Desember (168).(Ant/Gs).

Jakarta, 7 Januari  - International Council in Education for People with Visual Impairment (ICEVI) akan menyelenggarakan Konfrensi Internasional penyandang disabilitas khususnya tuna netra di Bali. Pemerintah Daerah Bali pun menyambut rencana ini dan berjanji membantu kegiatan tersebut.

“Menolong sesama manusia terlebih terhadap mereka yang penyandang disabilitas merupakan salah satu amanah dari UUD 1945. Terlebih perhatian bagi penyandang disabilitas yang juga tergolong masyarakat miskin. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bersama membantu meringankan beban para penyandang disabilitas,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audensi Ketua ICEVI, Sri Soedarsono, di Denpasar, Bali, Selasa (6/1/2015).

Pastika seperti dilansir laman Kompas.com, menekankan pentingnya kepedulian terhadap penyandang disabilitas, khususnya mereka yang hidup dalam kekurangan. Taraf hidup mereka harus ditingkatkan, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki keahlian, dan mampu berguna bagi dirinya serta orang lain.

“Saya berharap ke depannya, adanya konferensi ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam membantu Pemerintah Provinsi Bali untuk menyukseskan proram Bali Mandara, sehingga penyandang disabilitas lebih diperhatikan dan apat hidup lebih sejahtera,” tambah dia.

Konferensi tersebut akan digelar pada 28 September hingga 1 Oktober 2015 mendatang. Konferensi ini akan dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai negara di Asia. “Organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan. Dan, konferensi ini memiliki tujuan untuk membuka wawasan masyarakat sehingga penyandang disabilitas dapat diterima di tengah-tengah masyarakat,” kata Sri Sudarsono. (Kc/Gs).

Jakarta, 7 Januari  - Konsulat Jenderal RI (KJRI) untuk Malaysia di Johor Bahru memulangkan 13 Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia atas kerja sama dengan Imigrasi Negeri Johor dan Rumah Perlindungan Wanita, Kempas, Johor.

Berdasarkan keterangan tertulis dari KJRI Malaysia yang diterima Antara, Selasa (6/1/2015), seluruh WNI yang dipulangkan tersebut berasal dari Kudus, Sumedang, Malang, Subang, dan Cianjur.

Seluruh WNI tersebut diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang pada 6 Januari 2015 untuk diproses lebih lanjut.

Dengan hanya menggunakan visa kunjungan singkat, para WNI tersebut dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di Melaka selama 1-9 bulan.

11 orang dari korban perdagangan manusia itu diserahkan oleh seorang agen bernama Ricky di Batam dengan nama perusahaan PT Iin Era Sejahtera kepada Mr. Tang, Majikan di Melaka dan dijanjikan akan dibuatkan surat izin kerja.

Para korban kemudian melaporkan majikan ke Balai Polis Daerah Melaka setelah surat izin kerja mereka tidak dibuatkan dan tidak mendapat gaji.

Dalam kasus ini, 13 WNI tersebut menjadi saksi atas dakwaan yang dikenakan kepada majikan mereka mengenai pelanggaran Akta Antiperdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007.

Kasus ini telah disidangkan di Mahkamah Melaka, malaysia dan selama proses penyidikan Mahkamah telah mengeluarkan "Protection Order" untuk menempatkan korban di rumah perlindungan,

Mahkamah kemudian memutuskan bahwa kesaksian yang diberikan oleh 13 WNI mencukupi sehingga diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia.

Satuan Tugas Perlindungan WNI KJRI Johor Bahru juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melacak keberadaan Ricky yang diduga telah menyalahgunakan nama perusahaan tertentu untuk kegiatan penyaluran buruh migran Indonesia tidak resmi.

Pemulangan korban perdagangan manusia ini merupakan kali kedua yang dilakukan KJRI Johor Bahru dalam dua bulan terakhir setelah memulangkan 13 WNI yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial pada 12 Desember 2014.

26 PPTKIS dicabut izinnya pada 2014

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi pencabutan izin operasional terhadap 26 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atas pelanggaran yang dilakukan selama tahun 2014.

"Jumlah itu termasuk dua perusahaan yang disidak pada bulan November 2014 yaitu PT El Karim Makmur Sentosa dan PT Malindo Mitra Perkasa (MMP)," kata Menaker Hanif Dhakiri di Jakarta, Jumat (2/1/2015)..

Menteri menegaskan, pencabutan izin oprasional bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola perlindungan dan penempatan TKI di Luar Negeri.

Selain mencabut izin operasional 26 PPTKIS, Kemnaker juga menjatuhkan sanksi skorsing terhadap 231 PPTKIS lainnnya.

Dengan pemberian sanksi tersebut, jumlah PPTKIS yang masih beroperasional saat ini berjumlah 518 PPTKIS.

Menaker menyebut tindakan tegas kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat dan merugikan para calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri itu merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

"Diharapkan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi," kata Hanif.

Secara umum, pelanggaran yang banyak dilakukan PPTKIS yang dicabut izinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak, misalnya tempat tidur atau kamar mandi yang tidak memadai.

Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan adalah melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania dan Suriah.

Pelanggaran lainnya adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, begitu juga pemalsuan umur calon TKI, hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari TKI.

Untuk menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PPTKIS, Menaker mengeluarkan Permenaker No 24 tahun 2014 tentang perubahan Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPPTKIS.

"Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah ditetapkan blacklist selama lima tahun terhadap penanggung jawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya karena melakukan pelanggaran berat," kata Hanif.

Sebelumnya, tidak ada larangan bagi direktur PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya untuk berbisnis kembali dalam bidang itu sesegera mungkin.

Selain menjatuhkan sanksi, Kemnaker juga melakukan evaluasi kinerja PPTKIS melalui pendaftaran ulang dan melengkapi dokumen administrasi dengan hasil sebanyak 316 PPTKIS telah menyerahkan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 159 PPTKIS lainnya telah melakukan pendaftaran ulang tetapi dokumen belum lengkap antara lain neraca keuangan oleh akuntan publik, izin penampungan, izin BLK, izin kantor cabang yang dikeluarkan oleh dinas setempat, laporan tahunan rencana kerja penempatan dan kontrak kerja perusahaan dengan karyawan serta 43 PPTKIS belum melakukan pendaftaran ulang. (Ant/Gs).

Jakarta, 6 Januari  - Sekitar 1,8 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari seluruh dunia yang akan dipulangkan ke Indonesia, sebagian besar berasal dari Malaysia. Diperkirakan sebanyak 250 ribu orang di antaranya berasal dari Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Namun meskipun pemulangan TKI ilegal sudah mulai dilakukan dari wilayah semenanjung Malaysia, hingga kini belum ada perintah untuk memulangkan TKI ilegal dari Sabah.

"Ini perintah Presiden harus dipulangkan semuanya. Kan sudah dimulai Malaysia di semananjung. Hanya Sabah dan Serawak belum. Pastinya kami masih menunggu arahan dari pusat," ujar Edi Sudjarwo, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kabupaten Nunukan, seperti dilansir laman Tribunnews.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu perintah dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terutama terkait dengan teknis pemulangan TKI dari Sabah.

"Kami masih menunggu. Yang pasti arahan utamanya memulangkan semua TKI ilegal," ujarnya.

Karena belum ada perintah, pihaknya juga belum melakukan pendataan. Apalagi, semua itu pasti terkait dengan anggaran.

"Anggaran juga kami belum tahu modelnya. Apakah nanti diturunkan langsung? Apakah pembiayaannya langsung dari Jakarta?" ujarnya.

Dia mengatakan, untuk memulangkan sekitar 1,8 juta TKI ilegal seperti yang diperintah Presiden Joko Widodo, diperlukan anggaran yang tidak sedikit.

"Dan itu kan tidak mudah, masih dicarikan juga. Pasti bertahap," ujarnya.

Dia juga belum bisa memastikan, apakah TKI ilegal dari Sabah akan dipulangkan pada tahun ini juga.

"Kami juga masih menunggu arahan dari Kepala BNP2TKI. Kalau di Sabah ada ratusan ribu. Angka terakhir kami, yang kami ingat 2008 itu 250 ribuan," ujarnya.

Meskipun belum mendapatkan petunjuk teknis, Edi Sudjarwo meyakini pemulangan TKI ilegal dari Sabah pasti melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Mengingat, ini menjadi titik terdekat dari Malaysia.

"Kalau Jakarta sudah itu dari Malaysia, semenanjung yang langsung mendarat di Halim," ujarnya.

Dia mengatakan, pemulangan TKI ilegal ini sebenarnya mirip seperti yang dilakukan Pemerintah pada 2002 lalu. Saat itu Kabupaten Nunukan menampung hingga puluhan ribu TKI ilegal.

Hanya saja, kata dia, saat itu Pemerintah lebih aktif 'menjemput bola'. Berbeda dengan tahun 2002, Pemerintah hanya menunggu TKI ilegal dideportasi dari negara tempatnya bekerja.

Dia mengatakan, Pemerintah akan aktif menjemput para TKI ilegal tersebut ke penjara untuk dipulangkan.

"Jadi Pemerintah tidak lagi menunggu mereka dideportasi. Mereka akan dijemput pulang ke Indonesia kemudian diberikan pelatihan, kemudian siap untuk bekerja," ujarnya.

Dia memastikan, BP3TKI Kabupaten Nunukan siap menampung jika pemulangan dalam jumlah besar ini dilakukan.

"Kemudian kalau ada yang mau pulang kampung, BP3TKI memberikan biaya kepulangan mereka baik tiket maupun sampai daerah asal. Misalnya ke Bulukumba kami memberikan transport mulai dari pelabuhan dia turun Pare-Pare sampai ke Bulukumba kita berikan," ujarnya.

Selama ini BP3TKI Kabupaten Nunukan sudah terbiasa menangani TKI ilegal yang dideportasi dari Sabah. Dalam setahun lebih 3.000 TKI yang dideportasi melalui Kabupaten Nunukan. Mereka yang dideportasi ini kebanyakan hasil razia dari Kerajaan Malaysia.

"Berapa yang dirazia mereka tangkap, secara periodik atas izin perwakilan, yang kena razia dipulangkan," ujarnya.

Dalam skala kecil, hal itu bisa langsung ditangani BP3TKI Kabupaten Nunukan. Namun jika dilakukan pemulangan dalam skala besar, tentu pihaknya akan melibatkan sejumlah pihak seperti Pemerintah Kabupaten Nunukan.

"Ada rusunawa bisa kita pakai. Tentunya akan kami komunikasikan juga dengan Pemda," ujarnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 6 Januari - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 24 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan Tahun 2015.

Jakarta, 6 Januari  - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berhasil mempertahankan kinerjanya sebagai daerah berprestasi dalam menyalurkan beras miskin untuk tahun 2014.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, Firdaus seperti dirilis laman Antaranews, mengatakan, penghargaan dari Gubernur Jawa Barat akan diterima dalam waktu dekat oleh pihaknya.

"Ya Alhamdulillah, sudah dua tahun berturut-turut Kota Bogor meraih pengharagaan dari Gubernur Jawa Barat untuk penyaluran Raskin terbaik 2013 dan 2014," kata Firdaus, di Bogor, Selasa (6/1/2015).

Jakarta, 5 Januari  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, seperti dilansir laman Kompas.com, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang Desa

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah sejalan dengan prioritas program pembangunan di wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. Ia pun menyambut baik fokus program baru yang bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut.

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh Mendes dengan Menkes. Program itu tentunya akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam.

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian baru era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa terdukung sekali," kata Uu.

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian.

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung sekali," tambah dia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan.

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu.

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional.

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan.(Kc/Gs).

Jakarta, 3Januari - Mengawali tahun 2015, Jumat (2/1), di Aula Gedung III Lantai 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan ke dalam sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Jakarta, 1 Januari - Serpihan pesawat AirAsia QZ8501 akhirnya ditemukan di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Demikian pula telah ditemukan sejumlah jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia ini.

Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan maskapai AirAsia harus menanggung asuransi seluruh penumpang dan awak pesawat yang jadi korban.

Jakarta, 31 Desember  - Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur pekerja rumah tangga (PRT).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri seperti dilansir laman Tribun News, mengaku peraturan tersebut sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi terjadinya penganiayaan kepada PRT.

Ini dilakukan karena banyak ditemukan kasus penganiayaan kepada PRT. Salah satunya kasus penganiayaan dan pembunuhan PRT di Medan, Sumatera Utara yang dilakukan Syamsul Anwar dan enam tersangka lainnya.

“Kita menyiapkan terobosan agar kasus tidak terulang. Idealnya memang dibuat Undang-Undang mengenai perlindungan PRT. Tetapi biar cepat dan supaya kasus-kasus seperti di Medan tidak terjadi lagi, maka dibuat Permenaker,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Nantinya, di dalam Permenaker tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak PRT dengan tetap menghormati kultur dan kovensi yang berlaku di tengah masyarakat.

“Tersusun regulasi perlindungan PRT yang mengatur hak-hak PRT antara lain, hak atas THR, hak atas cuti, hak atas BPJS dan lain-lain. Diatur izin operasi dan pengawasan lembaga penyalur PRT. Dan diatur persyaratan menjadi PRT,” kata Hanif Dhakiri.

Hanif Dhakiri mengaku pihaknya sudah menyelesaikan Permenaker. “Saat ini, tinggal di harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” tambahnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 30 Desember – Banjir yang menggenangi kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mulai surut. Namun, warga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya siklus banjir lima tahunan di wilayah ini.

“Air banjirnya Alhamdulillah sudah surut, sekarang tinggal lumpurnya. Ini mah harus kita bersihkan,” ujar Asep Taryana, warga Dayeuhkolot, Bandung, Senin (29/12/2014). Setelah terendam banjir lebih dari sepekan, ketebalan lumpur di rumah warga bisa mencapai 10 sentimeter hingga 50 sentimeter.

Pembersihan lumpur tersebut juga tak gampang, harus dibantu semprotan air. Selain tak semua warga punya penyemprot, air untuk menyemprot juga tak ada. Namun, dengan peralatan seadanya warga saling bantu membersihkan lumpur di rumah mereka.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Marlan, seperti dilansir laman Tribun News, meminta warga tetap waspada. Dengan hujan yang masih terus turun dan perkiraan puncak musim hujan baru terjadi pada Januari dan Februari 2015, diperkirakan air masih sangat mungkin naik kembali.

“Kami tetap mengimbau warga untuk waspada. Apalagi warga yang tinggal dekat sungai,” tutur Marlan. Dia pun khawatir banjir pada tahun ini akan lebih besar dibandingkan banjir pada 2010. Perkiraan tersebut dia ungkap berdasarkan rentang waktu yang sudah terjadi ini saja.

Biasanya, kata Marlan, banjir tak pernah berlangsung lama. Namun, sekarang saja air sudah sempat merendam permukiman warga selama 10 hari. Sekalipun di sejumlah lokasi ketinggian air sudah mulai surut, wilayah yang berdampingan dengan Sungai Citarum masih terendam air berketinggian satu meter sampai sekarang.

"Banjir besar di sini seperti siklus lima tahunan. Menurut catatan kami, banjir besar terakhir terjadi tahun 2010 lalu. Melihat siklus ini, kemungkinan banjir yang akan dan sedang dihadapi akan lebih besar,” sebut Marlan.(Tn/Gs).

Jakarta, 30 Desember -  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas kejadian hilang kontaknya pesawat AirAsia QZ8501 menyisakan duka bagi para keluarga penumpang. 

"Pemerintah menyampaikan rasa simpati kepada keluarga korban, dan menyatakan semua elemen terus bekerja keras dalam pencarian pesawat tersebut," kata Puan Maharani di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Menko PMK mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ke Surabaya seperti dilansir laman Liputan6.com, untuk bertemu keluarga penumpang pesawat AirAsia QZ8501. Kunjungan itu juga untuk melihat kondisi posko Crisis Center Bandara Juanda di Surabaya.

Menko PMK juga mengatakan dirinya akan meminta semua kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan terkait pencarian pesawat tersebut.

Pesawat AirAsia rute Surabaya-Singapura hilang kontak dari Air Traffic Controller (ATC) Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu 28 Desember 2014 sekitar pukul 06.17 WIB. Pesawat dengan nomor penerbangan QZ8501 itu take off dari Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur pukul 05.20 WIB, dan seharusnya tiba di Bandara Changi, Singapura pukul 08.30 waktu setempat.

Pesawat jenis Airbus A320-200 dengan register PK-AXC itu dipiloti Kapten Iriyanto dan Remi Emmanuel Plesel, serta 4 awak kabin, yakni Wanti Setiawati, Khairunisa Haidar Fauzi, Oscar Desano, Wismoyo Ari Prambudi, dan 1 teknisi bernama Saiful Rakhmad.

Pesawat AirAsia itu berpenumpang 155 orang, terdiri atas 138 penumpang dewasa, 16 penumpang anak-anak, dan ‎1 bayi. Penumpang didominasi dari warga negara Indonesia, 1 WN Singapura, 1 WN Inggris, 1 WN Malaysia, dan 3 WN Korea Selatan.(L6c/Gs).