Perlindungan Sosial dan Kemiskinan

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (3 kanan) didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (2 kiri) menyerahkan secara simbolis beras Raskin kepada masyarakat penerima. Acara tersebut merupakan rangkaian Kegiatan Peluncuran Raskin 2015 Tingkat Nasional serta Tingkat Provinsi Jawa Barat di Balai Desa Pasir Halang, Cisarua Bandung Barat. (fik)

Jakarta (15/1) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tentang Pelaksanaan BPJS Kesehatan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (15/01).

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sesmenko PMK Sugihartatmo, Deputi II Kemenko PMK Chazali Situmorang, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.

Jakarta, 15 Januari - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, setiap bulan sekitar 3.000 sampai 3.500 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah dipulangkan (dideportasi) dari Malaysia.

"Setiap bulan yang dideportasi dari Malaysia bisa sampai 3.000 hingga 3.500 TKI melalui Tanjung Pinang Kepulauan Riau," kata Mensos di Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Para TKI bermasalah tersebut seharusnya ditampung sementara di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) yang ada di Tanjung Pinang.

Namun RPTC yang dimiliki Kementerian Sosial tersebut hanya berkapasitas 300 orang.

Kementerian Sosial seperti dilansir laman Antaranews, memiliki dua RPTC yaitu di Bambu Apus Jakarta dan Tanjung Pinang serta 22 RPTC lainnya namun dengan status menyewa selama dua tahun.

"Volume TKI yang dipulangkan terus bertambah, maka kita butuh sinergi dengan lembaga lain misalnya RS Bhayangkara Polri Dr Sukanto Kramatjati," katanya.

Sebab, para pekerja migran tersebut sebagian besar bermasalah baik mengalami kekerasan fisik dan ada juga kejiwaan sehingga perlu penanganan lebih lanjut.

Biasanya mereka yang mengalami kekeraan atau juga depresi ditampung sementara di RPTC untuk diobati sebelum dipulangkan ke kampung asalnya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kemensos memberikan bantuan kepada pekerja migran bermasalah saat mereka di lokasi penampungan atau RPTC. Selain itu juga memberikan biaya pemulang sebesar Rp1,5 juta setiap orang.

Di samping itu Kemensos memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta untuk masing-masing pekerja migran pascapemulangan.

"Dalam rakor Menko kemarin kita bahas juga mengenai bantuan apa yang diberikan setelah mereka mendapat modal, khawatir kalau tidak diberi pelatihan mereka tidak cukup punya keahlian maka akan lakukan apa dengan modal itu," jelas Mensos.

Maka Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja sedang menyiapkan format untuk mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dalam pelatihan yang sesungguhnya sehingga bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru.

Hampir 80 persen TKI berangkat tanpa informasi

Sementara itu, hampir 80 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berangkat ke luar negeri tanpa mengetahui informasi apapun terkait pekerjaannya.

"Hampir 80 persen TKI tidak tahu apa yang akan terjadi di penempatannya," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Tenaga Kerja Reyna Usman, saat memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, banyak TKI yang tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang segala hal yang menyangkut pekerjaannya di luar negeri.
(Simak di sini, keterangan Mensos mengenai jumlah TKI yang dipulangkan)

"Mereka tidak punya informasi yang utuh mengenai gaji, akan bekerja di mana, jam kerjanya seperti apa, di mana tinggalnya," kata dia.

Bahkan, Reyna menambahkan, banyak TKI yang baru menandatangi perjanjian kerja saat berada di bandara.

"Banyak TKI yang baru tanda tangan perjanjian kerja di bandara, satu jam sebelum penerbangan," jelas dia.

Reyna juga menyebutkan, rata-rata para TKI hanya mengenyam pendidikan rendah.

"Yang bekerja umumnya berpendidikan tamat SD. Mereka masih kurang informasi mengenai pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan," ujar dia.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, ia mengatakan, akan dilakukan pembatasan dan pengendalian melalui peraturan menteri agar tidak semua TKI bisa bekerja di luar negeri.

"Jadi tidak semua TKI bisa bekerja di luar negeri. Ada kualifikasi jabatan. Harus memiliki skill untuk bekerja dan bisa melindungi diri sendiri," jelas Reyna. (Ant/Gs).

Jakarta (14/1) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tentang Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015, di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (14/01).

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Perum Bulog Lenny Sugihat, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.

Jakarta, 14 Januari  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, hujan masih akan terus mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2015 mendatang. Berdasarkan prediksi tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNP Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pada Januari hingga Februari, bencana banjir dan longsor dikhawatirkan akan makin meningkat pula.

Dalam siaran pers BNPB, sejak Senin (12/1/2015) seperti dilansir laman Kompas.com, hingga sekarang, tercatat 14 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terendam banjir. Banjir terjadi di Kabupaten Malinau, Langkat, Kudus, Tegal, Demak, Rokan Hilir, Pandeglang, Semarang, Situbondo, Aceh Tamiang, Donggala, Labuan Batu Utara, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kupang dan Jayapura.

"Meskipun banjir yang terjadi bukan banjir besar, namun ribuan rumah terendam banjir," kata Sutopo, Selasa (13/1/2015).

Dia menjelaskan, banjir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, terjadi pada Selasa (13/1/2015) sekitar pukul 01.00 WIB. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua minggu terakhir akibat hujan deras yang mengguyur di bagian hulu di Kabupaten Simalungun. Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Padang dan Bahilang tersebut merendam sekitar 700 rumah di Kecamatan Padang Hulu, Bajenis, Tebing Tinggi Kota, dan Rambutan. BPBD Kota Tebing Tinggi telah melakukan evakuasi dan distribusi bantuan logistik makanan.

"Tinggi banjir 20 sampai 150 sentimeter. Warga sudah mengungsi ke rumah tetangganya," jelasnya.

Di Demak, banjir juga merendam beberapa desa di Kecamatan Karangwetan dan Karangawen. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Cabean di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen. Tidak tanggung-tanggung, 257 rumah terendam banjir dalam bencana tersebut. Ruas jalan Grobogan Purwodadi-Semarang ikut terendam banjir setinggi 50 sentimeter sehingga hanya dapat dilewati kendaraan besar. Meski demikian, menurutnya, warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing.

"Sebagian banjir sudah surut. BPBD Kabupaten Demak telah melakukan penanganan. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan," bebernya.

2.443 Pengungsi Sinabung Butuh Bantuan Pertanian

Sementara itu, sebanyak 2.443 jiwa atau 795 kepala keluarga (KK) pengungsi erupsi Gunung Sinabung sudah ingin pulang ke rumahnya. Mereka berasal dari Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu yang mengungsi sejak September 2013 hingga sekarang.

"Sebenarnya mereka sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014 lalu, setelah kedua desa tersebut dinyatakan aman oleh PVMBG. Bahkan rumahnya pun sudah diperbaiki pemerintah. Namun pengungsi tetap memilih tinggal di pengungsian yang tersebar di 7 titik pengungsian karena ketakutan erupsi Sinabung," tambah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (13/1/2015).

Menurutnya, berdasarkan wawancara dengan para pengungsi, alasan mereka belum mau pulang karena lahan pertanian mereka tidak bisa diolah akibat tertutup abu vulkanik. Lapisan abu vulkanik setebal 5-10 sentimeter telah membatu sehingga lahan pertanian tidak bisa diolah.

"Beberapa warga telah mencoba membongkar lapisan abu vulkanik dengan traktor kemudian menanami kentang, jagung, kol dan lainnya. Namun tanaman mati. Saat hujan abu vulkanik menyatu kembali dan membatu sehingga tanah menjadi keras. Untuk itu, warga meminta bantuan agar lapisan abu vulkanik ini dapat dibuang ke tempat lain," terangnya lagi.

Dia menambahkan, BNPB telah meminta Pemda Karo dan Pemda Sumatera Utara menyampaikan usulan dan kebutuhan penanganan masalah ini. Pihaknya juga akan terus memberikan pendampingan penanganan darurat di Sinabung, baik teknis, pendanaan, logistik peralatan dan administrasi.

"Bupati Karo tetap menjadi penanggung jawab utama. Tentu saja Kementerian Pertanian juga perlu memberikan bantuan terkait masalah pertanian, termasuk pengolahan lahan, bantuan bibit dan lainnya," tandasnya.

Sementara itu, aktivitas Gunung Sinabung masih tetap tinggi. Status Gunung Sinabung Siaga (Level III). Pada Senin (13/1/2015) telah terjadi guguran 159 kali dan 13 kali awan panas guguran dengan jarak sejauh 3.500 meter ke selatan dan tinggi kolom abu 1.500 meter. Guguran lava pijar sejauh 1.500 meter ke selatan, arah angin ke timur-tenggara.(Kc/Gs).

Jakarta, 14 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, berharap akhir Januari 2015 ini permasalahan Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB),dapat diselesaikan secara tuntas. Permasalahan ini setiap tahunnya terus saja meningkat. Karenanya, perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

“Jumlah WNIO/TKIB tiap tahunnya cukup fluktuatif. Adanya kebijakan tertentu pada waktu tertentu, misalnya Amnesti atau Pemutihan dari negara sehingga pada saat itu jumlah WNIO/TKIB membengkak,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada Rakor Tingkat Menteri tentang Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIB di kantor Kemenko PMK, Selasa (13/1/2015).

Tampak hadir dalam rakor itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir laman Possore, pemerintah akan segera memulangkan WNIO/TKIB yang berada di luar negeri. Diharapkan pada Januari 2015 ini permasalahan TKI ilegal segera selesai. Pemerintah hingga kini terus mendata validasi jumlah TKIB, sekaligus menyiapkan penganggaran.

“Sejauh ini jumlah WNIO/TKIB yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang , di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang,” paparnya.

Untuk menyelesaikan pemulangan dan pemberdayaan WNIO serta TKI bermasalah, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi koordinator kementerian terkait, di antaranya kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA , Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.

Rakor tingkat menteri selain mengkoordinasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB dalam jangka menengah dan panjang, juga mengatasi akar permasalahan meningkatnya WNIO/TKIB seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di dalam negeri, rendahnya kualitas tenaga kerja, sistem pengiriman, dan perlindungan tenaga kerja dari aspek hukum.

“Karenanya, perlu membuat suatu grand desain untuk mempermudah penyelesaian masalah WNIO/TKIB serta monitoring tugas dan fungsi dari tiap Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan akhir Januari, konsep grand desain tersebut telah selesai,” ujar Puan. (Ps/Gs)

Jakarta, 12 Januari  - Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Brebes, telah dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi dari berbagai sektor.

Termasuk keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Untuk mencapainya, perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Aparat Kelurahan,  Ketua RT RW agar memiliki kapasitas yang memadai.

“Untuk lebih mengoptimalkan eksistensi PNPM Mandiri Perkotaan perlu digelar Pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW,” ujar koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Dewi Milasari, saat pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW di Desa Pemaron, Brebes, Minggu (11/1/2015) malam.

Kapasitas yang harus dimiliki mereka, kata Dewi, seperti dilansir laman Tribun News, minimal memahami siklus tahunan dan intervensi lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan, tupoksi sebagai BKM, siklus perencanaan, keberpihakan pada warga miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Selain itu, lanjut dia, mampu memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pelaksanaan siklus tahunan, integrasi PJM dengan musrenbang, kemitraan dan penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), memahami dan menyadari pentingnya monitoring evaluasi dan dokumentasi kegiatan serta mampu mendokumentasikan informasi dan data hasil kegiatan.

Termasuk keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi harapan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

"Untuk mencapainya, BKM perlu menyusun prioritas kegiatan yang pendanaanya bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),"jelas dia.

Dia menambahkan, beberapa materi penting yang dipandang perlu untuk diberikan dalam pelatihan yakni, Monitoring evaluasi partisipatif, MDG’s dan Kemiskinan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Komunitasi, Kemitraan, Sinergi dan Konsoliadsi Program, Pengembangan Organisasi, Pengembangan KSM.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan para pengelola adalah bagaimana agar pemberian dana bergulir tidak salah sasaran.

"BKM bisa kita manfaatkan untuk penguatan kelembagaan, penguatan administrasi, penguatan partisipatif masyarakat, penguatan kepedulian masyarakat, dan penyadaran bahwa dengan peduli warga sekitarnya yang masih berstatus miskin, insya Allah akan mendapatkan double keuntungan. Dan juga keuntungan di dunia dan di akhirat nanti,” papar dia.

Pelatihan diikuti 30 orang yang terdiri dari, koordinator BKM 13 orang, aparatur kelurahan (7), ketua RT (5) dan RW (5) se Kecamatan Brebes.

Adapun para peserta dengan antusias mengikuti kegiatan dari jam 20.00 sampai 23.00.

Jazuli (34) seorang peserta memandang kegiatan pelatihan sangat penting karena bisa menambah wawasan tentang BKM sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Tn/Gs).

Jakarta, 12 Januari  - PT Pos Indonesia (Persero) mulai membayarkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) serentak di seluruh Kantor Pos di Indonesia kepada 14.075.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejak 18 November 2014 lalu.

Bagi warga DKI Jakarta, seperti dilansir laman Antara News, dana PSKS sebesar Rp400.000 dapat diambil di kantor pos pusat sebagai berikut: Jakarta Pusat 10000, Jakarta Barat 11000, Jakarta Selatan 12000, Jakarta Timur 13000, dan Jakarta Utara 14000.

Di masing-masing kantor pos, pengambilan dana PSKS telah dijadwal berdasarkan kelurahan, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean pengambilan dana.

Berikut jadwal pengambilan dana PSKS di Kantor Pos 10000 Pasar Baru, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, untuk pembayaran lanjutan I:

Kelurahan Cideng, Petojo Utara, dan Karanganyar pada Senin (29/12/2014).

Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa pada Kamis (8/1).

Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Jumat (9/1).

Kelurahan Pasar Baru dan Kartini pada Selasa (13/1).

Kelurahan Gunung Sahari Utara pada Rabu (14/1).

Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Kamis (15/1).

Kelurahan Kebon Melati pada Jumat (16/1).

Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Sabtu (17/1).

Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu pada Senin (19/1).

Kelurahan Kebon Kosong pada Selasa (20/1).

Kelurahan Galur pada Rabu (21/1).

Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (22/1).

Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).

Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Sabtu (24/1).

Kelurahan Kramat pada Selasa (27/1).

Kelurahan Senen dan Bungur pada Rabu (28/1).

Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).

Kelurahan Utan Panjang pada Jumat (30/1).

Sementara untuk jadwal pembayaran lanjutan II sebagai berikut:

Kelurahan Cideng, Petojo Utara dan Karanganyar, Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa, Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Senin (2/2).

Kelurahan Pasar Baru dan Kartini, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Selasa (3/2).

Kelurahan kebon Melati, Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Senin (9/2).

Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Galur pada Selasa (10/2).

Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (12/2).

Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).

Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Rabu (11/2).

Kelurahan Kramat, Kelurahan Senen dan Bungur pada Kamis (12/2).

Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).

Kelurahan Utan Panjang pada Senin (16/2).(Ant/Gs).
 

Jakarta, 12 Januari  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berjanji pihaknya siap membantu masyarakat untuk mengakses ribuan beasiswa S2 dan S3 yang ada pada sejumlah kementerian.

"Ada 5.000 beasiswa S3 di Kemenag, dan ada ribuan beasiswa S2 dan S3 senilai Rp18 triliun di luar Kemenag, saya siap jadi pelayan masyarakat untuk mengakses beasiswa itu," katanya di Surabaya, Minggu (11/1/2015) malam.

Di hadapan ribuan peserta Haul I Indar Parawansa (suami Mensos) di kediamannya, Jemursari, Surabaya, seperti dirilis laman Antara News, menteri yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyatakan sudah saatnya warga NU menjadi "writing society" dan bukan lagi "reading society".

"Ada 106 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah warga NU, karena itu menarik warga NU menjadi writing society akan sama halnya dengan memajukan peradaban Indonesia, apalagi NU mengembangkan Islam yang santun dan ramah," katanya.

Menurut dia, peran NU memang tidak tercatat dalam sejarah, karena keikhlasan para tokoh NU, sehingga Pusat Sejarah TNI hanya mencatat 12 nama tokoh Hizbul Wathon yang berperan dalam Pertempuran 10 November 1945, padahal mestinya lebih dari itu.

"Untungnya ada film Sang Kiai, sehingga peran NU mulai terlihat, namun hal itu menunjukkan pentingnya warga NU menjadi writing society agar jangan sampai seperti dalam Buku Sejarah kelas 3 SD yang mencatat peran sejumlah elemen masyarakat tapi di sana tidak ada elemen NU," katanya.

Dalam kesempatan itu, Rais Syuriah PBNU KHA Hasyim Muzadi yang menyampaikan Tausiyah Haul menegaskan bahwa warga NU sebenarnya bukan orang yang tidak pintar bila diberi kesempatan, karena itu peluang beasiswa S2 dan S3 harus dimanfaatkan.

"Warga NU itu secara akademik tidak terlalu bodoh, buktinya lebih dari 50 persen tenaga akademik di UI itu sebenarnya warga NU, tapi mayoritas warga NU memang masih menjadi Masyarakat Dengar, karena itu harus dijadikan Masyarakat Baca," katanya.

Menurut dia, ilmu di tangan orang yang tidak benar akan menjadi mubadzir atau bahkan disalahgunakan. "Misalnya, sarjana hukum yang mengakali hukum, atau ilmu agama yang disalahgunakan untuk kekerasan, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan paksaan dalam beragama," katanya.

Acara "haul" (peringatan tahunan terkait wafat seseorang) di rumah Mensos itu dihadiri sejumlah ulama, di antaranya KH Dzulhilmi (Surabaya), KH Muhyiddin Abdusshomad (Jember), KH Muchit Murtadlo (Surabaya), dan sebagainya.(Ant/Gs).

Jakarta, 10 Januari  - Kunjungan dadakan atau istilahnya blusukan yang kerap dilakukan Presiden Jokowi tampaknya menular juga kepada para menteri-menterinya.

Hal itu pun harus dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

Marwan Jafar juga melakukan kunjungan dadakan atau yang kerap disebut dengan blusukan ke Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, Jumat (9/1/2015).

Dalam kunjungan dadakan di desa terbaik di Banten tersebut, Menteri Marwan meninjau berbagai pembangunan yang telah dilakukan, salah satunya ke rumah warga yang mendapat bantuan.

Kepada penduduk, Marwan seperti dilansir laman Tribun News, menanyakan manfaat bantuan yang masuk dalam program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Menteri Marwan juga ingin belajar dari desa Pagedangan.

"Saya ingin melihat dan belajar kepada Kades dan Camat. Katanya di sini ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Karena saya memang ingin desa-desa punya BUMDES. Ini yang akan memajukan desa," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Marwan berkesempatan mengunjungi sentra kuliner yang dikelola BUMDES. Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencicipi ayam bakar dan sayur asem khas Pondok Lesehan Ayam Kampung Kita.

Selanjutnya, Menteri Marwan menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Sebuah sistem pembuangan tempat sampah yang bisa menampung 500 sampai 1000 sampah kepala rumah tangga.

"Ini dipisah, antara organik dan non organik. sampah yang dibakar dan dikumpulkan tidak menimbulkan bau. ‎Kalau alatnya diperbesar, ini bisa menampung sampah lebih banyak," ujar pengelola TPST kepada Menteri Marwan.

Melihat kemajuan Desa Pegdangan, Menteri Marwan cukup kagum. Apalagi, menurut Marwan, Pagedangan jadi desa satu-satunya yang memiliki BUMDES di Kabupaten Tangerang.

"Saya berharap, Kades melihat potensi apalagi yang akan dikembangkan. Pelayanan sudah on-line. Saya optimis, desa yang lain akan meniru desa Pagedangan. Nanti saya bisa cerita kepada tempat lain tentang kemajuan Desa Pegedangan," tutup Marwan.

Sebelum mengawali blusukannya, Menteri Marwan melakukan Sholat Jumat di Masjid Al Ghofur bersama warga, alim ulama dan tokoh nasyarakat setempat.(Tn/Gs).

Jakarta, 9 Januari  - Memasuki 2015, Pemerintah belum memastikan apakah program beras keluarga miskin (Raskin) dilanjutkan atau tidak.

"Sampai saat ini belum ada informasi apakah program raskin 2015 masih dilanjutkan atau tidak," ujar Kepala Sub Divre Pekalongan, Iwan Nurwansyah, Kamis (8/1/2015), seperti yang dirilis laman Tribun News.

Jika pemerintah tetap melanjutkan program raskin, pihaknya masih menyimpan beras untuk kebutuhan raskin selama tujuh bulan ke depan.

'Bila Pemerintah melanjutkan raskin kami siap melanjutkan. Sebab stok raskin masih bisa memenuhi se eks Karisidenan Pekalongan hingga bulan Juli mendatang,'' ungkapnya.

Dia tak menampik program raskin bisa saja tidak dilanjutkan pemerintah, sehingga pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan yang akan diambil.

"Jika program raskin benar-benar tidak dilaksanakan, kami akan melakukan bisnis komoditas beras," sambung Iwan.

Bisnis komoditas beras akan dilakukan dengan menyerap beras petani kualitas medium atau premium secara selektif. Karena Bulog kan tidak lagi mendapatkan subsidi.

Selama program raskin dilaksanakan, lanjut dia, Bulog memang menerapkan standar kualitas tertentu terhadap beras yang dibeli dari petani.

"Sebelum membeli beras petani, kami selalu mempertimbangan kadar sosoh dan kadar air pada standar tertentu pada beras," ungkapnya. (Tn/Gs).

Jakarta, 8 Januari  - Proses pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 memang menjadi sorotan dunia. Hal itu bisa terlihat dari bantuan sejumlah negara asing dalam melakukan pencarian, evakuasi, dan identifikasi korban.

Diungkapkan Direktur Konsuler Kemlu RI, Tri Tharyat bahwa ada 16 negara yang membantu dengan teknologi canggih mereka.

"Jadi 10 negara terlibat dalam konteks investigasi dan SAR, lalu 6 negara di antaranya dalam konteks identifikasi korban," kata Tri di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

10 Negara yang dimaksud seperti dilansir laman Tribun news, adalah Amerilka Serikat, Jepang, Australia, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Rusia, Tiongkok, Prancis dan Selandia Baru. Bantuan dari mereka tidak hanya berupa kapal, heli dan pesawat, tapi juga tenaga ahli di bidang forensik dan investigasi.

Enam negara lagi yang menawarkan bantuan yakni dari Thailand, India, Vietnam, ‎Uni Emirat Arab, Inggris dan Kanada.

Sementara ini, terang Tri, bantuan UEA dan Inggris telah berada di lokasi sebagai tenaga ahli investigasi dan operasional alat detektor canggih.

"Sedangkan India, Vietnam dan Thailand dalam posisi stanby. Tawaran tadi masih terbuka manakala Basarnas membutuhkan," kata Tri.

Inilah rincian bantuan negara asing ;

- Singapura 6 pesawat dan 5 kapal,
- Malaysia 1 pesawat dan 5 kapal,
- Australia 2 pesawat,
- Korea Selatan 1 pesawat,
- AS 2 kapal dan 2 heli,
- Jepang 2 kapal dan 3 heli,
- Rusia 2 pesawat,
- Selandia Baru 1 pesawat, dan
- Tiongkok 1 kapal.

Sedangkan bantuan dari Inggris berupa tenaga ahli operator alat detektor laut dalam sebanyak 2 orang. Sementara untuk bantuan investigasi datang dari Singapura 10 orang, Prancis 2 orang Airbus dan 2 investigator kecelakaan penerbangan.

"DVI (Disaster Victim Identification) Polri juga telah menerima bantuan forensik dari Korea Selatan, Singapura, Australia dan UEA," kata Tri.

Izin keberadaan bantuan asing di Indonesia diberikan dalam status darurat atau keadaan khusus. Karena itu, para tenaga asing itu dibebaskan dari visa dan perizinan bea cukainya.

"Status darurat tersebut masih kami berlakukan sampai berakhirnya masa evakuasi," imbuhnya.

Wapres JK Ingatkan Maskapai Soal Tiket Murah

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tidak asal-asalan menjual tiket murah. Soal keselamatan penumpang, kata dia, jangan diabaikan. Karena itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan kebijakan soal pembatasan tiket murah.

"Jangan pakai tiket murah sehingga abaikan keselamatan, jangan karena tiket murah mau terbang kemana saja, tidak pikirkan keselamatan," kata JK di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

Meski demikian, dia menyadari tiket murah tetap harus dipertahankan, meski harus dibatasi. Kata JK, masyarakat masih butuh tiket murah untuk transportasi udara. "Masa mau mahal? (Yang penting) jangan memburu penumpang, akibatnya abaikan keselamatan," jelasnya.

Kebijakan Jonan itu dipicu salah satunya oleh kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh di Selat Karimata akhir tahun lalu. Air Asia adalah maskapai Low Cost Carier (LCC) yang harga tiketnya relatif murah, dan kerap menjual tiket promo yang luar biasa murah.

Pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapura diketahui tidak memiliki izin untuk terbang hari Minggu. Pesawat yang nahas itu terbang pada hari Minggu (28/1/2014) dini hari.

Jonan mengeluarkan kebijakan soal tarif pesawat, untuk menjaga agar maskapai tidak menjual tiket yang terlalu murah. Hal itu salah satunya adalah untuk memastikan maskapai punya uang yang cukup, sehingga punya anggaran yang banyak untuk keselamatan.

AirAsia Pastikan Kompensasi Sesuai Permenhub 2011

 Manajemen AirAsia berjanji akan memberikan memberikan kompensasi sesuai Permenhub 77/2011.
Setiap penumpang pesawat yang tewas akan mendapat kompensasi sebesar Rp 1,2 miliar.

Saat ini manajemen sudah memberikan kompensasi awal sebesar Rp 300 juta.

Presiden Direktur AirAsia, Sunu Widiatmoko mengungkapkan, pemberian kompensasi awal ini inisiatif manajemen.

Menurutnya, manajemen menilai tidak semua korban berasal dari keluarga mampu. Padahal keluarga butuh uang untuk pemakaman korban.

"Kalau sampai final kan butuh waktu," kata Sunu, Rabu (7/1/2015).

Sunu menyebutkan, kompensasi awal ini tidak mengikat. Keluarga berhak menerima atau menolak tawaran tersebut.

Bahkan saat ditawarkan kepada keluarga korban, beberapa orang menolak tawaran tersebut.

Menurutnya, pemberian kompensasi itu memang ada sisi negatifnya.

Sampai sekarang mayoritas keluarga masih memiliki harapan anggota keluarganya selamat. Membicarakan kompensasi sama saja dengan menganggap korban sudah meninggal.

"Kami memahami harapan keluarga. Kalau bicara kompensasi, dikhawatirkan muncul konotasi tidak ada harapan," tambahnya.

Sunu mengaku sudah mendengar komentar soal besaran kompensasi.

Menurutnya, manajemen tidak pernah membicaran masalah kompensasi dihadapan keluarga korban. Manajemen masih konsentrasi mencari korban.

Meskipun tidak menyebut besaran kompensasi, Sunu hanya mengangguk saat ditanya acuan pembayaran kompensasi adalah Permenhub 77/2011.

Dalam pasal 3 huruf a Permenhub tersebut berbunyi, Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.(Tn/Gs)