Kemiskinan dan Pemberdayaan

Jakarta, 25 Juni 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Ir. Wahnarno Hadi memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Lokasi Gerakan Desa Tahun 2015 di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian /Lembaga terkait. (humas/dwi)

Tahun 2019 ditargetkan sebanyak 2000 desa bisa dibangun dengan Gerakan Desa.

Jakarta .18 juni 2015 .Pusat studi Biofarmaka LPPM-IPB  sebagai institusi riset dan pengabdian kepada masyarakat serta Pusat Unggulan IPTEKS Obat Herbal telah menyelanggarakan berbagai kegiatan baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan jamu sejak tahun 2007 yakni Jamu Brand Indonesia. Selanjutnya , Gelar kebangkitan Jamu Indoensia (2008) , The 1st International Symposium on Temulawak (2008) dan Sertifikasi  Jamu (2010), The 2nd International Symposium on Temulawak (2011) ,FGD & Workshop Sinkronisasi Kebijakan jamu (2013) dan 6 tahun Jamu Brand indonesia (2014).

JAKARTA 17 juni 2015 . Neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2015 kembali mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS. Kinerja neraca perdagangan yang positif tersebut ditopang oleh kenaikan surplus neraca nonmigas dan penurunan defisit neraca migas. Surplus neraca perdagangan pada Mei 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya yang sebesar 0,48 miliar dolar AS. Kinerja neraca perdagangan Mei 2015 tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan kinerja pada Mei 2014 yang mencatat surplus sebesar 0,05 miliar dolar AS.

jakarta 3 Juni 2015; Inflasi IHK Mei 2015 tercatat sebesar 0,50% (mtm) atau 7,15% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,36% (mtm) atau 6,79% (yoy), disebabkan oleh peningkatan inflasi bahan makanan bergejolak (volatile food). Realisasi inflasi IHK pada Mei 2015 tersebut berada di atas perkiraan Bank Indonesia dan di atas rata-rata inflasi historis pada bulan Mei dalam 6 tahun terakhir.

Jakarta, Kemenko PMK menerima para anggota Komisi D DPRD Kab. Banyumas yang membidangi kesejahteraan rakyat untuk berkonsultasi tentang distribusi dana PSKS dan Bantuan langsung Tunai (BLT), Jumat, 8/5/2015 di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Dalam pertemuan tersebut, para anggota sebanyak 10 orang tersebut diterima oleh Asdep Urusan  Pengembangan Keuangan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ir. Magdalena, MM (kanan) dan didampingi oleh kepala Bidang dari Kedeputian II Kemenko PMK.

Jakarta, 29 April - Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Pamuji Lestari memimpin dialog terkait Sosialisasi UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa di Hotel Red Top, Jakarta. Dialog menghadirkan Suprayoga Hadi, MSP, Plt Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Leroy Samy Uguy, Asisten Deputi Urusan Pengembangan Komoditas Unggulan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi serta F.Gatot Yanrianto, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri.

Berikut paparan Sosialisasi Undang-Undang Desa (Hari 1, 28 April 2015).

Jakarta (07/04) – Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 April 2015, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dengan agenda pokok koordinasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan yang berbasis desa dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang desa melalui Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat Gerakan Desa.

Tawangmangu, 31 Maret 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (dua kiri ) bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tiga kiri) memanen tanaman obat di BPTO Kemenkes, Kab. Tawangmangu Jawa Tengah.

Acara yang dilanjutkan dengan meluncurkan lima jamu yang telah melalui program saintifikasi dan terbukti aman serta berkhasiat untuk dikonsumsi. "Peluncuran jamu saintifik ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan dan membudayakan jamu,"

Jakarta, 25 Maret 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Ir. Wahnarno Hadi, MS memimpin Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan di Ruang Rapat Lantai 6 Kemenko PMK, Jakarta. Rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kemensos, Kemenkes, dan beberapa K/L lainnya dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi data kemiskinan agar target penurunan kemiskinan sebesar 5-6 persen di 2019 dapat terwujud. (dwi)

Solo, 13 Februari - Menko PMK Puan Maharani dalam kunjungan kerjanya di Kota Surakarta menyempatkan diri meninjau sentra kerajinan batik, Jumat (13/2/2015) pagi di Daerah Bekonang, Solo. Perlu diketahui bahwa di Solo banyak sekali sentra kerajinan batik rumahan yang sudah berlangsung ratusan tahun dan sekaligus sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. (Gs).

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

Jakarta, 13 Januari  - Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak bisa pulang ke tanah air disebabkan maraknya praktik perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI.

Para TKI yang tidak berdokumen resmi atau ilegal itu seperti dilansir laman Tribun News, menjadi korban karena banyaknya ditempatkan penyalur swasta yang mengirimkan TKI bahkan negara yang tidak memiliki hubungan kerja sama ketenagakerjaan dengan Indonesaia.

"Contoh di Mesir itu ada 2.800 orang, semuanya ilegal. Dulunya ada di Arab Saudi dan di Dubai dikirim ke sana. Ini masuk kategori internasional crime, tindak pidana perdagangan orang," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/1/2015).

Nusron mengatakan tingginya pengiriman TKI baik legal dan ilegal itu karena harga pembantu di negara-negara tersebut sangat mahal. Harga tersebut bisa mencapai 5.000-6.000 dollar Amerika atau setara Rp 50-60 juta.

Nasib TKI semakin buruk lantaran di Timur Tengah mengenal sistem kafalat atau hak penguasaan atas pembantu.

TKI yang sudah 'dikuasi' majikan tidak bisa pulang ke tanah air dan tertahan di imigrasi jika belum mendapat persetujuamn dari kafil atau pemilik hak kafalat.

Parahnya lagi, hak tersebut bisa diwariskan kepada anak atau istri jika si kafil meninggal dunia, atau bahkan bisa diperjualbelikan secara bebas.

Selain dilakukan pihak swasta, Nusron mengakui ada oknum BNP2TKI yang terlibat dalam pengiriman tersebut.

Nusron pun mencontohkan, sebuah perwakilan negara tertentu mengatakan kepada dia telah mengeluarkan 90 ribu visa untuk TKI. Padahal, kata dia, pihaknya hanya mendata 82.000.

"Delapan ribu itu dimana? kan nggak mungkin orang itu akan mengurus visa kalau dokumen lengkap? berarti dia kan malsu dokumen. Bisa memang swastanya malsu stempel BNP2TKI, bisa kedua adalah memang ada oknum kami jualan stempel. Ini akan kita usut," tegas Nusron.

Sekedar informasi, terdapat sekitar  1,8 juta TKI over stay nasibnya di luar negeri tidak jelas.(Tn/Gs).