Kemiskinan dan Pemberdayaan

Jakarta, 12 Januari  - Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Brebes, telah dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi dari berbagai sektor.

Termasuk keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Untuk mencapainya, perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Aparat Kelurahan,  Ketua RT RW agar memiliki kapasitas yang memadai.

“Untuk lebih mengoptimalkan eksistensi PNPM Mandiri Perkotaan perlu digelar Pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW,” ujar koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Dewi Milasari, saat pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW di Desa Pemaron, Brebes, Minggu (11/1/2015) malam.

Kapasitas yang harus dimiliki mereka, kata Dewi, seperti dilansir laman Tribun News, minimal memahami siklus tahunan dan intervensi lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan, tupoksi sebagai BKM, siklus perencanaan, keberpihakan pada warga miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Selain itu, lanjut dia, mampu memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pelaksanaan siklus tahunan, integrasi PJM dengan musrenbang, kemitraan dan penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), memahami dan menyadari pentingnya monitoring evaluasi dan dokumentasi kegiatan serta mampu mendokumentasikan informasi dan data hasil kegiatan.

Termasuk keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi harapan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

"Untuk mencapainya, BKM perlu menyusun prioritas kegiatan yang pendanaanya bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),"jelas dia.

Dia menambahkan, beberapa materi penting yang dipandang perlu untuk diberikan dalam pelatihan yakni, Monitoring evaluasi partisipatif, MDG’s dan Kemiskinan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Komunitasi, Kemitraan, Sinergi dan Konsoliadsi Program, Pengembangan Organisasi, Pengembangan KSM.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan para pengelola adalah bagaimana agar pemberian dana bergulir tidak salah sasaran.

"BKM bisa kita manfaatkan untuk penguatan kelembagaan, penguatan administrasi, penguatan partisipatif masyarakat, penguatan kepedulian masyarakat, dan penyadaran bahwa dengan peduli warga sekitarnya yang masih berstatus miskin, insya Allah akan mendapatkan double keuntungan. Dan juga keuntungan di dunia dan di akhirat nanti,” papar dia.

Pelatihan diikuti 30 orang yang terdiri dari, koordinator BKM 13 orang, aparatur kelurahan (7), ketua RT (5) dan RW (5) se Kecamatan Brebes.

Adapun para peserta dengan antusias mengikuti kegiatan dari jam 20.00 sampai 23.00.

Jazuli (34) seorang peserta memandang kegiatan pelatihan sangat penting karena bisa menambah wawasan tentang BKM sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Tn/Gs).

Jakarta, 12 Januari  - PT Pos Indonesia (Persero) mulai membayarkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) serentak di seluruh Kantor Pos di Indonesia kepada 14.075.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejak 18 November 2014 lalu.

Bagi warga DKI Jakarta, seperti dilansir laman Antara News, dana PSKS sebesar Rp400.000 dapat diambil di kantor pos pusat sebagai berikut: Jakarta Pusat 10000, Jakarta Barat 11000, Jakarta Selatan 12000, Jakarta Timur 13000, dan Jakarta Utara 14000.

Di masing-masing kantor pos, pengambilan dana PSKS telah dijadwal berdasarkan kelurahan, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean pengambilan dana.

Berikut jadwal pengambilan dana PSKS di Kantor Pos 10000 Pasar Baru, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, untuk pembayaran lanjutan I:

Kelurahan Cideng, Petojo Utara, dan Karanganyar pada Senin (29/12/2014).

Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa pada Kamis (8/1).

Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Jumat (9/1).

Kelurahan Pasar Baru dan Kartini pada Selasa (13/1).

Kelurahan Gunung Sahari Utara pada Rabu (14/1).

Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Kamis (15/1).

Kelurahan Kebon Melati pada Jumat (16/1).

Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Sabtu (17/1).

Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu pada Senin (19/1).

Kelurahan Kebon Kosong pada Selasa (20/1).

Kelurahan Galur pada Rabu (21/1).

Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (22/1).

Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).

Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Sabtu (24/1).

Kelurahan Kramat pada Selasa (27/1).

Kelurahan Senen dan Bungur pada Rabu (28/1).

Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).

Kelurahan Utan Panjang pada Jumat (30/1).

Sementara untuk jadwal pembayaran lanjutan II sebagai berikut:

Kelurahan Cideng, Petojo Utara dan Karanganyar, Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa, Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Senin (2/2).

Kelurahan Pasar Baru dan Kartini, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Selasa (3/2).

Kelurahan kebon Melati, Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Senin (9/2).

Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Galur pada Selasa (10/2).

Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (12/2).

Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).

Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Rabu (11/2).

Kelurahan Kramat, Kelurahan Senen dan Bungur pada Kamis (12/2).

Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).

Kelurahan Utan Panjang pada Senin (16/2).(Ant/Gs).
 

Jakarta, 8 Januari  - Anggapan bahwa upacara agama Hindu di Bali mempengaruhi kemiskinan, mendapat respons serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelar dialog terbuka di Museum Rakyat Bali atau lebih dikenal dengan Museum Bajrasandi. Acara ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat dan instansi pemerintahan.

"Tidak ada miskin karena upacara agama. Sudah ada solusi, contohnya ngaben (upacara pembakaran jenazah) sudah ada sistem yang sederhana, bisa ngaben massal, ngaben paketan dan lainnya. Upacara agama bisa dilakukan sederhana dengan tidak meninggalkan makna dan prosesi upacara tersebut," kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, saat memberikan paparan acara dialog, Denpasar, Bali, Kamis (8/1/2015).

Anggapan masyarakat terkait upacara agama yang mempengaruhi kemiskinan di Bali, juga merujuk kepada data akhir tahun BPS Bali yang menyatakan, upacara keagamaan di Bali menjadi urutan kedua penyumbang inflasi.

Apalagi, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali seperti dilansir laman Kompas.com, juga sempat mengungkap data yang sama. Dialog berjalan komunikatif, karena yang hadir adalah mereka yang memiliki pemahanan sama mengenai upacara keagamaan.

Seperti halnya Gubernur Pastika yang menanggapi persoalan ini. "Sejatinya bukan upacara agama yang menjadi indikator kemiskinan, justru orang-orang yang menggelar upacara itulah yang membuat upacara agama itu 'mahal', yang dikemas 'jor-joran' agar terkesan mewah dan hebat. Seharusnya upacara agama dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa disederhanakan," kata Gubernur Pastika.

Sementara berdasarkan data BPS yang dikeluarkan Januari 2015, daftar komoditas yang memberikan pengaruh besar pada kemiskinan pada September 2014 lalu, komoditas yang bukan makanan yaitu upacara agama atau adat lainnya menduduki urutan kedua dengan perincian di kota 3,83 persen dan di desa 2,99 persen.

Sementara yang menduduki urutan pertama adalah perumahan mencapai 10,75 persen di kota dan 9,99 persen di desa. Pada kesimpulannya dalam dialog ini bahwa upacara agama bisa disederhanakan agar tidak dianggap sebagai salah satu pemicu kemiskinan. (Kc/Gs).

Jakarta, 7 Januari - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, akan berupaya memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak yatim yang ditelantarkan orang tuanya.

"Negara harus hadir dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus didata terlebih dahulu kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan KIS dan juga KIP," katanya saat mengunjungi Pondok Pesantren Millinium Roudlotul Jannah Jalan Raya Tenggulunan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Selasa (6/1/2015).

Ia mengatakan, di dalam pondok tersebut banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan mereka harus mendapatkan kepastian untuk mendapatkan KIS dan juga KIP tersebut.

"Intinya negara harus memberikan perhatian penuh kepada anak-anak yang sudah ditelantarkan oleh orang tuanya seperti yang ada di pondok pesantren ini," katanya.

Ia mengatakan, perhatian yang harus diberikan oleh negara, yakni memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, karena kelahirannya tidak dikehendaki.

"Kemensos seperti dirilis laman Satuharapan.com, akan memperhatikan yang menjadi hak anak-anak ini, salah satunya dengan memberikan kepastian kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan KIS dan KIP," katanya.

Ia mengatakan, anak-anak terlantar ini untuk diuruskan akte kelahirannya. Karena tidak jelas unsur keluarganya, maka bisa mengacu putusan MK.

" Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga harus membantu persoalan ini," katanya.

Sementara pengasuh pesantren KH Muhammad Khoirussholeh Efendi mengaku anak-anak balita yang diasuhnya, 90 persen tidak mengenal orang tuanya.

Dia juga tidak khawatir dengan biaya dikeluarkan dalam mengasuh sekitar 200 balita itu seperti dengan mencari sumbangan, proposal dan lainnya.

"Saya tawakkal kepada Allah SWT, terus bersyukur dan percaya balita-balita tak berdosa ini, berlimpahan rezeki.

Marketing pesantren ini dari hamba-hamba Allah. Dari satu orang ditularkan ke lainnya dan lainnya," katanya. (sh/Gs).

Jakarta, 7 Januari  - Sekitar 200 fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM-MPd yang tersebar di 80 kecamatan pada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tenang dalam menanggapi berakhirnya kontrak kerja per 31 Desember 2014.

"Saya minta para fasilitator tetap tenang meskipun ada surat pada 29 Desember dari Kemendagri terkait kontrak kerja yang berakhir pada 31 Desember, tetapi masih ada surat kedua pada 2 Januari sehingga semua harus menunggu keputusan pusat," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Provinsi Kaltim, Moh Jauhar Efendi, di Samarinda, Selasa (6/1/2015).

Namun demikian, Jauhar seperti dilansir laman Antaranews, tidak bisa meminta para fasilitator baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan untuk bertahan di lokasi masing-masing sambil menunggu ketidakpastian ini, karena dalam surat pada 2 Januari 2015, Kemendagri juga tidak menyebutkan kepastian karena anggarannya masih diajukan kepada Menteri Keuangan.

"Bagaimanapun saya tidak bisa melarang atau menahan para fasilitator bertahan di lokasi maupun pulang ke daerah masing-masing, karena wewenang perpanjangan kontrak fasilitator PNPM-MPd ada di tangan pemerintah pusat," ujarnya.

Jauhar menyayangkan jika kontrak kerja para fasilitator itu tidak diperpanjang, karena masih ada lebih dari Rp100 miliar dana bergulir di masyarakat di Kaltim yang membutuhkan pengawasan dari fasilitator.

Apabila tidak ada fasilitator, dana tersebut dikhawatirkan bisa raib akibat tidak ada yang mengawasi.

Meskipun dana tersebut dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd di masing-masing kecamatan, lanjut Jauhar, tetapi jika tidak ada pengawasan di tingkat atas, bisa saja dana tersebut tidak dapat terkendali mengalir ke mana saja.

Disinggung mengenai puluhan fasilitator baru di tingkat kecamatan yang direkrut pada akhir 2014 untuk ditugaskan pada 2015, Jauhar mengatakan bahwa semua fasilitator itu juga untuk sementara belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena belum adanya kepastian dari pemerintah pusat.

"Seharusnya kalangan elit di pusat dapat membedakan mana program yang bagus dan mana program yang kurang bagus. Apabila programnya bagus, maka pemerintahan yang baru dapat melanjutkan, sedangkan program yang kurang bagus bisa ditinggalkan atau dievaluasi," katanya.

Dia mencontohkan seperti program KB di zaman Presiden Soeharto. Saat itu ketika presidennya berganti, program KB tidak dianggap, tetapi saat ini baru terasa betapa besarnya manfaat program KB, sehingga kini sedang genjar-genjarnya dilakukan pemulihan guna mengembalikan kejayaan Indonesia terhadap program KB.

Begitu pula dengan PNPM-MPd ini, banyak negara luar yang mengakui keunggulannya, bahkan sebagian dari negara tersebut telah datang ke Indonesia untuk belajar penerapan PNPM.

"Mengingat betapa bagus dan mulianya program ini karena untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, maka saya harapkan kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan PNPM agar masyarakat pedesaan masih tetap menerima manfaatnya," pungkasnya.(Ant/Gs).

Jakarta, 6 Januari  - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berhasil mempertahankan kinerjanya sebagai daerah berprestasi dalam menyalurkan beras miskin untuk tahun 2014.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, Firdaus seperti dirilis laman Antaranews, mengatakan, penghargaan dari Gubernur Jawa Barat akan diterima dalam waktu dekat oleh pihaknya.

"Ya Alhamdulillah, sudah dua tahun berturut-turut Kota Bogor meraih pengharagaan dari Gubernur Jawa Barat untuk penyaluran Raskin terbaik 2013 dan 2014," kata Firdaus, di Bogor, Selasa (6/1/2015).

Jakarta, 5 Januari  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, seperti dilansir laman Kompas.com, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang Desa

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah sejalan dengan prioritas program pembangunan di wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. Ia pun menyambut baik fokus program baru yang bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut.

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh Mendes dengan Menkes. Program itu tentunya akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam.

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian baru era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa terdukung sekali," kata Uu.

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian.

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung sekali," tambah dia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan.

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu.

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional.

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan.(Kc/Gs).

Jakarta, 3Januari - Mengawali tahun 2015, Jumat (2/1), di Aula Gedung III Lantai 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan ke dalam sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Yogyakarta, 27 Desember  - Pemerintah menambah alokasi anggaran serta jumlah penerima untuk program bidikmisi yang merupakan program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu tapi berprestasi.

"Sebelumnya hanya 40 ribu calon mahasiswa yang menerima bidikmisi, tapi saat ini kami naikkan sekitar 60 ribu calon mahasiswa," kata Menristekdikti Muhammad Nasir saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Ishlah, Kelurahan Bandarkidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (26/12/2014).

Jakarta, 24 Desember - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menyusun data kebutuhan tiap desa yang meliputi seluruh aspek yang menjadi penompang berlangsungnya perdesaan membangun dan mandiri. Seperti kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan penunjang ekonomi.
 
“Data yang tercatat sekarang misalnya, sebanyak 3.396 desa tertinggal masih sangat membutuhkan pondok bersalin. Tidak hanya itu saja, sebanyak 10.080 desa membutuhkan gedung Sekolah Dasar (SD). Banyak hal yang memang harus kita seriusi agar desa lebih bermartabat tingkat kehidupannya,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar.
 
Hal itu dikemukakan  saat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang dihadiri seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Juga dihadiri lembaga-lembaga pemerhati perdesaan di Jakarta, Selasa (23/12/2014). Turut hadir, Menteri Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan.
 
Menyangkut anggaran  desa,  Menteri Marwan menegaskan, akan memperjuangkan kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp9,1 triliun menjadi Rp47 triliun. Katanya lagi, akan menuntaskannya pada tahun kedua masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Saya akan perjuangkan kenaikan anggaran. Karena menyangkut rakyat desa,” ujarnya.
 
Percepatan pembangunan perdesaan, memang bukan perkara mudah. Menurut Marwan, fakta mengenai kemiskinan di Indonesia masih merupakan fenomena pedesaan. Artinya, sebagian besar penduduk miskin masih di pedesaan di sektor pertanian dan perikanan.
 
Meskipun dari tahun ke tahun kemiskinan di Desa mengalami penurunan, kata Marwan lagi,  namun jumlah penduduk miskin di desa secara absolut masih lebih banyak dibanding di kota. Jumlah penduduk miskin di Desa masih berkisar 19 juta penduduk, sedang di kota 11,1 juta penduduk.
 
“Kemiskinan penduduk di kota-pun merupakan angka absurd karena sebagian besar penduduk miskin di kota adalah orang desa yang miskin dan melakukan urbanisasi sirkuler untuk bekerja di sektor-sektor informal di kota. Secara relatif pula prosentasi jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari pada di kota, yakni 14,4 % berbanding 8,5 %,” ujar Menteri Marwan.
 
Fakta berikut, papar Menteri Desa,  mengenai ketimpangan antar daerah yang ditunjukkan dengan dominasi beberapa propinsi di Indonesia Bagian Timur dalam hal tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional (13,3%).  Tertinggi di Papua dengan tingkat kemiskinan 31,5% diikuti dengan Papua Barat 27,1 %, Nusa Tenggara Timur 20,2%, Maluku 19,3%,  dan Gorontalo 18,3 %.
 
“Perlu saya sampaikan bahwa jumlah desa tertinggal saat ini yang mencapai 24,48 % atau 18.126 desa. Sebagian besar desa tertinggal di Indonesia bagian timur dan di perbatasan, pulau terdepan, terluar dan terpencil. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa prosentasi kemiskinan di Indonesia terbesar disumbang oleh kemiskinan masyarakat di desa di Indonesia Bagian Timur dan kawasan perbatasan,” ujarnya.
 
Dengan kondisi tersebut, Menteri Marwan mengatakan, harus diwujudkan desa yang mampu dan berdikari. “Untuk menuju perbaikan desa, saya mengharapkan peran Pemerintah Daerah terhadap hal-hal pokok yakni ; penyiapan regulasi, pengawalan dana desa, pendampingan, dan upaya keberlanjutan kelembagaan dan aset-aset produktif pasca program pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya. (Gs).
 

Jakarta, 23 Desember  – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran Rp384 triliun untuk menghilangkan permukiman kumuh dalam lima tahun ke depan.

“Itu berasal dari seluruh sumber dana. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Andrinof, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menneg PPN, seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan pemerintah akan melaksanakan program apa pun untuk mencapai target nol persen permukiman kumuh pada 2019 mendatang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Prinsipnya, kata dia, membangun tanpa menggusur.

“Kan macam-macam programnya metodenya. Mengganti, memperbaiki, merenovasi, menata, dan menghilangkan kekumuhan,” ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum 2014 dan BPS DKI 2013, luas kawasan kumuh di Indonesia saat ini seluas 38.431 hektar. Andrinof mengatakan, pemerintah berkomitmen mengurangi kawasan permukiman kumuh 7.600 hektar per tahun.

Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah mencanangkan Program Penanganan Kumuh. Dedy memaparkan, sembilan kota akan menjadi kota percontohan.

Kota-kota itu yakni, Kabupaten Tangerang, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Makasar, Kota Surabaya, serta Kota Pekalongan.(Tn/Gs).

Jakarta, 20 Desember  - Para korban longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI), akan dimasukkan ke Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2015. Dengan pendataan ulang tersebut, diharapkan program bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima para korban longsor.

Jakarta, 18 Desember - Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Kedeputian Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Dr. Ir. Pamuji Lestari, M. Sc. (kedua kanan) menerima Kunjungan Komisi C DPRD Banyumas, Kamis (18/12/2014) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No3, Jakarta.  Rombongan berkonsultasi mengenai pelaksanaan dan implementasi PNPM Mandiri. (Gs).