Kemiskinan dan Pemberdayaan

Jakarta, 13 Desember - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melepas rombongan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (13/12/2014).

Pelepasan tim LBKS ditandai dengan pelepasan balon dan lambaian bendera oleh Mensos didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan para istri Kabinet Kerja.

Acara tersebut juga bertepatan dengan peringatan HKSN tingkat Provinsi DKI Jakarta yang mengambil tema Bersama Untuk Sesama.

Jakarta, 10 Desember  - Hingga saat ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai angka 131,9 juta peserta. Jumlah ini memenuhi target dalam peta jalan pemerintah yakni 131,4 juta peserta.

"Awalnya pemerintah telah mempunyai peta jalan dengan menargetkan 121,6 juta termasuk di dalamnya eks Jamsostek 8,1 juta jiwa. Bulan Mei terpenuhi, lalu target direvisi menjadi 131,4 juta dan telah dipenuhi juga," kata Sri Endang Tidarwati Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

BPJS Kesehatan sendiri seperti dilansir laman Tribun News,menargetkan tahun 2015 mendatang kepesertaannya mencapai 168 juta orang.

"Artinya dalam setahun akan ada penambahan sekitar 37 juta peserta yang sebagian diperoleh dari dari pekerja penerima upah dari badan usaha," katanya.

Tidak hanya bada usaha, BPJS Kesehatan menginginkan seluruh masyarakat Indonesia yang sehat mendaftar.

"Jangan sampai menunggu sakit baru bayar. Program JKN ini sifatnya gotong royong jadi memerlukan iuran orang yang sehat untuk diberikan orang yang sakit. Jadi jangan sakit baru mendaftarkan diri jadi peserta JKN," katanya. (Tn/Gs)

Jakarta, 9 Desember  - Petugas kepolisian Polres Pamekasan, Jawa Timur, Senin (8/12/2014) malam, melakukan penjagaan di kantor Bulog Sub Divre XII Madura, guna mengantisipasi kemungkinan adanya serangan massa ke kantor itu.

Menurut Kapolres AKBP Nanang Chadarusman, seperti dilansir laman Antaranews, penjagaan oleh polisi di kantor Bulog Sub Divre XII Madura itu dilakukan, sebagai antisipasi, mengingat, terdengar kabar, akan ada upaya dari sekelompok massa untuk mendatangi kantor Bulog di malam hari, menyusul kasus hilangnya beras senilai Rp1,8 miliar, jatah rakyat miskin yang dikelola perum itu.

"Jadi penjagaan yang kami lakukan sebagai upaya antisipasi saja, karena mencegah tetap lebih baik. Jadi, kami mengantisipasi yang terjelek," kata Kapolres Nanang kepada Antara di Pamekasan, Senin malam.

Kabar akan keberadaan sekelompok massa yang berencana mendatangi kantor Bulog di malam ini santer di kalangan masyarakat Pamekasan, setelah pimpinan Bulog menolak menemui pengunjuk rasa pada, Senin (8/12/2014) pagi, yang meminta agar pimpinan Bulog bertanggung jawab atas hilangnya beras jatah rakyat miskin di gudang Bulog senilai Rp1,8 miliar.

"Makanya, kami siagakan personel disana, sebagai upaya antisipasi," terang Kapolres.

Sejak terungkapnya fakta bahwa beras untuk bantuan raskin di gudang Bulog Sub Divre XII Madura hilang, aksi protes dari sejumlah masyarakat di Pamekasan terus berlangsung. Baik dari kalangan LSM, organisasi masyarakat, maupun organisasi mahasiswa.

Hampir setiap hari selalu ada aksi protes dari kelompok masyarakat, meminta agar semua pihak yang terlibat dalam kasus penggelapan raskin itu diproses hukum.

Forum Kajian Kebijakan Publik Pamekasan juga mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, mengusut penggelapan kasus bantuan beras bagi warga miskin (raskin) sebanyak 1.504,07 ton atau senilai Rp1,8 miliar oleh oknum Bulog Madura.

Direktur FKKP Pamekasan Muid Syarani sebelumnya mengatakan, kasus penggelapan bantuan beras bagi warga miskin ini harus diusut tuntas, karena merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, karena korbannya adalah rakyat miskin.

"Kami minta Kejari bertindak cepat mengusut kasus ini, karena apabila dibiarkan, maka akan semakin merajalela, dan dianggap hal yang biasa, meskipun korbannya rakyat miskin," kata Muid Syarani.

Penggelapan beras di gudang Bulog Madura ini terungkap berdasarkan hasil audit internal Bulog Jatim pada beberapa gudang penyimpanan raskin di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Dalam audit internal itu ditemukan terdapat selisih laporan berkas administrasi dengan stok beras yang tersimpan di gudang hingga sebanyak 1.504,07 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar.

Pihak Bulog Sub-Divre XII Madura, serta kepala gudang Bulog Pamekasan tidak bisa menjelaskan, terkait selisih data itu, sehingga Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura, dan Wakilnya akhirnya dipecat oleh Bulog Pusat atas usulan Bulog Jatim.

Muid Syarani menyatakan, hilangnya beras sebanyak 1.500 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar itu merupakan bukti bahwa banyak oknum pegawai Bulog yang mengambil keuntungan memperkaya diri dengan mengambil hak orang lain.

"Yang sangat miris bagi kami, karena ini adalah hak masyarakat miskin yang seharusnya dibantu, akan tetapi justru jatah mereka digelapkan dan nilainya tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai miliaran rupiah," ucap Muid.

Kerugian negara yang mencapai Rp1,8 miliar akibat penghilangan beras di gudang Bulog ini, menurut Muid Syarani belum termasuk kerugian tahunan yang dialami oleh negara.

Sebab berdasarkan kajian forum ini, setiap bulannya beras yang disalurkan kepada masyarakat hanya sekitar 3 kilogram, dari seharusnya 15 kilogram.

Bahkan beberapa desa di Kabupaten Pamekasan pencairan raskin hanya dilakukan sekitar 6 bulan dalam setahun. Padahal, jatah yang sebenarnya 12 tahun, termasuk bantuan raskin ke-13.

Waka Bulog Sub-Divre XII Madura RR Suwardani sebelumnya mengakui, beras di gudang Bulog Sub-Divre XII Madura memang dinyatakan hilang, dan oleh karenanya Kepala dan Wakil Kepala Bulog Sub-Divre XII Madura sebelumnya dipecat.

"Saya dan Pak Kepala memang ditugaskan untuk menyediliki hilangnya beras Bulog di Madura ini," kata Suwardani, menjelaskan. (Ant/Gs).

Jakarta, 7 Desember - Sebanyak 258 warga miskin asal Kota Madiun yang tercatat sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan sudah memegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) belum mengambil atau mencairkan dana kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di kantor Pos Madiun.

Jakarta, 5 Desember  - Sebanyak 16 kepala desa dan kepala kelurahan di Kecamatan Madiun dan Jiwan Kabupaetn Madiun, sepakat menolak balai desa mereka dijadikan tempat pencairan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Jakarta, 3 Desember  - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, validasi data masyarakat kurang mampu membutuhkan biaya besar dan makan waktu.

"Butuh anggaran Rp1,191 triliun, hampir Rp2 triliun kalau validasi dilakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial," kata dia, dalam perbincangan di Kantor Berita ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Sementara jika dilakukan verifikasi data hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk keseluruhan data dan hanya makan waktu tiga bulan.

Jakarta, 2 Desember - Asisten Deputi Urusan Pengembangan Keungan Mikro dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa, Ir. Magdalena, MM bersama Plt. Asisten Deputi Urusan Pengarus Utamaan Kebijakan dan Anggaran, Katimean SE, MPP, MPA menerima delegasi Steering Commitee for Northwestern Region (SCNR) Republik Sosialis Vietnam yang dipimpin oleh Executive Vice Chairman, Mr. Truong Cuan Xu di kantor Kemenko PMK, pada Selasa (2/12).

Jakarta, 1 Desember  - Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang Sumatera Utara, iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional dirasakan berat.

Pasalnya, seperti dilansir laman Tribun News, meski hanya perlu membayar Rp 19 ribu per bulan untuk pelayanan rumah sakit kelas 3, namun banyaknya jumlah anak, maka memberatkan.

"Kebanyakan mereka mempunyai empat orang anak sehingga ketika harus mengiur terasa berat karena harus membayar untuk enam orang," kata Kepala Puskesmas Aras Kabu Kecamatan Beringin Deli Serdang dr Ratna Tanjung saat mendapatkan kunjungan Sekertaris Jenderal Kemenkes, Untung Suseno, Sabtu (29/11/2014).

Ia pun berharap BPJS maupun pemerintah setempat bisa mengambil langkah-langkah untuk memberikan kemudahan.

"Terlebih pemerintah harus menjadikan orang tidak mampu itu menerima PBI," katanya.

Puskesmas Aras Kabu menjadi andalan warga sebagai tempat pelayanan kesehatan primier.

Mereka melayani penyuluhan ibu hamil, rawat inap yang semua diberikan secara gratis jika terdaftar menjadi peserta JKN.

Wilayah ini berada tidak jauh dari Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara. (Eko Sutriyanto)

Sunari Belum Pernah Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, Keluarga Sunari (60), di Dukuh Mugas, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, luput dari bantuan dana dari pemerintah.

Meski mereka hidup dalam kemiskinan, namun tidak pernah ada uang bantuan dari pemerintah yang pernah diterima.

Baik itu di masa bantuan langsung tunai (BLT), maupun hingga era Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Sunari tinggal di rumah berdinding anyaman bambu berlantai tanah liat bersama istrinya, Nawiyah (55) dan anaknya Sodri (22).

“Saya juga sudah menanyakan pada Pak RT, kenapa saya tidak dapat uang bantuan dari pemerintah tapi Pak RT hanya bilang, bersabar,” kata Sunari, Minggu (30/11/2014) sore.

Rumah Sunari yang berukuran 4x6 meter persegi itu terbagi dalam dua sekat. Bagian belakang untuk dapur dan kandang kambing, dan bagian depan adalah kamar yang merangkap ruang tamu.

Bila mau mandi atau buang air besar, mereka harus ke sungai, yang jaraknya sekitar 200 meter dari gubuk itu.

Untuk penerangan rumah, Sunari mendapat bantuan dari mushala yang jaraknya sekitar 500 meter.

“Kalau kencing, yang di kebun milik orang,” tambah Sunari, yang rumahnya jauh dari perkampungan, dan berdiri di tengah kebun.

Sunari mengaku, rumahnya itu berdiri di tanah milik saudaranya. Demikian juga dengan sepasang kambing yang ia pelihara.

Pekerjaan sehari-hari Sunari, adalah mencari kayu dan madu di hutan. Penghasilannya tidak menentu.

Sementara istrinya, menderita sakit paru-paru dan asam urat, sehingga memerlukan perawatan.

“Anak saya, Sodri yang menjaga emaknya di rumah dan mengantarkannya berobat. Sehingga Sodri, tidak bisa bekerja. Biasanya, ia bekerja sebagai kenek tukang batu,” kata Sunari.

Namun Sunari mengaku memegang kartu Jamkesmas. Sehingga, istrinya yang sakit, bisa berobat gratis di puskesmas maupun rumah sakit di Kendal.

Kemiskinan yang diderita oleh keluarga Sunari ini rupanya diketahui oleh LSM Serikat Rakyat Miskin Indonesia (RSMI) Kendal.

Mereka lantas melakukan penggalangan dana. Uang yang terkumpul kemudian dibelikan satu karung beras ukuran 25 kilogram, kasur lempit, meja kursi, dan uang tunai.(Tn/Gs).

Jakarta, 1 Desember - Penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak menuai beragam masalah. Data penerima tidak lagi akurat, terjadi pemotongan bantuan, dan sejumlah warga diketahui menggadaikan kartu perlindungan sosial.

Laporan dari beberapa daerah yang dikumpulkan Kompas sejak pekan lalu dan dikutip laman baranews, hingga Minggu (30/11) menyebutkan, beragam masalah itu menunggu penyelesaian dari pemerintah.

Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum merata. Data yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menimbulkan kecemburuan di antara warga.

Belasan janda miskin di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, misalnya, tak tersentuh program tersebut.

Raswi (51), seorang janda di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem, mengatakan, saat suaminya masih hidup, dirinya mendapatkan bantuan. ”Namun, setelah suami saya meninggal, sampai sekarang belum pernah dapat bantuan lagi,” kata Raswi.

Sumarti (57) yang hidup tak jauh dari kamar Raswi juga menyatakan tidak mendapat dana PSKS. ”Sejak dulu saya tidak mendapat bantuan,” ujarnya.

Ketua RT 004 RW 010 Rasmin Suherman mengatakan, dari 126 keluarga di wilayahnya, hanya 10 keluarga yang mendapat dana PSKS. Selebihnya ada sekitar 80 keluarga masuk kategori tidak mampu yang tidak mendapatkan dana tersebut. Ia menyatakan sudah mengajukan perubahan data itu kepada pemerintah, tetapi belum mendapat tanggapan.

Ketua RT 005 RW 007 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Hanan Wiyoko menyatakan, dari tiga penerima di wilayahnya, satu nama sudah meninggal, sedangkan yang lain tercatat dobel.

Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pencairan dana PSKS masih diwarnai adanya data ganda. Sekretaris Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Riyanto mengatakan, ada lebih dari 30 data ganda di desanya.

Riyono, perangkat Desa Ketawang di Kecamatan Gondanglegi, mengatakan, ada 36 nama yang ganda. Selain data ganda, Riyono juga menyatakan masih ada warga tidak mampu saat ini yang tidak mendapatkan dana PSKS.

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pencairan dana PSKS berlangsung lancar walaupun masih banyak warga tidak mampu yang belum terakomodasi.

Tini Indarwati (47), warga RT 011 RW 003 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, mengatakan, ia tidak mendapat surat panggilan dari kelurahan walau tetangganya banyak yang dapat. Buruh cuci bersuami pengayuh becak ini mengatakan, saat kenaikan harga BBM sebelumnya, dia mendapat bantuan, tetapi itu pun hanya satu kali pencairan dan setelahnya tidak diundang, sementara bantuan diberikan selama setahun. Sebaliknya, di kelurahan tersebut, ada ketua RT yang mampu dan memiliki rumah permanen berlantai dua menerima dana PSKS.

Bupati Madiun Muhtarom berharap pemerintah dapat memastikan terlebih dulu data penerima.

Pemotongan

Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi diwarnai pemotongan, dengan alasan untuk pemerataan dan tidak menimbulkan polemik bagi warga yang menilai pemberian kompensasi tidak tepat sasaran.

Pemotongan itu terjadi di wilayah Kecamatan Mantup. Di Desa Jotosanur, setiap penerima dana kompensasi dipotong sebesar Rp 40.000 untuk jatah dua bulan sebesar Rp 400.000. Menurut seorang warga, Ningsih (58), dananya dipotong pihak perangkat desa sehingga dia hanya menerima Rp 360.000.

”Katanya, akan diberikan kepada warga yang layak menerima, tetapi tidak dapat bantuan,” ujarnya.

Kepala Desa Jotosanur Dian Frajin menyatakan, pihak desa tak pernah meminta pemotongan dana, tetapi itu kebijakan lingkungan masing-masing. Dana yang terhimpun dari pemotongan tersebut dialihkan kepada warga miskin yang tak memiliki Kartu Perlindungan Sosial.

Kartu digadaikan

Lebih dari 100 warga di Kelurahan Babat dan Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Lamongan, merasa waswas dan terancam tidak bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pasalnya, Kartu Perlindungan Sosial—kartu lama yang biasa digunakan untuk menerima kompensasi—yang dimiliki digadaikan senilai Rp 100.000-Rp 125.000 per kartu.

Warga harus menebus kartu tersebut dengan nilai tiga kali lipat apabila ingin mendapatkan kembali kartu itu. Mereka menggadaikan kartu tersebut kepada perorangan yang menawarkan jasa gadai.

Kepala Desa Plaosan Suyoto menyatakan, hal itu terungkap saat ketiga warganya, yakni Wiji Narti (50), Samiran (51), dan Samkoyo (45), melaporkan telah menggadaikan Kartu Perlindungan Sosial.

Menanggapi masalah-masalah itu, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ruddy Gobel menyatakan, kecil kemungkinan ada data ganda. Data telah digunakan sejak 2013 sehingga jika ada data ganda, semestinya terdeteksi sejak tahun lalu.

Soal penggadaian kartu, Ruddy mengatakan, hal itu tak ada gunanya. Alasannya, hanya yang bersangkutan yang bisa mencairkan dana. Pada saat mencairkan, petugas kantor pos akan melihat kartu tanda penduduk. (Kce/Bn/Gs)

Jakarta, 29 Nopember - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengirimkan pesan ke Dirut PT Kantor Pos Pusat terkait pembayaran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dalam pesan itu, Mensos menginstruksikan percepatan pembayaran PSKS.

Hal itu diungkap Kepala Kantor Pos Ungaran, Nurcahya Budi Hartana, Jumat (28/11/2014) siang. Menurut Budi, PT Kantor Pos Ungaran yang membawahi beberapa cabang sekabupaten Semarang akan menambah jumlah petugas termasuk armada.

Jakarta, 28 Nopember - Mensos Khofifah Indar Parawansa melakukan blusukan ke rumah warga miskin di RT 06, RW 06, Kampung Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014). Khofifah mengunjungi rumah warga miskin bernama Aan Diana (45).

Di dalam rumah sederhana seperti dilansir laman Kompas.com, berukuran 45 meter persegi itu, dia menanyakan soal bantuan melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepada Mensos, Aan mengaku sangat bersyukur masih bisa menerima bantuan dari KPS sebesar Rp 400.000 meski harus melalui perjuangan keras berdesak-desakan bersama warga miskin lainnya.

"Alhamdulillah sudah dapat Rp 400.000 walaupun anak saya sempat nangis karena kegencet-gencet," kata Aan di rumahnya, Kamis (27/11/2014) siang.

Meski menerima uang bantuan dari KPS secara utuh, istri seorang kuli bangunan ini mengaku kalau ada potongan sebesar Rp 50.000 yang ditarik dari seorang pegawai pemerintah setempat.

"Ada dari petugas RT datang ke rumah. Uang bantuan tadi dipotong Rp 50.000," ucapnya.

Walaupun uang bantuan sebagai penyambung hidup tersebut dipotong, Aan mengaku tidak keberatan.

"Enggak apa-apa bu, saya ridho (ikhlas). itung-itung bagi-bagi rezeki," ungkapnya.

Ibu empat anak ini menjelaskan, pemotongan uang bantuan tersebut sudah dikoordinasikan sebelumnya. Malam hari sebelum mengambil uang bantuan KPS, kata Aan, warga yang terdaftar diminta untuk berkumpul di sebuah aula untuk membicarakan rencana pemotongan tersebut.

"Jadi katanya uang Rp 50.000 itu (dialokasikan) buat warga yang enggak kebagian KPS. Masih ada yang harusnya dikasih (KPS), tapi enggak dapat. Kayak mertua saya, kemarin dia dapat Rp 75.000," ujarnya.

Mendengar kabar pemotongan itu, raut wajah Mensos sempat berubah. Namun, karena yang bersangkutan mengaku sudah ikhlas, Mensos tidak melanjutkan interogesinya.

"Ya sudah kalau memang ibu ikhlas," kata Mensos.

Keluar dari Kantor Pos, Dana PSKS Langsung Dipotong Rp 100.000

Lain di Cimahi, lain di Kabupaten Magelang, warga penerima dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di beberapa desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, rela jumlah uang yang diterima mereka tidak utuh. Mereka sepakat menyisihkan Rp 100.000 untuk diberikan kepada warga lainnya yang tidak kebagian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu.

Pemotongan uang itu dilakukan langsung oleh perangkat desa setempat sesaat setelah warga keluar dari loket pencairan dana PSKS di Kantor Pos Mungkid, Kabupaten Magelang.

Suripto (70), warga penerima PSKS asal Dusun Mlandi, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, mengaku tidak keberatan jika jatahnya dipotong menjadi Rp 300.000. Sebab sudah menjadi kesepakatan warga dan perangkat desa agar semua warga tetap menikmati dana PSKS.

“Tidak apa-apa ini, ini sudah kesepakatan warga, kok. Semua dipotong Rp 100.000," kata Suripto seusai mengantre pencairan dana PSKS, Kamis (27/11/2014).

Selain di Desa Pasuruhan, pemotongan uang PSKS juga dilakukan di Dusun Bayanan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan. Tahyono, kepala dusun setempat, menjelaskan uang hasil potongan dari warga penerima kemudian dikumpulkan lalu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapat dana PSKS.

Di Dusun Bayanan, sebut Tahyono, ada 55 warga yang menerima program ini. Sedangkan jumlah orang miskin lainnya termasuk para janda yang tidak terdaftar mendapat dana ini mencapi 60 orang. Dengan pemerataan tersebut diharapkan tidak ada lagi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“(Pemotongan) ini sudah melalui diskusi dengan pihak terkait, hingga akhinya disepakati uang yang diterima masing-masing warga disisihkan Rp 100.000. Kalau tidak ada kesepakatan saya tidak berani," kata Tahyono.

Selain bertujuan pemerataan, potongan tersebut juga akan digunakan untuk menutup biaya transportasi (sewa) dua buah mobil untuk mengantar-jemput warga. Tahyono menyebutkan, harga sewa mobil sebesar Rp 150.000 per hari per mobil.

Sebelumnya, pemotongan serupa juga diberlakukan ketika penyaluran dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan pembagian beras miskin (raskin) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami berharap proses pendataan program pemerintah dievaluasi lagi. Termasuk dengan melibatkan perangkat desa, sebab sebelumya kami tidak pernah dilibatkan dalam pendataan. Tahu-tahu disodori data penerimanya," tutup Tahyono.

"Harusnya Ada Antrean Khusus Penyandang Cacat di Pembagian PSKS"

Sementara itu, Sariyadi (57) berdiri dengan sabar meski harus berhimpitan dengan ratusan warga lain saat mengantre untuk mendapatkan dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/11/2014).

Namun, wajahnya tidak mampu menutupi rasa lelahnya. Pasalnya, warga Kampung Malanggaten, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, itu berdiri dengan bantuan tongkat.

Sariyadi adalah penyandang disabilitas. Kaki kirinya diamputasi karena sakit beberapa tahun silam.

“Capek juga, tangan saya pegal karena harus bertumpu pada tongkat, kalau tidak begini yang tidak bisa berdiri,” ujar Sariyadi yang mengaku sudah sekitar satu jam mengantre.

Sariyadi menyayangkan pihak panitia yang tidak memperhatikan dengan tidak memberi antrean khusus untuk para penyandang cacat seperti dirinya.

Selain Sariyadi, ada beberapa warga penyandang disabilitas yang turut mengantre. Ada pula ibu hamil dan warga lanjut usia (lansia).

“Semestinya dibedakan, antara warga biasa dengan yang ciri (disable) seperti kami,” tutur Sariyadi.

Namun, dia tetap bersyukur karena masih dipercaya mendapat dana PSKS sebesar Rp 400.000 dari pemerintah itu. Sariyadi mengatakan uang tersebut cukup membantu untuk keperluan sehari-hari keluarganya, apalagi dirinya hanya bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak mempunyai gaji tetap.

Hal yang sama dirasakan oleh Budi Purnomo (59), warga Kampung Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah. Dia bahkan tidak bisa mengantre. Untungnya, ada tetangga yang membantunya mengantre.

“Saya dibantu tetangga karena saya tidak mampu berdiri. Waktu berangkat tadi juga diantar orang,” ucap Budi.

Melihat kondisi beberapa warga yang kesulitan mengantre, panitia lantas mengambil kebijakan dengan mendahulukan warga penyandang disabilitas dan lansia. Beberapa fasilitas sebetulnya telah disediakan oleh panitia, seperti kursi dan tenda. Namun fasilitas tersebut tidak sebanding dengan banyaknya warga yang mengantre.

Pencairan dana PSKS kepada warga Kota Magelang dan Kabupaten Magelang sudah dimulai sejak Senin (24/11/2014) dan berakhir hingga Sabtu (29/11/2014). Ratusan hingga ribuan warga mengantri di setiap kantor pos yang ditentukan untuk mencairkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Kantor Pos Magelang, Agus Sulistyo, menyatakan ada 94.651 rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapat jatah tersebut untuk seluruh wilayah Magelang. Jumlah itu terbagi wilayah Kota Magelang sebanyak 4.501 RTS dan 90.150 RTS di wilayah Kabupaten Magelang. Masing-masing RTS mendapatkan dana PSKS sebanyak Rp 400.000.

“Kami harap pembagian ini terus berjalan lancar sampai semua RTS menerimanya dengan utuh. Kami memang berupaya membuat kemudahan dan kenyamanan dalam mengambil dana ini, seperti pemasangan tenda agar tidak kehujanan atau kepanasan dan diberi kartu antrian,” tutur Agus. (Kc/Gs).

Jakarta, 27 Nopember - Pemerintah telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berobat secara gratis. Dalam pelaksanaannya, KIS masih beririsan dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang memiliki fungsi yang sama.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah masih butuh waktu untuk proses transisi kartu tersebut. Nantinya, semuanya akan menjadi satu kartu.

"Saat ini kita memang bekerjasama dengan BPJS dan kita memerlukan masa transisi untuk merubah kartu itu menjadi satu kartu yang nanti akan terintegrasikan," ujar Menko PMK Puan Maharani usai menghadiri acara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.

Menko PMK Puan Maharani seperti dilansir laman Detiknews, mengatakan, semuanya saat ini sedang dalam proses. Pihaknya, sebagai koordinator pemerintah di bidang kesejahteraan ini akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti BPJS dan pemerintah daerah.

Menko PMK menegaskan, setiap kartu tersebut tetap masih bisa digunakan oleh masyarakat.

"Mekanismenya semua masih dalam proses untuk kemudian dikoordinasikan dengan semua pihak terkait bahwa sebelum kartu yang kami harapkan menjadi satu kartu itu. Kartu yang ada tetap bisa digunakan oleh rakyat dan tidak akan mengganggu program pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang lalu," jelas Menko PMK.(Dn/Gs).