Kemiskinan dan Pemberdayaan

Jakarta, 20 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, KIP akan menjangkau siswa-siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya atau drop out.

"Antara lain perluasannya anak-anak yang drop out pun dapat KIP," kata Khofifah, di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurutnya seperti dilansir laman Kompas.com., rencana pemberian KIP kepada siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet dan rapat-rapat bersama Wakil PresidenJusuf Kalla. Alasan pemberian KIP bagi anak-anak yang drop out dengan harapan mereka bisa kembali ke sekolah. 

Selain itu, pemerintah berencana memberikan KIP kepada anak-anak jalanan. Khofifah juga menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima anak-anak pemegang KIP akan berbeda tergantung tingkat pendidikan masing-masing.

"KIP untuk SD Rp 450 ribu/tahun, SMP Rp 750 ribu/tahun, SMA Rp 1 juta/tahun, sementara KIS Rp 192 ribu/bulan itu sesuai standar PBI," ujar dia.

Khofifah menjelaskan, tidak semua penduduk miskin akan menerima KIP. KIP diprioritaskan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Sedangkan sisanya, seperti kaum lansia akan diprioritaskan untuk memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat.

"Dari 1,7 juta, dari 330.000 itu kita usulkan yang dapat KKS dan KIS, karena ini lansia, yang dibawah 18 tahun kita usulkan KIP, jadi treatmennya berbeda," sambung dia.

Terkait bantuan ini, Kementerian Sosial membawahi pengelolaan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurut Khofifah, ada sekitar 15,5 juta rumah tangga yang menjadi sasaran KKS. Mengenai anggaran untuk program KKS, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan anggaran Rp 6,2 triliun di PT Pos Indonesia untuk diberikan kepada para pemegang KKS. Jika belum memiliki KKS, warga bisa menggunakan Kartu Penjamin Sosial (KPS) untuk mencairkan dana di Kantor Pos tersebut. Masing-masing rumah tangga sasaran memperoleh dana bantuan keluarga sejahera sebesar Rp 400.000 per dua bulan.

"Kalau sekarang Rp 400.000 per dua bulan dikali 15,5 juta setara dengan Rp 6,2 triliun itu, anggarannya sudah di PT Pos," ujar Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut,Khofifah mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS, Rabu (19/11/2014) di Kantor Pos Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta. (Kc/Gs).

Jakarta, 19 Nopember  - Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi Kantor Pos di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Di sana JK meninjau pemberian bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

JK seperti dilansir laman Detiknews.com, tiba di lokasi pada sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (19/11/2014) dengan menggunakan sedan Mercy berplat RI 2. Dengan mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang, JK langsung menghampiri bagian uang PSKS.

Sebelumnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah terlebih dahulu tiba di sana.

Jakarta, 19 Nopember - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang dikenal dengan tiga "kartu sakti" ala Presiden Joko Widodo bukan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Jakarta, 19 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek seperti dilansir laman Antaranews, menyatakan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) sangat kecil terhadap kenaikan harga obat sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan.

"BBM ada pengaruhnya ke harga obat, tapi tidak banyak. Tidak sampai satu persen," kata Menkes usai membuka Simposium Litbangkes Asia-Pasifik ke-2, Selasa (18/11/2014) di Hotel Sahid, Jakarta.

Sedangkan untuk biaya peralatan kesehatan, Menkes mengaku belum mengetahui dampak pastinya karena ada parameter lain yang perlu dihitung.

Jakarta, 18 Nopember -  Sesmenko PMK Sugihartatmo (kiri) memimpin rapat pimpinan (Rapim) Kemenko PMK terkait implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera , Program Indonesia Pintar , Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif. Rapat  dihadiri jajaran pejabat Kemenko PMK mulai dari eselon I hingga eselon III. (PS/Gs)

Jakarta, 18 Nopember - Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri mengumumkan kenaikan harga BBM, di Istana Merdeka,Jakarta, Senin (17/11)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam, seperti dirilis portal Setkab.go.id.,  mengumumkan, terhitung mulai Selasa (18/11) pukul 00.00 WIB, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium dari Rp 6.500/liter menjadi Rp 8.500, sementara harga Solar juga naik dari Rp 5.500/liter menjadi Rp 7.500/liter.

Jakarta, 14 Nopember  - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para rektor untuk menyosialisasikan kepada mahasiswa mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kalla meminta para rektor memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan.

Jakarta, 14 Nopember  - Pemerintah Malaysia baru memulangkan sebagian kecil dari tenaga kerja asing ilegal, khususnya asal Indonesia, dalam program pemulangan para pendatang asing tanpa izin (PATI).

"Jika melihat data statistik maka jumlah pemulangan tersebut baru sebagian kecilnya saja," kata Wakil Duta Besar Republik Indonesia, Hermono di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (13/11/2014).

Jakarta, 13 Nopember - Melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif tertanggal 3 November 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar.

Jakarta, 13 Nopember   - Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah diluncurkan Presiden Jokowi belum diberlakukan di DIY.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY Baskara Aji akan tetap menjalankan program-program lama yang sudah berjalan, misal Kartu Cerdas.

"APBD DIY sudah mengalokasikan Kartu Cerdas ini sekitar Rp 9 miliar pertahun," kata Baskara Aji seperti dilansir laman Tribunnews.com., dijumpai di DPRD DIY, Rabu (12/11/2014).

Program yang dilaunching April 2014 ini menyasar 3.500 siswa se-DIY.

Jakarta, 12 Nopember - Peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) oleh Presiden Jokowi awal November lalu, didukung oleh banyak pihak. Mayoritas publik setuju program itu sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu.

Jakarta, 10 Nopember - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surakarta siap menampung pasien yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sampai saat ini belum menerapkan sistem KIS yang diluncurkan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

RSUD Surakarta seperti dilansir laman Antaranews.com., prinsipnya tidak ada masalah dan siap menerima pasien jika kondisinya darurat mereka menggunakan kartu KIS.