Kesehatan

Jakarta, 11 Desember  - Pemerintah menyatakan penyaluran salah satu kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) perlu validasi data lagi. Sayangnya, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk validasi data tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir laman Sindo news, mengatakan, semestinya penyaluran KKS yang berada di bawah koordinasi Kemensos ini divalidasi lagi. Penyaluran kartu KKS yang berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemarin masih memakai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

“Di bawah itu (di lapangan) angka kemiskinan sangat dinamis. Ada yang mendadak kaya, ada yang miskin karena tulang punggung keluarganya meninggal atau terkena bencana. Kami memakai data tua, padahal semestinya data tersebut harus divalidasi ke data 2014,” ungkapnya seusai Workshop Hari Antikorupsi di Kantor Kemensos, Rabu (10/12/2014).

Mensos menyampaikan, di setiap rapat kabinet pihaknya selalu mengungkapkan kondisi ini. Dia bahkan mengaku sudah berbicara khusus kepada Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Pemerintah seharusnya menganggarkan dana validasi karena penting agar kartu tepat sasaran.

Kemensos yang berwenang melakukan validasi karena memang diamanatkan undang-undang. Pemerintah menyatakan mungkin anggaran validasi data bisa diambil dari APBN Perubahan. Namun, menurut dia, terlalu lama jika menunggu APBNP. Opsinya bisa saja diambil dari anggaran cadangan risiko perlindungan sosial.

Menurut Mensos, pihaknya membutuhkan dana Rp300 miliar, namun itu hanya cukup untuk verifikasi data. Sementara pendataan dengan basis data terstruktur membutuhkan dana hingga Rp1,1 triliun. Ketua Pokja UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana menjelaskan, memang sasaran kartu sakti Jokowi adalah masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dia menyatakan, pembagian kemarin hanya persiapan menuju pembagian yang menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ke masyarakat yang berada di kawasan terpencil, tertinggal, dan terluar. “Kartu itu penanda, filosofi bahwa pemerintah ingin terjun langsung berperan membantu rakyat baik dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ari menerangkan, kartu sakti yang diluncurkan Presiden adalah penanda pemerintahan ingin terjun langsung dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga berjanji meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami arti penting kartu ini untuk kesejahteraan mereka.

Lebih lanjut Ari mengimbau kepada seluruh kalangan untuk mendukung program pemerintahan, terutama yang terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menyatakan, penyaluran KKS ini memang terburuburu.

Meski KKS dianggap baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, ada dampak sosial di balik itu yakni ketidakakuratan data penerima kartu. Secara tegas dia bahkan menyebutkan langkah Kemensos yang menyalurkan kartu dengan data 2011 melanggar UU No 13/2011 Pasal 8 ayat 5 tentang Fakir Miskin.(Sn/Gs).

Jakarta, 10 Desember - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, didampingi Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo, dan Deputi Menko PMK Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Rahmat Sentika, melakukan foto bersama setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy A. Sparingga, Sekretaris Utama (Sestama) BPOM, Reni Indriani, Deputi I BPOM, T. Badar Johan, H. dan Deputi III BPOM, Suratmono, di kantor kemenko PMK, Jakarta (10/12).

Jakarta, 10 Desember  - Hingga saat ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai angka 131,9 juta peserta. Jumlah ini memenuhi target dalam peta jalan pemerintah yakni 131,4 juta peserta.

"Awalnya pemerintah telah mempunyai peta jalan dengan menargetkan 121,6 juta termasuk di dalamnya eks Jamsostek 8,1 juta jiwa. Bulan Mei terpenuhi, lalu target direvisi menjadi 131,4 juta dan telah dipenuhi juga," kata Sri Endang Tidarwati Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

BPJS Kesehatan sendiri seperti dilansir laman Tribun News,menargetkan tahun 2015 mendatang kepesertaannya mencapai 168 juta orang.

"Artinya dalam setahun akan ada penambahan sekitar 37 juta peserta yang sebagian diperoleh dari dari pekerja penerima upah dari badan usaha," katanya.

Tidak hanya bada usaha, BPJS Kesehatan menginginkan seluruh masyarakat Indonesia yang sehat mendaftar.

"Jangan sampai menunggu sakit baru bayar. Program JKN ini sifatnya gotong royong jadi memerlukan iuran orang yang sehat untuk diberikan orang yang sakit. Jadi jangan sakit baru mendaftarkan diri jadi peserta JKN," katanya. (Tn/Gs)

Jakarta, 10 Desember  - Kantor Kesehatan Pelabuhan mengantisipasi penularan penyakit berbahaya Ebola di kawasan industri Batam yang pekerjanya kerap berinteraksi dan bepergian ke negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.

Antisipasi dilakukan dengan melakukan rangkaian simulasi penanganan dan pengisolasian terduga penderita Ebola, kata Ketua Tim Gerak Cepat Penanggulangan Ebola KKP Abdul Salam di Batam, seperti dilansir laman Antara News, Selasa (9/12/2014).

Ia mengatakan kegiatan yang diikuti instansi pemerintah dan swasta itu untuk meningkatkan kemampuan Tim Cepat Tanggap dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi masalah serta kendala dalam memperkuat koordinasi dengan instnsi terkait di pintu masuk.

Dalam simulasi, digambarkan beberapa tindak cepat yang harus dilakukan aparat pelabuhan jika mendapatkan terduga Ebola, yaitu Kapten Kapal menghubungi Syahbandar yang kemudian menghubungi petugas KKP.

Lalu, Tim Cepat Tanggap yang terdiri dari dokter, paramedis, dan sanitarian mengenakan baju pelindung lengkap mengevakuasi korban. Sementara di pelabuhan tenda isolasi untuk penanganan pertama disiapkan.

Selain korban, seluruh awak kapal juga harus melewati serangkaian tes seperti suhu tubuh untuk mengetahui kenaikan suhu badan. Semua yang berada di kapal juga harus diwawancara untuk melihat apakah mereka berpotensi tertular Ebola.

Sementara setelah distabilkan di tenda isolasi, awak kapal terduga Ebola tersebut mendapatkan rujukan. Sedangkan tim mengambil sampel dan mengirim ke laboratorium untuk dites apakah positif Ebola.

Sebelum melakukan kegiatan evakuasi, seluruh anggota tim harus menjalani proses disinfektan.

Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan Zamhir Setiawan mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, banyak penyakit yang baru muncul atau yang sudah ada berkembang menjadi fatal seperti Ebola.

Bahkan Ebola, menjadi semakin ganas dan menyebabkan kematian.

"Hal itu menuntut kesiapsiagaan. Kami harus mampu mendeteksi dini terhadap penyebaran penyakit antar negara," kata dia.

Memang, sampai sekarang virus Ebola belum masuk ke Indonesia. Namun pada saat itu terjadi ia mengharapkan seluruh masyarakat sudah siap melakukan tindakan antisipasi dan pengendalian.

Wakil Wali Kota Batam, Rudi mengatakan masalah kesehatan masyarakat harus diperhatikan demi kenyamanan berinvestasi.

Ia mengatakan saat ini terdapat sekitar 450 ribu pekerja yang mencari nafkah di perusahaan dalam dan luar negeri di Batam. Semua tenaga kerja membutuhkan perlindungan kesehatan dari penularan penyakit berbahaya.

Menurut dia, bukan penyakit Ebola saja yang harus diwaspadai beredar di Batam, melainkan juga penyakit menular lainnya.

"Penyakit menular yang sudah ada, lama muncul kembali, dan ada yang baru, juga penyakit tidak menular serta semua kejadian lainnya seperti SARS, H5N1, dan H1N1, semua harus diantisipasi," kata dia. (Ant/Gs).

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK mengatakan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi kelautan dan kebudayaan sangat besar dan berlimpah yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke.

“ Negeri kita Indonesia memiliki potensi kelautan dan kebudayaan yang sangat besar dan berlimpah yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Mianggas sampai Rote.   Dengan letak yang strategis di daerah khatulistiwa dan terletak diantara 2 benua dan 2 samudera serta memiliki keanekaragaman budaya dengan lebih dari 500 suku yang berbeda,  menjadikan Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan mempesona keindahannya”.

Demikian dikatakan Menko PMK Puan Maharani dalam sambutan yang dibacakan oleh Deputi menko PMk Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz pada  Bedah Buku Laut dan Kebudayaan, Selasa (9/12/2014) pagi di Museum Nasional, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Dalam pengelolaan sumberdaya laut, berbagai komunitas masyarakat hidup dan menetap di sekitar kawasan laut guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.  Berbagai masyarakat tersebut, hidup dengan corak budaya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi adat-istiadat yang dianutnya, yang pada gilirannya menciptakan suatu kekayaan khasanah budaya Indonesia yang menarik dan mempengaruhi pola kehidupannya.  Tradisi dan budaya tersebut mengalir hampir di semua aktivitas kehidupan yang kemudian membentuk sebuah jati diri bangsa.  Sebagai wujud jati diri bangsa tersebut, Indonesia pernah jaya pada saat kerajaan-kerajaan yang berbasis maritim menguasai negeri ini seperti Majapahit, Sriwijaya, Gowa dan Luwu dimasa lalu”. 

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK, mengajak kita pada kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, kita dapat hadir pada acara ”Bedah Buku Laut dan Kebudayaan” di Gedung Museum Nasional yang kita cintai ini.   Buku Laut dan Kebudayaan ini merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan seminar sehari tentang Laut dan Kebudayaan yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 10 Desember 2012.

Menko PMK memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara-saudara semua yang dapat hadir pada acara ini, ditengah kesibukannya dalam mengurus kegiatannya masing-masing untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tentang arti dan makna laut dan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam buku Laut dan kebudayaan, sehingga dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat dan jaya. 

Perubahan Pola Pikir

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan dalam paradigma pengelolaan kelautan dengan melakukan perubahan pola pikir dari continental approach ke marine approach.  Akan tetapi,  dalam pemanfaatan sumberdaya alamnya sampai saat ini belum terlaksana secara optimal dan  masih jauh dari tahap untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.  Pengalaman pembangunan laut oleh bangsa kita sendiri selama kurun waktu yang panjang ini telah menunjukkan, bahwa paradigma (pola) pembangunan yang kita lakukan masih berorientasi pada pengejaran pertumbuhan ekonomi semata dan masih kurang memperhatikan aspek pelestarian, pemerataan dan kesesuaian sosial-budaya secara proporsional, yang pada akhirnya sering menciptakan kegagalan. 

Dewasa ini, terdapat beberapa gejala penyusutan kuantitas dan kualitas laut Indonesia yang disebabkan antara lain oleh kegiatan pencurian, over fishing, perusakan terumbu karang, penggunaan racun atau bom ikan, serta munculnya sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap laut.  Padahal, budaya mengajarkan bagaimana caranya kita bersikap kepada alam. Keselarasan antara budaya dan alam mutlak diperlukan dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Laut yang merupakan bagian dari alam juga berperan penting karena laut adalah objek wisata, penghubung antar pulau, sumber bahan baku, bahan pangan, dan bahan obat-obatan.  Selain itu, laut sangat erat kaitannya dengan konsep kosmologis pada etnik masyarakat Indonesia.

Kini, sudah saatnya kita perlu merencanakan program-program yang dapat diarahkan untuk pengembangan ilmu dan pemanfaatan laut dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perekonomian bangsa.  Selain itu program-program tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan baru demi terciptanya keselarasan antara laut dan kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat dan generasi muda Indonesia harus memiliki wawasan dan bekal di masa depan bagaimana cara memperlakukan laut dan alam secara wajar mengingat budaya telah mengajari mereka.  Hal inilah yang akan kita wujudkan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK guna mewujudkan Poros Maritim Dunia dan Revousi Mental yang keduanya sangat terkait dengan Judul Buku yaitu Laut dan Kebudayaan. 

Peran Ilmu pengetahuan dan Teknologi Kelautan sangat Penting

Pembangunan kelautan di masa datang diharapkan menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian negara dalam pemberdayaan masyarakat yang bergerak di sektor kelautan. Menyadari hal tersebut, maka peran ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan menjadi sangat penting dan perlu dioptimalkan serta diarahkan agar mampu diaplikasikan oleh masyarakat luas terutama oleh para pelaku industri dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Penyadaran dan peningkatan pengetahuan akan fungsi dan manfaat laut sebagai pendukung ungkapan budaya itu yang terdapat pada berbagai suku bangsa di Indonesia perlu dilakukan secara terintegrasi dan terencana.  Salah satu bahannya yaitu adalah melalui Buku Laut dan Kebudayaan ini yang didalamnya cukup komprehensif dalam menjawab permasalahan yang ada seperti: perspektif sastra dalam pengelolaan laut, histori dan mitologi, antropologi pengelolaan laut, iptek kelautan, jiwa bahari dan pemberdayaan masyarakayat dalam perspektif ekonomi baru. 

Potensi sumber daya kelautan kita sebenarnya mampu dipergunakan sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia yang saat ini masih berjalan tersendat-sendat, sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan kita dengan Negara-negara seperti : Swedia, Thailand, Filipina yang porsi terbesar kue ekonominya cukup besar berasal dari kelautan.  Dalam kaitan dengan otonomi daerah, potensi ini akan memberikan masukan dalam pendapatan asli daerah. Untuk itu diperlukan juga dukungan penuh dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya laut.  Setiap usaha yang dilakukan oleh stakeholders (pemerintah, masyarakat, kalangan bisnis, mahasiswa dan peneliti) harus terintegrasi secara sempurna.  

Penguatan Jati Diri bangsa

Pada saat ini, kita melakukan suatu pertemuan penting guna mendapatkan suatu pemahaman yang utuh tentang kaitan antara laut dan kebudayaan dalam pengelolaan laut dan kebudayaan guna mewujudkan predikat yang pernah kita raih pada masa lalu.

Bedah buku ini semakin menemukan relevansinya karena dihadiri dan dipandu oleh para panelis dan pembahas yang berkualitas dalam memberikan informasi, data dan fakta yang jelas dan aktual, sehingga dapat memberikan masukan dan pemahaman yang baik dalam rangka penguatan jati diri bangsa dari segi pengelolaan sumberdaya laut, ilmu dan teknologi perkapalan, kajian sastra, antropologi dan semangat bahari.  

Menko PMK menyampaikan selamat  dan terima kasih kepada Panitia yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara ini.  Akhirnya, Menko PMK menghimbau kepada segenap kementerian/lembaga terkait agar semakin memberikan perhatian yang besar pada bidang laut dan kebudayaan, sehingga ke depan cita-cita kita dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diwujudkan. 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhirnya dengan mengucapkan basmallah, Acara Bedah Buku Laut dan Kebudayaan secara resmi dibuka. (Gs).

Jakarta, 8 Desember – Deputi Menko PMK  Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang (kanan) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial, Senin (8/12/2014) pagi di ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No3, Jakarta. (Foto:Gs).

Deputi PMK Ghazali Situmorang dalam rakor tersebut didampingi Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi (kedua kanan), sedangkan Dirjen Kemensos Andi (kedua kiri) dan Direktur Eksekutif TNP2K Bambang Widianto (kiri) memberikan paparan mengenai perkembangan data tentang program perlindungan sosial.

Tampak hadir dalam rakor tersebut, antara lain Deputi enko PMK Bidang Koordinasi pendidikan dan Agama Agus Sartono, Staf Ahli Menko PMK Abdullah Antaria, Eka Julianti, dan Para Staf Khusus Menko PMK, serta para pejabat yang mewakili K/L terkait seperti dari Kemdikbud, Kemensos, PT Pos Indonesia. (Gs).

Jakarta, 8 Desember -  Korban minuman keras oplosan di Sumedang yang masuk ke RSUD Sumedang hingga Jumat (5/12/2014) pagi ini bertambah menjadi 103 orang. "Tadi subuh datang lagi dua pasien, jadi dari 101 bertambah lagi menjadi 103 pasien," kata Kepala Humas RSUD Sumedang Iman Budiman di Sumedang, Jawa Barat, pagi ini.

"Puncak pengunjung (pasien) yang datang ke sini hari Kamis (kemarin)," kata Iman Budiman lagi.

Jakarta, 5 Desember  - Dinas Sosial Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 3.700 warga setempat diketahui mengidap penyakit HIV/AIDS.

Jakarta, 3 Desember  - Pembagian kartu keluarga sejahtera (KKS) masih terkendala beberapa hal. Antara lain belum berjalannya sistem satu pintu dan masih terjadi pengurangan dana KKS di beberapa wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seperti dilansir laman  Tribun News, mengaku, akan mengevaluasi persoalan itu dengan mengidentifikasi permasalahan di lapangan.

Jakarta , 3 Desember  - Pasien dari mancanegara mulai percaya dan melirik sejumlah rumah sakit di Tanah Air untuk berobat.

"Sekarang, sudah banyak pasien dari luar negeri yang datang ke Tanah Air. Kemarin, pasien dari India dan Belanda ke sini," ujar Direktur Pengembangan Produk dan Teknologi PT Bundamedik, Dr Ivan R Sini, dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (2/12/2014).

Selama ini, sambung dia, seperti dilansir laman Antaranews, masyarakat lebih percaya dengan rumah sakit di luar negeri terutama di Malaysia dan Singapura.

Jakarta, 2 Desember  - Kepala penanggungjawab Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, menyatakan ratusan warga sekitar yang memeriksakan diri menderita HIV.

"Angkanya kurang lebih hampir mencapai 300 orang, dan mereka semua rata-rata usia remaja dan produktif, umur 15 tahun hingga 25 tahun," kata Kepala penanggungjawab IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tiom, dokter Hutal Silaban ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Senin (1/12/2014).

Ia mengemukakan, angka ratusan tersebut terdeteksi selama tahun 2014, setelah sejumlah warga melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Tiom.

"Kita ketahui mereka terinfeksi virus HIV, biasanya kita beri penjelasan mengenai pengobatan dan pola hidup, jadi kita arahkan untuk rutin minum obat, serta gaya hidup seks bebas untuk tidak dilakukan," katanya.

Dokter Silaban yang mengaku seperti dilansir laman Antaranews, baru dua tahun bertugas di RSUD Tiom mengatakan bahwa pihaknya seringkali mengimbau kepada pasien yang terdeteksi menderita HIV untuk rutin kembali memeriksakan diri.

"Kami juga mengimbau untuk mengontrol kembali, tapi kebanyakan dari mereka tidak kembali karena merasa sudah sehat dan bugar, tetapi ketika mereka tidak kembali dan kondisi badan kembali turun, itu salah satu kesulitan kami untuk menangani mereka," katanya.

"Apa lagi di sini tidak ada ruang khusus untuk tangani mereka jika sudah begini. Hanya ada ruang konseling. Jadi jika mereka kembali dan terpaksa dirawat, kami gabungkan dengan pasien umum lainnya, hanya saja status pasien, sakit apa kami tetap rahasiakan dari pihak lainnya," lanjutnya.

Silaban mengemukakan di RSUD Tiom terdapat kurang lebih 35 perawat dengan staf yang bekerja dengan jadwal dan selalu menangani berbagai macam pasien, mulai dari sakit ISPA, malaria, cacingan, diare, skabies, pneumonia, penyakit sendi dan sakit gigi.

"Dulu kami punya gedung perawatan yang cukup luas, hanya saja belakangan ini kurang layak digunakan. Jadi jika ada pasien sakit apa saja, kami gabungkan sesuai dengan spesifikasi penyakit.

Mengenai penularan HIV di usia produktif, Silaban juga mengungkapkan, bahwa hal itu karena perilaku hidup yang kurang sehat, seks bebas di kalangan mereka. "Kebanyakan yang kita gali informasi itu karena perilaku seks bebas, jadi itu yang mutlak di sini kita temukan, jarang dari suntik atau narkoba. Untuk obatnya kami berikan Contrimus Axol, setelah kita edukasi pemakaian selama dua minggu, mereka teratur atau tidak. Jika teratur kami berikan ARV," katanya.

Sementara itu, keterangan dari buku Lanny Jaya terkini yang didapatkan Antara, penderita HIV di daerah itu mencapai angka 269 orang, dengan 39 penderita di antaranya dikabarkan telah meninggal dunia. (Ant/Gs).

Jakarta, 1 Desember  - Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang Sumatera Utara, iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional dirasakan berat.

Pasalnya, seperti dilansir laman Tribun News, meski hanya perlu membayar Rp 19 ribu per bulan untuk pelayanan rumah sakit kelas 3, namun banyaknya jumlah anak, maka memberatkan.

"Kebanyakan mereka mempunyai empat orang anak sehingga ketika harus mengiur terasa berat karena harus membayar untuk enam orang," kata Kepala Puskesmas Aras Kabu Kecamatan Beringin Deli Serdang dr Ratna Tanjung saat mendapatkan kunjungan Sekertaris Jenderal Kemenkes, Untung Suseno, Sabtu (29/11/2014).

Ia pun berharap BPJS maupun pemerintah setempat bisa mengambil langkah-langkah untuk memberikan kemudahan.

"Terlebih pemerintah harus menjadikan orang tidak mampu itu menerima PBI," katanya.

Puskesmas Aras Kabu menjadi andalan warga sebagai tempat pelayanan kesehatan primier.

Mereka melayani penyuluhan ibu hamil, rawat inap yang semua diberikan secara gratis jika terdaftar menjadi peserta JKN.

Wilayah ini berada tidak jauh dari Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara. (Eko Sutriyanto)

Sunari Belum Pernah Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, Keluarga Sunari (60), di Dukuh Mugas, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, luput dari bantuan dana dari pemerintah.

Meski mereka hidup dalam kemiskinan, namun tidak pernah ada uang bantuan dari pemerintah yang pernah diterima.

Baik itu di masa bantuan langsung tunai (BLT), maupun hingga era Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Sunari tinggal di rumah berdinding anyaman bambu berlantai tanah liat bersama istrinya, Nawiyah (55) dan anaknya Sodri (22).

“Saya juga sudah menanyakan pada Pak RT, kenapa saya tidak dapat uang bantuan dari pemerintah tapi Pak RT hanya bilang, bersabar,” kata Sunari, Minggu (30/11/2014) sore.

Rumah Sunari yang berukuran 4x6 meter persegi itu terbagi dalam dua sekat. Bagian belakang untuk dapur dan kandang kambing, dan bagian depan adalah kamar yang merangkap ruang tamu.

Bila mau mandi atau buang air besar, mereka harus ke sungai, yang jaraknya sekitar 200 meter dari gubuk itu.

Untuk penerangan rumah, Sunari mendapat bantuan dari mushala yang jaraknya sekitar 500 meter.

“Kalau kencing, yang di kebun milik orang,” tambah Sunari, yang rumahnya jauh dari perkampungan, dan berdiri di tengah kebun.

Sunari mengaku, rumahnya itu berdiri di tanah milik saudaranya. Demikian juga dengan sepasang kambing yang ia pelihara.

Pekerjaan sehari-hari Sunari, adalah mencari kayu dan madu di hutan. Penghasilannya tidak menentu.

Sementara istrinya, menderita sakit paru-paru dan asam urat, sehingga memerlukan perawatan.

“Anak saya, Sodri yang menjaga emaknya di rumah dan mengantarkannya berobat. Sehingga Sodri, tidak bisa bekerja. Biasanya, ia bekerja sebagai kenek tukang batu,” kata Sunari.

Namun Sunari mengaku memegang kartu Jamkesmas. Sehingga, istrinya yang sakit, bisa berobat gratis di puskesmas maupun rumah sakit di Kendal.

Kemiskinan yang diderita oleh keluarga Sunari ini rupanya diketahui oleh LSM Serikat Rakyat Miskin Indonesia (RSMI) Kendal.

Mereka lantas melakukan penggalangan dana. Uang yang terkumpul kemudian dibelikan satu karung beras ukuran 25 kilogram, kasur lempit, meja kursi, dan uang tunai.(Tn/Gs).

Jakarta, 1 Desember – Dalam peringatan Hari Aids Sedunia, ternyata penderita Baru HIV justru terus bertambah. Seperti berbagai kota di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumalh penderita baru HIV. Penderita baru HIV yang mengalami peningkatan seperti yang dilansir berbagai portal yang tersebar di berbagai daerah antara lain Depok, Provinsi Riau, Demak, dan Jember

Penderita Baru HIV Depok Tiap Tahun Bertambah

Di Depok, seperti dilansir Portal Indopos, Ironis, penanggulangan penularan HIV atau AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tidak teratasi. Setiap tahun penambahan penderita baru terus terjadi. Dimana penderita baru itu adalah anak-anak dan orang dewasa. Bahkan, pada 2014 saja penambahan penderita baru virus yang menyerang kekebalan tubuh itu mencapai 45 orang.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, Herry Kuntowo mengatakan, peningkatan penderita baru itu terjadi lantaran penggunaan narkoba melalu jarum suntik secara bergantian masih terus terjadi. Dan juga melakukan hubungan intim dengan banyak lawan jenis.
"Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh Dinkes. Setiap tahun justru pengidap baru bertambah. Penularannya menggunakan jarum suntik dan perilaku seks yang menyimpang ke banyak lawan jenis," katanya kepada INDOPOS, saat dihubungi, kemarin (30/11).    
Lebih lanjut, Kuntowo menjelaskan, yang ironisnya pengidap HIV baru itu adalah anak-anak dan remaja. Untuk anak-anak penularannya melalui air susu ibu (ASI), dan remaja melalui jarum suntik saat menggunakan narkoba, serta perilaku seks yang menyimpang. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun terjadi dan melanda warga kota tersebut.
Data yang dimiliki Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, mencatat pada 2013, lalu, setidaknya sudah ada 301 orang di mana 36 di antaranya penderita baru. Dari total 301 orang yang terjangkit, 15 diantaranya sudah meninggal dunia. Kemudian peningkatan terjadi pada 2014 sebanyak 387 penderita HIV/AIDS dimana 45 diantaranya penederita bari. Dari total penderita tersebut 19 orang meninggal dunia. Para penderita yang meninggal itu disebabkan tidak mengkonsumsi obat anti retroviral virus (ARV) yang disediakan RSUD dan Dinas Kesehatan. 
Lebih jauh, Kuntowo menyebutkan, ada beberapa titik rawan penulai HIV di kota tersebut. Tertinggi pertama adalah Kecamatan Pancoranmas dengan jumlah penderita 62 orang. Setelah itu, disusul Kecamatan Sukmajaya dengan 49 orang, Cimanggis 41 orang, Cinere 35 orang, Beji 34 orang,  Sawangan 26 orang, Cipayung 21 orang, Cilodong 14 orang, Limo 8 orang, Bojongsari 7 orang, dan Kecamatan Tapos 4 orang. 
Karena itu, Kuntowo berharap perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok dan sukarelawan dari masyarakat sendiri untuk bekerjasama menangani masalah ini. Pihaknya juga berharap, ada lembaga khusus yang fokus mengurus para penderita HIV/AIDS di kota Depok. Tidak hanya untuk menekan jumlah tersebut tapi juga untuk menangani penderitanya. 
Sementara itu, Pendiri LSM Kuldesak Kota Depok, Samsu Budiman menuturkan, penyebab meningkatnya penderita HIV atau AIDS itu karena minimnya sosialisasi menurunnya tingkat kesadaran penderita mengkonsumsi obat ARV. Ditambah dengan minimnya sosialisasi yang diberikan Pemkot Depok akan penggunaan obat tersebut. Serta, sulitnya mendapatkan obat tersebut yang hanya bisa di dapatkan ke RSUD.  
"Tingkat kesadaran para ODHA belum tinggi. Kemungkinan karena minimnya sosialisasi dari RSUD atau Dinkes. Ini yang harusnya diperbaiki agar peningkatan pendatang baru berkurang," tuturnya.
Budiman meminta Dinkes dan RSUD memberikan akses pengambilan ARV ke puskesmas. Kemudian juga mensosialisasikan informasi serta penyediaan tempat khusus pengambilan obat ARV untuk dikonsumsi. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan maka akan semakin banyak ODHA yang meninggal dunia kembali.
"Kami harap mereka tidak kesulitan lagi harus mengambil obat ARV di RSUD Depok. Jika bisa disediakan tempat dipuskesmas. Ini sangat penting untuk memberantas HIV," imbuhnya.(cok)

Penderita HIV/AIDS Terus Tumbuh Pesat

Sementara di Provinsi Riau, seperti dilansir Halloriau, angka penderita HIV/AIDS setiap tahunnya terus tumbuh pesat di berbagai wilayah. Di Provinsi Riau, selama 2014 saja hingga September lalu saja tercatat ada 2.610 pengidap penyakit berbahaya tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya  2.138 pengidap.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau dalam menyambut hari AIDS sedunia, 1 Desember, penderita HIV/AIDS di Riau tersebar di 12 kabupaten/kota. Rinciannya, terdapat 1442 orang pengidap HIV dan 1168 penderita AIDS.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin menuturkan data tersebut ditemukan selama pendataan dan perealisasian pencegahan kasus HIV/AIDS di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau sampai September 2014 lalu.

"Pendataan yang dilaksanakan tersebut masih belum merata, karena banyak dari masyarakat yang tidak mau diperiksa atau memeriksakan diri, padahal Diskes Riau sudah menyediakan fasilitasnya," ujarnya, Minggu (30/11/2014).

Selain itu, pihaknya juga menggelar kegiatan penyuluhan dalam menyambut HIV/AIDS sedunia terasebut di Car Free Day, Minggu (30/11/2014). "Kita tadi bersama Kanwil Kemenhum dan Ham menggelar acara penyuluhan bagi penderita HIV/AIDS," ujar Zainal

Ia juga menjelaskan dalam kegiatan penyuluhan tersebut memberikan pemahaman tingginya angka penularan dan pengidap HIV/AIDS itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Mengacu pada data yang ada, penularan didominasi melalui hubungan seks.

Selain itu juga melalui injecting drug users (IDU) di kalangan pengguna narkoba dengan suntikan, hubungan seks sesama jenis, atau melalui mother-to-child transmission (MTCT).

Menurut Zaial, untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan jenis HIV dan AIDS dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak dan ragam kalangan. "Khususnya pihak keluarga atau orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak-anaknya jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang akhirnya melakukan hubungan seks diluar nikah hingga penggunaan narkoba," paparnya.

KPAD Kab.Demak Kewalahan

Sedangkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Demak seperti dilansir laamn Tribunjateng, mengaku kewalahan dalam menekan laju jumlah penderita HIV/AIDS di wilayahnya. Hal ini lantaran minimnya anggaran yang tersedia  untuk sosialisasi dan juga pendampingan ODHA.

KPA berharap agar Pemerintah Kabupaten Demak sudi memberikan bantuan anggaran untuk peduli HIV/AIDS. Selama ini, aktivitas penanggulangan HIV/AIDS di Demak masih ditopang dana Global Fund dan Pemerintah Pusat.

Sekretaris KPA Kabupaten Demak, Zaenudin, mengatakan, pada tahun ini belum ada bantuan anggaran dari Pemkab terkait HIV/AIDS. Tentunya ini menjadi satu diantara pokok permasalahan utama yang menjadi kendala bagi pihaknya. Apalagi, Global Fund berencana akan menghentikan upaya pemberian bantuan anggaran terhadap HIV/AIDS pada 2015.

" Meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS menjadi cambuk bagi KPA Kabupaten Demak untuk berupaya keras melakukan sosialisasi. Tahun 2013 ada anggaran sejumlah Rp 50 juta dari Pemkab, tapi tahun ini belum. Kami berharap pemkab tanggap akan hal ini.  " kata Zaenudin, Minggu (30/11/2014).

Dikatakan Zaenudin, pada bulan Oktober tercatat ada 3 orang positif HIV. Ironisnya, meski pada November ini jumlah penderita HIV/AIDS belum tercatat seutuhnya. Namun dia berujar jika jumlahnya terus meningkat. " Data belum terkumpul secara rinci. Sementara ada tambahan 10 penderita HIV/AIDS pada November, " ungkap Zaenudin.

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Sukardjo, menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi dan juga menggelar Voluntary Counseling Test (VCT) di beberapa wilayah di Kabupaten Demak. Harapannya masyarakat dibisa semakin mengerti apa itu HIV/AIDS.

" Bersama KPA kami Sosialisasi serta VCT di kampung nelayan dan juga tukang ojek. Kami akan perbanyak fasilitas tempat VCT d kabupaten Demak. Saat ini hanya ada di RSUD, " kata Sukardjo.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak, Susi Alifah, membenarkan jika pada tahun ini memang tidak ada hibah dan bansos dari untuk HIV/AIDS. Susi mengaku prihatin atas kondisi ini. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk HIV/AIDS.

" Insya'alloh 2015 ada anggaran untuk HIV/AIDS, " ujar Susi.

Untuk diketahui, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Demak terindikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Demak grafis lonjakan signifikan mulai terlihat sejak tiga tahun terakhir.

Pada 2012 tercatat jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 18 orang dengan 4 orang diantaranya meninggal dunia dan 2013 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat mencapai 41 orang dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia.

Hingga September 2014 ini jumlah penderita HIV/AIDS meningkat lagi menjadi 45 orang dengan seorang diantaranya meninggal dunia. Total keseluruhan jumlah penderita HIV/AIDS yang ada di kota wali ini terhitung sejak 2003 hingga september 2014 tercatat mencapai 197 orang dengan 42 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.

Mayoritas, mereka yang positif terinfeksi virus yang menyerang sistim kekebalan tubuh ini merupakan pekerja swasta.

Jumlah Terinfeksi HIV/AIDS di Jember Capai 1.335 Orang

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti dilansir laamn Antaranews, mencatat jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah itu mencapai 1.335 orang.

"Jumlah penderita HIV/AIDS cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dan tahun lalu jumlahnya sekitar 1.000 orang," kata Humas Dinkes Jember, Yumarlis, Minggu (30/11/2014).

Menurut dia, penderita penyakit yang mematikan tersebut tersebar hampir merata di 31 kecamatan di Kabupaten Jember dan tercatat sekitar 400 orang sudah meninggal dunia karena sudah masuk stadium lanjut.

"Dari jumlah tersebut, Jember menempati peringkat ketiga di Jatim dan merupakan daerah 'merah' dalam kasus penderita HIV/AIDS," tuturnya.

Penderita penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut didominasi oleh usia produktif dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan ibu rumah tangga.

"Pemkab dan Pemrov Jatim berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan membuka pelayanan klinik Voluntary Councelling and Testing (VCT) di 10 lokasi di Jember," paparnya.

Pemeriksaan VCT sebelumnya hanya dilakukan di tiga rumah sakit milik Pemkab yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, RSD Balung, dan RSD Kalisat, serta satu puskesmas yakni Puskesmas Puger.

"Saat ini pemeriksaan VCT sudah tersebar di sejumlah puskesmas lain seperti Puskesmas Jember Kidul, Puskesmas Kencong, dan Puskesmas Tanggul, sehingga dengan penambahan tempat pemeriksaan diharapkan penderita HIV/AIDS bisa terdeteksi sejak dini," katanya.

Sementara, Kepala VCT RSD dr Soebandi Jember, dr Justina Evy Tyaswati, mengatakan, sebagian besar penderita yang memeriksakan diri ke klinik VCT sudah masuk stadium dua dan tiga.

"Mereka sudah dalam kondisi parah datang ke klinik VCT, sehingga pengobatannya lebih sulit dibandingkan penderita yang masih stadium satu," ucap psikiater RSD dr Soebandi Jember itu.

Ia mengimbau warga yang memiliki risiko tinggi tertular HIV/AIDS untuk datang ke klinik VCT dan memeriksakan diri secara sukarela, agar dapat diobati sejak dini.(Ip/Hr/Tn/Ant/Gs).