Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

Kesehatan

Oleh humaspmk on January 23, 2015

Jakarta, 23 Januari – Menko PMK Puan Maharani (kanan) usai memberikan sambutan dalam Acara Jumat Minum Jamu Bersama, menandatangani “KOMITMEN BERSAMA membudayakan minum jamu dari diri sendiri, keluarga, lingkungan dan masyarakat”, Jumat (23/1/2015) pagi di kementerian Kesehatan, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menkes Nila Moeloek, Menperin Husen Saleh, Menneg PP dan PA Yohana Yambise, Menkopdan UKM Abak Agung gde Ngurah Puspayoga, dan para pejabat dari K/L terkait.(Gs).

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

 

 

 

 

 

File Pendukung: 

Oleh humaspmk on January 20, 2015

Jakarta, 20 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tiga kiri) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Selasa (20/01/2015) pagi diKemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Rakor Paripurna tersebut membahas diantaranya mengenai Pelaksanaan subsidi beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah (raskin), Persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, Persiapan Penyelenggaraan Haji. (foto:olle)

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 16, 2015

Jakarta (16/01) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, kembali menggelar acara minum jamu bersama. Kali ini acara diadakan di kantor Kementerian Perindustrian, Jumát (16/01).

Minum Jamu Bersama diselenggarakan dalam rangka mencintai industri jamu nasional.  Acara ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya diselenggarakan di Kementerian Perdagangan, 19 Desember 2014 lalu.

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta (15/1) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tentang Pelaksanaan BPJS Kesehatan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (15/01).

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sesmenko PMK Sugihartatmo, Deputi II Kemenko PMK Chazali Situmorang, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.

Oleh humaspmk on January 15, 2015

Jakarta, 15 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil sesaat sebelum berlangsungnya Rakor Terkait Pelaksanaan BPJS Kesehatan pada tahun 2015 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Hadir pada kesempatan itu pula, Menkeu Bambang Brojonegoro, Sesmenko PMK Sugihartatmo, Deputi II Kemenko PMK Chazali Situmorang serta Direktur BPJS Kesehatan, Fahmi Idris (Ponco)

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Anang Iskandar yang didampingi oleh Deputi Rehabilitasi BNN, Diyah Setya Urtami, dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN,Bachtiar Hasanuddin Tambunan. Sementara itu Menko PMK didampingi oleh Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo dan Deputi III Menko PMK, Tb. Rahmat Sentika. (deni)

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menjenguk sejumlah pasien Kelas III Program BPJS Kesehatan di RS Hasan Sadikin Bandung dalam rangkaian blusukan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Puan ingin memastikan semua pasien terlayani.

"Kami harus memastikan semua terlayani, meski masih ada kendala namun mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus dipastikan mendapatkan pelayanan itu secara baik," kata Menko PMK Puan Maharani, Senin (12/1/2015) di Bandung.

Bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua DPRD Jabar Ineu Rachmawati dan Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Luchyati, Menko PMK mendapat penjelasan dari Dirut RSHS Dr Ayi Ambar Sari. Puan yang tiba sekitar pukul 17.00 WIB langsung melakukan peninjauan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang berada di bagian depan rumah sakit terbesar di Jawa Barat itu.

Putri Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri itu seperti dilansir laman Merdeka.com, sempat berbicara dengan pasien seorang ibu yang tengah menunggu giliran untuk mendapat penanganan di IGD rumah sakit itu.

Dia juga menanyakan pelayanan rumah sakit itu kepada salah seorang keluarga pasien yang berada di ruangan IGD tersebut. Peninjauan dilakukan ke ruang tindakan IGD dan ruang perawan bayi.

Selanjutnya, Menko PMK yang didampingi Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Dr. Tubagus Rachmat Sentika, meninjau Ruangan Kemuning yang merupakan ruang perawatan kelas III yang menjadi tempat perawatan pasien peserta BPJS Kesehatan.

"Pemerintah menggulirkan kartu sehat untuk memastikan keluarga kurang mampu mendapat fasilitas layanan kesehatan, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat termasuk dalam pelayanan kesehatan," katanya.

Pada kesempatan itu, Menko PMK  juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di tingkat primer tak hanya saat sakit, namun juga untuk preventif atau pencegahan penyakit.

"Bisa dibayangkan RSHS yang memiliki areal sembilan hektar saja hanya memiliki 996 ruang perawatan, jadi mendatangi fasilitas kesehatan itu tak hanya saat sakit namun lebih baik preventif untuk pencegahan sehingga rumah sakit tidak penuh," tegas Menko PMK.

Sementara itu, Dirut RSHS Dr Ayi Ambar Sari menyebutkan, layanan program jaminan kesehatan bagi masyarakat telah terlayani di rumah sakit itu. Bahkan gencarnya sosialisasi terkait jaminan kesehatan itu meningkatkan jumlah pasien ke rumah sakit itu.

"Program Kartu Sehat dan sosialisasi yang gencar dilakukan menumbuhkan kesadaran kesehatan masyarakat, dan selama ini cukup lancar meski pembayaran dari BPJS Kesehatan terkadang terlambat," kata Ayi.

Dia menyebutkan, sebagian besar pasien yang masuk ke RSHS itu mengalami penyakit keganasan seperti kanker, disusul jantung, hipertensi serta beberapa penyakit lainnya.

"Sebagai rumah sakit rujukan, RSHS banyak mendapat pasien rujukan dari daerah. Namun kami masih kekurangan ruangan ICU yang saat ini baru 35 tempat tidur atau baru 4,22 persen dari total tempat tidur pasien di rumah sakit ini," kata Ayi Ambar Sari.

Sementara itu, pada penghujung kunjungannya di rumah sakit itu, Puan Maharani menyebutkan pemerintah akan terus menyempurnakan berbagai program sosial. Hal itu termasuk jaminan kesehatan sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.(Mc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan layanan kesehatan hingga desa.

Selain itu, kata Menko PMK, pemerintah akan meningkatkan sumber daya manusia di sektor kesehatan baik secara kuantitas dan kualitas.

"Saat ini, pemerintah memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan ditingkatkan terlebih dahulu," kata Puan saat memantau pelayanan kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015), malam.

Menko PMk seperti dilansir laman Tribun News,  mengatakan, pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar seluruh lapisan masyarakat terutama yang tidak mampu dapat menikmati layanan kesehatan.

"Negara harus hadir bersama rakyat salah satunya melalui BPJS. Kebijakan pemerintah didukung harus semua pihak. Kalau ada kendala harus dicarikan solusinya. Semua ini membutuhkan gotong royong," ujar Menko PMK.

Menko PMK mengatakan, pemerintah memiliki cita-cita pelayanan kesehatan bisa hadir di kantong-kantong masyarakat seperti di pedesaan.

Anggaran untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat, lanjut Puan, telah diajukan pemerintah dalam APBNP 2015.

Menurut Menko PMK, layanan kesehatan masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan agar program-program pemerintah di antaranya seperti Kartu Indonesia Sehat bisa dirasakan seluruh masyarakat hingga di tingkat desa.

Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin, Ayi Djembarsari mengatakan, layanan kesehatan memang perlu ditingkatkan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal. Sejauh ini, kata Ayi, pemberi layanan kesehatan kelimpungan menghadapi membludaknya jumlah pasien.

Sejak pemerintah mencanangkan program kesehatan, kata Ayi, jumlah pasien BPJS meningkat setiap tahunnya. Ayi menjelaskan, RS Hasan Sadikin menerima ribuan pasien BPJS setiap bulannya. Namun, kata Ayi, jumlah ruang rawat inap yang dimiliki RS Hasan Sadikin hanya sedikit.

"RS Hasan Sadikin memiliki 996 tempat tidur, 20 pelayanan spesialistik, 133 pelayanan medik sub-spesialistik. 90 persen kamar untuk pasien kelas III. Sebanyak 17.870 pasien merupakan pasien Non-PBI dan 4.839 orang merupakan pasien PBI," ujar Ayi.

Sejauh ini, kata Ayi, 80 persen pasien yang diterima RS Hasan Sadikin adalah peserta BPJS. Kebanyakan pasien BPJS yang diterima RS Hasan Sadikin, kata Ayi, mengidap penyakit ganas seperti kanker. Oleh karena itu, lanjut Ayi, dirinya berharap perhatian terhadap layanan kesehatan bagi pasien ganas bisa lebih besar dari sebelumnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,(kedua kiri)  berbincang dengan salah satu pasien ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Senin (12/1/2015) dalam kunjungan kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. (ole/Gs)

Menko PMK dalam kesempatan tersebut juga  meninjau ruang Kemuning untuk menjenguk sejumlah pasien Kelas III peserta Program BPJS Kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Bali, dr Gede Bagus Darmayasa, mengaku kewalahan menangani pasien yang meningkat signifikan setelah dihentikannya layanan jemput pasien dan kunjungan rutin ke berbagai puskesmas.

"Jika sebelumnya pasien yang berkunjung maksimal 90 orang per hari, mulai awal Januari ini rata-rata menjadi sekitar 150 pasien," katanya di Denpasar, Minggu (11/1/2015).

RSJ yang berlokasi di Kabupaten Bangli itu tidak memungkinkan lagi melakukan layanan jemput pasien dan layanan keliling sejak pemberlakuan UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

UU tentang Kesehatan Jiwa seperti dilansir laman Antara News, mengharuskan pelayanan kesehatan dilakukan secara terintegrasi, khususnya untuk pasien gangguan jiwa yang telah mengantongi kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pasien rawat jalan RSJ Bangli, ujar dia, harus melakukan perawatan berjenjang. Yakni, mulai dari puskesmas, jika tidak memungkinkan di puskesmas pasien harus ke rumah sakit di tingkat kabupaten/kota.

"Dari RSUD barulah naik ke RSJ atau masyarakat bisa langsung ke RSJ," ucapnya.

Meskipun mengaku kewalahan, dr Bagus mengatakan tidak akan melakukan penambahan tenaga medis.

"Kami mengoptimalkan tenaga yang sudah ada. Kalau sebelumnya pasien yang datang itu biasanya sudah dapat terlayani maksimal hingga pukul 12.00 Wita, sekarang waktunya juga menjadi bertambah," katanya.

Ia menambahkan, pasien gangguan kejiwaan yang berobat ke RSJ itu datang dari berbagai kabupaten/kota di Bali.

Walaupun dihadapkan dengan peningkatan kunjungan pasien, ia berpandangan dengan sistem layanan yang baru ini pihaknya cukup terbantu dari sisi kemudahan melakukan tabulasi kondisi pasien.

"Di sisi lain, kami berharap teman-teman kabupaten/kota untuk sama-sama peduli pada pasien gangguan jiwa," ujarnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 10, 2015

Jakarta, 10 Januari - Pemerintah, melalui sejumlah kementerian, mencanangkan Gerakan Budaya Minum Jamu. Hal itu dilakukan untuk mendorong agar produk jamu di Tanah Air diminati, baik oleh pasar lokal maupun internasional.

“Kami (pemerintah) akan mendorong UKM jamu naik kelas, jangan jamu gendong terus. Dulu Martha Tilaar dari berusaha jamu gendong sekarang menjadi perusahaan raksasa,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, seusai meresmikan Gerakan Budaya Minum Jamu di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Hadir pada acara tersebut,seperti dilansir laman Koran Jakarta,  antara lain, Menteri Perdagangan Rachmad Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Nila Muluk, pendiri PT Mustika Ratu, Moeryati Sudibyo, dan Ketua Yayasan Puteri Indonesia, Putri K Wardani.

Puspayoga mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyosialisasikan kampanye minum jamu di semua kantor pemerintahan dan kementerian yang ia pimpin. “Ini warisan budaya, bangsa Indonesia harus mencintai dan melestariakan jamu,” katanya.

Menurut dia, jamu adalah produk unggulan Indonesia yang harus terus dipromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Terlebih, jamu merupakan produk herbal yang punya nilai budaya tinggi dan telah berusia lebih dari 1.200 tahun.

“Sebelum terus didengungkan di luar negeri, maka dipromosikan di sini (dalam negeri) dulu. Jamu juga jadi bagian produk halal yang akan kita promosikan,” katanya.

Menteri Pariwisata, Arif Yahya, menyambut positif pencanangan tersebut. Pasalnya, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brasil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat. Indonesia bahkan diklaim sebagai negara nomor satu yang memiliki varietas terbanyak tanaman laut berkhasiat. “Potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum masuk dalam perdagangan herbal dunia,” kata dia.

Dukungan pemerintah seperti pencanangan minum jamu akan sangat membantu produk herbal asli Indonesia itu untuk bisa masuk pasar internasional. “Kita harap Indonesia ke depan bisa jadi pemain jamu dan industri herbal kelas dunia,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah, melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, juga menandai pencanangan kampanye minum jamu di Kementerian Perdagangan. Menurut putri presiden kelima RI itu, gerakan sehat minum jamu akan dimulai di seluruh kantor pemerintah.

“Ini penting sebagai salah supaya kita tetap menghargai produk dalam negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” kata Puan.

UKM Jamu Naik Kelas

Pada kesempatan itu, Puspayoga juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong UKM jamu naik kelas. Hal itu akan dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya mempermudah pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada para pelaku usaha mikro herbal tersebut.

Puspayoga mengatakan potensi herbal sebagai bahan jamu di Tanah Air mencapai triliunan rupiah. Realitas itu didukung potensi kekayaan bahan baku herbal yang melimpah dan potensi iklim yang mendukung bahan baku jamu sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan produksi jamu di Indonesia.

Ia mengatakan saat ini terdapat 1.247 industri jamu, 129 unit berupa industri obat tradisional (IOT) dan selebihnya termasuk golongan Usaha menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

Puspayoga menambahkan keberadaan industri jamu mampu menyerap tenaga kerja lebih kurang 15 juta orang. Sebanyak 3 juta di antaranya terserap di industri jamu tradisional, sedangkan 12 juta lainnya terserap di industri jamu yang berkembang ke arah makanan, minuman, food supplement, spa aroma terapi, dan kosmetik.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Putri K Wardani, dalam kesempatan yang sama, menyayangkan banyaknya jamu berbahan kimia yang beredar. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang begitu besar karena merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Brasil yang memiliki varietas tanaman berkhasiat. Itu pun belum termasuk varietas tanaman laut. (Kj/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Penyalahgunaan narkotik di kalangan pelajar dan mahasiswa kian memprihatinkan. Apalagi tercatat bahwa dari seluruh daerah, DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI, Ali Johardi seperti dilansir laman Tribun News, mengungkapkan dalam setahun terakhir ini angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan mulai tingkat SLTP, SMU hingga perguruan tinggi sebesar 4,7 persen.

"Terindikasi bahwa jumlah tersangka kejahatan pada usia pelajar dan mahasiswa usia 12 hingga 24 tahun sebanyak 40.690 orang, dan 21,5 persennya tersangka narkoba," kata Brigjen Ali Johardi kepada wartawan, Kamis (8/1/2015).

Guna menyadarkan para pelajar dari bahaya narkotika, BNN Provinsi DKI menggelar Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba (PKSSBN) 2014. Acara yang mengangkat tema "Raih Prestasi setinggi-tingginya tanpa NARKOBA” yang diikuti 36 sekolah menengah atas di Jakarta.

"Kegiatan Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba merupakan upaya memberdayakan lingkungan sekolah untuk menciptakan sekolah bebas narkoba," kata Ali.

Berdasarkan hasil penilaian, terang dia, SMA Negeri 68 Jakarta dinobatkan sebagai juara I Sekolah Bersih Narkoba 2014. Sedangkan juara kedua diraih SMA Negeri 99 Jakarta dan juara ketiga ditempati SMA Negeri 34 Jakarta.

Sementara itu, SMA Negeri 2 Jakarta meraih juara harapan I, disusul SMA Negeri 13 Jakarta dan SMA Perguruan Rakyat 2 sebagai juara harapan dua dan tiga.

Sedangkan, juara favorit satu hingga tiga diraih SMA Negeri 14 Jakarta, SMK Negeri 33 Jakarta, dan SMA Negeri 13 Jakarta.

Menurut Ali, bentuk kegiatan dalam Pemberdayaan Karya Seni Sekolah Bersih Narkoba itu meliputi, kreativitas karya seni dan budaya sekolah, kreativitas branding antinarkoba di lingkungan sekolah, kreativitas yel-yel antinarkoba, kreativitas puisi antinarkoba, kreativitas karya tulis antinarkoba, dan peer group speaking antinarkoba.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 09, 2015

Jakarta, 9 Januari  - Hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates menunjukkan bahwa ribuan burung puyuh dan jenis unggas lainnya di Lendah yang mati mendadak beberapa waktu lalu positif terkena virus flu burung atau avian influenza.

Kepastian itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kulonprogo, Endang Purwaningrum, Kamis (8/1/2015). Menurutnya, laporan dari BBVet baru saja disampaikan, seperti dilansir laman Tribun News, berdasarkan uji terhadap sampel burung puyuh mati yang dikirimkan ke laboratorium pada Selasa (6/1/2015) lalu.

"Petugas PDRS (Participatory Disease Surveillance Response) Drh Ambar Widuri telah memperoleh laporannya, hasilnya positif," kata Endang.

Kematian ribuan unggas tersebut terjadi di Lendah, tepatnya di peternakan milik Ponijo (75), warga Dusun Sedan, Desa Sidorejo, Senin (5/1/2015). Setidaknya 3.500 burung puyuh di peternakannya mati mendadak, setelah sebelumnya diawali dengan kematian enthog dan ayam miliknya.  

Petugas datang ke lokasi peternakan untuk mengidentifikasi. Saat itu rapid test di lokasi menunjukkan hasil negatif. Namun, rapid test itu diperkirakan belum sempurna, sehingga petugas mengirimkan sampel bangkai burung puyuh ke BBVet untuk memastikannya.

Pasalnya, petunjuk di lapangan menyebutkan bahwa unggas tersebut mati dengan ciri-ciri sebagaimana serangan flu burung. Setelah penelitian di BBVet, kemarin Dinas Peternakan menyatakan sesuai hasil laboratorium bahwa unggas mati akibat positif virus flu burung. (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 08, 2015

Jakarta, 8 januari  - Kasus rabies di Kabupaten Melawi sudah semakin merajalela. Dari data yang disampaikan dinas kesehatan, sampai saat ini sudah ada 46 warga yang menjadi korban gigitan anjing gila, enam di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

"Data yang kami terima ada 42 orang, namun kabarnya ada empat warga lagi yang menjadi korban namun belum kita terima laporannya. Korban tersebut tersebar di empat kecamatan, Tanah Pinoh, Sokan, Sayan, Tanah Pinoh Barat," kata Kepala Dinas Kesehatan Melawi,Provinsi Kalbar,  Simson, Kamis (8/1/2015).

Simson seperti dilansir laman Tribun news, mengungkapkan, sejumlah warga yang telah menjadi korban tersebut saat ini sudah dilakukan imunisasi. Sedangkan dari Dinas Pertanian dan Peternakan nantinya juga akan melakukan vaksin terhadap anjing milik warga.

"Kalau kita fokus penanganannya pada manusia, sedangkan kawan di Dinas Pertanian dan Peternakan adalah dari hewannya, kita sendiri sudah bergerak cepat," katanya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Melawi belum yakin dengan adanya kasus rabies di Kabupaten Melawi. Mereka menganggap sejumlah warga yang meninggal pascagigitan anjing dianggap kebetulan.

"Sebenarnya bukan karena kita tidak yakin, namun karena belum ada penelitian secara ilmiah yang membuktikan itu adalah positif rabies, yang menyatakan itu kan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, namun demikian dalam penanganannya kita tidak melihat apakah mereka positif atau tidak," katanya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 januari  - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Polisi Anang Iskandar, mengatakan kalangan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia hingga kini mencapai 4,2 juta orang.

"Pengguna di Indonesia cukup besar dan memang menjadi masalah besar bagi Indonesia, bayangkan jika 4,2 juta orang itu sembuh, tentu tidak ada lagi peredaraan narkoba di Indonesia," kata Anang Iskandar usai menghadiri HUT ke-58 Provinsi Jambi, Selasa (6/1/2015).

Dia mengungkapkan peredaran narkoba yang masuk dan menyasar Indonesia banyak mengunakan jalur laut, seperti kasus yang baru terjadi yakni penangkapan 800 kilogram sabu di Cengkareng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Mereka banyak yang menggunakan pelabuhan laut Kalau pedagang besar itu pasti mengunakan jalur laut, tapi yang kecil di bawah enam kilo itu biasanya mengunakan pelabuhan udara. Berdasarkan pengalaman kita penyelundupan narkoba melalui jalur laut itu minimal 40 kilogram," katanya.

Langkah yang diambil sebagai upaya memberantas narkoba, kata Anang, seperti dilansir laman Antaranews, yakni kerja sama bilateral antarnegara dan bilateral dengan angkatan laut tujuannya agar bisa melakukan pengawasan di laut, begitu juga di pantai-pantai dan pengawasan perbatasan terus diperketat.

"Kita juga ada terus koordinasi dengan TNI Angkatan Laut dan PolAir, dil aut itu mitra kita, dan yang terpenting bagaimana kerja sama internasionalnya," kata Anang.

Modus yang digunakan penyelundup jika melewati jalur laut, kata dia, bermacam-macam. Contohnya saat penyelundupan 800 kilogram sabu pelaku mengkamuflase sebagai barang dan kopi. Narkoba itu dibungkus di dalam kopi dengan sangat rapi, begitu juga modus penyelundupan 150 kilogram sabu yang dicampur dalam makanan.

Disinggung peredaraan narkoba di Jambi, Anang mengatakan akan melakukan tindakan-tindakan di tahun ini, begitu juga upaya pemberantasan di kampung-kampung di Jambi yang merupakan lokasi terbesar peredaran narkoba di Jambi.

"Kita akan mengambil langkah seimbang, pengedar kita berantas pengunanya kita sembuhkan, modus peredaraan narkoba memang bermcam-macam cara dilewati, tapi yang penting bagaimana penjagaan intelijen kita dalam pengawasan peredaran tersebut," katanya.
(KR-DDS)

Waspadai peningkatan DBD pada Januari

Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mewaspadai beberapa penyakit yang kasusnya mengalami peningkatan pada musim hujan seperti demam berdarah dengue (DBD) yang ditularkan oleh nyamuk.

"Data sejak beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Januari seperti sekarang ini seringkali menunjukkan peningkatan kasus DBD di negara kita. Karena itu, kita semua perlu waspada dan perlu lebih mengenal penyakit ini, serta mencegah dan menanggulanginya dengan baik," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan Prof dr Tjandra Yoga Aditama dalam surat elektroniknya, Selasa (6/1/2015) di Jakarta.

DBD adalah penyakit yang mudah menular dari orang ke orang melalui perantara gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia kecuali tempat dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut.

Karena mudahnya reproduksi nyamuk maka DBD sering menimbulkan kejadian luar biasa di sebuah populasi penduduk terutama yang padat.

Tjandra memaparkan gejala awal DBD antara lain demam tinggi mendadak berlangsung sepanjang hari, nyeri kepala, nyeri saat menggerakkan bola mata dan nyeri punggung, kadang disertai tanda-tanda pendarahan serta pada kasus yang lebih berat dapat menimbulkan nyeri ulu hati, perdarahan saluran cerna, syok, hingga kematian.

Masa inkubasi penyakit selama 3-14 hari tetapi pada umumnya 4-7 hari.

"Belum ada obat dan vaksin untuk mencegah DBD. Pengobatan terhadap penderita hanya bersifat simtomatis dan suportif," kata Tjandra.

Pada 2014 hingga pertengahan Desember tercatat penderita DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 71.668 orang, 641 di antaranya meninggal dunia.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (2013) dengan jumlah penderita sebanyak 112.511 orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 871 orang.

Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan di dalam rumah maupun di luar rumah, antara lain untuk memberantas sarang dan jentik-jentik nyamuk.

"Pencegahan demam berdarah yang paling efektif dan efisien sampai saat ini adalah kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus, yaitu menguras, menutup dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk," ujar Tjandra.

Kegiatan "Plus" adalah bentuk kegiatan pencegahan tambahan seperti menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, menanam tanaman pengusir nyamuk, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah serta menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk.

"PSN perlu ditingkatkan terutama pada musim penghujan dan pancaroba, karena meningkatnya curah hujan dapat meningkatkan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD," kata Tjandra.

Penelitian Vaksin DBD

Penelitian vaksin DBD saat ini tengah memasuki Fase 3 dengue CYD 15 di lima negara endemis di Amerika Latin dan Karibia dengan menggunakan 20.875 sampel anak berusia 9-16 tahun.

Sejauh ini, Tjandra menyebut Vaksin CYD 15 secara umum berhasil menurunkan kasus dengue sampai 60,8 persen, mengurangi tingkat perawatan di RS karena dengue sampai 80.3 persen, mereduksi kasus DHF sampai 88,5 persen dan tingkat keampuhannya terhadap DEN-2 mencapai 42,3 persen atau sedikit lebih tinggi dibanding angka 35 persen yang tercapai saat studi sejenis di Asia bulan Juli lalu.

"Proses penelitian masih terus berlanjut," kata Tjandra.

Keberhasilan vaksin DBD tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat DBD di berbagai negara terutama negara tropis.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - International Council in Education for People with Visual Impairment (ICEVI) akan menyelenggarakan Konfrensi Internasional penyandang disabilitas khususnya tuna netra di Bali. Pemerintah Daerah Bali pun menyambut rencana ini dan berjanji membantu kegiatan tersebut.

“Menolong sesama manusia terlebih terhadap mereka yang penyandang disabilitas merupakan salah satu amanah dari UUD 1945. Terlebih perhatian bagi penyandang disabilitas yang juga tergolong masyarakat miskin. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bersama membantu meringankan beban para penyandang disabilitas,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audensi Ketua ICEVI, Sri Soedarsono, di Denpasar, Bali, Selasa (6/1/2015).

Pastika seperti dilansir laman Kompas.com, menekankan pentingnya kepedulian terhadap penyandang disabilitas, khususnya mereka yang hidup dalam kekurangan. Taraf hidup mereka harus ditingkatkan, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki keahlian, dan mampu berguna bagi dirinya serta orang lain.

“Saya berharap ke depannya, adanya konferensi ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam membantu Pemerintah Provinsi Bali untuk menyukseskan proram Bali Mandara, sehingga penyandang disabilitas lebih diperhatikan dan apat hidup lebih sejahtera,” tambah dia.

Konferensi tersebut akan digelar pada 28 September hingga 1 Oktober 2015 mendatang. Konferensi ini akan dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai negara di Asia. “Organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan. Dan, konferensi ini memiliki tujuan untuk membuka wawasan masyarakat sehingga penyandang disabilitas dapat diterima di tengah-tengah masyarakat,” kata Sri Sudarsono. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Sekitar tiga ribu burung puyuh yang diternakkan oleh warga Dusun Sedan, Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Ponijo (75), mendadak mati, Senin (5/1/2015). Hingga kemarin, penyebab kematian ternaknya itu belum dapat dipastikan.

Dinas Kelautan Perikanan dan peternakan yang langsung mendatangi lokasi kemarin sore (red- Senin , 5/1/2015) masih melakukan penelitian.

Ponijo mengatakan, kematian ternak puyuhnya itu diawali dengan kematian puluhan unggasnya. Disebutkan, pada Minggu lalu ayam dan enthok miliknya lebih dulu mati. Ponijo merasa khawatir hal itu akan menular ke ternak puyuhnya.

Dia mengaku lantas menyemprot kandang puyuh yang berisi lebih dari 3.000 ekor puyuh itu dengan obat desinfektan.
Kasus kematian ternak secara masal juga terjadi di Gunungkidul.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menetapkan status siaga bencana banjir sehubungan intensitas curah hujan yang terus meningkat di Kota Makassar beberapa hari ini.

Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Ismounandar mengemukakan hal itu di Makassar, Senin (5/1/2015), didampingi Humas, Ahmad Syarif.

"Berdasarkan informasi dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan perkiraan cuaca hujan dan angin kencang yang akan masih terjadi di wilayah Makassar dan sekitarnya hingga tingga hari kedepan," katanya.

Dia menyebutkan saat ini sejumlah wilayah di Kota Makassar tergenang air seperti kompleks Swadaya Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kompleks Kodam III Paccerakkang, Kompleks Perumnas Blok 10 Antang dan wilayah terparah menimpa Romantangaya Kelurahan Tamangapa dengan ketinggian air mencapai satu meter.

"BPBD Makasssar sejak kemarin sudah melakukan upaya bantuan dengan menyisir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terisolir banjir," kata kata Ismounandar.

Ismounandar seperti dilansir laman Antaranews, menambahkan BPBD Makasssar bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar dan potensi SAR lainnya sudah membentuk posko penangggulangan bencana di daerah banjir tersebut.

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal menggunakan waktu akhir pekannya Minggu (4/1/2015) dengan mengunjungi tempat pengungsian korban banjir di Jalan Swadaya, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala.

"Selama beberapa hari ini, guyuran hujan sangat tinggi dan ini memang sudah diprediksi oleh BMKG. Akibat hujan lebat itu, beberapa wilayah di Makassar itu tergenang banjir," ujarnya.

Syamsu Rizal mengatakan, intensitas hujan yang sangat tinggi itu telah menyebabkan beberapa wilayah di Makassar mengalami banjir dan genangan, tetapi banjir yang paling besar terjadi di Jalan Swadaya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari - Sejak dibangun tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis, lumpur di Waduk Jatiluhur belum pernah dibuang. Padahal, sedimentasi salah satu waduk terbesar di Indonesia ini terus meninggi.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan belum mendapat laporan secara detail mengenai kondisi sedimentasi di Jatiluhur. Namun, pembuangan lumpur tersebut harus dipikirkan sejak kini, sebelum terjadi sesuatu yang buruk.

"Kalau sedimentasi terus meninggi, bayangkan sendiri apa yang akan terjadi," tutur Dedi kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2015).

Dedi menjelaskan, sedimentasi yang terus-terusan meninggi bisa menambah beban waduk. Jika dibiarkan, dan lumpur mengganggu turbin hingga menyebabkannya macet lalu meledak, maka Jakarta akan terendam hanya dalam waktu 15 menit.

"Kalau kita lihat kasus Situ Gintung, seberapa besar dampak yang terjadi di sana? Kalau Jatiluhur yang bobol, dampaknya akan lebih besar dari itu," ucap dia.

Sebenarnya, Pemkab Purwakarta bisa saja membuang hasil sedimentasi dari Jatiluhur. Namun, masalahnya, ia kebingungan ke mana harus membuang lumpur tersebut. Alih fungsi lahan di Karawang dan sekitar Purwakarta meniadakan lahan untuk membuang lumpur.

"Sekarang banyak apartemen, gedung-gedung bertingkat, tidak ada lahan untuk membuang lumpur," ungkap dia.

Demi memperbaiki kualitas air Jatiluhur, pihaknya akan menertibkan 20.000-an keramba jaring apung (KJA). Namun, untuk membuang lumpur, ia masih kebingungan mengenai lokasi pembuangan.

Keluhan yang sama disampaikan Dedi kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Ia memaparkan, kondisi ini harus segera diselesaikan. Waduk Jatiluhur memiliki potensi air sebesar 12,9 miliar meter kubik per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia.

Di waduk ini terdapat enam turbin berdaya 187 MW dengan produksi tenaga listrik rata-rata 1.000 juta kWh setiap tahun. Waduk Jatiluhur memiliki fungsi penyediaan air irigasi untuk 242.000 hektar sawah (dua kali tanam setahun), air baku air minum, budi daya perikanan, dan pengendali banjir.

Purwakarta Tertibkan 20.000 Keramba di Jatiluhur

Sementara itu kualitas air di Jatiluhur Purwakarta terus menurun. Salah satunya, akibat keberadaan keramba jaring apung (KJA) yang tidak terkendali. Dari data Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, saat ini terdapat 23.740 petak KJA.

Jumlah tersebut belum termasuk KJA yang berada di daerah tidak resmi atau illegal. Sedangkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan PJT II hanya 2.196 KJA. “Idealnya maksimal hanya 3.000 keramba saja. Karena itu, kami akan menertibkan sisanya pada bulan ini,” tegas Bupati Purwakarta .

Dedi mengaku KJA harus segera ditertibkan. Sebab, akan berpengaruh buruk pada 2,7 miliar meter kubik air yang merupakan pasokan utama air PAM Jakarta dan sebagian Karawang serta Bekasi. Air ini pun menjadi sumber air pertanian untuk wilayah Indramayu, Subang, dan beberapa daerah lainnya.

“Bayangkan saja, orang-orang yang ada di KJA buang air di situ. Belum lagi makanan ikan yang tersisa lalu mengendap menjadi senyawa yang bisa mengakibatkan korosi. Selain kualitas air menjadi buruk sehingga menjadi tidak layak konsumsi, korosi ini akan mengundang bahaya tersendiri,” ucap dia.

Harry M Sungguh, Direksi Pengelolaan Air PJT II Jatiluhur mengungkapkan, belum lama ini, pintu air di bendungan sudah tidak bisa dijalankan otomatis karena korosi (karat). Untuk itu, pihaknya meminta bantuan tim penyelam dari Marinir untuk membersihkan korosi dan membuka manual pintu air.

Bukan warga Purwakarta
Semangat lain yang membuat Dedi bersikukuh untuk menertibkan KJA adalah, pemilik KJA ternyata bukan warga Purwakarta. Setelah ia telusuri, warga Purwakarta sendiri tersingkir ke daerah ilegal karena sulitnya bersaing dengan KJA yang dimiliki orang luar Purwakarta.

Padahal awalnya, KJA ini diperuntukkan bagi warga Purwakarta sebagai kompensasi hilangnya lahan pertanian mereka. Untuk mengganti mata pencarian dari sawah, mereka digiring di bidang perikanan. Namun sekarang, malah orang Purwakarta yang tersisih.

“Saya akan mengembalikan tujuan awal dari KJA itu. Orang Purwakarta yang akan diprioritaskan dalam 3.000 KJA itu,” ucap Dedi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, sebagian besar KJA dimiliki orang besar di Jakarta. Hal ini membuat penertiban sulit terjadi selama ini. Namun begitu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melakukan kunjungan ke Purwakarta dan menyetujui perbaikan kualitas air Jatiluhur. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, seperti dilansir laman Kompas.com, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang Desa

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah sejalan dengan prioritas program pembangunan di wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. Ia pun menyambut baik fokus program baru yang bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut.

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh Mendes dengan Menkes. Program itu tentunya akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam.

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian baru era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa terdukung sekali," kata Uu.

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian.

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung sekali," tambah dia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan.

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu.

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional.

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Jumlah orang tewas akibat virus Ebola mencapai 7.989, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam pernyataan, Jumat (2/1/2014).

Sebanyak 20.381 kasus Ebola (EVD) dilaporkan, kata laporan itu. Data itu merujuk ke Guinea, Liberia dan Sierra Leone.

Sejalan dengan statistik, seperti dilansir laman Antara News, jumlah maksimum kematian terkait-Ebola dan kasus telah terdaftar di Liberia - 3423 kematian kumulatif dan 8.018 kasus kumulatif.

Liberia diikuti oleh Sierra Leone (2,827 kematian dan 9.633 kasus) dan Guinea (masing-masing 1.739 dan 2.730).

Oleh humaspmk on January 03, 2015

Jakarta, 3Januari - Mengawali tahun 2015, Jumat (2/1), di Aula Gedung III Lantai 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan ke dalam sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember  - Angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, stroke, dan diabetes melitus meningkat daripada kasus kematian akibat penyakit menular.

Konsumsi makanan yang cukup, bermutu, dan aman merupakan syarat utama untuk hidup sehat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Riskesdas (2010), makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan.

Menurut data yang didapat dari Kementerian Kesehatan, pada Senin (29/12/2014) seperti dilansir laman Antaranews, masih terdapat masyarakat yang kurang gizi, tetapi di pihak lain terdapat juga masyarakat yang menghadapi kelebihan gizi, terutama di perkotaan.

Data mortalitas menurut kelompok penyakit berdasarkan kajian hasil survei kesehatan nasional 1995-2007 (Depkes, 2008) menunjukkan terjadinya pergeseran pola penyakit penyebab kematian pada berbagai golongan umur.

Angka kematian akibat penyakit diabetes melitus meningkat 1,1 persen menjadi 2,1 persen; hipertensi dari 7,6 persen menjadi 9,5 persen; dan stroke dari 8,3 persen menjadi 12,1 persen (Depkes, 2008 dan Kemenkes, 2014).

"Kita harus mengubah mindset. Perilaku kita sering kali tidak mau mengubah kita untuk sehat," kata Menkes Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K).

Selenggarakan Parade Penelitian Kesehatan 2014

Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbang Kesehatan) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Parade Penelitian Kesehatan Tahun 2014 pertama kali, dengan enam hasil riset yang dipamerkan.

Beberapa hasil riset kesehatan yang dipamerkan itu, yakni Studi Diet Total (SDT), Saintifikasi Jamu, Studi Kohort Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Tumbuh Kembang Anak, Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit (Rikhus Vektora), Riset Etnografi Kesehatan serta Kesiapan Laboratorium menghadapi Pandemi.

"Parade tersebut merupakan wujud akuntabilitas hasil riset kesehatan yang dihasilkan Balitbang Kesehatan," kata Menkes Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K).

SDT dilakukan oleh 2.372 pengumpul data dengan melibatkan 46.409 rumah tangga dan 161.291 individu di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Studi ini memberikan informasi tentang kondisi kecukupan gizi masyarakan Indonesia dan potensi keterpaparan masyarakat terhadap cemaran berbahaya pada makanan yang dikonsumsinya.

Program Saintifikasi Jamu mendapatkan evidance based bagi pemanfaatan jamu yang terdiri dari penelitian dari hulu hingga hilir.

Sementara studi Kohort Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular melibatkan 5.290 subjek berusia 25-65 tahun. Jantung koroner menempati urutan pertama terbesar angka kejadiannya, disusul diabetes melitus, dan stroke.

Studi Kohort Tumbuh Kembang Anak melibatkan 530 ibu hamil dan 430 bayi. Studi ini dilakukan untuk melihat kaitan antara status gizi ibu hamil dengan tumbuh kembang anak.

Riset Khusus Vekotora dilakukan untuk memperoleh data dasar penyakit tular vektor dan reservoir. Riset ini dilakukan relevan dengan adanya penyakit bersumber binatang yang masih menjadi masalah kesehatan.

Riset Etnografi Kesehatan memberikan informasi budaya kesehatan etnis-etnis di indonesia. Sampai sekarang telah dilakukan riset pada 32 etnis dari 1.068 etnik di Indonesia. Dari setiap etnik akan diketahui dampak positif dan negatif terhadap kesehatan.

"Masih ada 174 penelitian yang belum ditayangkan. Niat kami adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami berharap penelitian ini sejalan dengan bidang lainnya di Indonesia," tambahnya lagi. (Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember  - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, mengatakan banjir yang melanda wilayah Jawa Barat telah menimbulkan dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah karena sejumlah pabrik terpaksa tutup karena terendam banjir.

Ia mengaku sudah menginstruksikan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk segera mengatasi masalah itu.

"Pokoknya banjir di Jawa Barat Gubernur selesaikan dalam waktu tiga tahun. Kenapa itu penting? Karena kalau banjir berapa pabrik yang tidak bekerja ? berapa anda punya emiten yang jadi nganggur ?" kata JK dalam sambutannya di acara Penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014, di gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2014).

JK seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, dengan jaminan penyelesaian masalah banjir itu, investor akan meningkat kepercayaannya, dan hal itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semua pihak akan diuntungkan, termasuk masyarakat.

"Itu artinya industri akan lebih punya kepercayaan, kita yakinkan akibatnya akan terjadi pertumbuhan lebih baik," jelasnya.

Pemerintah kata JK juga akan terus mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa mendongkrak kepercayaan investor. Salah satunya adalah pengalihan subsidi BBM yang diambil pekan lalu. Pemerintah sukses menghemat ratusan triliun rupihan, dan uang itu akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif.

Selain itu JK juga menyinggung soal penghematan belanja rutin negara, serta moratorium penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Selain itu juga disinggung soal pemangkasan birokrasi, yang diharapkan mampu menarik minat investor.

Butuh Rp 100 Triliun Sediakan Air Bersih Se-Indonesia

Sementara itu pada tahun 2015 ditargetkan 68,7 persen rakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap air bersih, dan pada tahun 2019 ditargetkan 100 persen rakyat memiliki akses terhadap air bersih. Pemerintah menunjuk Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), untuk menyusun program tersebut.

Ketua Perpamsi, Rudie Kusmayadi, usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2014), menyebutkan dalam pertemuan tersebut sempat dibahas soal kebutuhan regulasi dan investasi untuk mewujudkan akses air bersih bagi seluruh rakyat. Namun pembahasannya belum tuntas.

Kata dia, Wapres memberikan waktu satu bulan untuk Perpampsi melakukan pengkajian, agar tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses air bersih.

"Kami diberikan waktu satu bulan untuk membuat program, kajian serta strateginya. Mudah-mudahan awal Januari dibahas lagi," katanya.

Direktur Eksekutif Perpamsi, Subekti dalam kesempatan yang sama mengatakan dari pembahasan awal ditargetkan akses air bersih itu terdiri dari 60 persen perpipaan, dan 40 persen sumber air mandiri seperti sumur, maupun pemanfaatan sumber mata air.

"Saat ini perpipaan kita masih 25 persen dari target, kedepannya kita akan mengejar sampai 60 persen," ujarnya.

Kata dia investasi air minum bukan lah investasi murah, setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 100 triliun untuk merealisasikan program tersebut.

"Investasi air minum itu mahal, dan kita sudah tertinggal dari Vietnam dan Thailand," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - Kesehatan