Kesehatan

Jakarta, 29 Desember - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengatakan, fokus KPK pada tahun 2015 dalam pemberantasan korupsi masih meliputi sektor yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Selain di sektor sumber daya alam, KPK juga menyasar sektor pendidikan dan kesehatan.

"KPK akan tetap konsentrasi di sektor yang jadi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pendidikan dan kesehatan selain SDA, infrastruktur, dan revenue negara," ujar Bambang melalui pesan singkat, Senin (29/12/2014).

Bambang seperti dilansir laman Kompas.com, mengatakan, KPK akan memberi perhatian penuh dalam sektor kelautan, terutama pada sumber daya lautnya. Menurut dia, salah satu prioritas pembangunan diarahkan di bidang kemaritiman.

"Kapitalisasi uang di sektor ini harus disertai dengan penguatan sistem agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," kata Bambang.

Namun, Bambang mengakui, tantangan yang akan dihadapi KPK untuk mewujudkan agenda tersebut tidak mudah. Apalagi, adanya dukungan parlemen terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hal ini, kata dia, menambah kekhawatiran meningkatnya potensi korupsi yang dilakukan anggota parlemen.

"Potensial akan ada terdapat suatu jenis korupsi yang diduga akan dilakukan oleh anggota parlemen secara berjamaah dan sangat sistematis dengan karakter yang bersifat greedy corruption serta bahkan corruption by system," papar Bambang.

Dua jenis korupsi tersebut, kata Bambang, dapat terjadi secara struktural karena besarnya nilai korupsi. Bambang mengatakan, celah korupsi akibat Pilkada melalui DPRD dapat terjadi sepanjang pemerintahan kepala daerah dengan menjarah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah.

"Akibatnya juga dapat merusak trust publik pada kekuasaan pemerintah daerah dan parlemen yang semakin masif," kata Bambang.

Oleh karena itu, lanjut dia, KPK akan mengintegrasikan strategi penindakan bersama penegak hukum lainnya, perbaikan sistem untuk pencegahan, dan membangun budaya antikorupsi yang berbasis keluarga dan komunitas. (Kc/Gs).

Yogyakarta, 27 Desember  - Kementerian Sosial mendaftarkan sebanyak 340 ribu orang lanjut usia (lansia) yang tinggal di panti untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Dari 1,7 juta warga yang unregister kita usulkan dapat KIS dan KKS, 340 ribu di antaranya adalah lansia yang ada di panti milik Kemensos maupun panti lainnya yang tersertifikasi," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jumat (26/12/2014) di Bogor.

JAKARTA, 24 desember 2014-.Tingginya angka kurang gizi dan gizi buruk anak indonesia masih relatif cukup tinggi sekitar 5,4 persen menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga lapisan  masyarakat termasuk  pihak swasta , Rendaknya Gizi buruk di masyarakat akibat kemiskinan berpengaruh  terhadap perkembangan tumbuh  kembang anak juga tingkat kecerdasan sumber daya manusia yang berkualitas maupun stunting , melihat kondisi ini diperlukan  kerjasama secara menyeluruh, salah  satunya dengan kemitraan  bersama  pihak swasta  yakni memberikan stimulan susu sehat bagi anak

Jakarta, 22 Desember 2014 - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang menyaksikan Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan dengan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDOD) mengenai Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan dari badan Usaha, di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta. (ole)

Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fami Idris dan Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani.

Jakarta, 22 Desember  - Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015 membidik 19 juta siswa usia sekolah di seluruh Indonesia, kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jambi, Minggu (21/12/2014).

Dijelaskannya, seperti yang dilansir laman Antaranews, untuk program KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun depan menyasar 96,4 juta jiwa, khusus KIS akan menyasar 16,8 juta rumah tangga sasaran.

"Target KIP 19 juta siswa usia sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar empat juta keluarga sangat miskin, penguatan melalui kartu tersebut harus dimaknai tidak sebatas bantalan sosial saja, melainkan mengukuhkan generasi bangsa," kata Khofifah.

Melalui program-program tersebut, katanya, anak usia terdidik bisa sekolah, terjaga fisiknya karena dikontrol kesehatannya, serta mandiri dengan ditopang usaha ekonomis produktif.

Untuk itu, kata dia, semangat kesetiakawanan sosial agar dijadikan benteng untuk ketahanan sosial warga.

"Sebuah Negara dianggap digjaya terukur dalam tiga hal, yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan warganya. Saat ini pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah PR yang perlu diselesaikan," ujar Mensos, sehari usai menghadiri puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Jambi.

1.925 mahasiswa Unnes terima beasiswa Bidik Misi

Sementara itu, Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 1.925 mahasiswa penerima program beasiswa Bidik Misi, meningkat dari tahun ke tahun.

"Alhamdulillah, pada tahun ini kami diberi kepercayaan membina sebanyak 1.925 mahasiswa penerima Bidik Misi," kata Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman di Semarang, Sabtu (20/12/2014).

Hal itu diungkapkannya usai pertemuan dan diskusi seluruh penerima Bidik Misi Unnes dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam kegiatan bertajuk "Lebih Dekat dengan M. Nuh".

Fathur mengungkapkan Unnes merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang paling besar menerima mahasiswa Bidik Misi dan kuota penerimanya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Terbukti, pada 2010 Unnes hanya mendapat kuota 400 mahasiswa, pada 2011 naik menjadi 1.450 mahasiswa, pada 2012 naik lagi jadi 1.750 mahasiswa, dan pada 2013 menjadi 1.850 mahasiswa.

Pada 2014, kuota penerima Bidik Misi Unnes kembali meningkat menjadi 1.850 mahasiswa dan pada 2014 juga naik menjadi 1.925 mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas di perguruan tinggi itu.

"Beasiswa Bidik Misi ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, atau yatim piatu, namun berprestasi untuk dapat berkuliah. Beasiswa ini mampu untuk memotivasi mereka," katanya.

Jadi, kata dia, tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun miskin untuk tidak berkuliah karena pemerintah membantu melalui beasiswa Bidik Misi.

Fathur mengatakan keberadaan beasiswa Bidik Misi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki anak berprestasi tetapi terhimpit secara ekonomi untuk meneruskan pendidikan.

"Beasiswa ini patut dipertahankan sampai kapan pun. Bahkan, kalau perlu ditingkatkan," tukasnya.(Ant/Gs).

Jakarta20 Desember  - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan sekitar 20 persen dari total jamu yang beredar di Tanah Air merupakan produk ilegal atau tidak resmi.

"Total perdagangan jamu dan kosmetika yang berasal dari jamu itu sekitar Rp80 triliun. Tapi 20 persen atau sekitar Rp15 triliun itu produk ilegal," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri K Wardani, dalam pencanangan minum jamu tiap Jumat di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/12/2014)..

Jakarta, 19 Desember  - Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, mengatakan, pihaknya menargetkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik menjadi 170 orang pada 2015 mendatang.

"Target 2015 secara nasional 170 juta orang peserta. Itu yg menjadi target dan perhatian kami," ujar dia dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.

Purnawarman seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan, per November 2014 jumlah peserta JKN telah mencapai 131,6 juta orang, melebihi target yakni 121,6 juta orang.

"Taget awalnya minimal 121,6 juta peserta. Di awal tahun jumlah peserta sekitar 112 juta-an. Tetapi per November (tahun ini) sudah 131,6 juta orang," kata dia.

Menurut Purnawarman, dari total peserta ini, sekitar 72 persen merupakan penerima bantuan iuran. Kemudian, pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri dari Polri/TNI, pejabat negara, pegawai pemerintahan dan pegawai swasta sekitar 18 persen. Lalu sisanya adalah PBPU 6 persen dan bukan pekerja sebesar 4 persen.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, menilai tingkat partisipasi masyarakat terhadap JKN tergolong memuaskan.

Menurut dia, berdasarkan hasil jajak pendapat pada 681 orang responden di 20 provinsi diketahui saat ini sudah hampir separuh atau 49 persen yang telah menjadi peserta JKN. Dari total ini, kelompok usia tertinggi ialah 21-30 tahun, yakni sekitar 44,5 persen.

Hanya saja, sekalipun tingkat kepercayaan masyarakat soal JKN tergolong memuaskan, tak sedikit peserta yang mengaku belum puas dengan layanan yang diberikan. Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.

"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN. Kemudian, dari total ini, 51 persen mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.

Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.

Layanan JKN dinilai belum memuaskan peserta

Sementara itu dari hasil jajak pendapat yang dilakukan pihak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), menunjukkan, layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2014 belum memuaskan pesertanya.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, mengungkapkan, jajak pendapat ini melibatkan 681 orang responden dari 20 provinsi di Indonesia.

Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.

"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN.

Kemudian, dari total ini, 51 persen tidak mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.

Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.

"Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ketidakpuasan peserta terhadap layanan dokter dan rumah sakit tidak terlepas dari rendahnya sebagian bayaran kapitasi dan CBG ke rumah sakit yang ditetapkan Kemenkes," kata dia.

Di samping itu, lanjut dia, pembayaran JKN diwarnai ketidakseimbangan penetapan tarif CBG dan pemberian insentif pada rumah sakit besar, distribusi dana klaim yang bermasalah di tingkat daerah dan penetapan iuran.(Ant/Gs).

Jakarta, 18 Desember  - PT Pos Indonesia Cabang Banyuwangi segera mengedarkan empat kartu Jokowi, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar. Hal tersebut diungkapkan Eko Sumariyanto Kepala PT Pos Cabang Banyuwangi, Kamis (18/12/2014).

"100 persen kartu sudah kami terima dan segera diedarkan kepada 121.893 rumah tangga sasaran yang tersebar di 24 kecamatan di Banyuwangi. Rencananya akhir bulan ini," ujar Eko.

Saat ini, seperti dilansir laman Kompas.com, pihaknya sedang mempersiapkan kartu sesuai dengan identitas keluarga penerima dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait cara membagikan "kartu sakti" Presiden Jokowi tersebut.

"Kenapa kami harus melakukan koordinasi karena untuk menghindari konflik serta antrean yang menumpuk. Rencananya akan dibagikan melalui kelurahan dan desa karena jumlah penerimanya cukup banyak," tutur Eko.

Sebelumnya, pada 20 November 2014 lalu, PT Pos Cabang Banyuwangi telah membagikan dan kompensasi kenaikan harga BBM kepada 8.540 keluarga miskin dengan nilai Rp 48 miliar. Setiap keluarga miskin menerima dana Rp 400 ribu rupiah untuk dua bulan sekaligus.

"Yang belum mengambil ada beberapa dan tidak ada batas waktu karena berupa simpanan," pungkasnya. (Kc/Gs).

Jakarta, 17 Desember -  Beberapa anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyampaikan Holding Statement tentang Penyelenggaraan SJSN oleh BPJS Kesehatan tahun 2014 di hadapan media massa nasional. (dari kiri ke kanan) Soeprayitno, Usman Sumantri, Bambang Purwoko, Subiyanto, dan Zainal Abidin, Rabu (17/12/2014) di Jakarta.

Sejak resmi diluncurkan 31 Desember 2013 lalu, penyelenggaraan BPJS Kesehatan di tanah air tidak terasa sudah memasuki usia hampir satu tahun. Meskipun diakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, DJSN selaku penanggung jawab SJSN, sejauh ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa provinsi yaitu Jatim, Jateng, Sultra, Sulsel, Sumut, dan Bali. "Hasilnya, soal kultur masyarakat kita yang harus dipertegas agar program BPJS Kesehatan ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Mendaftarlah jadi peserta BPJS Kesehatan sejak sekarang dan bayar iurannya dengan tertib," papar Bambang.

Senada dengan Bambang, Zainal Arifin mengungkapkan, dari hasil laporan yang diperolehnya diketahui bila masyarakat kita banyak yang baru mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan begitu menderita sakit. Setelah sembuh, iuran BPJS Kesehatan yang jadi kewajiban untuk dibayarkan pun berhenti. "Tertib membayar iuran dan semangat gotong royong seharusnya tetap ada serta perlu terus ditanamkan di dalam budaya masyarakat kita. Gotong royong adalah nilai ke-indonesia-an yang sangat baik dan kita perlu terus mensosialisasikan ini dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan." (IN/Gs)

Jakarta, 16 Desember - Proses distribusi bantuan bencana longsor di Banjarnegara mengalami kesulitan. Medan berat dan cuaca belum kondusif menjadi penyebabnya.

“Saat ini salah satu kendalanya adalah transportasi dan kemudian juga kondisi alam, karena di sana masih hujan terus menerus,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di Gedung Lemhanas, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Selain itu, seperti dilansir laman Timlo.net dari Merdeka.com, kondisi medan yang rusak juga menjadi penyebab lain terhalangnya distribusi bantuan. Hal ini menyebabkan alat transportasi cukup sulit mengakses lokasi bencana.

“Tempatnya tidak memungkinkan untuk semua alat transportasi masuk ke daerah bencana,” kata Menko PMK.

Pemerintah terpaksa memutuskan untuk menunda dulu pemberian bantuan kepada para korban. Menurut Menko PMK, bantuan akan segera diberikan setelah dipastikan kondisi alam dapat lebih kondusif.

“Ini tidak bisa terburu-buru. Kalau kita datangkan juga ke sana kemudian tidak bisa masuk juga akan menjadi satu hal lagi yang menambah permasalahan di sana,” terangnya.

Meski demikian, Menko PMK memastikan proses evakuasi akan terus dilakukan pemerintah. Menurut dia, evakuasi akan dijalankan hingga 21 Desember.

“Kita lihat apakah alam bersahabat atau tidak, tentu saja pemerintah atau negara akan hadir dan tidak akan berdiam diri,” ungkapnya.

Janji Percepat Relokasi Korban Longsor Banjarnegara

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK Puan Maharani mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan proses evakuasi bencana longsor Banjarnegara, Jawa Tengah. Dia menerangkan pemerintah akan mempercepat proses relokasi korban sesaat setelah evakuasi dinyatakan selesai.

"Kami berharap hunian sementara maupun hunian tetap pascabencana ini, setelah nanti secepatnya akan ditemukannya korban-korban yang sampai saat ini belum semua ditemukan," ujar Menko PMK.

Menko PMK seperti dilansir laman Merdeka.com  mengatakan pemerintah tidak hanya akan menjalankan program relokasi. Program tersebut rencananya akan ditunjang dengan pelbagai program pendukung agar para korban dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sebelum terjadi bencana.

"Tentu saja harus kemudian dilanjutkan atau diteruskan dengan program-program lain, yaitu bagaimana kemudian semua keluarga itu kembali mendapatkan lahan untuk tempat tinggal, lahan untuk bercocok tanam, dan anak-anak bisa kembali bersekolah," tegas Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK menerangkan pemerintah akan menjalankan program pascabencana secara terpadu melibatkan seluruh kementerian terkait. Hal ini akan dilakukan setelah proses evakuasi bencana dinyatakan selesai pada 21 Desember mendatang.

"Setelah itu baru kita akan melakukan proses pascabencana di mana hal-hal yang berkaitan dengan bencana di Banjarnegara itu bisa kita lakukan secara menyeluruh," ungkapnya.(Tn/Mc/Gs).

Jakarta, 15 Desember – Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Sugihartatmo (ketiga kiri) memimpin Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi (Rasinkor) Agenda Pembangunan Prioritas 2015 – 2019 dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Senin (15/12/2014) pagi di Ruang rapat Utama, Lantai 7, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam rasinkor tersebut tampak hadir para pejabat Eselon Kemenko PMK antara lain Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz, Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama Agus Sartono, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Tubagus Rachmat Sentika (kedua kanan), Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang, para staf Ahli Menko PMK Gunarso, Kriya, Eka Julianti, Dwi Lisetiowati, Marahum, jajaran pejabat Eselon kemenko PMK diantaranya Kepala Biro perencanaan Kemenko PMK  Raden Wijayakusuma (kanan).

Hadir pula para pejabat yang mewakili K/L terkait.

Dalam Rasinkor tersebut sebagai upaya  untuk mensinergikan program/kegiatan K/L dalam mendukung Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019 di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. (Gs).  

Jakarta, 11 Desember 2014 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penyelenggaraan Haji Tahun 2015 di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, JL. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta.(koye)

Hadir pada Rapat tersebut Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Sesmenko Kesra Sugihartatmo dan para Pejabat Kementerian/Lembaga terkait.

Jakarta, 11 Desember  - Kepala Humas BNN Kombes Sumirat Dwiyanto mengungkapkan, sebanyak 70 persen pengguna narkoba di Indonesia saat ini adalah pekerja di usia produktif. Sebanyak 22 persen lainnya adalah pelajar dan mahasiswa. Sementara 8 persen adalah kategori lain.

"Totalnya 4 Juta orang, kita paling banyak di ASEAN dari segi jumlah," Sumirat kepada Kompas.com, Rabu (10/12/2014).

Modus yang sering dipakai oleh para pengedar, kata Sumirat, adalah dengan menyamarkan narkoba menjadi semacam suplemen kesehatan. Umumnya, narkoba yang disebarkan adalah jenis baru sehingga masyarakat awam tidak bisa mengenalinya.

"Orang orang cenderung bekerja overtime dalam rangka kebutuhan hidup, mereka membutuhkan suplemen. Suplemen ini lah yang dijadikan modus bagi pengedar," ujar Sumirat.

Narkoba yang menyerang kalangan pelajar, mahasiswa dan pekerja di usia produktif ini, kata Sumirat, sangat memprihatinkan. Harusnya, mereka dapat mengemban ilmu dan menjalani karir dengan baik, namun justru harus terhambat karena menjadi korban narkoba.

"Karena itu kita sepakat yang namanya pecandu narkotika penanganannya lebih baik direhabilitasi daripada di penjara," ucapnya.

Terkait hukumannya, ada lima terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi pada Desember 2014. Pelaksanaan eksekusi itu tinggal menunggu surat dari Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Eksekusi bulan ini, Desember. Nanti akan ditembak, pasti. Tetapi, eksekusi akan menunggu surat dari Kejagung," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Presiden Joko Widodo memastikan akan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Kepastian itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam kuliah umum yang digelar di Balai Senat Gedung Pusat UGM, Selasa (9/12/2014).

"Saya akan tolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Saat ini permohonannya sebagian sudah ada di meja saya dan sebagian masih berputar-putar di lingkungan Istana," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, kesalahan itu sulit untuk dimaafkan karena mereka umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa.(Kc/Gs).