Kesehatan

Jakarta, 25 Nopember  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan saat musim hujan tiba, khususnya mereka yang tinggal di daerah rawan banjir.

Satu pesan yang ditekankan Menkes adalah menghindarkan anak-anak untuk bermain dengan air banjir karena banyak penyakit yang dapat ditimbulkan di antaranya leptospirosis.

"Kita kadang-kadang suka bilang lucu dan memberi kesempatan anak-anak memakai kolam berenang alami saat banjir. Padahal bahayanya banyak sekali. Dia akan terkena leptospirosis,” kata Menkes di Jakarta, Selasa minggu lalu.

Menurut Menteri Kesehatan, seperti dilansir laman Antaranews, semua pihak, baik pemimpin tertinggi sampai ke rakyat harus menyadari bahaya enangan air akibat banjir bagi kesehatan.

"Ini juga harus dikasih tahu pada Gubernur Jakarta agar tahu pencegahannya. Anak-anak dilarang main banjir dan secepatnya juga kita mengatasi air banjir jangan sampai jadi tempat rekreasi anak-anak," ujarnya.

Sementara itu, seperti dikutip dari Ditjen PP dan PL Kemenkes, berikut penyakit-penyakit yang sering terjadi di musim penghujan:

1. Diare
Penyakit Diare sangat erat kaitannya dengan kebersihan individu (personal hygiene). Saat banjir, sumber-sumber air minum masyarakat, khususnya sumber air minum dari sumur dangkal akan tercemar.

Disamping itu pada saat banjir biasanya akan terjadi pengungsian di mana fasilitas dan sarana serba terbatas termasuk ketersediaan air bersih. Itu semua menjadi potensial menimbulkan penyakit diare disertai penularan yang cepat.

2. Demam berdarah
Peningkatan tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti yaitu nyamuk penular penyakit demam berdarah terjadi saat musim hujan. Hal ini dikarenakan pada saat musim hujan banyak sampah misalnya kaleng bekas, ban bekas serta tempat-tempat tertentu terisi air dan terjadi genangan untuk beberapa waktu.

Genangan air itu yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Dengan meningkatnya populasi nyamuk sebagai penular penyakit, maka risiko terjadinya penularan juga semakin meningkat.

Untuk itu masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi secara aktif melalui gerakan 3 M yaitu mengubur kaleng-kaleng bekas, menguras tempat penampungan air secara teratur dan menutup tempat penyimpanan air dengan rapat.

Apabila ada anggota keluarga yang mengalami gejala panas tinggi yang tidak jelas sebabnya disertai tanda-tanda perdarahan, maka harus segera dibawa ke sarana kesehatan.

3. Leptospirosis
Penyakit leptospirosis disebabkan oleh bakteri yang disebut leptospira. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit zoonosis, karena ditularkan melalui hewan.

Di Indonesia hewan penular utamanya adalah tikus melalui kotoran dan air kencingnya. Pada musim hujan khusuanya ketika banjir, tikus-tikus yang tinggal di liang-liang tanah akan ikut keluar menyelamatkan diri. Tikus tersebut akan berkeliaran di sekitar manusia, di mana kotoran dan kencingnya akan bercampur dengan air banjir tersebut.

Seseorang yang menderika luka, kemudian terendam air banjir yang sudah tercampur dengan kotoran/kencing tikus yang mengandung bakteri lepstopira, berpotensi terinfeksi.

4. ISPA - Infeksi Saluran Pernapasan Akut.
Penyebab ISPA dapat berupa bakteri, virus dan berbagai mikroba lainnya. Gejala utama dapat berupa batuk dan demam, bila dalam kondisi berat kemungkinan disertai sesak napas, nyeri dada dan lainnya.

5. Penyakit kulit, yang dapat berupa infeksi, alergi atau bentuk lain.

Saat banjir, kebersihan pun tak terjaga dengan baik. Penularan penyakit kulit dapat terjadi di tempat pengungsian di mana banyak orang berkumpul.

6. Penyakit saluran cerna lain, misalnya demam tifoid. Dalam hal ini, faktor kebersihan makanan memegang peranan penting

7. Memburuknya penyakit kronik yang mungkin memang sudah diderita.

Ini terjadi karena penurunan daya tahan tubuh akibat musim hujan berkepanjangan, dan apalagi bila banjir berhari-hari. (Ant/Gs).

Jakarta, 24 Nopember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jabar, pada Senin (24/11/2014) pagi ini, bertemu dengan seluruh Gubernur di tanah air yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Sebelum rapat dinyatakan tertutup untuk wartawan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu pesan agar para Gubernur menyampaikan harapan dan keinginan dari provinsi masing-masing berkaitan dengan program pemerintahan Kabinet Kerja.

“Hari ini kita ingin sebetulnya mendengarkan keinginan-keinginan dari provinsi, terutama yang berkaitan dengan program yang sudah dimiliki oleh provinsi, sehingga nanti bisa disinkronkan dengan program yang ada di pusat, agar pusat, provinsi, kabupaten, dan konta ini terkonsilidasi dengan baik, bisa sambung semuanya,” pinta Jokowi.

Beri Kesempatan Mengawasi

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI menyampaikan ucapan terima kasih karena Presiden Jokowi berkenan menerima para gubernur di Istana Bogor.

Gubernur Sulsel itu menyampaikan, bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelaraskan tugas-tugas di daerah. Sementara APPSI adalah wadah bagi para gubernur untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, baik langsung atau lewat Mendagri.

Para Gubernur, seperti dilansir portal Setkab.go.id., lanjut Syahrul, saat ini memegang 2 (dua) tugas yaitu tugas otonomi daerah dan perpanjangan langsung pemerintah pusat.

“Rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat oleh APPSI salah satunya menyampaikan perlunya program-program yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” tukas Syahrul.

Ketua APPSI itu berharap agar di bidang pemerintahan, Gubernur diharapkan lebih diberikan lagi wewenang untuk melakukan pengawasan langsung di daerah. “Dengan kekuatan para gubernur untuk memberiksan  reward penghargaan  dan sangsi kepada bupati. Saya kira pengendalian2 dapat dilakukan dengan lebih baik,” kata Syahrul.

Sepakat Subsidi BBM Dialihkan ke Program Kesejahteraan Rakyat

Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) menilai tepat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke program yang lebih bermanfaat langsung buat kesejahteraan masyarakat.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo (SYL) seperti dilansir laman Tribunnews, mengungkapkan sejak pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal ini sudah menjadi rekomendasi para Gubernur.

"Kami sudah sampaikan ke Pemerintahan yang lalu, presiden SBY dan kabinetnya bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang harus sebaiknya ditarik dan digantikan dengan program yang lebih bermanfaat langsung bagi rakyat," demikian disampaikan SYL dalam sambuatnnya saat bertemu Jokowi dan JK di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah mengalihkan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual Premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500/liter.

Jokowi mengalihkan subsidi langsung BBM ke program-program produktif. Seperti infrastruktur, perlindungan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, SYL katakan, APPSI berharap ketahanan pangan dengan menurunkan dana Rp1 triliun bagi daerah-daerah bisa memperkuat program prioritas pemerintahan Jokowi-JK lima tahun kedepan.

Jokowi menargetkan tiga tahun kedepan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Untuk mencapai itu, pemerintahan Jokowi telah memprogramkan pembangunan waduk dan irigasi dan lainnya untuk menunjang tercapainya target tersebut.

Kalau Kami Korupsi Penjarakan Kami

Dalam kesempatan tersebut, Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widowo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat.

Di hadapan Jokowi, para gubernur mengeluhkan pemeriksaan kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi.

"Ada hal yang selama ini cukup mengganjal dalam setiap pertemuan adalah, kita sama-sama sepakat dalam pemberantasan korupsi, kami harap tidak ada lagi ruang dan celah korupsi di dalam lingkungan pemerintahan. Tapi kami berharap seluruh prosedur dan aturan yang selama ini menjadi bagian dari lingkup yang berkaitan dengan penanganan pemerintahan ditegakkan sesuai dengan aturannya," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo di hadapan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Hadir dalam pertemuan ini para gubernur dari 34 provinsi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada Jokowi, Yasin Limpo menyampaikan bahwa para gubernur berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Yasin, proses hukum yang terjadi selama ini seolah menerobos prosedur pemeriksaan kepala daerah.

"Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, dirjen, inspektorat, ini diatur dalam undang-undang, Bapak Presiden," ujar Yasin.

Menurut dia, para kepala daerah merasa seolah-olah digilir untuk mencicipi proses hukum terkait kasus korupsi. Dengan demikian, kata Yasin, para gubernur merasa kehilangan akselerasi untuk membangun terobosan-terobosan.

"Kalau kami korupsi, penjarakan kami, tetapi kalau tidak, kami butuh kekuatan untuk melindungi kami," sambung Yasin.

Gubernur Sulawesi Selatan ini juga menyesalkan ekspose media terhadap para kepala daerah yang namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait dengan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa, Yasin menilai sebaiknya pemanggilan oleh penegak hukum dilakukan melalui aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Pemanggilan aparat eksternal harus melalui APIP, aparat pengawasan internal. Kalau belum ada, kecuali tanggapan, ini membuat deligitimasi pemerintah, saling menjatuhkan," ucap dia.

Yasin meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengatur lebih lanjut masalah tersebut. Menurut dia, masalah seperti ini membuat para kepala daerah sulit mengambil sikap.

"Kami minta kepada menteri dalam negeri untuk pengaturan-pengaturan ini dilakukan. Sekali lagi, masalah korupsi, penjarakan kami, kalau itu kami lakukan. Tapi kalau tidak, diskresi kepala daerah adalah bagian kewenangan, sulit kami mengambil sikap, itu yang terjadi selama ini," sambung dia.

Di samping itu, Yasin berharap komunikasi antara menteri dan gubernur terus dilakukan. Ia meminta menteri berkoordinasi dengan gubernur terlebih dahulu sebelum turun ke kabupaten.

"Kami terimakasih semua menteri turun ke bawah, tapi kami berharap sebelum ke kabupaten, kami disampaikan agar kami bisa mengatur lebih baik. Kami takut ketinggalan kereta," tutur dia.

Sebelumnya, Yasin pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi meringankan atas permintaan pihak tersangka kasus dugaan suap Buol, Bupati Buol, Amran Batalipu.

Namun, Yasin menolak panggilan tersebut. Sebagai saksi meringankan yang diajukan tersangka, ia berhak untuk menolak atau memenuhi panggilan KPK.(Setkab/Tn/Gs).

Jakarta, 23 Nopember  - Kementerian Kesehatan  Republik Indonesia melalui Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Simposium Penelitian Pembangunan Kesehatan se-Asia Pasifik ke-2 yang diselenggarakan di Hotel Sahid, Jakarta, 18-20 November 2014.

Jakarta, 21 Nopember - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, memaparkan perkembangan terkini persiapan 'Sail Tomini 2015' dalam forum Rakor Persiapan 'Sail Tomini 2015, Jumat (21/11/2014)  di ruang rapat utama lt.7 Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta, 21 Nopember  - Pada hari peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.

Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, seperti dilansir laman Antaranews, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup.

"Ini berarti ada 5 juta anak Indonesia yang beresiko meninggal, jika angka kematian balita tetap pada tingkat di tahun 1990," kata Olsson di Goethe Institute, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, kehadiran tenaga kesehatan terlatih saat melahirkan juga telah meningkat secara berarti, dari 32 persen pada tahun 1991 (Survey Demografi Rumah Tangga) menjadi 83 persen dalam periode 2009-2013, sehingga mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena komplikasi persalinan.

Hal ini menyebabkan penurunan kematian ibu secara signifikan dari estimasi 600 per 100.000 kelahiran menjadi antara 220 per 100.000 kelahiran pada tahun 2010 menurut model estimasi global (WHO, UNICEF, UNFPA, Bank Dunia. Tren kematian ibu: 1990-2010) dan 359 per 100.000 kelahiran menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2012.

Meskipun begitu, secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir. Di luar kemajuan yang telah dicapai, menurut beberapa perkiraan berbeda, antara 136.000 dan 190.000 anak meninggak di Indonesia setiap tahun sebelum ulang tahun ke-lima mereka.

Kebanyakan kasus meninggal disebabkan oleh penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dan ditangani dengan mudah, seperti komplikasi pasca kelahiran, diare, atau pneumonia atau radang paru-paru. Ditambah lagi, setiap tahun lebih dari 10.000 perempuan meninggal saat melahirkan, suatu angka yang terlalu tinggi.

Peringatan 25 tahun KHA Pada kesempatan tersebut, UNICEF dan Pemerintah Indonesia bergabung untuk memperingati 25 tahun ditandatanganinya KHA, sebuah perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi di dunia. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi KHA.

"Selama dua setengah dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang besar sekali dalam bidang kesehatan dan nutrisi anak, pendidikan, dan perlindungan anak dari bahaya dan kekerasan," jelas Olsson.

Turut hadir Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen dalam pembangunan dan perlindungan anak dengan memegang empat prinsip yakni non diskriminasi terhadap anak, memeprtimbangkan perkembangan terbaik anak, hidup tumbuh berkembang, dan menghargai pandangan anak.

"Kita harus menjaga generasi kita untuk masa deoan. Anak-anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh maksimal, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu perlindungan tanpa perlakuan diskriminatif," tutur Yohana.

Setiap tiga menit  satu balita meninggal di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF menyebutkan bahwa setiap tiga menit, satu balita meninggal di Indonesia atau sekitar 150.000 anak setiap tahun.

Meskipun, UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.

Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan, apalagi secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir.

"Kita perlu mencari cara yang inovatif untuk menangani tantangan-tantangan yang mendasar ini," kata Olsson saat acara peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (20/11/2014) di Goethe Institute, Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga mengungkapkan bahwa masih banyak lingkungan keluarga yang belum aman dan nyaman bagi anak.

"Semoga Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera bisa memenuhi kebutuhan anak," ujarnya yang juga mengatakan terdapat program lain seperti Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah anak untuk meningkatkan angka kesehatan pada anak.

Angka kematian anak cukup tinggi di Indonesia disebabkan karena beberapa hal, antara lain jumlah orang yang buang air besar (BAB) sembarangan di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia (63 juta orang) dan sepertiga anak Indonesia tidak punya akses kepada air bersih.

Tidak adanya sanitasi dan keebrsihan, serta air yang tercemar menyebabkan diare dan penyakit mematikan lainnya. Sementara itu, sepertiga dari jumlah kematian anak di bawah satu tahun disebabkan oleh diare. Diare yang berulang juga menyebabkan gizi buruk.

Faktor lain, jumlah anak yang tidak diimunisasi lengkap di Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Indonesia masih mengalami wabah penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, seperti campak dan diphtheria, yang beresiko terhadap hidup dan kesehatan anak. Wabah ini mudah dicegah dengan mudah jika anak-anak divaksinasi pada usia yang tepat.

Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dalam hal jumlah anak yang menderita gizi buruk atau pendek menurut usia, yang dialami oleh sekitar 36 persen anak balita.

Gizi buruk masih menjadi penyebab utama kematian anak. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan melanjukan ASI hingga usia dua tahun sangat penting. Anak yang pendek menurut usia (stunting) tumbuh dan belajar lebih lambat dari anak yang mendapatkan gizi baik.(Ant/Gs).

Jakarta, 20 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mengisyaratkan kedepannya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membuat satu 'kartu sakti' yang menggabungkan semua bantuan dibidang Kesejahteraan Rakyat.

 "Kami berharap nantinya akan ada satu kartu yang nantinya akan mengintegrasi seluruh kepentingan masyarakat di bidang Kesra," ujarnya dalam acara penghargaan e-Transparency Award, Kamis (20/11/2014) di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta.

 Menurutnya, seperti dilansir laman Gatra.com., kedepan tak perlu banyak kartu untuk mengakomodir kepentingan kesejaheraan rakyat untuk transparansi dibidang pemerintahan. "Kartu tersebut juga akan terintegrasi datanya dengan kemetrian lain, jadi kementrian lain tak perlu mencari data. Sehingga data soal kemiskinan, pendidikan, ataupun tentang keluarga bisa jadi satu. Ini juga untuk tranparansi. Publik pun bisa melihat datanya," tegas Menko PMK.

 Nantinya kartu tersebut akan mewakili seluruh sistem kesejahteraan rakyat, jadi masyarakat tak perlu punya banyak kartu untuk mendapatkan bantuan atau fasilitas kesejahteraan. "Karena kita juga membutuhkan kartu yang sudah mewakili semua sistem sehingga masyarakat tidak perlu direpotkan dengan membawa banyak kartu," kata Menko PMK.

 Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar memperoleh penghargaan situs web kementerian yang terprogresif versi Paramadina Public Policy Institute. Hadir dalam acara penghargaan tersebut, selain Menko PMK yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendidikan Dasar Anies Baswedan dan para pereakilan kementerian.(Gc/Gs).

Jakarta, 19 Nopember -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sulit memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi meyakini bahwa masyarakat akan merasakan dampak positif kenaikan tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 19 Nopember  -  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa Pemerintah  mengawasi dan mengevaluasi Sistem Jaminan Sosial Nasional- (SJSN)  agar tepat sasaran.

“Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan bukti pemerintah kabinet kerja memenuhi amanat undang-undang yang perlu diawasi bersama “ kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di Jakarta Rabu (19/11/2014) saat membuka seminar nasional Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan (DNIKs)

Jakarta, 19 Nopember  - Masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan puncak banjir di Jakarta yang terjadi pada pekan ketiga Januari 2015, kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto.

"Banjir pada Januari 2014 lebih ringan dibanding Januari 2013. Begitu pula pada Januari 2015, kami harapkan lebih ringan dari tahun sebelumnya. Meski begitu, semua harus bersiap sepenuh kekuatan dengan skenario terburuk," ujarnya, Selasa (18/11/2014) di Jakarta.

Jakarta, 18 Nopember -  Sesmenko PMK Sugihartatmo (kiri) memimpin rapat pimpinan (Rapim) Kemenko PMK terkait implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera , Program Indonesia Pintar , Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif. Rapat  dihadiri jajaran pejabat Kemenko PMK mulai dari eselon I hingga eselon III. (PS/Gs)

Jakarta, 14 Nopember  - Andrinof mengatakan pemerataan tiga kartu “Sakti” menjadi prioritas pemerintah. Karena itu merupakan program social safety net atau jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Program itu juga sebagai kompensasi kenaikan BBM.

Menurut Pria yang dulunya dikenal sebagai pengamat kebijakan negara itu, pemerintah harus memastikan tiga kartu itu harus berjalan terlebih dulu. "Janga nanti membuat keputusan yang mengejutkan tapi masyarakat tidak disiapkan. Metodenya seperti itu," terangnya.

Jakarta, 13 Nopember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 November 2014 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Jakarta, 13 Nopember  - Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Malang, Jawa Timur, setiap bulan rata-rata bertambah sebanyak 17 hingga 20 orang, dan hingga November 2014 jumlah keseluruhan mencapai 2.981 orang.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Dr Asih Tri Rachmi Nuswantari, Kamis (13/11/2014), seperti dilansir laman Antaranews,  angka penderita HIV/AIDS tersebut cukup tinggi dan laju perkembangannya juga cukup pesat karena setiap bulan ada penderita baru antara 17 hingga 20 orang.