Kesehatan

Jakarta, 1 Desember - Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV.

Konsep ini digagas pada Pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai Program-program untuk Pencegahan AIDS pada tahun 1988. Sejak saat itu, mulai diperingati oleh pihak pemerintah, organisasi internasional dan yayasan amal di seluruh dunia.

Hari AIDS Sedunia pertama kali dicetuskan pada Agustus 1987 oleh James W. Bunn dan Thomas Netter, dua pejabat informasi masyarakat untuk Program AIDS Global di Organisasi Kesehatan Sedunia di Geneva, Swiss. Bunn dan Netter menyampaikan ide mereka kepada Dr. Jonathan Mann, Direktur Pgoram AIDS Global (kini dikenal sebagai UNAIDS).

Dr. Mann menyukai konsepnya, menyetujuinya, dan sepakat dengan rekomendasi bahwa peringatan pertama Hari AIDS Sedunia akan diselenggarakan pada 1 Desember 1988.Bunn menyarankan tanggal 1 Desember untuk memastikan liputan oleh media berita barat, sesuatu yang diyakininya sangat penting untuk keberhasilan Hari AIDS Sedunia (HAS).  (Sumber. Wikipedia).

Untuk tahun 2014, seperti dilansir laamn Sindonews, tema besar HAS tahun 2014 adalah ‘Cegah dan lindungi diri, keluarga dan masyarakat dari HIV-AIDS dalam rangka perlindungan HAM’.  Dan beberapa pilihan sub-tema, yaitu (1) Pencegahan penularan baru HIV & AIDS terhadap diri, keluarga dan masyarakat; (2) Perlindungan HAM bagi ODHA dari stigma dan diskriminasi melalui lingkungan yang kondusif dengan optimalisasi Komunikasi Informasi Edukasi; (3) Peningkatan Program Penanggulangan HIV&AIDS secara Komprehensif dan Berkesinambungan di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI.

Pada tahun ini, MenkoPMK menunjuk Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai sektor utama Pelaksana Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) 2014, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Dalam sambutan peringatan HAN, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly berharap Peringatan Hari Aids Sedunia (HAS) dapat menjadi pelecut kembali tekad dan semangat semua kalangan untuk menanggulangi penularan HIV/AIDS, khususnya di Lapas/Rutan.

Menurutnya, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain perlunya mendorong pemerintah untuk melakukan advokasi terhadap diversifikasi hukuman bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai sarana mengurangi overcrowded Lapas/Rutan. Pemerintah juga perlu mendukung alokasi dana yang memadai guna mewujudkan program pengendalian HIV-AIDS yang komprehensif di lingkungan Lapas/Rutan.

"Meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dapat melakukan perencanaan, advokasi, dan mengawal usulan anggaran program HIV/AIDS," katanya dalam sambutan dikutip dari Situs Resminya.

Selain itu, lanjutnya perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan sektor dan organisasi yang relevan seperti Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional, dan sebagainya.

"Yang perlu dilakukan berikutnya, penyediaan program dan layanan deteksi dini HIV-AIDS, pemeriksaan dan pengobatan serta perawatan warga binaan Pemasyarakatan. Kemudian pelatijan dan penyegaran bagi Petugas Pemasyarakatan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam menjalankan program penanggulangan HIV-AIDS," tambahnya.

Yasonna berharap peringatan Hari AIDS Sedunia ini tidak hanya sekedar menjadi kegiatan seremonial semata. "Marilah kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum bagi kita semua guna meningkatkan kembali kewaspadaan dan kepedulian dalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif," pungkasnya.(Sin/Gs)

Jakarta, 29 Nopember  - Sebanyak 12.000 warga yang tersebar di 41 desa di Kabupaten Mimika, Papua, belum mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut disebabkan karena minimnya ketersediaan tenaga dan infrastruktur.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, 41 desa yang terletak di daerah pegunungan itu tersebar di lima distrik yakni, Tembagapura, Agimuga, Jila, Hoya, dan Alama. Diketahui bahwa Tembagapura adalah wilayah  beroperasinya PT Freeport Indonesia, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia.

Jakarta, 28 Nopember - Menteri Kesehatan Nila Moeloek menegaskan pentingnya kesehatan sebagai awal dari kesejahteraan dan mengimbau masyarakat untuk dapat menjaga kesehatan dengan mengutamakan perilaku promotif-preventif dibandingkan kuratif.

"Kita sendiri harusnya menjaga kesehatan kita, karena harus kita sadari dengan kita sehat, kita akan bisa berpendidikan karena otak kita berkembang. Dan kalau otak kita berpendidikan, kita akan sejahtera. Jadi kesehatan adalah hulunya," ujar Menkes usai peringatan puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis.

Meski demikian, Menkes mengatakan seperti dilansir laamn Antaranews, pemerintah tetap memperkuat pelayanan kesehatan terutama fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas sebagai tujuan awal pasien dalam sistem rujukan di BPJS Kesehatan.

"Jadi memang harus dimulai dari layanan primer. Yang memang harus dirujuk (ke fasilitas kesehatan sekunder) nanti akan dirujuk," ujarnya.

Program BPJS Kesehatan saat ini telah diikuti oleh lebih dari 125 juta warga Indonesia dengan 86,4 juta orang diantaranya merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang preminya dibayarkan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo kemudian memperluas program tersebut dengan memasukkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kedalam program Kartu Indonesia Sehat yang telah dibagikan kepada 400 ribu warga dari total 1,7 juta orang yang terdata.

Sedangkan cakupan universal BPJS Kesehatan terhadap seluruh warga Indonesia diharapkan terwujud pada tahun 2019.

"Semua rakyat Indonesia harusnya tercakup oleh JKN," kata Menkes.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut pemerintah akan memperbarui data terkait pelayanan kartu-kartu tersebut dibawah BPJS Kesehatan.

"Kita kerja sama dengan BPJS, kita memerlukan masa transisi untuk membuat seluruh kartu jadi satu kartu untuk kami integrasikan. Masih dalam proses untuk kemudian dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait," ujarnya.

Kemenkes siap mengantisipasi penyakit DBD

Sementara itu, Kementerian Kesehatan memperkirakan lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2015 akan meningkat seiring dengan datangnya pergantian musim dari kemarau ke penghujan, sehingga masyarakat harus waspada terhadap penyakit DBD maupun yang penyakit lain saat musim hujan.

Salah satu bentuk antisipasi penganggulan DBD adalah menggerakkan seluruh elemen kesehatan, dan lembaga masyarakat untuk giat menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat, kata Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Dr Untung Suseno Sutarjo, MKes, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis.

Sekjen Kemenkes mengatakan persiapan untuk mengatasi meluasnya DBD diperlukan persiapan sejak dini.

Oleh karena itu, Kemenkes menyambut baik upaya yang dilakukan PT Amerta Indah Otsuka melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang turut berkontribusi pada upaya meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dengan program kerja yang berkesinambungan.

Sebagai bentuk perwujudan program, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara PT Amerta Indah Otsuka (AIO) dengan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta (25/11) oleh Sekjen Kemenkes Dr Untung Suseno Sutarjo, MKes, dan Managing Director PT AIO Prayugo Gunawan. Acara tersebut disaksikan Menkes Prof. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp M.

"Kontribusi PT Amerta Indah Otsuka dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan di Indonesia perlu diapresiasi. Dengan ditanda tangani kesepakatan kerjasama ini diharapkan dapat lebih memudahkan koordinasi antara Dinas Kesehatan setempat dengan program yang diusung oleh PT AIO serta membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia," kata Untung Suseno Sutarjo.

Sementara itu, Prayugo Gunawan mengatakan, selama ini pola hidup bersih dan sehat merupakan salah satu kegiatan yang telah dijalankan di pabrik PT AIO dengan melibatkan instansi pemerintah setempat seperti kader PKK dan Posyandu.

Dengan komitmen dan konsisten PT AIO mendampingi Posyandu binaan di Sukabumi hingga mengantarkan Posyandu tersebut menjadi Posyandu Mandiri dan mendapatkan penghargaan dari Kabupaten Sukabumi, Jabar.

Selain mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, perusahaan tersebut juga aktif memberikan contoh konkret dengan menggerakkan para kader kesehatan dengan gerakan bersih desa sebagai upaya pencegahan demam berdarah di beberapa kota di Indonesia yang endemik DBD.(Ant/Gs).

Jakarta, 28 Nopember - Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menjelaskan bahwa data orang miskin di Indonesia harus terus diperbaiki.

Untuk itu, Menko seperti dilansir laman Inilah.com, menjelaskan bahwa data yang ada akan terus diperbaharui. Hal ini merujuk kepada data yang ada sejak 10 tahun lalu.

"Data yang ada kami pergunakan untuk kemudian kami perbaiki. Agar supaya akurasi dan fabilitasnya itu lebih akurat dari pada yang sudah dilakukan. Karena data itu dilakukan sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kami tahun depan mulai ada pendataan yang baru untuk mensingkronkan, nggak mungkin kemudian membuang data yang sudah ada, dengan data yang baru. Saya rasa itu tidak efisien," papar Menko, Puan Maharani saat ditemui di Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Sejauh ini, tambah Menko, data yang ada tidak bermasalah melainkan harus tetap diperbaharui.

"Bukan bermasalah, tapi kami memperbaiki, agar akurasi dan mengevaluasi dari hal - hal yang kemarin sudah dilakukan agar lebih baik pada tahun depan," tambahnya. (Ic/Gs).

Jakarta, 27 Nopember - Peluncuran perangko menandai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-50 tahun 2014 yang bertemakan "Indonesia Cinta Sehat".

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani seperti dilansir laman Antaranews, meluncurkan dan melakukan penandatanganan Sampul Pertama Perangko 50 Tahun HKN dalam puncak peringatan HKN., Kamis (27/11/2014) yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Salah satu perangko senilai Rp3.000 itu bergambar logo HKN 2014, serta satu perangko lainnya bergambarkan pencanangan HKN yang dilakukan oleh Presiden pertama RI Soekarno.

Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November dan untuk tahun 2014 mengambil sub tema "Sehat Bangsaku Sehat Negeriku" yang mendorong agar budaya hidup sehat menjadi budaya bangsa.

Dalam sambutannya, Menko PMK Puan Maharani menyebut pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

"Upaya kesehatan harus lebih memprioritaskan pada upaya mempertahankan orang sehat agar tetap sehat dan yang sakit mendapatkan pelayanan yang mudah diakses dan memadai, oleh karena itu peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat menjadi penting," demikian Menko PMK Puan.

Serahkan Menghargaan

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga menyerahkan penghargaan kepada 37 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan individu yang telah berjasa besar dalam pembangunan kesehatan.

Penerima tanda penghargaan bidang kesehatan Ksatria Bakti Husada (KBH) Kartika tahun 2014 adalah Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibies, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Solok Sumatera Barat Irzal Ilyas Dt Lawik Basa, Bupati Way Kanan Lampung Bustami Zainuddin, Bupati Sorong Otto Ihalauw dan "founder" dan CEO Medika Malang Gamal Albinsaid.

Sedangkan penghargaan Ksatria Bakti Husada (KBH) Arutala diberikan kepada Walikota Manado Godbleas Sofcar Vicky Lumentut, Bupati Pasaman Barat Baharuddin, Bupati Gunung Kidul Badingah, Bupati Sukamara Ahmad Dirman, Bupati Sleman Sri Purnomo, Ketua TP.PKK Kota Yogyakarta Tri Kirana Musdilatin dan Direktur Yayasan Pondok Kasih Surabaya Michael Leksodimulyo.

Menkes juga memberikan penghargaa Manggala Karya Bakti Husada (MKBH) kepada pemerintah daerah atas dukungannya terhadap program kesehatan di daerahnya antara lain oleh Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Yogyakarta, Pemkab Labuhan Batu, Pemkab Musi Banyuasin, pemkab Kulon Progo, Pemkab Bantul dab Pemkab Kotawaringin Barat.

Penghargaan juga diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, BUMN, BUMD dan organisasi profesi yang mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan.(Ant/Gs).

Jakarta, 27 Nopember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek (kiri) memberikan Penghargaan Kader Lestari kepada Hasiuddin (kanan), Kader Posyandu Nusa Indah V Desa Lebbek, Kec. Pekong, Kab. Pamekasan, Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan kepada kader yang telah mendarmabaktikan dirinya dalam meningkatkan kesehatan dalam kurun waktu 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun.

Selain penghargaan tersebut, pada rangkaian Hari Kesehatan Nasional (HKN) kali ini juga diberikan tiga penghargaan utama bidang kesehatan, yaitu : Ksatria Bakti Husada, Manggala Karya Bakti Husada, dan Mitra Bakti Husada. Puncak Peringatan HKN yang ke 50 atau HKN Emas kali ini berlangsung, Kamis (27/11/2014) di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. (fik/Gs).

Jakarta, 27 Nopember  - Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa tidak ada masalah pendistribusian kartu ‘Sakti’ ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui bahwa Pemerintahan yang dipimpin Jokowi Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan beberapa 'Kartu Sakti' untuk program kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan, pemerintah harus melakukan distribusi yang terukur di setiap wilayah agar semua rakyat bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik.

"Nggak ada hambatan, hanya masalah distribusi itu kan harus terukur di setiap wilayah dan saat kemudian kartu itu diterima oleh masyarakat agar bisa dipergunakan dengan baik," kata Menko PMK Puan maharani usai menghadiri acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-50, Kamis (27/11/2014) pagi di TMII, Jakarta Timur.

Sementara itu, lanjut Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews., untuk pendataan, pihaknya masih menggunakan data yang sudah ada. Namun data tersebut akan mengalami pembaharuan, sebab data yang dipakai tersebut merupakan data yang telah ada sejak 10 tahun lalu.

"Tentu saja data yang ada akan kami pergunakan dan kami perbaiki agar validasi dan akurasinya memang lebih akurat. Karena itu data kan dibuat sudah dari 10 tahun lalu, jadi kami berharap tahun depan ada pendataan baru untuk mengsinkronkan. Jadi tdak membuang data yang lama kemudian membuat data yang baru, karena itu tidak efisien," tegas Menko PMK.

Menko PMK juga menegaskan bahwa pencakupan 'Kartu Sakti' ini ke seluruh Indonesia akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan. Diharapkan rakyat Indonesia bisa memanfaatkan kartu ini dengan baik dan tepat guna.

"Itu mulai tahun depan. Jadi dimulai tahun depan, kemudian rakyat Indonesia secara bertahap akan bisa menikmati fasilitas yang diberikan negara dalam prefentif, kuratif dan promotif. Kita ini 250 juta, jadi siapapun, negara manapun nggak mungkin dalam satu tahun, kemudian bisa menyediakan fasilitas seperti itu. Jadi ini dimulai tahun depan," jelas Menko PMK.

'Kartu Sakti' yang dimaksud yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Diharapkan rakyat yang kurang mampu bisa memanfaatkan kartu ini menuju kehidupan yang sejahtera.(Dn/Gs).

Jakarta, 27 Nopember - Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Menko PMK) Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi (kedua kiri) didampingi Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) Suwandi (kiri) berbincang dengan peserta pameran PT Kideco usai meresmikan pembukaan Konferensi Nasional IV CFCD Tahun 2014, Rabu (26/11/2014) di Balai Kartini, Jakarta. Konferensi tersebut digelar sesuai dengan misi CFCD yakni membangun kesadaran dan komitmen perusahaan dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam upaya bersama memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.(Hj/Gs).

Jakarta, 26 Nopember - Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayan Masyarakat  Wahnarno Hadi yang juga sebagai narasumber, didampingi Kepala Biro Informasi dan Persidangan Sudarman, dan Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Dian Vita Sari foto bersama dengan peserta rapat koordinasi Penajaman Sistem Pengaduan Implementasi Inpres No.7 Tahun 2014 tentang Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat.

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani didampingi Menteri Pariwisata Arief Yahya berkumpul bersama para pengusaha jamu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Mereka bersama-sama melakukan aksi minum jamu sebelum menggelar acara seminar.

Kegiatan ini seperti dilansir laman Detiknews, dalam rangka acara peringatan 6 tahun jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warusan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa". Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.

Selain kedua menteri tersebut, acara ini dihadiri oleh Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Kesehatan, kependudukan dan KB, Dr. Tubagus Rachmat Sentika dan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Perekonomian, Diah Maulida, mantan Wamendag Bayu Krisnamurthi, bos Sido Muncul Irwan Hidayat, Putri Indonesia, dan beberapa akademisi.

"Mencoba menggairahkan spirit lagi jamu bisa merayakan 6 tahun jamu brand Indonesia. Kegiatan bersama ini dari berbagai kementerian pelaku usaha dan akademisi. Memulai tahun 2006, 2008 jamu brand Indonesia dan Mei 2008 mensupport jamu brand Indonesia," kata Diah dalam sambutannya, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya upaya membangkitkan kembali jamu Indonesia perlu langkah dan sistem yang terintegrasi seperti meningkatkan penelitian, mendorong industri jamu untuk pasar global dan membuat merek jamu Indonesia. Ia mengatakan jamu tidak terkait hanya pada kesehatan namun berpengaruh pada perekonomian nasional.

"Pada tahun 2014 ini kita punya roadmap bagaimana arah jamu ke depan dan kita akan menghitung dan menyusun naskah rancangan undang-undang tentang jamu," katanya.

Cerita Puan Maharani yang Dipaksa Minum Jamu Sejak Kecil

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani punya cerita soal kebiasaannya meminum jamu sejak masa kanak-kanak. Ia mengaku sempat dipaksa oleh sang bunda, yaitu Megawati Soekarnoputri.

"Saya termasuk peminum jamu dari kecil, saat saya memulai jadi perempuan kecil beranjak dewasa. Dipaksa oleh ibu saya dan nanti bakal terasa manfaatnya setelah 30 tahun ke depan. Saya mengajarkannya juga pada anak saya," kenang Menko PMK Puan Maharani  dalam sambutanya di acara seminar dan peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2014).

Menurut Menko PMK, jamu adalah suatu tradisi bangsa Indonesia yang tetap harus dibanggakan. Menko PMK menegaskan jamu adalah aset nasional dan budaya bangsa sebagai ekonomi unggulan Indonesia.

"Tapi generasi muda sekarang tidak suka dengan minum jamu. Kita harus mendorong generasi muda untuk mendorong dan melestarikan jamu," katanya.

Saat ini, memang sudah ada desa jamu di Sukoharjo, Jawa Tengah yang memproduksi dan melestarikan jamu. Namun Pmenko PMK mendorong agar lebih banyak lagi desa jamu di Indonesia.

Sebelum membuka seminar, Menko PMK, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama para pengusaha jamu melakukan aksi minum jamu bersama.

Kegiatan ini dalam rangka acara peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.(Dn/Gs).

Jakarta, 26 Nopember - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepakat bekerja sama mendukung program transmigrasi dengan menandatangani nota kesepahaman untuk bidang ketransmigrasian antara Pemerintah DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (25/11/2014).

"Program ini sebenarnya sudah kita lakukan tiga tahun lalu antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Gulungan," ujar Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Jamaluddien Malik.

Jamaluddien seperti dilansir laman Kompas.com, mengungkapkan, wilayah Kabupaten Gulungan mengalami perkembangan yang baik setelah adanya program transmigrasi yang dilaksanakan tiga tahun lalu. Saat ini, bahkan kawasan ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.

"Nah, tahun ini DIY menyusul. Membuat kesepakatan antara DIY dan Jawa Timur dengan Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Gulungan," katanya.

Selama ini, lanjutnya, pelaksanaan transmigrasi telah terbukti mampu menerobos isolasi di berbagai daerah, mengubah lahan telantar menjadi sumber pendapatan. Selain itu, transmigrasi juga mampu mempercepat pertumbuhan daerah serta memberikan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi jutaan rakyat Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen menjadikan transmigrasi sebagai turunan pembangunan nasional maupun integral dari pembangunan daerah," kata Jamaluddien.

Menurut dia, nantinya, setiap transmigran yang berangkat akan mendapatkan rumah, lahan pekarangan, serta lahan usaha. Total lahan yang disediakan untuk satu keluarga transmigran adalah dua hektar ditambah fasilitas umum lainnya.

Dia berharap, nota kesepahaman bidang transmigrasi ini dapat menciptakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pengirim dan penerima transmigran. Selain itu, juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan transmigrasi.

"Kepindahan ini harus bisa meningkatkan kesejahteraan, sesuai amanat Undang-Undang No 29 Tahun 2009," katanya. (Kc/Gs).

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MendesaPDT2) Marwan Jafar mengatakan, aspirasi masyarakat desa yang disampaikan melalui pesan pendek (SMS) mencapai ratusan pesan  setiap hari. Meski begitu menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku tetap memerhatikan SMS yang masuk.

“Aspirasi melalui pesan seluler  tidak bisa diabaikan dan tetap harus diperhatikan sebagai Menteri Desa,” ujar Marwan, saat menggelar coffee morning bersama wartawan di Sekretariat Jenderal Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Marwan seperti dilansir laman Kompas.com, melanjutkan, dari ratusan SMS yang dia terima setiap hari, kebanyakan berisi keluhan dari masyarakat desa. “Banyak  keluhan masyarakat desa, dari anaknya yang sakit, anak desa yang butuh pendidikan, kesehatan, jalan raya, dan banyak lagi. Semuanya tidak saya diamkan. Akan tercatat rapi dan aspirasi apapun bentuknya, akan ditindaklanjuti,” ujar Marwan.

Alasannya, kata Menteri Marwan, dalam sembilan agenda strategis prioritas (Nawacita) yang dimiliki Presiden Joko Widodo, semuanya berbasis kepada pengembangan masyarakat perdesaan. Marwan mengaku akan melakukan prioritas itu dan membangun Indonesia dari desa.

“Seperti membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat, kemandirian ekonomi, revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebhinekaan dan perkuat restorasi sosial Indonesia,” kata dia.

Nawakerja

Tidak hanya Nawacita, Marwan juga memperkenalkan Nawakerja (sembilan kerja) prioritas. Nawakerja itu adalah gerakan desa mandiri, penguatan kelembagaan, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, revitalisasi pasar, infrastruktur, penyaluran dana Rp 1,4 miliar per desa, penyaluran modal, pelayanan publik, dan save villages daerah perbatasan.

“Melakukan  pemberdayaan desa, itu merupakan kunci untuk membangun Indonesia Membangun desa dari Sabang sampai Merauke. Perlu infrastrukturnya, masyarakatnya, SDM, dan banyak lainnya," ujar mantan Ketua Fraksi PKB tersebut.  

Untuk pemberdayaan desa yang kuat, maka perlu ada dukungan dari perangkat pemerintah dan juga penganggaran. Marwan mengatakan, sistem kerja yang dijalaninya berubah secara total sehingga tidak lagi menggelontorkan anggaran yang hanya sekedar bantuan.

“Yang diinginkan adalah program nyata secara kasat mata. Segala yang dilaksanakan terlihat langsung. Seperti bansos-bansos yang kecil-kecil, itu terlalu melelahkan. Ada nilai-nilai program nyata yang dirasakan masyarakat," ujar dia. 

Terkait perangkat desa, Menteri Marwan mengatakan, semua hal yang berkaitan dengan perdesaan menjadi kewenangan kementeriannya. Karena semuanya sesuai dengan Undang Undang Desa, yakni terkait pemerintahan desa, pemberdayaan kawasan, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan masyarakat.

Adapun yang perlu diketahui, kata Marwan, desa yang sekarang merupakan desa mandiri. Camat, termasuk pemerintah daerah, sudah tidak bisa lagi  mengintervensi kewenangan desa. “Sebelum ada pemilihan langsung Presiden, desa-desa sudah lebih dulu melakukannya. Jadi banyak sistem yang sebenarnya dimulai dari desa,” ujarnya.(Kc/Gs).

Jakarta, 25 Nopember - Menko PMK Puan Maharani (kanan) menerima Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya (kiri), Selasa (25/11/2014) di ruang Rapat Menko PMK, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Dalam acara tersebut, Menko PMK didampingi Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang dan para Staf Khusus Menko PMK, sedangkan Dirut BPJS Ketenagakerjaan didampingi para direktur, yaitu Amri Yusuf Direktur Umum dan SDM, Agus Supriyadi, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Junaedi Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Achmad Riadi,Direktur Pelayanan dan Pengaduan, Jeffry Haryadi PM.Direktur Investasi, dan Herdy Trisanto Direktur Keuangan. (Gs).