PMK Lainnya

Sukoharjo 1 April 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani (dua kiri) didampingi Istri Bupati Sukoharjo Etty Wardoyo (kiri) berfoto bersama pelajar saat acara minum jamu bersama, Jawa Tengah, Rabu (1/4/2015).Kegiatan minum jamu bareng ini untuk mendeklarasikan Kabupaten Sukoharjo sebagai produsen jamu terbesar di Jawa Tengah.(photo;ng/humas)

Tawangmangu, 31 Maret 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tiga kanan) didampingi Sesmenko PMK Sugihartatmo (kanan) meninjau fasilitas Lab Pascapanen Tanaman Obat dan Museum Jamu di Tawangmangu Jawa Tengah. (photo; ng/humas).

Jakarta (30/03) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memberikan arahan pada acara Deklarasi Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2015. (yn)

Jakarta, 26 Maret 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menunjukan tanda terima penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahunan didampingi Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Rida Handanu (kiri) dan Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat, Suwarno (kanan) di Aula Kemenko PMK, Jakarta. (ng)

Jakarta (25/03) -- Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangilei (tengah), memberikan arahan pembuka pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ekspedisi NKRI Tahun 2015, di Kantor Kemenko PMK, Rabu (25 Maret 2015). (fik)

Malaysia, 24 Maret 2015 - Sesmenko PMK Sugihartatmo selaku SOCA Leader Indonesia didampingi Kepala Biro Perencanaan Wijaya Kusumawardhana, menghadiri The 18th Senior Officials Commitee for The ASCC (SOCA) Meeting tanggal 24-25 Maret 2015, di Melaka, Malaysia (foto:Riri)

Jakarta, 20 Maret - Salah satu program strategis Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia adalah Program Indonesia Pintar melalui Wajib Belajar 12 Tahun. Program Indonesia Pintar yang ditandai dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program  untuk menjangkau anak usia sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Deputi menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Prof.Dr. R.Agus Sartono, MBA. Rakor tersebut berlangsung Rabu, (18/3/2015) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. yang dihadiri oleh Dirjen Dikdas Kemdikbud, Dirjen Linjamsos Kemsos, Sesditjen Dikmen Kemdikbud, Direktur Pembinaan SD Kemdikbud, Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud, Direktur Madrasah Kemenag, Asdep Dikdas, PAUD, dan Dikmas Kemenko PMK, Asdep Dikmenti Kemenko PMK, wakil dari TNP2K, dan wakil dari Ditjen Bimas Katholik dan Kristen Kemenag, serta para pejabat dari K/L terkait.

Seluruh pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki anak usia 6 – 21 tahun, akan mendapatkan KIP untuk masing-masing anak. Termasuk didalamnya anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, anak-anak di panti asuhan, Different Abilities People (Difable). KIP juga berlaku bagi para santri – usia sekolah– yang belajar di “pesantren salafiyah”.
KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan formal dan pendidikan non formal (termasuk kursus). Pemerintah menyiapkan KIP bagi 20,3 juta anak usia 6 – 21 tahun.
KIP sebagai bentuk jaminan bagi anak usia sekolah agar dapat menyelesaikan pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Hal ini penting mengingat struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2013, 65% hanya berpendidikan SMP/MTs.
Bagaimana Indonesia bersaing dengan negara lain jika struktur ketenagakerjaan masih seperti itu? Anak-anak pemegang KIP akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp450.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SD/MI; Rp750.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMP/MTs; dan sebesar Rp1.000.000,-/tahun/siswa untuk jenjang SMA/SMK/MA. Berkenaan dengan persiapan penyaluran Kartu Indonesia Pintar tahun 2015 tersebut,

Pencetakan KIP Kemdikbud dan KIP Kemenag akan dilelang di LKPP bersama-sama dengan KKS Kemensos oleh sebab itu perlu dikoordinasikan dan didorong percepatan pencetakannya. Penyaluran manfaat Program Indonesia Pintar 2015,  Kemdikbud pada tahap pertama akan ditujukan kepada 6,2 juta siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS, sedangkan penyaluran Program Indonesia Pintar di Kemenag akan ditujukan  kepada 800 ribu siswa yang orangtuanya telah memiliki KPS.

Sosialisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mengirimkan bahan sosialisasi via e-mail ke semua sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, termasuk ke madrasah, pesantren, dan Kantor Kemenag Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan di dalam Program Indonesia Pintar, baik dalam pendataannya maupun sosialisasinya,  agar anak usia 6 – 21 tahun yang memperoleh manfaat Program Indonesia Pintar betul-betul  anak yang berhak mendapatkannya. ( femmy/Gs)

Jakarta, 18 Maret  - Pertemuan rombongan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan Jepang membahas berbagai peluang kerja sama. Selain dalam hal investasi, rupanya ada pula program peningkatan sumber daya manusia.

"Jadi kalau kita bangun pembangunan infrastruktur tapi kalau pembangunan sumber daya manusia itu belum mumpuni atau tak cukup tentu saja tak akan siap angkat Indonesia ke depannya. Saya sudah bicarakan dan pemerintah Jepang juga mendukung memang kerja sama Jepang-Indonesia ini akan lebih baik ke depannya," tutur Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani saat berbincang santai di Ruang Sakura Hotel Imperial, Tokyo, Jepang, Senin (16/3/2015) malam.

Menko PMK seperti dilansir situs Detik.com mengatakan bahwa fokus pembangunan sumber daya manusia saat ini adalah untuk tenaga pendidik, perawat, dan peneliti. Puan menambahkan bahwa saat ini tenaga perawat Indonesia banyak yang tak berstandard internasional sehingga seringkali ditolak oleh negara tujuan, termasuk Jepang.

"Itu yang harus dibenahi adalah sejak awal mereka datang memang harus di-training, paling tidak standar yang diinginkan Jepang ini juga kompetensi yang dikirim tenaga lain. Kita harus dorong mereka supaya punya standard internasional. Saya juga sudah bilang ke Kementerian Ristek dan Dikti bahwa bisa diberikan standard internasional. Ini mekanisme cerdas yang saya jalani, dengan mekanisme pendek sehingga bisa diterima di negara mana pun. Mereka yang sekolah di luar negeri ilmunya dipulangkan dulu ke Indonesia baru kita bisa kirim lagi pelajar ke luar negeri," ujar Menko PMK Puan Maharani yang turut mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam kunjungan kerja di Jepang untuk menghadiri acara PBB yakni 'Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR).

Hal ini pun dibenarkan oleh Wapres JK bahwa Jepang telah melirik Indonesia sebagai negara tujuan untuk investasi. Ke depannya, Jepang juga akan membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia.

"Di Jepang itu tak mudah juga masuk tenaga konstruksi karena masalah bahasa. Kita akan mulai karena Jepang mulai kekurangan tenaga. Bisa saja kalau perusahaan Jepang akan mencari subkontraktor yang baik apalagi perusahaan Jepang yang terbiasa di Indonesia," kata JK.

Sementara itu untuk tenaga perawat, JK meminta agar ada pelatihan sehingga perawat berstandard internasional. Senada dengan hal tersebut Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) telah meneken kerja sama dengan perusahaan asal Jepang, Gakken.

Gakken memiliki anak perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan dan siap memberikan pelatihan. Kerja sama itu ditandatangani oleh Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Ketua APPSI Anwar Adnan bersama pihak Gakken berbarengan dengan kunjungan kerja Wapres ke Jepang. (Gs)

Jakarta, 17 Maret – Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Prof.Dr.R.Agus Sartono,MBA. memimpin Focus Group Discussion (FGD) yang membahas gagasan baru peningkatan kualitas pendidikan tinggi, Selasa (17/3/2015) bertempat di Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Penyelenggaraan FGD tersebut dilatarbelakangi dengan adanya Indonesia memiliki Bonus Demografi sebagai modal dasar bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan pengembangan pasar domestik.

Usia produktif semakin besar (Bonus Demografi- Demografi Dividen), kesempatan dan potensi untuk meningkatkan produktivitas semakin tinggi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik (kualitas rendah, daya saing lemah) akan menjadi bencana demografi – demografi disaster.

Pada rentang 2010 -2025 indonesia memiliki “golden Opportunity” karena dependency ratio mencapai titik terendah. Begitu pula kondisi ini merupakan “buah manis” keberhasilan program KB pada era Orde Baru. Karenanya pemerintah menyadari benar pentingnya merevitalisasi program KB agar bonus demografi tidak berlanjut menjadi bencana demografi. “Golden opportunity hanya akan menjadi Bonus, jika SDM tersebut berkualitas, yang hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Pada tahun 2013, lebih dari 65% angkatan kerja berpendidikan setingkat SMP, dan 90% berpendidikan setingkat SMA. Pendidikan juga menjadi kunci utama bagi peningkatan global competitiveness index.

Adapun tujuan FGD ini antara lain untuk menjaring pemikiran/rekomendasi untuk penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi. Selain itu, juga untuk membuat tradisi keterbukaan bagi pemangku kepentingan pendidikan tinggi dan menjembatani berbagai pemikir.

Tantangan yang cukup mendesak bagi SDM Indonesia adalah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir 2015 ini. MEA merupakan bagian dari implementasi Komunitas ASEAN yang disepakati melalui Bali Concord II yang disahkan pada KTT ASEAN ke-9 di Tbali pada 12 tahun yang lalu.

Dalam FGD tersebut, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama didampingi Staf Khusus MenristekPT Abdul Wahid Maktub. FGD yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK ini diikuti oleh berbagai pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dan para pejabat yang mewakili K/L terkait. Tampak hadir pula Ketua Komisi ASN Prof.Dr. Sofyan Efendi. (Gs).

Jakarta, 16 Maret – Menko PMK Puan Maharani (kiri) mendampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) menghadiri Pembukaan Third United Nations Wolrd Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR), Sabtu (14/3/2015) di Sendai Internasional Centre, Sendai, Jepang. Seperti dilansir portal wapresri.go.id, WCDRR ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Kimoon. (Gs).

Jakarta, 13 Maret  - Menko PMK Puan Maharani mendapingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla  tiba di Bandara Internasional Haneda, Tokyo, Jumat pagi.

Menko PMK dan Wapres setelah menempuh 7 jam perjalanan dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan BBJ-2 dari bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tiba di Bandara Internasional Haneda Tokyo Jepang pukul 08.25 Waktu Setempat. Seperti dilansir portal Wapres.go.id.,  kedatangan Wapres dan rombongan disambut antara lain oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra, Atase Pertahanan KBRI Tokyo, Kol. M. Tawakkal Saifulhaq Sidik dan pejabat pemerintahan Jepang.

Kunjungan Kenegaraan Wapres selama 6 hari ini mewakili Pemerintah Indonesia, untuk memenuhi undangan Pembukaan Third United National World Conferense on Disaster Risk Reduction (WCDRR) yang berlangsung di Sendai, Sabtu 14 Maret 2015. 

Pada Jumat ini, Wapres dijadwalkan bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Jepang seperti Toyota Motor Corporation, Mitsui, Tokyo Gas, dan Inpex. Sedangkan pada malam harinya dijadwalkan santap malam dengan mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda.

Wapres juga dijadwalkan bakal menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi negara Matahari Terbit itu seperti Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Kishida.

Selain itu, JK juga dijadwalkan mengunjungi LNG Plant Ogishima, di Provinsi Chiba dan bertemu dengan sejumlah perwakilan pebisnis dari negara Jepang. Wapres direncanakan bakal tiba kembali di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada tanggal 17 Maret mendatang.(Gs).

Jakarta, 12 Maret 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menghadiri peringatan Gerakan Kewirausahaan Nasional Tahun 2015, di Planerry Hall, Jakarta Convention Center. (ole)