PMK Lainnya

Jakarta, 21 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani (ketiga kanan)  memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Menteri tentang penyelenggaraan event Sail Tomini 2015. Hadir dalam rakor tersebut Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo (kedua kanan), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya (kanan), dan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola (keempat kanan) serta para pejabat dari berbagai instansi (K/L) maupun Pemerintah daerah yang terlibat. Rakot diselenggarakan Rabu (21/1/2015) pagi  di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat). Dalam Rakor tersebut juga  membicarakan rencana persiapan penyelenggaraan Sail Karimata 2016. (foto: deni/Gs)

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

Jakarta, 16 Januari - Sesmenko PMK Sugihartatmo (tengah bawah) berfoto bersama dengan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 pada acara Penutupan Pembekalan Pada CPNS Baru dan ramah tamah dengan anggota keluarga CPNS, Jumat (16/1/2015) di Kantor Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta. (ng)

Jakarta, 16 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berfoto bersama dengan perwakilan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia setelah melakukan audiensi di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta. (ng)

Jakarta, 16 Januari - Menko PMK Puan Maharani (kanan) memberikan kata sambutan pada acara Minum Jamu Bareng dalam rangka mencintai produk industri jamu Nasional, Jumat (16/1/2015) pagi di ruang Garuda Kementerian Perendustrian, Jl. Gatot Subroto Jakarta. Tampak hadir dalam acara tersebut Menteri perindustrian Saleh Husin, menteri perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Kperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri tenaga Kerja Muh.Hanif Dhakiri, Ketua Gabungan Pengusaha (PG) Jamu Charles Saerang, dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri K. Wardani, serta para pejabat yang mewakili K/L terkait. (Gs).

Jakarta, 15 Januari  - Pemerintah resmi menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

"Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019," tulis pernyataan Sekretariat Kabinet yang dikutip dari laman www.setkab.go.id di Jakarta, Kamis (15/1/2015)..

Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan nasional untuk mencapai kedaulatan pangan, ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim serta kelautan dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah juga berkomitmen mengarahkan pembangunan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, dengan mendorong warga Indonesia memiliki jiwa gotong royong, dan harmonis dalam kehidupan antarkelompok sosial.

Pemerintah juga ingin agar postur perekonomian dapat sesuai dengan pertumbuhan yang berkualitas. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, berbasis luas, dan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertumbuhan berkualitas itu dicapai secara bersamaan dengan meraih keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, dan mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Dalam satu tahun pertama, yakni pada 2015, agenda pembangunan bertujuan membangun fondasi untuk akselerasi pembangunan yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

"Hal itu disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak," seperti tertulis dalam Perpres tersebut.

Untuk agenda pembangunan lima tahun ke depan, pemerintah akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan selanjutnya.

"Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan," kata Perpres itu.

RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional.

Selain itu, menurut Perpres tersebut, RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof A. Chaniago akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional.

"Pemantauan dilaksanakan secara berkala, dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional," tulis Pasal 2 Ayat (2,3) Perpres itu.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.(Setkab/Gs).

Jakarta (15/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (3 kanan) menerima kunjungan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik (2 kiri) di Kantor Kemenko PMK. Turut mendampingi adalah Sesmenko PMK Sugihartatmo (2 kanan), Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Agus Sartono, serta staf khusus Menko PMK. (fik)

Jakarta, 15 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program beras murah yang diperuntukkan untuk membantu rakyat miskin (raskin).

Hal itu disampaikan Menko PMK Puan Maharani seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (14/1/2015). Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat.

"Dalam rakor antara Menko Perekonomian dengan Menko PMK dibahas masalah raskin. Kami telah mendapatkan solusi bahwa untuk menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada rakyat, kami tetap akan melaksanakan program raskin," ujar Menko PMK.

Menko PMK seperti dilansir laman Inilah.com, mengatakan, pemerintah akan mulai mendistribusikan beras murah untuk rakyat miskin pada Januari 2015. Program pemberian beras murah untuk rakyat ini bakal dilaksanakan selama dua belas bulan mendatang.

"Dana yang disiapkan masih sama seperti yang lalu sekitar Rp 18,8 triliun yang akan kami bagi hampir seluruh daerah di Indonesia," tegas menko PMK.

Menko PMK mewanti-wanti agar program ini tidak diselewengkan. Sebab, dirinya mendapat informasi jatah bahwa jatah beras murah yang seharusnya setiap keluarga memperoleh 15 kilogram seringkali dipotong.

"Cara pendistribusiannya kami akan perbaiki supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan yang kemudian seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram mendapat potongan-potongan," tambah Menko PMK.

Menko PMK menegaskan, pemerintah akan mengawasi penyaluran program ini sehingga tidak lagi penyelewengan beras murah untuk rakyat miskin yang terjadi seperti pada masa lalu.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program bantuan beras untuk warga berpenghasilan rendah atau raskin akan didesain ulang sehingga ke depan penyalurannya akan lebih tepat sasaran.

"Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ada re-design," kata Mensos.

Ia menjelaskan, desain ulang tersebut meliputi beberapa hal antara lain validasi data. Kementerian Sosial mencoba membuat rencana detil terkait data penerima raskin.

Selama ini yang terjadi di lapangan, raskin tidak tepat sasaran dan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 15 kilogram.

"Hasil temuan saya di lapangan, yang diterima tidak sampai 15 kilogram, ada yang tiga kilogram. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat, jadi diratakan agar semua kebagian," kata Mensos.

Menurut dia, untuk Januari dan Februari kemungkinan raskin masih akan disalurkan seperti biasa dan baru pada Maret re-desain dilaksanakan. (Ic/Gs).

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri tentang keberlanjutan program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah atau yang lebih dikenal sebagai beras untuk rakyat miskin (Raskin), di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu sore (14/01).

Jakarta, 14 Januari  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, hujan masih akan terus mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2015 mendatang. Berdasarkan prediksi tersebut, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNP Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pada Januari hingga Februari, bencana banjir dan longsor dikhawatirkan akan makin meningkat pula.

Dalam siaran pers BNPB, sejak Senin (12/1/2015) seperti dilansir laman Kompas.com, hingga sekarang, tercatat 14 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terendam banjir. Banjir terjadi di Kabupaten Malinau, Langkat, Kudus, Tegal, Demak, Rokan Hilir, Pandeglang, Semarang, Situbondo, Aceh Tamiang, Donggala, Labuan Batu Utara, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kupang dan Jayapura.

"Meskipun banjir yang terjadi bukan banjir besar, namun ribuan rumah terendam banjir," kata Sutopo, Selasa (13/1/2015).

Dia menjelaskan, banjir di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, terjadi pada Selasa (13/1/2015) sekitar pukul 01.00 WIB. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua minggu terakhir akibat hujan deras yang mengguyur di bagian hulu di Kabupaten Simalungun. Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Padang dan Bahilang tersebut merendam sekitar 700 rumah di Kecamatan Padang Hulu, Bajenis, Tebing Tinggi Kota, dan Rambutan. BPBD Kota Tebing Tinggi telah melakukan evakuasi dan distribusi bantuan logistik makanan.

"Tinggi banjir 20 sampai 150 sentimeter. Warga sudah mengungsi ke rumah tetangganya," jelasnya.

Di Demak, banjir juga merendam beberapa desa di Kecamatan Karangwetan dan Karangawen. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Cabean di Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen. Tidak tanggung-tanggung, 257 rumah terendam banjir dalam bencana tersebut. Ruas jalan Grobogan Purwodadi-Semarang ikut terendam banjir setinggi 50 sentimeter sehingga hanya dapat dilewati kendaraan besar. Meski demikian, menurutnya, warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing.

"Sebagian banjir sudah surut. BPBD Kabupaten Demak telah melakukan penanganan. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan," bebernya.

2.443 Pengungsi Sinabung Butuh Bantuan Pertanian

Sementara itu, sebanyak 2.443 jiwa atau 795 kepala keluarga (KK) pengungsi erupsi Gunung Sinabung sudah ingin pulang ke rumahnya. Mereka berasal dari Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu yang mengungsi sejak September 2013 hingga sekarang.

"Sebenarnya mereka sudah diperbolehkan pulang sejak 13 April 2014 lalu, setelah kedua desa tersebut dinyatakan aman oleh PVMBG. Bahkan rumahnya pun sudah diperbaiki pemerintah. Namun pengungsi tetap memilih tinggal di pengungsian yang tersebar di 7 titik pengungsian karena ketakutan erupsi Sinabung," tambah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (13/1/2015).

Menurutnya, berdasarkan wawancara dengan para pengungsi, alasan mereka belum mau pulang karena lahan pertanian mereka tidak bisa diolah akibat tertutup abu vulkanik. Lapisan abu vulkanik setebal 5-10 sentimeter telah membatu sehingga lahan pertanian tidak bisa diolah.

"Beberapa warga telah mencoba membongkar lapisan abu vulkanik dengan traktor kemudian menanami kentang, jagung, kol dan lainnya. Namun tanaman mati. Saat hujan abu vulkanik menyatu kembali dan membatu sehingga tanah menjadi keras. Untuk itu, warga meminta bantuan agar lapisan abu vulkanik ini dapat dibuang ke tempat lain," terangnya lagi.

Dia menambahkan, BNPB telah meminta Pemda Karo dan Pemda Sumatera Utara menyampaikan usulan dan kebutuhan penanganan masalah ini. Pihaknya juga akan terus memberikan pendampingan penanganan darurat di Sinabung, baik teknis, pendanaan, logistik peralatan dan administrasi.

"Bupati Karo tetap menjadi penanggung jawab utama. Tentu saja Kementerian Pertanian juga perlu memberikan bantuan terkait masalah pertanian, termasuk pengolahan lahan, bantuan bibit dan lainnya," tandasnya.

Sementara itu, aktivitas Gunung Sinabung masih tetap tinggi. Status Gunung Sinabung Siaga (Level III). Pada Senin (13/1/2015) telah terjadi guguran 159 kali dan 13 kali awan panas guguran dengan jarak sejauh 3.500 meter ke selatan dan tinggi kolom abu 1.500 meter. Guguran lava pijar sejauh 1.500 meter ke selatan, arah angin ke timur-tenggara.(Kc/Gs).

Jakarta, 14 Januari  - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (keenam kiri), menghadiri pelantikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK Anwar Usman, Rabu (14/1/2015) di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta. (ole)

Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua MK yang disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dihadiri juga oleh Ketua MK sebelumnya Hamdan Zoelva, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Ketua DPD Irman Gusman dan beberapa Menteri Kabinet Kerja. Arief Hidayat ditetapkan menjadi Ketua MK mengantikan Hamdan Zoelva yang sudah habis masa baktinya pada tanggal 7 Januari 2015 lalu. Arief Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MK akan menjabat sebagai Ketua MK pada periode 2015-2017.