Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

PMK Lainnya

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan pendidikan daerah adalah kunci mewujudkan revolusi mental karakter manusia yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan.

"Perlahan tapi pasti pendidikan desa adalah kunci revolusi mental karakter berdaulat, mandiri dan berkebudayaan," kata Puan setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa sore (13/1).

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengatakan pendidikan daerah adalah kunci mewujudkan revolusi mental karakter manusia yang berdaulat, mandiri dan berkebudayaan.

”Perlahan tapi pasti pendidikan desa adalah kunci revolusi mental karakter berdaulat, mandiri dan berkebudayaan,” tegas Menko PMk Puan Maharani usai Rapat koordinasi (Rakor), Selasa (13/1/2015) sore di Kemenko Bidang perekonomian, Jakarta..

Menko PMK seperti dilansir harian Suara Merdeka, mengatakan untuk menjalankan program revolusi mental, pemerintah harus hadir bersama masyarakat hingga tingkat desa dalam memperbaiki masalah pendidikan.

Hal tersebut, harus dimulai dari keinginan pemerintah dan masyarakat mewujudkan masyarakat unggul hasil pendidikan berkualitas yang dapat dijangkau masyarakat desa.

Menurut Menko PMK, masyarakat desa seharusnya juga dapat menikmati pendidikan dari sejak usia dini, seperti PAUD, hingga ke jenjang yang tinggi.

Menko PMK menilai kualitas pendidikan yang baik harus merata di setiap daerah di Indonesia untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Dana Pendidikan Daerah Rp 254 Triliun

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, mengatakan alokasi dana pendidikan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, terutama dari kualitas guru karena alokasi dana untuk guru mengambil porsi terbesar.

Ia menambahkan dengan meningkatnya dana tersebut seharusnya disertai peningkatan kualitas guru karena kualitas guru merupakan hal penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Mendikbud menambahkan pemerintah akan memperketat kontrol implementasi dana pendidikan daerah agar dana tersebut dialokasikan sesuai sasaran.

”Untuk skema dana pendidikan daerah tetap sama, yang berbeda kami lebih jauh mengontrol implementasi agar sesuai sasaran,” kata Mendikbud usai rakor di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/1) sore.

Mendikbud mengatakan pemerintah akan memastikan kesiapan semua elemen dalam alokasi dana pendidikan daerah, memonitornya serta mengatur dana jika terdapat sisa setelah dialokasikan.

Dana pendidikan daerah yang besar, ujar dia, harus benar-benar membawa perbaikan kualitas pendidikan daerah agar ketimpangan kualitas pendidikan dapat berkurang.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana tersebut memberikan manfaat pembangunan pendidikan sesuai prioritas pemerintah saat ini.

”Kami terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana itu memberikan manfaat seperti yang diinginkan,” kata dia.

Ia mengatakan kebijakan pengalokasian dana pendidikan daerah banyak mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan. Menurut dia, hingga kini kementerian terkait telah berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung demi menyukseskan program tersebut.(Sm/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 14, 2015

Jakarta, 14 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, berharap akhir Januari 2015 ini permasalahan Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB),dapat diselesaikan secara tuntas. Permasalahan ini setiap tahunnya terus saja meningkat. Karenanya, perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

“Jumlah WNIO/TKIB tiap tahunnya cukup fluktuatif. Adanya kebijakan tertentu pada waktu tertentu, misalnya Amnesti atau Pemutihan dari negara sehingga pada saat itu jumlah WNIO/TKIB membengkak,” kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, pada Rakor Tingkat Menteri tentang Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO/TKIB di kantor Kemenko PMK, Selasa (13/1/2015).

Tampak hadir dalam rakor itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir laman Possore, pemerintah akan segera memulangkan WNIO/TKIB yang berada di luar negeri. Diharapkan pada Januari 2015 ini permasalahan TKI ilegal segera selesai. Pemerintah hingga kini terus mendata validasi jumlah TKIB, sekaligus menyiapkan penganggaran.

“Sejauh ini jumlah WNIO/TKIB yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang , di Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan selama tahun 2014 WNIO dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang,” paparnya.

Untuk menyelesaikan pemulangan dan pemberdayaan WNIO serta TKI bermasalah, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjadi koordinator kementerian terkait, di antaranya kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PP dan PA , Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama.

Rakor tingkat menteri selain mengkoordinasi pemulangan dan pemberdayaan WNIO/TKIB dalam jangka menengah dan panjang, juga mengatasi akar permasalahan meningkatnya WNIO/TKIB seperti tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup di dalam negeri, rendahnya kualitas tenaga kerja, sistem pengiriman, dan perlindungan tenaga kerja dari aspek hukum.

“Karenanya, perlu membuat suatu grand desain untuk mempermudah penyelesaian masalah WNIO/TKIB serta monitoring tugas dan fungsi dari tiap Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan akhir Januari, konsep grand desain tersebut telah selesai,” ujar Puan. (Ps/Gs)

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (tengah) berbincang bersama Menteri Perekonomian Sofyan Djalil (kiri) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (kanan), usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Pemanfaatan Dana Fungsi Pendidikan di Daerah,Selasa (13/1/2015) yang diadakan di  Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat. (fik)

Pada konferensi pers usai rakor, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, peningkatan kualitas guru dan pendidikan dalam negeri menjadi salah satu tujuan pemerintah ke depan. Karena hal tersebut sesuai dengan program nawacita dalam penerapan revolusi mental masyarakat. “Cara berfikir atau revolusi mental itu akarnya dari pendidikan dan kebudayaan,” ujar Menko Puan.

Pemerintah menganggarkan dana pendidikan daerah sebanyak Rp 254 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 409 triliun pada 2015.

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta (13/1) -- Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), di Ruang Rapat Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3. (fik)

 

Jumlah Warga Negara Indonesia Overstay (WNIO) atau Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB), semakin tahun terus meningkat perlu segera diselesaikan oleh semua pihak, tidak saja Pemerintah tetapi juga Instansi terkait.

File Pendukung: 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) di Arab Saudi membangun sistem komunikasi via SMS atau yang disebut dengan SMS Center. Sistem komunikasi ini diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, Senin (12/01/2015) malam waktu Arab Saudi.

“KUH Jeddah membangun sistem komunikasi dengan jemaah haji via SMS. Malam ini di Jeddah diresmikan Menag,” demikian  diinformasikan melalui  akun twitter adetje yang direply oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin melalui akun pribadinya lukmansaifuddin,  “sms centre, mabruuk”.

“Bila jamaah haji 2015 ingin dapatkan info atau ada aduan, sila kirim SMS ke nomor2 tsb sesuai embarkasinya,” demikian kicauan Menag berikutnya disertai foto nomor-nomor SMS Center yang bisa dihubungi.

Berikut ini nomor SMS Center Kantor Urusan Haji Tahun 1436H/2015M sesuai dengan embarkasinya:

1. Jakarta Garuda (JKG)_ +966569913158
2. Jakarta Saudia (JKS)_ +966569913159
3. Aceh (BTJ)_ +966569913162
4. Medan (MES)_ +966569913248
5. Batam (BTH)_ +966569913473
6. Padang (PDG)_ +966569913518
7. Palembang (PLM)_ +966569913026
8. Solo (SOC)_ +966569910173
9. Surabaya (SUB)_ +966569910385
10. Lombok (LOP)_ +966569910781
11. Ujungpandang (UPG)_ +966569912405
12. Banjarmasin (BDJ)) +966569912491
13. Balikpapan (BPN)_ +966569912631

Adapun SMS Centre untuk menyampaikan aduan bagi para jamaah umrah,  seperti dilansir laman Antaranews, bisa ditujukan ke nomor +966569917216. Sementara itu ke Kantor Urusan Haji Arab Saudi, sms aduan bisa ditujukan ke nomor +966569914606.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak bisa pulang ke tanah air disebabkan maraknya praktik perdagangan manusia berkedok pengiriman TKI.

Para TKI yang tidak berdokumen resmi atau ilegal itu seperti dilansir laman Tribun News, menjadi korban karena banyaknya ditempatkan penyalur swasta yang mengirimkan TKI bahkan negara yang tidak memiliki hubungan kerja sama ketenagakerjaan dengan Indonesaia.

"Contoh di Mesir itu ada 2.800 orang, semuanya ilegal. Dulunya ada di Arab Saudi dan di Dubai dikirim ke sana. Ini masuk kategori internasional crime, tindak pidana perdagangan orang," ujar Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/1/2015).

Nusron mengatakan tingginya pengiriman TKI baik legal dan ilegal itu karena harga pembantu di negara-negara tersebut sangat mahal. Harga tersebut bisa mencapai 5.000-6.000 dollar Amerika atau setara Rp 50-60 juta.

Nasib TKI semakin buruk lantaran di Timur Tengah mengenal sistem kafalat atau hak penguasaan atas pembantu.

TKI yang sudah 'dikuasi' majikan tidak bisa pulang ke tanah air dan tertahan di imigrasi jika belum mendapat persetujuamn dari kafil atau pemilik hak kafalat.

Parahnya lagi, hak tersebut bisa diwariskan kepada anak atau istri jika si kafil meninggal dunia, atau bahkan bisa diperjualbelikan secara bebas.

Selain dilakukan pihak swasta, Nusron mengakui ada oknum BNP2TKI yang terlibat dalam pengiriman tersebut.

Nusron pun mencontohkan, sebuah perwakilan negara tertentu mengatakan kepada dia telah mengeluarkan 90 ribu visa untuk TKI. Padahal, kata dia, pihaknya hanya mendata 82.000.

"Delapan ribu itu dimana? kan nggak mungkin orang itu akan mengurus visa kalau dokumen lengkap? berarti dia kan malsu dokumen. Bisa memang swastanya malsu stempel BNP2TKI, bisa kedua adalah memang ada oknum kami jualan stempel. Ini akan kita usut," tegas Nusron.

Sekedar informasi, terdapat sekitar  1,8 juta TKI over stay nasibnya di luar negeri tidak jelas.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah memulangkan 659 jemaah umroh asal Indonesia yang sebelumnya sempat terkatung-katung di Madinah sejak 3 Januari 2015.

"Mereka diberangkatkan ke Arab Saudi dengan menggunakan Maskapai United Airways milik Bangladesh, dan tidak bisa kembali ke Indonesia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya oleh pihak travel karena kendala ketersediaan penerbangan oleh Maskapai United Airways," menurut Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Jeddah, Syarif Shahabudin dalam keterangan tertulis kepada Antara, Selasa (13/1/2015)..

Selain Indonesia, dalam rombongan tersebut terdapat pula jamaah umrah asal Malaysia yang terbagi atas delapan operator umrah yaitu Al Aqsa sebanyak 363 orang, Al Uslub sebanyak 31 orang, Muaz Barakah Safari sebanyak 22 orang, PT. Misal TV sebanyak 77 orang (9 orang telah pulang mandiri), PT. Madinah Mulya sebanyak 39 orang, PT. e-consultant sebanyak 45 orang, Mulia Wisata Abadi sebanyak 41 orang dan Pakem sebanyak 41 orang.

Menanggapi kejadian tersebut, Tim Perlindungan WNI dari KJRI Jeddah berusaha menghubungi pihak-pihak terkait antara lain operator umroh/Muassasah hamla Dallah, wakil dari jamaah, penanggungjawab travel umroh, maskapai United Airways di Dhaka, Bangladesh, Sales Agent UA di Malaysia dan pihak lainnya.

"Dari upaya-upaya tersebut akhirnya disepakati Muassasah Dallah menanggung biaya hotel selama jamaah belum dapat pulang ke tanah air, sedangkan penanggungjawab travel umroh menyediakan konsumsi bagi jamaah," tambah Syarif.

Selanjutnya, menindaklanjuti kasus tersebut, Tim KJRI Jeddah terus mendorong Pihak United Airways untuk dapat segera memulangkan jamaah, di antaranya dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi cabang Madinah.

Menyusul penanganan dari pihak KJRI, maskapai United Airways bersedia mengirimkan pesawat khusus guna mengangkut jamaah umrah yang terlantar.

Namun karena keterbatasan jumlah tempat duduk pesawat yang hanya 250 kursi dan juga dibagi dengan jamaah umrah asal Malaysia, maka pemulangan jamaah umroh yang terlantar itu terbagi dua keberangkatan.

Syarif juga mengingatkan bahwa semakin maraknya kasus serupa yang menimpa jamaah umrah Indonesia, maka kiranya kepada para calon jamaah umrah diharapkan dalam merencanakan perjalanan ibadahnya dengan memperhatikan beberapa hal, sehingga kasus yang sama tidak menimpa bagi jamaah Indonesia.

"Di antaranya agar tidak tergoda dengan paket perjalanan umrah dengan biaya yang terlalu murah dan agar memastikan bahwa calon agen perjalanan umrah yang akan diikutinya telah berizin resmi untuk keberangkatan umrah." tutup Syarif.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, mengambil langkah strategis terkait Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah.

Langkah tersebut berupa penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah yang intinya melanjutkan pemberlakukan K-13 PAI pada Sekolah.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pendidikan Agama Islam, Amin Haedari, seperti dilansirlaman Antara News, saat dikonfirmasi tentang pelaksanaan kurikulum PAI pasca diberlakukannya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Jakarta, Minggu (11/1/2015).

”Dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Kurikulum 2013 tidak dinyatakan diberhentikan secara substansial, tetapi ditangguhkan pemberlakuannya karena dianggap belum siap dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 tersebut,” jalas Amin.

Di samping itu, tegas Amin, setidaknya terdapat 3 pertimbangan penting K-13 PAI dilanjutkan. Pertama, Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan disebutkan bahwa Pengelolaan Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Kedua, Kementerian Agama, baik melalui Pusat maupun Daerah (Kanwil Kemenag/Kantor Kemenag) telah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kurikulum 2013 PAI bagi sebagian besar Guru PAI. Bahkan, untuk Guru PAI SMA dan SMK sudah tuntas semua, tinggal tahap penguatan saja.

Ketiga, PAI tidak termasuk kelompok mata pelajaran (mapel) ujian nasional, tetapi kelompok ujian sekolah, sehingga penyelenggaraan dan penilaian mapel PAI tergantung pada kebijakan satuan pendidikan masing-masing.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam tentang implementasi K-13 PAI diterbitkan. Doktor bidang pendidikan lulusan Unversitas Negeri Jakarta ini menambahkan bahwa implementasi K-13 PAI akan terus dilanjutkan pada Sekolah-sekolah yang Guru PAI-nya sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI. Sementara terkait sistem penilaian dan penyusunan rapor peserta didik akan disederhanakan dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing satuan pendidikan.

Pada tahun 2015 ini, Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah, akan melanjutkan Bimtek Kurikulum 2013 PAI bagi Guru PAI yang belum mengikutinya. Sedangkan bagi yang sudah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013 PAI akan diberikan pendampingan kurikulum bagi Guru PAI dalam implementasi kurikulum, tutur Amin.

Kepada Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis di Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota, Amin meminta agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terkait dua hal, yaitu: surat edaran dan implementasi K-13 PAI pada Sekolah.

Secara teknis, Para Kabid dan Kasi PAI/PAKIS/Pendis, sesuai tingkatannya, agar berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat terkait implementasi K-13 PAI pada sekolah-sekolah yang bukan sasaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Info selengkapnya tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE/DJ.I/PP.00/143/2015 tentang Implementasi Kurikulum 2013 PAI pada Sekolah, sila lihat http://www.pendis.kemenag.go.id/pai/file/dokumen/suratedaran.jpeg.jpeg. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun akan berlaku mulai Juni 2015.

"Rencananya Juni 2015 ini mulai diberlakukan," kata Menko PMK Puan Maharani usai usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015).

Menko PMK seperti dilansir laman Antara News, menjelaskan, pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sesuai janji kabinet kerja.

Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun maka semua anak Indonesia wajib bersekolah dan pemerintah wajib membiayai serta menyediakan segala fasilitasnya.

Menko PMK mengatakan, hingga saat ini pemerintah terus melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan program tersebut.

"Pemerintah ingin semua anak Indonesia berpendidikan, minimal hingga tingkat sekolah menengah atas," katanya.

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya ke Bandung, Jawa Barat, Puan Maharani melaksanakan sejumlah agenda.

Yang pertama menghadiri acara Munas XV HIPMI, dilanjutkan dengan kunjungan ke pabrik tekstil dan yang terakhir ke RS Hasan Sadikin Bandung.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menjenguk sejumlah pasien Kelas III Program BPJS Kesehatan di RS Hasan Sadikin Bandung dalam rangkaian blusukan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Puan ingin memastikan semua pasien terlayani.

"Kami harus memastikan semua terlayani, meski masih ada kendala namun mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus dipastikan mendapatkan pelayanan itu secara baik," kata Menko PMK Puan Maharani, Senin (12/1/2015) di Bandung.

Bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin, Ketua DPRD Jabar Ineu Rachmawati dan Kepala Dinas Kesehatan Jabar Alma Luchyati, Menko PMK mendapat penjelasan dari Dirut RSHS Dr Ayi Ambar Sari. Puan yang tiba sekitar pukul 17.00 WIB langsung melakukan peninjauan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang berada di bagian depan rumah sakit terbesar di Jawa Barat itu.

Putri Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri itu seperti dilansir laman Merdeka.com, sempat berbicara dengan pasien seorang ibu yang tengah menunggu giliran untuk mendapat penanganan di IGD rumah sakit itu.

Dia juga menanyakan pelayanan rumah sakit itu kepada salah seorang keluarga pasien yang berada di ruangan IGD tersebut. Peninjauan dilakukan ke ruang tindakan IGD dan ruang perawan bayi.

Selanjutnya, Menko PMK yang didampingi Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Dr. Tubagus Rachmat Sentika, meninjau Ruangan Kemuning yang merupakan ruang perawatan kelas III yang menjadi tempat perawatan pasien peserta BPJS Kesehatan.

"Pemerintah menggulirkan kartu sehat untuk memastikan keluarga kurang mampu mendapat fasilitas layanan kesehatan, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat termasuk dalam pelayanan kesehatan," katanya.

Pada kesempatan itu, Menko PMK  juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan di tingkat primer tak hanya saat sakit, namun juga untuk preventif atau pencegahan penyakit.

"Bisa dibayangkan RSHS yang memiliki areal sembilan hektar saja hanya memiliki 996 ruang perawatan, jadi mendatangi fasilitas kesehatan itu tak hanya saat sakit namun lebih baik preventif untuk pencegahan sehingga rumah sakit tidak penuh," tegas Menko PMK.

Sementara itu, Dirut RSHS Dr Ayi Ambar Sari menyebutkan, layanan program jaminan kesehatan bagi masyarakat telah terlayani di rumah sakit itu. Bahkan gencarnya sosialisasi terkait jaminan kesehatan itu meningkatkan jumlah pasien ke rumah sakit itu.

"Program Kartu Sehat dan sosialisasi yang gencar dilakukan menumbuhkan kesadaran kesehatan masyarakat, dan selama ini cukup lancar meski pembayaran dari BPJS Kesehatan terkadang terlambat," kata Ayi.

Dia menyebutkan, sebagian besar pasien yang masuk ke RSHS itu mengalami penyakit keganasan seperti kanker, disusul jantung, hipertensi serta beberapa penyakit lainnya.

"Sebagai rumah sakit rujukan, RSHS banyak mendapat pasien rujukan dari daerah. Namun kami masih kekurangan ruangan ICU yang saat ini baru 35 tempat tidur atau baru 4,22 persen dari total tempat tidur pasien di rumah sakit ini," kata Ayi Ambar Sari.

Sementara itu, pada penghujung kunjungannya di rumah sakit itu, Puan Maharani menyebutkan pemerintah akan terus menyempurnakan berbagai program sosial. Hal itu termasuk jaminan kesehatan sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat.(Mc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Jakarta, 13 Januari  - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan layanan kesehatan hingga desa.

Selain itu, kata Menko PMK, pemerintah akan meningkatkan sumber daya manusia di sektor kesehatan baik secara kuantitas dan kualitas.

"Saat ini, pemerintah memikirkan bagaimana pelayanan kesehatan ditingkatkan terlebih dahulu," kata Puan saat memantau pelayanan kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015), malam.

Menko PMk seperti dilansir laman Tribun News,  mengatakan, pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) agar seluruh lapisan masyarakat terutama yang tidak mampu dapat menikmati layanan kesehatan.

"Negara harus hadir bersama rakyat salah satunya melalui BPJS. Kebijakan pemerintah didukung harus semua pihak. Kalau ada kendala harus dicarikan solusinya. Semua ini membutuhkan gotong royong," ujar Menko PMK.

Menko PMK mengatakan, pemerintah memiliki cita-cita pelayanan kesehatan bisa hadir di kantong-kantong masyarakat seperti di pedesaan.

Anggaran untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat, lanjut Puan, telah diajukan pemerintah dalam APBNP 2015.

Menurut Menko PMK, layanan kesehatan masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan agar program-program pemerintah di antaranya seperti Kartu Indonesia Sehat bisa dirasakan seluruh masyarakat hingga di tingkat desa.

Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Hasan Sadikin, Ayi Djembarsari mengatakan, layanan kesehatan memang perlu ditingkatkan agar pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal. Sejauh ini, kata Ayi, pemberi layanan kesehatan kelimpungan menghadapi membludaknya jumlah pasien.

Sejak pemerintah mencanangkan program kesehatan, kata Ayi, jumlah pasien BPJS meningkat setiap tahunnya. Ayi menjelaskan, RS Hasan Sadikin menerima ribuan pasien BPJS setiap bulannya. Namun, kata Ayi, jumlah ruang rawat inap yang dimiliki RS Hasan Sadikin hanya sedikit.

"RS Hasan Sadikin memiliki 996 tempat tidur, 20 pelayanan spesialistik, 133 pelayanan medik sub-spesialistik. 90 persen kamar untuk pasien kelas III. Sebanyak 17.870 pasien merupakan pasien Non-PBI dan 4.839 orang merupakan pasien PBI," ujar Ayi.

Sejauh ini, kata Ayi, 80 persen pasien yang diterima RS Hasan Sadikin adalah peserta BPJS. Kebanyakan pasien BPJS yang diterima RS Hasan Sadikin, kata Ayi, mengidap penyakit ganas seperti kanker. Oleh karena itu, lanjut Ayi, dirinya berharap perhatian terhadap layanan kesehatan bagi pasien ganas bisa lebih besar dari sebelumnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani,(kedua kiri)  berbincang dengan salah satu pasien ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Senin (12/1/2015) dalam kunjungan kerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. (ole/Gs)

Menko PMK dalam kesempatan tersebut juga  meninjau ruang Kemuning untuk menjenguk sejumlah pasien Kelas III peserta Program BPJS Kesehatan di RS Hasan Sadikin, Bandung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin melihat cara kerja mesin tekstil yang berada di PT. Dhanar Mas Concern dalam rangka kunjungan kerja ke beberapa industri tekstil di Bandung. (ole) 

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bersama dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin, melakukan dialog dengan para pelaku usaha industri tekstil dan produk tekstil Jawa Barat di Bandung. (ole)

Dialog yang dimoderatori Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, dihadiri oleh Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz, Staf Khusus Arif Budimanta, Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari serta pejabat dari Kemenko PMK dan Kementerian Perindustrian.

Oleh humaspmk on January 13, 2015

Bandung, 12 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, melihat proses pembuatan pakaian jadi di PT. Metro Garmin dalam rangka kunjungan kerja ke beberapa industri tekstil di Bandung. (ole)

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Bandung, 12 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memberikan paparan pada diskusi dan Munas XV HIPMI di Trans Luxury Hotel. (ole)

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1). Munas yang bertajuk "Pengusaha Muda Nasional Menjawab Tantangan Global" tersebut diselenggarakan dari tanggal 11 Januari s.d. tanggal 13 Januari 2015 di Trans Luxury Hotel, Bandung. (ole)

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari -  Para pengusaha muda wajib berpartisipasi dalam membangun daerah asal masing-masing, dalam rangka meningkatkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani saat berbicara pada diskusi yang diselenggarakan dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XV/2015 di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015).

"Para pengusaha muda merupakan potensi dan harapan masa depan serta generasi cerdas penggerak ekonomi. Mereka harus bisa berpartipasi membangun wilayah masing-masing sehingga tercipta keseimbangan pembangunan di Indonesia," kata Menko PMk Puan Maharani.

Menteri Puan seperti yang dirilis Laman Beritasatu, menyebutkan, peluang bagi pengusaha termasuk pengusaha muda begitu luas terlebih akses yang telah dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah.

Selain itu, gerakan pengusaha muda dengan sejumlah potensinya juga menjadi solusi dalam memperbaiki keseimbangan ekonomi Indonesia barat dan timur, sehingga terjadi pemerataan lebih baik lagi.

"Jangan ragu dalam melakukan terobosan dan jangan berkecil hati saat berkarya. Pangusaha muda Indonesia harus berdiri tegak dan tak hanya dihormati di dalam namun juga disegani di tingkat internasional," katanya. ‎

Di sisi lain, Puan mengingatkan, hendaknya bangsa Indonesia tidak lupa asal mula diri, yang justru menjadi kekuatan dan keunggulan dalam pergaulan di tingkat global.

"Jangan sesekali melupakan asal mula dan kearifan lokal, karena itu adalah kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia yang bisa menjadi modal untuk mandiri," katanya.

Menurut dia, karena potensi itu pula pengusaha muda harus mengenal dan tahu betul potensi daerah asal masing-masing kemudian terjun untuk mengembangkannya. Menurut dia, masih cukup banyak potensi yang bisa digarap di daerah, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia.

‎Menko PMK juga mengapresiasi berkembangnya para pengusaha muda perempuan. Mereka mulai mengambil peran strategis dalam pembangunan di negeri ini.

"Saya melihat pengusaha muda perempuan di Hipmi ini cukup banyak, hampir setengahnya. Dengan semangat keterbukaan diharapkan ke depan pengusaha perempuan bisa lebih mengambil posisi penting," tegas menko PMK. (Bs/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Brebes, telah dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi dari berbagai sektor.

Termasuk keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Untuk mencapainya, perlu dilakukan penguatan kelembagaan seperti anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Aparat Kelurahan,  Ketua RT RW agar memiliki kapasitas yang memadai.

“Untuk lebih mengoptimalkan eksistensi PNPM Mandiri Perkotaan perlu digelar Pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW,” ujar koordinator PNPM Mandiri Perkotaan Dewi Milasari, saat pelatihan penguatan BKM, Aparat Desa dan RT RW di Desa Pemaron, Brebes, Minggu (11/1/2015) malam.

Kapasitas yang harus dimiliki mereka, kata Dewi, seperti dilansir laman Tribun News, minimal memahami siklus tahunan dan intervensi lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan, tupoksi sebagai BKM, siklus perencanaan, keberpihakan pada warga miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Selain itu, lanjut dia, mampu memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pelaksanaan siklus tahunan, integrasi PJM dengan musrenbang, kemitraan dan penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), memahami dan menyadari pentingnya monitoring evaluasi dan dokumentasi kegiatan serta mampu mendokumentasikan informasi dan data hasil kegiatan.

Termasuk keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) menjadi harapan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

"Untuk mencapainya, BKM perlu menyusun prioritas kegiatan yang pendanaanya bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM),"jelas dia.

Dia menambahkan, beberapa materi penting yang dipandang perlu untuk diberikan dalam pelatihan yakni, Monitoring evaluasi partisipatif, MDG’s dan Kemiskinan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Komunitasi, Kemitraan, Sinergi dan Konsoliadsi Program, Pengembangan Organisasi, Pengembangan KSM.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan para pengelola adalah bagaimana agar pemberian dana bergulir tidak salah sasaran.

"BKM bisa kita manfaatkan untuk penguatan kelembagaan, penguatan administrasi, penguatan partisipatif masyarakat, penguatan kepedulian masyarakat, dan penyadaran bahwa dengan peduli warga sekitarnya yang masih berstatus miskin, insya Allah akan mendapatkan double keuntungan. Dan juga keuntungan di dunia dan di akhirat nanti,” papar dia.

Pelatihan diikuti 30 orang yang terdiri dari, koordinator BKM 13 orang, aparatur kelurahan (7), ketua RT (5) dan RW (5) se Kecamatan Brebes.

Adapun para peserta dengan antusias mengikuti kegiatan dari jam 20.00 sampai 23.00.

Jazuli (34) seorang peserta memandang kegiatan pelatihan sangat penting karena bisa menambah wawasan tentang BKM sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - Sejumlah sekolah di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terpaksa liburkan siswanya menyusul banjir yang melanda daerah setempat akibat meluapnya air sungai, Senin (12/1/2015).

Banjir yang melanda beberapa desa, seperti Desa Ngembalrejo (Kecamatan Bae), Desa Kirig dan Mejobo (Kecamatan Mejobo) memang tidak sampai mengakibatkan rumah warga terendam banjir, namun akses jalan desa tergenang hingga 30-an sentimeter.

Salah seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Ngembalrejo, Agus Marjuki di Kudus, Senin (12/1/2015), seperti dilansir laman Antaranews, mengakui, terpaksa memulangkan siswanya karena khawatir genangannya tambah tinggi.

Pengalaman sebelumnya, kata dia, banjir bisa mencapai 1 meter lebih sehingga air juga menggenangi semua ruangan kelas untuk kegiatan belajar mengajar.

Ia memperkirakan, banjir mulai terjadi sekitar pukul 05.00 WIB dan hingga sekarang genangannya masih terjadi sehingga siswa dipulangkan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika genangan banjir semakin bertambah.

Adapun jumlah siswa MI Darul Ulum 01, kata dia, sebanyak 154 siswa.

Sekolah lainnya yang ikut memulangkan siswanya, yakni MI Darul Ulum 02, Madrasah Aliyah Darul Ulum serta SD 05 Ngembalrejo.

Noor Ahmad, salah seorang siswa MA Darul Ulum mengakui, pihak sekolah memang memulangkan siswanya karena khawatir genangan banjir semakin bertambah seperti pengalaman sebelumnya.

Untuk itu, kata dia, siswa dipulangkan sambil menunggu kondisi genangan pada keesokan harinya.

"Proses belajar mengajar memang belum sempat dilakukan karena setelah masuk kelas siswa diminta pulang demi menjaga keselamatan para siswa," ujarnya.

Dimas, salah seorang siswa SD 05 Ngembalrejo mengakui, di sekolahnya memang tidak ada kegiatan belajar mengajar karena sedang banjir.

Saat ini, kata dia, genangan banjir mulai surut, namun siswa sudah dipulangkan terlebih dahulu karena banjir terjadi sejak pukul 05.00 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, banjir yang terjadi hari ini (12/1) disebabkan karena meluapnya air Sungai Piji yang ada di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kudus.

"Informasi di lapangan, belum ada rumah warga yang tergenang banjir. Sedangkan jalan desa memang banyak yang tergenang dengan ketinggian hingga 30-an cm," ujar staf BPBD Kudus Agus Widayat.

Ratusan rumah di Langkat terendam banjir

Sementara itu, ratusan rumah di Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terendam banjir setinggi 50 centimeter hingga satu meter akibat meluap Sungai Batang Serangan dan air laut pasang yang datang ke kawasan itu.

"Benar, ada beberapa desa di Kecamatan Tanjungpura yang terkena banjir karena meluapnya sungai dan pasang laut," kata Camat Tanjungpura Surianto di Tanjungpura, Senin (12/1/2015).

Air mulai masuk ke pemukiman warga sejak Minggu malam dan terus meninggi karena air Sungai Batang Serangan terus naik, sedangkan air laut pasang menahannya sehingga air tidak bisa keluar menuju laut.

"Benteng yang ada juga melimpah terutama di Desa Pematang Cengal Barat sehingga masuk ke pemukiman warga," katanya.

Di Desa Pematang Cengal Barat ada 100 rumah yang terkena banjir, sedangkan di Pekan Tanjungpura, Pekubuan, Paya Perupuk, dan beberapa lainnya ada juga ratusan rumah yang terkena banjir.

Selain itu, katanya, lahan persawahan seluas 200 hektare juga terendam banjir setinggi satu meter, padahal petani di Desa Pematang Cengal Barat sedang melakukan penyemaian.

"Lahan yang terkena banjir 200 hektare yang sedang dipersiapkan untuk ditanami, karena penyemaian sudah dilakukan oleh petani, tinggal turun ke sawah untuk segera bertanam padi," katanya.

Seorang tokoh masyarakat Kota Tanjungpura Azhari menjelaskan banjir di kawasan itu karena hujan yang turun secara terus-menerus.

"Terparah banjir kali ini di Desa Pematang Cengal Barat, karena merendam rumah penduduk maupun lahan persawahan," katanya.

Banjir juga merendam permukiman warga, seperti di bantaran Sungai Batang Serangan, namun sebagian warga masih bertahan di kediaman mereka.

Sebagian warga lainnya, mengungsi ke rumah kerabatnya yang relatif aman dari banjir.

Azhari berharap hujan segera reda agar warga bisa membersihkan rumah masing-masing dari dampak banjir dan melakukan aktivitas seperti biasanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara resmi Munas XV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang berlangsung, Senin (12/1/2015) di Trans Convention Centre,  Bandung, Jawa Barat.

Sambutan meriah tersebut bermula ketika Presiden Joko Widodo menyebutkan satu persatu Menteri Kabinet Kerja yang ikut dalam kunjungan kerja ke Bandung. Pertama Menko PMK Puan Maharani, lalu Jokowi menyebut Susi.

Menteri lainnya yang disebutkan Jokowi yakni Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Seskab Andi Widjajanto.

Presiden juga seperti dilansir laman Solopos, memaparkan program sektor Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja sekarang dan yang paling mencolok adalah penenggelaman kapal akibat illegal fishing di perairan Indonesia. Kerugian akibat pencurian hasil laut mencapai Rp300 triliun dalam setahun.

“Bu Susi menyampaikan ke saya di perairan kita 5.000 sampai 7.000 kapal yang beredar, 90% enggak ada izin, kaget saya. Setahun bisa kehilangan Rp300 triliun. Bayangkan info itu datang ke saya. Saya perintahkan TNI Polri kejar, tangkap illegal fishing,” kata Jokowi.

Presiden meminta kapal pencuri ikan ditenggelamkan seketika itu juga. Namun perintah itu tak kunjung dilaksanakan, perlu tiga kali perintah baru bisa dilaksanakan penenggelaman kapal. “Baru perintah ketiga, karena ternyata ada prosedurnya,” kata Jokowi.

Menurutnya, penenggelaman kapal berkaitan dengan kewibawaan negara, kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Ketiga hal itu tidak bisa ditawar-tawar.

Pengusaha Jangan Takut Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung suasana kebatinan di kalangan dunia usaha dalam menyongsong masa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 ini. Presiden mengakui adanya kekhawatiran sebagian pengusaha dengan akan berlakunya MEA itu.

Presiden Jokowi seperti dirilis portal www.setkab.go.id., yang berbicara di hadapan para pengusaha muda yang mengikuti Musyawarah Nasional (Munas)  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), mengemukakan, pemimpin-pemimpin pemerintahan di negara-negara Asia Tenggara sesungguhnya juga memiliki rasa ketakutan dengan akan dibukanya ASEAN Economics Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada akhir 2015 itu.

“Mereka semuanya juga takut karena tidak bisa memperkirakan, memprediksi apa nanti yang akan terjadi dengan dibukanya ASEAN Economics Community,” kata Jokowi.

Artinya apa? Menurut Jokowi, para pengusaha Indonesia tidak perlu takut. “Ya Saudara-saudara tidak usah takut, wong mereka takut kok. Mereka juga takut dan yang paling ditakuti memang Indonesia,” ujarnya.

Dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta, sementara yang lain jumlahnya 24 juta, 15 juta, dan 70 juta, menurut Jokowi, negara-negara ASEAN lainnya juga membayangkan begitu dibuka, mereka akan diserbu oleh pengusaha dari Indonesia yang banyak sekali.

“Bayangkan kalau kita menyerbu negara-negara yang lain. Apalagi yang menyerbu Hipmi. Begitu dibuka larinya paling kencang. Jadi nyerbu dulu, hitungan belakang,” tutur Jokowi seraya berpesan, tidak apa-apa, misalnya jatuh ya bangun lagi, jatuh ya bangun lagi, itu saja.

Artinya apa? Menurut Kepala Negara, para pengusaha semuanya, pengusaha tidak usah takut karena negara yang lain sudah grogi.

Ia menyebutkan, Indonesia dianggap mempunyai kalau persentase, kalau persentase katakanlah persentase 10 persen saja, sudah 25 juta. Kalau persentase 20 persen berarti 50 juta kita. “Hampir satu negara atau dua negara dibandingkan jumlah penduduk yang ada di negara yang lain di ASEAN,” ujar Jokowi.

Yang paling penting, lanjut Presiden Jokowi,  kesiapan kita ini memang harus betul-betul dirancang yang baik. “Memang sebetulnya kesiapan-kesiapan mestinya sudah 10 tahun, 8 tahun yang lalu, per tahun diproses, per tahun dicek, per tahun dikontrol sehingga kesiapan kita tahun ini sudah pada posisi kesiapan yang matang,” tuturnya.

Presiden Jokowi menyampaikan, saat hadir di  Asian Summit, di Nay Pyi Taw, Myanmar, ia melihat kontraktor kita yang menang tender, ada beberapa 1, 2, 3, 4. Artinya, lanjut Presiden,  sudah ada di sana untuk jalan dan gedung.

Ditambahkan Jokowi, ada juga pengusaha di sana yang dari kita sudah ada di sana usaha ternak ayam, peternakan ayam, sudah ada. Ada juga yang sudah membuat toko, “Pak kita sudah ada beberapa outlet toko”.

Artinya, lanjut Jokowi, sebetulnya kita juga sudah mendahului jadi tidak usah terlalu ditakutkan yang namanya ASEAN Economics Community tetapi memang kita harus siap.

Namun, Presiden Jokowi berpesan pengusaha jangan hanya bernafsu membuka bisnis di luar negeri. Pasar dalam negeri juga harus dijaga agar tidak kemudian dikuasai asing.

“Yang penting jangan sampai peluang di dalam negeri diambil pengusaha lau negeri. Kalau di sini bisa diamankan, yang punya kesiapan bisa serbu ke negara lain,” pungkasnya.

Tampak hadir juga mendampingi Presiden Jokowi dalam pembukaan antara lain Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (Sp/Setkab/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari -  Pimpian Delegasi Myanmar Hla Kaing, (paling kanan) sedang memaparkan keberhasilan Myanmar menerapkan program pemberdayaan masyarakat kepada para peserta pertemuan yang terdiri atas pejabat di lingkungan Kedeputian VII Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, perwakilan Bank Dunia, dan staf lainnya, Senin (12/1/2015) pagi di ruang rapat lantai 6, Gedung Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barta No.3, Jakarta.

Dalam paparan itu disebutkan, meskipun baru dua tahun terakhir menerapkan aneka program pemberdayaan masyarakat, Myanmar mengaku sudah banyak perkembangan menggembirakan bagi masyarakat mereka. Proyek dengan nama National Community Driven Development Project ini, sudah dijalankan sejak tahun 2013 dan direncanakan berakhir pada 2019 nanti. Adapun cycle 1 sudah dimulai sejak Oktober 2013 hingga Juli 2014 dengan total anggaran sebesar 1,56 miliar Myanmar Kyat (MMK).

Capaian yang sudah berhasil diraih adalah adanya kemudahan akses infrastruktur dan layanan publik bagi sekitar 225 ribu jiwa, perbaikan sarana air bersih, adanya kesetaraan pemberian upah antara pekerja laki-laki dengan perempuan, dan sebagainya. Proyek juga menjalankan kegiatan monitoring dan aneka pelatihan untuk para peserta sasaran program.

Dengan keberhasilan yang dinilai cukup menggembirakan karena sudah membangkitkan masyarakat Myanmar dari jerat kemiskinan, para delegasi yang hadir tersebut menyatakan ingin belajar lebih dalam lagi mengenai penerapan PNPM khususnya di daerah pascakonflik. Rencananya, esok hari (red. Selasa, 13/1/2015) delegasi yang berjumlah 10 orang ini akan bertolak ke Maluku Tengah untuk melihat langsung keberhasilan PNPM di wilayah yang beberapa tahun lalu dihantam konflik cukup parah. (IN/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari – Sesmenko PMK, Sugihartatmo, (paling tengah) berkesempatan foto bersama usai membuka secara resmi kegiatan Pembekalan dan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 – 2014, Senin (12/1/2015) pagi di Ruang Rapat Utama lt.7, Gedung Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam sambutannya, Sesmenko PMK menegaskan kembali amanah tugas negara yang harus diemban oleh para CPNS. "Anda semua adalah orang-orang beruntung yang telah terpilih untuk bekerja dan menciptakan suatu pemikiran serta konsep yang diharapkan dapat menyejahterakan dan membangun masyarakat Indonesia di masa mendatang. Bekerja itu tidak semata untuk mencari penghasilan tetapi bagaimana menghasilkan sesuatu yang selalu mendapatkan berkah yaitu yang membawa banyak manfaat bagi orang lain."

Para CPNS tersebut berjumlah 33 orang yang terdiri atas 18 laki-laki dan 14 perempuan. Sementara terdapat satu orang CPNS pada tahun 2013 asal Papua yang baru tahun 2014 ini mengikuti pembekalan dan orientasi. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung hingga Jumat (16/1/2015) yang diisi oleh berbagai paparan dari tujuh kedeputian yang ada di Kemenko PMK dan nantinya akan ditutup dengan ramah tamah dengan keluarga para CPNS. (IN/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 12, 2015

Jakarta, 12 Januari  - PT Pos Indonesia (Persero) mulai membayarkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) serentak di seluruh Kantor Pos di Indonesia kepada 14.075.925 Rumah Tangga Sasaran (RTS) sejak 18 November 2014 lalu.

Bagi warga DKI Jakarta, seperti dilansir laman Antara News, dana PSKS sebesar Rp400.000 dapat diambil di kantor pos pusat sebagai berikut: Jakarta Pusat 10000, Jakarta Barat 11000, Jakarta Selatan 12000, Jakarta Timur 13000, dan Jakarta Utara 14000.

Di masing-masing kantor pos, pengambilan dana PSKS telah dijadwal berdasarkan kelurahan, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean pengambilan dana.

Berikut jadwal pengambilan dana PSKS di Kantor Pos 10000 Pasar Baru, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, untuk pembayaran lanjutan I:

Kelurahan Cideng, Petojo Utara, dan Karanganyar pada Senin (29/12/2014).

Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa pada Kamis (8/1).

Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Jumat (9/1).

Kelurahan Pasar Baru dan Kartini pada Selasa (13/1).

Kelurahan Gunung Sahari Utara pada Rabu (14/1).

Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Kamis (15/1).

Kelurahan Kebon Melati pada Jumat (16/1).

Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Sabtu (17/1).

Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu pada Senin (19/1).

Kelurahan Kebon Kosong pada Selasa (20/1).

Kelurahan Galur pada Rabu (21/1).

Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (22/1).

Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).

Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Sabtu (24/1).

Kelurahan Kramat pada Selasa (27/1).

Kelurahan Senen dan Bungur pada Rabu (28/1).

Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).

Kelurahan Utan Panjang pada Jumat (30/1).

Sementara untuk jadwal pembayaran lanjutan II sebagai berikut:

Kelurahan Cideng, Petojo Utara dan Karanganyar, Kelurahan Duri Pulo dan Kebon Kelapa, Kelurahan Gambir, Petojo Selatan, Gondangdia, dan Kebon Sirih pada Senin (2/2).

Kelurahan Pasar Baru dan Kartini, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kelurahan Mangga Dua Selatan pada Selasa (3/2).

Kelurahan kebon Melati, Kelurahan Petamburan dan Kampung Bali pada Senin (9/2).

Kelurahan Kebon Kacang dan Sumur Batu, Kelurahan Kebon Kosong, Kelurahan Galur pada Selasa (10/2).

Kelurahan Serdang dan Cempaka Baru pada Kamis (12/2).

Kelurahan Kemayoran pada Jumat (23/1).

Kelurahan Harapan Mulya dan Gunung Sahari Selatan pada Rabu (11/2).

Kelurahan Kramat, Kelurahan Senen dan Bungur pada Kamis (12/2).

Kelurahan Paseban dan Kenari pada Kamis (29/1).

Kelurahan Utan Panjang pada Senin (16/2).(Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - PMK Lainnya