PMK Lainnya

Jakarta, 12 Januari  - Pemerintah Kota Manado, Sulawesi Utara, menetapkan status tanggap darurat bencana selama tujuh hari akibat banjir dan tanah longsor.

"Status tersebut ditetapkan selama tujuh hari mulai Minggu (11 Januari - red) sampai 17 Januari 2015 nanti," kata Wali Kota Manado Vicky Lumentut, di Manado, Minggu (11/1/2015).

Vicky seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan, untuk menetapkan status tanggap darurat bencana memang tidak sembarangan, karena itu pemerintah melakukan pemantauan di seluruh wilayah bencana untuk menentukan apakah yang terjadi dapat dikategorikan dalam tanggap darurat bencana atau tidak.

"Dan berdasarkan hal tersebut, maka kami menetapkan tanggap darurat bencana serta melakukan semua prosedur yang diwajibkan, sehingga warga yang mengungsi akibat bencana tetap mendapatkan pelayanan," katanya.

Untuk tanggap darurat bencana tersebut, kata Vicky, pemerintah melalui Dinas Sosial sudah mendirikan dapur umum di wilayah-wilayah yang terkena bencana seperti Paal Dua, Ternate Tanjung, Wanea, Komo Luar, Dendangan Luar dan Taas yang terkena bencana.
(Simak di sini, Banjir Manado dan ribuan pengungsi)

Ia mengatakan, sejak Minggu malam, semua pihak terkait, baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Camat hingga lurah dan kepala lingkungan sudah turun melakukan pendataan semua yang mengungsi.

Dikatakannya, sejak siang sampai sore, warga rata-rata mulai kembali ke rumah untuk membersihkan tumpukan sampah dan lumpur yang dibawa banjir saat air naik sampai ketinggian 1--1,5 meter.

3.000 orang mengungsi

Bencana banjir dan tanah longsor melanda Manado pada Minggu 911/1/2015) dini hari hingga subuh, menyebabkan 3.000 orang mengungsi.

Wakil Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di lokasi bencana Manado, Minggu (11/1/2015), mengatakan di beberapa lokasi sejak Sabtu pukul 24.00 WITA, hingga Minggu subuh pukul 04.00 WITA, air sudah naik sampai ketinggian 3,6 meter, dan berhenti naik. Sekitar 3.000 penduduk sudah mengungsi.

"Penduduk yang mengungsi tersebut adalah di Paal Dua, Ternate Tanjung, Komo Luar, Dendengan Dalam, Sumompo, Bailang, Cempaka dan sebagian Wanea," kata Wali Kota Manado, Vicky Lumentut, di lokasi bencana, Minggu.

Vicky mengatakan, warga yang mengungsi sudah diberikan bantuan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manado, berupa makanan siap saji.

Ia mengatakan, seluruh penduduk yang berada di wilayah bencana yang mengungsi memang sudah diberikan bantuan, dan akan berlangsung hingga tujuh hari.

Ia mengatakan selain makanan siap saji, pemerintah juga mendirikan dapur umum, untuk menolong warga mendapatkan makanan sehingga bisa tetap makan dan tidak kelaparan.

Ia mengatakan warga mengungsi di sekolah-sekolah, masjid dan gereja, rumah saudara, dan wilayah tinggi sampai kondisi dirasakan aman.

"Meski berada di lokasi bencana, warga ada yang sudah kembali membersihkan sisa-sisa bencana seperti sampah dan lumpur yang masuk di rumahnya," katanya.

Namun ia mengingatkan warga untuk tetap waspada, dan jangan sampai terlena, sambil berharap hujan tidak lagi turun agar bisa segera mengambil mengamankan diri dan mengungsi kalau air naik lagi.

"Tetapi saya sudah berkoordinasi dan menginstruksikan seluruh camat, lurah sampai kepala lingkungan untuk bersama dengan BPBD dan Dinas Sosial mengarahkan warga mengungsi," katanya. (Ant/Gs)

Jakarta, 11 Januari  - Tim Penyelam TNI AL yang berada di KN. Jadayat telah berhasil menemukan peralatan yang sangat penting yaitu Black Box AirAsia QZ8501 pada posisi 03.37.21 S/109.42.42 E dengan kedalaman sekitar 30 sampai 32 meter. [BACA: Menko Maritim Puji BPPT Temukan Black Box AirAsia].

"Black Box berada pada himpitan serpihan badan pesawat, keadaan ini sangat menyulitkan tim penyelam dalam proses pengambilanya," kata A Tonny Budiono, Koordinator Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam keterangannya, Minggu (11/1/2015), seperti dilansir laman Tribun News.

Menurut Tonny ini dikarenakan keterbatasan waktu maka diputuskan bahwa proses pengambilan Black Box akan dilaksanakan esok pagi hari dengan mengeser berlahan-lahan serpihan badan pesawat tersebut.

Namun, lanjut Tonny, apabila rencana pengeseran ini mengalami kegagalan maka tim akan melaksanakan dengan cara mengangkat serpihan badan pesawat tersebut dengan menggunakan teknik balon seperti yang dilakukan pada ekor pesawat. [BACA JUGA: Ekor Pesawat Tiba di Kumai].

"Untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya (esok pagi hari) maka tim penyelam TNI AL telah memasang Marker Buoy kecil yang sebelumnya telah disiapkan di KN. Jadayat," ujarnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 10 Januari  - Sekitar 240 jamaah umrah dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk 50 asal Sulsel, hingga Jumat (9/1/2014) hanya pasrah.

Mereka masih di hotel penampungan di Madinah Al Munawarah, dan kembali dijanji pulang ke Tanah Air, Senin (12/1/2014) mendatang.

Jamaah umrah dari Minasa Upa, Makassar, M Jusran, Jumat (9/1/2015) petang, seperti ditulis laman Tribun News, mengabarkan kalau pihak travel PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah, tetap menjamin makan dan akomodasi mereka.

"Ini janji yang keenam kalinya. Katanya ada pemberangkatan sebentar malam (malam ini). Tapi sejak awal begitu janji mereka dan sampai hari ini hanya sekadar janji saja belum ada realisasinya. Katanya jamaah diberangkatkan bertahap dan akan selesai sampai Senin depan," katanya melalui pesan BlackBerry Massenger (BBM) dari Madinah.

Seperti sekitar 250 jamaah lainnya, yang terbang dengan maskapai United Airlines, Jusran mengaku sudah rindu bertemu tiga anaknya yang masih kecil di rumahnya dibilangan Jl Minasaupa, Makassar. Saat ini, ketiga buah hati mereka dijaga dan dirawat keluarga.

Awalnya, jamaah yang berangkat ke Arab Saudi via Madinah 26 Desember lalu tersebut seyogyanya sudah pulang ke Tanah Air pada 3 Januari 2015. Mereka diberangkatkan biro perjalanan umrah dan haji PT Adam Malik Wisata Mulia bekerja sama PT Al Aqsha Jisru Dakwah.

Sebelumnya sudah ada sembilan jamaah umrah yang berangkat dari Jeddah ke Medinah mendahului jamaah lainnya karena mereka dijanjikan terbang ke Malaysia pada 6 Januari lalu.

Alih-alih pulang ke Tanah Air, sembilan jamaah tersebut harus menelan kekecewaan dan urung berangkat. "Katanya ada penerbangan pada 6 Januari malam ke Malaysia untuk selanjutnya ke Jakarta. Tapi ternyata tidak ada. Jadi dia hanya sampai di Madinah cari hotel sendiri dan bayar sendiri hotel-nya. Hotel dan makannya pun masih ditanggung sendiri," jelasnya.

Bahkan, Rabu malam lalu, sudah ada 44 jamaah umrah dari total 250 jamaah tersebut yang dijanjikan pulang ke Tanah Air untuk gelombang pertama ke Tanah Air melalui Madinah. Jamaah tersebut sudah berada di Bandara Udara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Tapi karena lagi-lagi tidak mengantongi tiket mereka urung berangkat. Bahkan, petugas keamanan setempat sempat mengira mereka rombongan ilegal. Petugas setempat kemudian mengantarkan mereka kembali bergabung dengan jamaah lain di penginapan.(Tn/Gs)

Jakarta, 10 Januari - Pemerintah, melalui sejumlah kementerian, mencanangkan Gerakan Budaya Minum Jamu. Hal itu dilakukan untuk mendorong agar produk jamu di Tanah Air diminati, baik oleh pasar lokal maupun internasional.

“Kami (pemerintah) akan mendorong UKM jamu naik kelas, jangan jamu gendong terus. Dulu Martha Tilaar dari berusaha jamu gendong sekarang menjadi perusahaan raksasa,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, seusai meresmikan Gerakan Budaya Minum Jamu di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Hadir pada acara tersebut,seperti dilansir laman Koran Jakarta,  antara lain, Menteri Perdagangan Rachmad Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Nila Muluk, pendiri PT Mustika Ratu, Moeryati Sudibyo, dan Ketua Yayasan Puteri Indonesia, Putri K Wardani.

Puspayoga mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyosialisasikan kampanye minum jamu di semua kantor pemerintahan dan kementerian yang ia pimpin. “Ini warisan budaya, bangsa Indonesia harus mencintai dan melestariakan jamu,” katanya.

Menurut dia, jamu adalah produk unggulan Indonesia yang harus terus dipromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Terlebih, jamu merupakan produk herbal yang punya nilai budaya tinggi dan telah berusia lebih dari 1.200 tahun.

“Sebelum terus didengungkan di luar negeri, maka dipromosikan di sini (dalam negeri) dulu. Jamu juga jadi bagian produk halal yang akan kita promosikan,” katanya.

Menteri Pariwisata, Arif Yahya, menyambut positif pencanangan tersebut. Pasalnya, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brasil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat. Indonesia bahkan diklaim sebagai negara nomor satu yang memiliki varietas terbanyak tanaman laut berkhasiat. “Potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum masuk dalam perdagangan herbal dunia,” kata dia.

Dukungan pemerintah seperti pencanangan minum jamu akan sangat membantu produk herbal asli Indonesia itu untuk bisa masuk pasar internasional. “Kita harap Indonesia ke depan bisa jadi pemain jamu dan industri herbal kelas dunia,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah, melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, juga menandai pencanangan kampanye minum jamu di Kementerian Perdagangan. Menurut putri presiden kelima RI itu, gerakan sehat minum jamu akan dimulai di seluruh kantor pemerintah.

“Ini penting sebagai salah supaya kita tetap menghargai produk dalam negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” kata Puan.

UKM Jamu Naik Kelas

Pada kesempatan itu, Puspayoga juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong UKM jamu naik kelas. Hal itu akan dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya mempermudah pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada para pelaku usaha mikro herbal tersebut.

Puspayoga mengatakan potensi herbal sebagai bahan jamu di Tanah Air mencapai triliunan rupiah. Realitas itu didukung potensi kekayaan bahan baku herbal yang melimpah dan potensi iklim yang mendukung bahan baku jamu sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan produksi jamu di Indonesia.

Ia mengatakan saat ini terdapat 1.247 industri jamu, 129 unit berupa industri obat tradisional (IOT) dan selebihnya termasuk golongan Usaha menengah Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa.

Puspayoga menambahkan keberadaan industri jamu mampu menyerap tenaga kerja lebih kurang 15 juta orang. Sebanyak 3 juta di antaranya terserap di industri jamu tradisional, sedangkan 12 juta lainnya terserap di industri jamu yang berkembang ke arah makanan, minuman, food supplement, spa aroma terapi, dan kosmetik.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Putri K Wardani, dalam kesempatan yang sama, menyayangkan banyaknya jamu berbahan kimia yang beredar. Padahal, Indonesia memiliki potensi sumber daya yang begitu besar karena merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Brasil yang memiliki varietas tanaman berkhasiat. Itu pun belum termasuk varietas tanaman laut. (Kj/Gs).

Jakarta, 9 januari - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan juga pimpinan lembaga di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (9/1/2015). Agenda tunggal rapat kali ini adalah persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada bulan April mendatang. 

Di dalam pembukaan rapat, Jokowi meminta agar semua pihak bisa melaksanakan KAA yang sudah ke-60 kalinya itu dengan lancar.

"Kita tahu ini adalah sebuah momentum yang sangat baik bagi negara kita untuk kembali mengingatkan kepada dunia bahwa kita mempunyai peran yang sangat besar pada saat itu dan kita ingin memori dan ingatan itu kita ingin angkat kembali," kata Jokowi.

Hadir dalam rapat tersebut, yakni Menteri Luar Negeri Rento LP Marsudi, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno serta Kapolri Jenderal Sutarman.

Jokowi menyoroti persiapan mulai dari akomodasi, logistik, pengamanan, hingga protokol. Semuanya harus disiapkan sebaik mungkin.

"Praktis waktunya tinggal 3 bulan lagi," kata dia.

109 Kepala Negara Diundang Hadiri Konferensi Asia Afrika di Jakarta dan Bandung

Pemerintah Indonesia tengah disibukkan dengan persiapan Konferensi Asia Afrika yang akan digelar di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April 2015. Sebanyak 109 kepala negara diundang dalam konferensi yang sudah dilakukan ke-60 kalinya itu.

"Undangan akan kami sebarkan ke 109 kepala negara dan 25 organisasi internasional," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/1/2015). 

Pada tahun ini, Retno seperti dilansir laman Kompas.com, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengangkat tema soal penguatan hingga kerja sama negara-negara di selatan. Kerja sama itu dilakukan untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Dia menjelaskan, pelaksanaan rangkaian acara Konferensi Asia Afrika dilakukan 19-23 April di Jakarta dan pada 24 April dilakukan di Bandung. Acara akan diisi pertemuan senior official meeting (SOM), pertemuan tingkat menteri, dan akan diakhiri pada pertemuan tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. 

Konferensi Tingkat Tinggi Asia–Afrika diprakarsai oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi pertama kali diadakan pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia.

Jadikan Hari Libur

Sementara itu, acara puncak peringatan KTT Asia Afrika akan digelar di Bandung pada 24 April mendatang. Rencananya, Pemkot Bandung akan menjadikan hari puncak peringatan yang jatuh pada hari Jumat tersebut sebagai hari libur. 

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil seperti dilansir laman republika Online, mengatakan, hal itu dilakukan untuk memperlancar mobilisasi para kepala negara dan pejabat pemerintahan lain yang akan datang dari Jakarta ke Bandung. 

"Saya sebagai tuan rumah juga sedang gelisah karena acaranya besar. Ada wacana kita bikin libur, Kota Bandung diliburkan di hari Jumat," ujar Ridwan Kamil usai rapat terbatas persiapan KTT Asia Afrika di Kantor Presiden, Jumat (9/1/2015). 

Peringatan 60 tahun KTT Asia Afrika dan 10 tahun New Asian African Strategic Partnership akan digelar di Jakarta dan Bandung pada April mendatang. Sebanyak 109 kepala negara bakal hadir dalam forum internasional tersebut.(Kc/Rol/Gs).

Jakarta, 9 Januari  - Memasuki 2015, Pemerintah belum memastikan apakah program beras keluarga miskin (Raskin) dilanjutkan atau tidak.

"Sampai saat ini belum ada informasi apakah program raskin 2015 masih dilanjutkan atau tidak," ujar Kepala Sub Divre Pekalongan, Iwan Nurwansyah, Kamis (8/1/2015), seperti yang dirilis laman Tribun News.

Jika pemerintah tetap melanjutkan program raskin, pihaknya masih menyimpan beras untuk kebutuhan raskin selama tujuh bulan ke depan.

'Bila Pemerintah melanjutkan raskin kami siap melanjutkan. Sebab stok raskin masih bisa memenuhi se eks Karisidenan Pekalongan hingga bulan Juli mendatang,'' ungkapnya.

Dia tak menampik program raskin bisa saja tidak dilanjutkan pemerintah, sehingga pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan yang akan diambil.

"Jika program raskin benar-benar tidak dilaksanakan, kami akan melakukan bisnis komoditas beras," sambung Iwan.

Bisnis komoditas beras akan dilakukan dengan menyerap beras petani kualitas medium atau premium secara selektif. Karena Bulog kan tidak lagi mendapatkan subsidi.

Selama program raskin dilaksanakan, lanjut dia, Bulog memang menerapkan standar kualitas tertentu terhadap beras yang dibeli dari petani.

"Sebelum membeli beras petani, kami selalu mempertimbangan kadar sosoh dan kadar air pada standar tertentu pada beras," ungkapnya. (Tn/Gs).

Jakarta, 9 Januari  - Ijasah asli tapi palsu (Aspal), pendidikan jarak jauh dan melebihkn kuota mahasiswa jadi masalah perguruan tinggi di Indonesia.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI seperti dilansir laman Tribun News, memastikan akan melakukan penindakan bagi perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini.

"Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta akan diberikan sanksi yang sama jika melanggar. Ini kami lakukan untuk melindungi masyarakat," kata Menristek Dikti, M Nasir saat hadir dalam  forum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015)

Dikatakannya, perguruan tinggi yang  bermasalah, Kemenristek dan Dikti juga akan melakukan  pembinaan khusus baik PTS maupun  PTN tujuannya perbaikan.

Kemenristek dan Dikti juga memberikan perhatian terhadap kualitas dosennya. Pemerintah mendorong, para Dosen untuk melanjutkan studinya.

"Jumlah dosen yang studi lanjut juga jadi perhatian. Jadi jika ada  dosen berkualitas bagus, segera  daftarkan untuk memperoleh beasiswa kita biayai  penuh," katanya.

Penggabungan Ristek dan Dikti Menumbuhkan Riset Perguruan Tinggi

Sementara itu penggabungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dinilai  Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid  memberikan angin segar untuk pengembangan riset di perguruan tinggi.

Pasalnya, dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia bahkan negara Nepal, anggaran riset jauh lebih kecil.

"Terintegrasinya  Menristek dan Dikti akan membuat riset menjadi perhatian dan fokus. Perbedaan yang ada di pendidikan  tinggi dan  sekolah adalah riset," kata Edi saat forum APTISI  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Seiring meningkatnya anggaran dan pengelolaan anggaran riset yang terkelola dengan baik, maka akan bisa berkotribusi positif bagi bangsa.

"Makin besar dana untuk riset memungkinkan untuk untuk mengembangkan berbagai riset yang akan menjadi  pemecahan masalah riil yang dihadapi bangsa ini," katanya.

Ia berharap adanya pengurangan subsidi, penghematan pemerintah, sebagian dananya bisa dikucurkan untuk pembiayaan  riset yang dilakukan perguruan tinggi. Saat ini berkisar antara  0,02 persen dari GDP.

Menteri  Riset Teknologi dan Dikti, M Nasir berkomitmen untuk mengucurkan dana riset yang bermanfaat langsung kepada masyarakat. Ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, riset difokuskan untuk menemukan teknologi yang lebih hemat, ramah lingkungan.

"Kita juga akan melakukan lebih banyak riset teknologi pangan untuk mencapai berbagai swasembada yang telah ditargetkan pemerintah," kata Nasir.

Berbagai langkah riset yang dilakukan ini, sebut mantan Rektor Universitas Diponegoro ini, berbasis inovasi based of market.

"Artinya  riset yang dilakukan berbasis pada pasar. Jadi yang diriset hanya apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga tidak sia-sia,"  katanya.

Ia menyebut jika risetnya terlalu maju justru masyarakat dalam negeri tidak siap menggunakan dan kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Hilangkan Dikotomi PTN dan PTS

Dalam kesempatan tersebut, Menristekdikti, M Nasir akan menghapuskan dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menurutnya, perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun PTS hanyalah  masalah pengelolaan.

"Kemenristek dan Dikti juga akan melakukan analisis SWOT baik PTN dan PTS serta    berkomunikasi yang bertujuan membangun kualitas pendidikan," kata saat hadir dalam  forum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI)  "Higher Education Stakeholder Dialogue di Jakarta, Kamis (8/1/2015)

Seiring penghilangan dikotomi, maka Kopertis akan dihapuskan serta akan  diganti lembaga layanan perguruan tinggi.

"Tidak akan membedakan dalam pelayanan.
Artinya bagi kita  cara pandang sama. PTN juga akan  dimandirikan supaya bisa  berkompetisi dengan baik," katanya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro ini menargetkan tahun 2016 mendatang sudah tidak ada lagi dikotomi PTS dan PTN.

"Direalisasikan mungkin 2015 atau 2016 karena berdampak ke kementerian yang lainnya," katanya.

Nasir meyakini tidak adanya dikotomi antara negeri dan swasta akan mampu menghasilkan sarjana yang kualitas yg baik dibandingkan negara tetangga.

"Setidaknya langkah ini menjadi salah satu cara  menghadapi persaingan yg cepat hadapi MEA," katanya. (Tn/Gs)

Jakarta, 8 Januari  - Tim dari Kementerian Agama pekan depan terbang ke Jeddah guna menemui Menteri Urusan Haji Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil mengatakan Kementerian Agama akan melobi Arab Saudi untuk mengembalikan kuota haji sebanyak 211 ribu setiap tahunnya. Hal itu dilakukan untuk mempertipis daftar tunggu calon jamaah haji mulai tahun ini.

"Kami akan meminta kerajaan Arab Saudi untuk kembali menambah kuota," kata Abdul Djamil, Kamis, 8 Januari 2015.

Menurut Abdul Djamil, seperti dilansir laman Tempo.Co., tahun lalu Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penetapan Kuota Haji 1435H/2014M menyebutkan jumlah haji Indonesia sebanyak 168.800 orang. Kuota itu untuk haji reguler sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus 13.600 orang.

Ditemui seusai menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2014 Sumatera Selatan di Palembang, Abdul Djamil menambahkan keberangkatan ke Jeddah akan dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 14 Januari ini. Pertemuan itu akan diteruskan dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara Indonesia dan Arab Saudi tentang jumlah jemaah haji yang dapat diberangkatkan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan Hambali mengatakan sudah semestinya Arab Saudi mengembalikan kuota haji Indonesia seperti sediakala. Pasalnya pengurangan tersebut akan berdampak semakin tingginya daftar tunggu jamaah haji asal Sumsel. "Kami di daerah akan sangat mendukung pak menteri yang akan meminta tambahan kuota," kata Hambali.(Tc/Gs).

Jakarta, 8 Januari  - Anggapan bahwa upacara agama Hindu di Bali mempengaruhi kemiskinan, mendapat respons serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelar dialog terbuka di Museum Rakyat Bali atau lebih dikenal dengan Museum Bajrasandi. Acara ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat dan instansi pemerintahan.

"Tidak ada miskin karena upacara agama. Sudah ada solusi, contohnya ngaben (upacara pembakaran jenazah) sudah ada sistem yang sederhana, bisa ngaben massal, ngaben paketan dan lainnya. Upacara agama bisa dilakukan sederhana dengan tidak meninggalkan makna dan prosesi upacara tersebut," kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, saat memberikan paparan acara dialog, Denpasar, Bali, Kamis (8/1/2015).

Anggapan masyarakat terkait upacara agama yang mempengaruhi kemiskinan di Bali, juga merujuk kepada data akhir tahun BPS Bali yang menyatakan, upacara keagamaan di Bali menjadi urutan kedua penyumbang inflasi.

Apalagi, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali seperti dilansir laman Kompas.com, juga sempat mengungkap data yang sama. Dialog berjalan komunikatif, karena yang hadir adalah mereka yang memiliki pemahanan sama mengenai upacara keagamaan.

Seperti halnya Gubernur Pastika yang menanggapi persoalan ini. "Sejatinya bukan upacara agama yang menjadi indikator kemiskinan, justru orang-orang yang menggelar upacara itulah yang membuat upacara agama itu 'mahal', yang dikemas 'jor-joran' agar terkesan mewah dan hebat. Seharusnya upacara agama dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa disederhanakan," kata Gubernur Pastika.

Sementara berdasarkan data BPS yang dikeluarkan Januari 2015, daftar komoditas yang memberikan pengaruh besar pada kemiskinan pada September 2014 lalu, komoditas yang bukan makanan yaitu upacara agama atau adat lainnya menduduki urutan kedua dengan perincian di kota 3,83 persen dan di desa 2,99 persen.

Sementara yang menduduki urutan pertama adalah perumahan mencapai 10,75 persen di kota dan 9,99 persen di desa. Pada kesimpulannya dalam dialog ini bahwa upacara agama bisa disederhanakan agar tidak dianggap sebagai salah satu pemicu kemiskinan. (Kc/Gs).

Jakarta, 8 Januari - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri Kabinet Kerja, bahwa apa yang dilakukan pemerintah selalu dipotret dan dinilai oleh media. Menurut Presiden, bahwa penilai media itu bisa menimbulkan persepsi atau image terhadap kinerja pemerintah.

“Ini supaya semuanya juga tahu, bahwa kita semuanya selalu dipotret, diikuti, dan dinilai oleh media,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Diakui oleh Presiden Jokowi, seperti dirilis portal www.setkab.go.id, exposes media itu tidak belum tentu atau tidak mewakili kinerja pemerintahan. Tetapi ia mengingatkan, bahwa media sebagai pembawa pesan ini akan membentuk sebuah persepsi, akan membentuk sebuah image terhadap kinerja pemerintah.

Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, persepsi media terhadap kinerja pemerintah, terutama di kementerian itu didasarkan atas berbagai aktivitas. Sealin dari aktivitas-aktivitas, juga dari kebijakan-kebijakan, dan juga langkah-langkah menteri maupun institusi yang lain. Itulah yang kemudian dipotret oleh media dari berbagai sudut.

“Di dalamnya yang pro, ada yang kontra dan ini menimbulkan sebuah persepsi,” papar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dalam kurun dalam hampir 3 bulan ini, pemerintah telah melakukan analisis terhadap 343 media. “Hampir tiga bulan ini, kita menganalisis, real time oleh mesin intelligent media management dari 343 media,” ungkap Jokowi .

Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 itu, selain diikuti oleh para menteri Kabinet Kerja, juga dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman dan Kapolri Jendral Sutarman. (Setkab/Gs)

Jakarta, 8 Januari  - Proses pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 memang menjadi sorotan dunia. Hal itu bisa terlihat dari bantuan sejumlah negara asing dalam melakukan pencarian, evakuasi, dan identifikasi korban.

Diungkapkan Direktur Konsuler Kemlu RI, Tri Tharyat bahwa ada 16 negara yang membantu dengan teknologi canggih mereka.

"Jadi 10 negara terlibat dalam konteks investigasi dan SAR, lalu 6 negara di antaranya dalam konteks identifikasi korban," kata Tri di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

10 Negara yang dimaksud seperti dilansir laman Tribun news, adalah Amerilka Serikat, Jepang, Australia, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Rusia, Tiongkok, Prancis dan Selandia Baru. Bantuan dari mereka tidak hanya berupa kapal, heli dan pesawat, tapi juga tenaga ahli di bidang forensik dan investigasi.

Enam negara lagi yang menawarkan bantuan yakni dari Thailand, India, Vietnam, ‎Uni Emirat Arab, Inggris dan Kanada.

Sementara ini, terang Tri, bantuan UEA dan Inggris telah berada di lokasi sebagai tenaga ahli investigasi dan operasional alat detektor canggih.

"Sedangkan India, Vietnam dan Thailand dalam posisi stanby. Tawaran tadi masih terbuka manakala Basarnas membutuhkan," kata Tri.

Inilah rincian bantuan negara asing ;

- Singapura 6 pesawat dan 5 kapal,
- Malaysia 1 pesawat dan 5 kapal,
- Australia 2 pesawat,
- Korea Selatan 1 pesawat,
- AS 2 kapal dan 2 heli,
- Jepang 2 kapal dan 3 heli,
- Rusia 2 pesawat,
- Selandia Baru 1 pesawat, dan
- Tiongkok 1 kapal.

Sedangkan bantuan dari Inggris berupa tenaga ahli operator alat detektor laut dalam sebanyak 2 orang. Sementara untuk bantuan investigasi datang dari Singapura 10 orang, Prancis 2 orang Airbus dan 2 investigator kecelakaan penerbangan.

"DVI (Disaster Victim Identification) Polri juga telah menerima bantuan forensik dari Korea Selatan, Singapura, Australia dan UEA," kata Tri.

Izin keberadaan bantuan asing di Indonesia diberikan dalam status darurat atau keadaan khusus. Karena itu, para tenaga asing itu dibebaskan dari visa dan perizinan bea cukainya.

"Status darurat tersebut masih kami berlakukan sampai berakhirnya masa evakuasi," imbuhnya.

Wapres JK Ingatkan Maskapai Soal Tiket Murah

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tidak asal-asalan menjual tiket murah. Soal keselamatan penumpang, kata dia, jangan diabaikan. Karena itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan kebijakan soal pembatasan tiket murah.

"Jangan pakai tiket murah sehingga abaikan keselamatan, jangan karena tiket murah mau terbang kemana saja, tidak pikirkan keselamatan," kata JK di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

Meski demikian, dia menyadari tiket murah tetap harus dipertahankan, meski harus dibatasi. Kata JK, masyarakat masih butuh tiket murah untuk transportasi udara. "Masa mau mahal? (Yang penting) jangan memburu penumpang, akibatnya abaikan keselamatan," jelasnya.

Kebijakan Jonan itu dipicu salah satunya oleh kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh di Selat Karimata akhir tahun lalu. Air Asia adalah maskapai Low Cost Carier (LCC) yang harga tiketnya relatif murah, dan kerap menjual tiket promo yang luar biasa murah.

Pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapura diketahui tidak memiliki izin untuk terbang hari Minggu. Pesawat yang nahas itu terbang pada hari Minggu (28/1/2014) dini hari.

Jonan mengeluarkan kebijakan soal tarif pesawat, untuk menjaga agar maskapai tidak menjual tiket yang terlalu murah. Hal itu salah satunya adalah untuk memastikan maskapai punya uang yang cukup, sehingga punya anggaran yang banyak untuk keselamatan.

AirAsia Pastikan Kompensasi Sesuai Permenhub 2011

 Manajemen AirAsia berjanji akan memberikan memberikan kompensasi sesuai Permenhub 77/2011.
Setiap penumpang pesawat yang tewas akan mendapat kompensasi sebesar Rp 1,2 miliar.

Saat ini manajemen sudah memberikan kompensasi awal sebesar Rp 300 juta.

Presiden Direktur AirAsia, Sunu Widiatmoko mengungkapkan, pemberian kompensasi awal ini inisiatif manajemen.

Menurutnya, manajemen menilai tidak semua korban berasal dari keluarga mampu. Padahal keluarga butuh uang untuk pemakaman korban.

"Kalau sampai final kan butuh waktu," kata Sunu, Rabu (7/1/2015).

Sunu menyebutkan, kompensasi awal ini tidak mengikat. Keluarga berhak menerima atau menolak tawaran tersebut.

Bahkan saat ditawarkan kepada keluarga korban, beberapa orang menolak tawaran tersebut.

Menurutnya, pemberian kompensasi itu memang ada sisi negatifnya.

Sampai sekarang mayoritas keluarga masih memiliki harapan anggota keluarganya selamat. Membicarakan kompensasi sama saja dengan menganggap korban sudah meninggal.

"Kami memahami harapan keluarga. Kalau bicara kompensasi, dikhawatirkan muncul konotasi tidak ada harapan," tambahnya.

Sunu mengaku sudah mendengar komentar soal besaran kompensasi.

Menurutnya, manajemen tidak pernah membicaran masalah kompensasi dihadapan keluarga korban. Manajemen masih konsentrasi mencari korban.

Meskipun tidak menyebut besaran kompensasi, Sunu hanya mengangguk saat ditanya acuan pembayaran kompensasi adalah Permenhub 77/2011.

Dalam pasal 3 huruf a Permenhub tersebut berbunyi, Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.(Tn/Gs)

Jakarta, 7 Januari  - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid membeberkan adanya jual beli TKI non prosedural yang terdampar di shelter Abu Dhabi. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menceritakan pengalamannya saat dirinya berada di Abu Dhabi.

Berdasarkan temuan yang ia dapat di sana, terdapat 189 TKI tanpa dokumen yang diperjualbelikan secara umum.

"Kami baru melakukan kunjungan ke negeri di Timur Tengah. Teman-teman TKI dijual pada calon majikan," ujar Nusron di kantor BNP2TKI, Jakarta, seperti dilansir laman Tribun News, Selasa (6/1/2015).

 "Ada 189 orang yang terdampar di shelter di Abu Dhabi. Padahal, negara tersebut sudah kita berikan moratorium. Artinya, praktik human trafficking masih terjadi," ujar Nusron, saat ditemui seusai memimpin konferensi pers di Kantor BNP2TKI, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Nusron menjelaskan para TKI tersebut jumlahnya mencapai ratusan, kurang lebih 189 TKI. Rarusan TKI tersebut berada di dalam negara yang telah dimoratorium oleh pemerintah terkait penyaluran TKI. Hanya 18 diantaranya yang telah tiba terlebih dahulu sebelum negara yang bersangkutan dimoratorium.

Dari ratusan TKI itu, Nusron menjelaskan mereka dijual kepada para majikan di lokasi yang hampir sama seperti di tempat lokalisasi, dengan harga mencapai puluhan juta rupiah.

"Artinya praktik human trafficking masih terjadi," kata Nusron.

Menurut Nusron, nasib para TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap tersebur merupakan korban dari para penyalur TKI yang tidak memiliki prosedur pengiriman tenaga kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami juga akan kejar siapa yang mengirim dan merekrut mereka," tutur Nusron. Nusron menjelaskan, di salah satu kawasan yang lokasinya mirip seperti area lokalisasi, para TKI tersebut dijual kepada calon majikan. Menurut Nusron, harga yang ditawarkan penjual jika dirupiahkan mencapai Rp 61 juta per orang.

Para TKI tersebut, kata Nusron, awalnya diberangkatkan dari Indonesia menuju Bahrain. Kemudian, diberangkatkan lagi menuju negara tujuan kedua, yaitu Abu Dhabi.

Ia mengatakan, para TKI tersebut merupakan korban dari perusahaan penyalur TKI yang tidak memenuhi prosedur pengiriman tenaga kerja yang benar. BNP2TKI akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.

Sebelumnya, BNP2TKI telah mendapat perintah dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk memulangkan TKI yang bermasalah di luar negeri.

"Kami juga akan mengirim polisi ke Abu Dhabi untuk membuat BAP (berita acara pemeriksaan), yang nantinya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kami adukan ini sebagai bentuk bagian dari human trafficking," kata Nusron.(Tn/Gs).

Jakarta, 7 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah pada Senin (5/1/2015) lalu kembali melakukan strategi outreach dengan melakukan kunjungan kekerabatan profesional dengan pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi.
Staf Teknis Haji I KUH Ahmad Dumyathi Bashori dan jajarannya juga melakukan kunjungan penting ke Kantor Pusat Maskapai Saudia Airlines di Jeddah dengan agenda melakukan penjajakan dalam peningkatan layanan pemulangan Jemaah Haji Indonesia.
Dalam tematik kunjungan tersebut Pemerintah Indonesia meminta pemulangan jemaah haji saat musim haji Tahun 1436H dilakukan dengan skema melalui Jeddah 50 persen dan dari Madinah 50 persen.
Kunjungan yang diterima langsung Kepala Pengembangan Marketing Hajj dan Umrah Maskapai Saudia Airlines Samir Khayyat menyatakan siap memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia terkait dengan skema tersebut.
"Secara prinsip kami siap dengan permintaan pemulangan 50 persen dari Jeddah dan 50 persen Madinah," kata Samir Khayyat dikutip Tribun dari laman Kementerian Agama RI, Rabu (7/1/2015).
Selanjutnya Samir meminta agar jadwal pemulangan pada musim haji Tahun 1436H ini tidak dilakukan pada siang hari antara Pukul 11.00-13.00 Waktu Arab Saudi, karena matahari sedang panas sekali.
"Usahakan jadwalnya pada jam sebelum jam itu atau setelahnya agar panas tidak berpengaruh banyak pada proses take-off," kata Khayyath.(Tn/Gs).