Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

PMK Lainnya

Oleh humaspmk on December 26, 2014

Yogyakarta, 26 Desember  - Pemerintah tengah mencanangkan dua langkah strategis untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, bahwa yang pertama adalah berkaitan soal penguatan tata kelola dan perlindungan TKI.

Hal ini bertujuan agar biaya penempatan TKI lebih murah, cepat dan aman.

Oleh humaspmk on December 26, 2014

Jogyakarta, 26 Desember - Curah hujan yang terus meningkat menyebabkan bencana banjir beberapa tempat seperti di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Bandung, Rokan Hulu,

Oleh humaspmk on December 25, 2014

Jakarta, 25 Desember  - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memantau acara misa Natal yang berlangsung di Gereja Katedral, Jakarta, Kamis (25/12/2014).

Mendagri sempat memberikan sambutan dari atas mimbar dan mengucapkan selamat Natal di hadapan jemaat yang memenuhi bangku gereja.

Oleh humaspmk on December 25, 2014

Jakarta, 25 Desember - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan uang negara yang bisa dihemat dari larangan menyelenggarakan rapat di hotel dalam dua bulan terakhir bisa mencapai Rp1,2 triliun.

Untuk kementerian yang dipimpinnya saja, kata Yuddy, seperti dilansir laman Antaranews, dalam dua bulan sejak pemerintahan baru terbentuk bisa menghemat pengeluaran negara sekitar Rp4 miliar dan Kementerian ESDM bisa menghemat sampai Rp15 miliar.

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, menerima audiensi pengurus Dharma Wanita Kemenko PMK yang dipimpin oleh Ibu Mashita Sugihartatmo, di ruang kerja Menko PMK, Jakarta, Rabu siang (24/12). Dalam audiensi tersebut Menko PMK menerima laporan kegiatan Dharma Wanita Kemenko PMK selama 1 tahun. (foto:deni)

Oleh humaspmk on December 24, 2014

JAKARTA, 24 desember 2014-.Tingginya angka kurang gizi dan gizi buruk anak indonesia masih relatif cukup tinggi sekitar 5,4 persen menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah namun juga lapisan  masyarakat termasuk  pihak swasta , Rendaknya Gizi buruk di masyarakat akibat kemiskinan berpengaruh  terhadap perkembangan tumbuh  kembang anak juga tingkat kecerdasan sumber daya manusia yang berkualitas maupun stunting , melihat kondisi ini diperlukan  kerjasama secara menyeluruh, salah  satunya dengan kemitraan  bersama  pihak swasta  yakni memberikan stimulan susu sehat bagi anak

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember 2014 - Asisten Deputi Urusan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan pada Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Kedeputian III Meida Octarina memimpin Rapat koordinasi program CSR dan PT Tempo untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan anak diatas usia 2 tahun di wilayah Jabodetabek pada Hari Rabu bertempat di ruang rapat lantai 3 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (foto:ng/humas)

 

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, menerima audiensi Tim Ekspedisi Negara Kesatuan Republik INdonesia (NKRI) yang dipimpin oleh Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Danjen Kopasus), Mayor Jenderal Doni Monardo, di Kantor Kemenko Kesra, Jakarat (24/12). Ikut mendampingi Menko PMK, Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo, Deputi I Menko PMK, Willem Rampangille, Deputi VII Menko PMK, Wahnarno Hadi, dan Staf Khusus Menko PMK, Prasetyo Malangyudho.

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta (24/12) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan ,awal tahun 2015 pelaksanaan UU Desa sudah efektif dilaksanakan.  Untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Desa tersebut  diperlukan peraturan pelaksana yang menjadi dasar baik pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat terlaksana dengan baik dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Menko PMK  Puan Maharani saat membuka  Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membaha

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember  - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya menunggu proses penyelesaian Peraturan Pemerintah mengenai program jaminan pensiun sebelum program tersebut diberlakukan pada Juli 2015.

"Saat ini PP itu masih pada level harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Insya Allah pada tiga bulan pertama 2015 sudah selesai dan 1 Juli sudah on," kata dia di Batam, Selasa (23/12/2014).

Selain itu, Elvyn seperti dilansir laman Antaranews, juga menyatakan besaran persentase iuran yang sebesar 8 persen juga dalam tahap finalisasi dan disetujui sebagian besar pengusaha di Indonesia.

Dalam draf tersebut, iuran sebesar 8 persen bersumber dari pendapatan tidak kena pajak (PTKP) pekerja, dengan pembagian pengusaha menanggung 5 persen dan pekerja 3 persen.

"Pada prinsipnya semua sudah disetujui. Sehingga pada 1 Juli 2015 jaminan pensiun sudah bisa diberlakukan. Tentu kami akan sosialisasi dulu agar hal tersebut dimengerti," kata dia.

Upaya persiapan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyiapkan perangkat, termasuk sistem pelayanan sehingga tidak mengganggu pelayanan produk lainnya.

Elvyn juga menyampaikan program pengelolaan dana pensiun tersebut tidak akan mengganggu industri asuransi dengan produk sejenis yang sudah terlebih dahulu muncul.

"Industri asuransi yang memiliki produk serupa tidak akan terganggu dengan aturan baru itu, karena sasaran segmen kepesertaan yang berbeda," kata Elvyn.

Ia juga mengatakan hingga saat ini jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah mencapai 16,2 juta pekerja. Jumlah tersebut di atas Rencana Kerja Tahunan BPJS Ketenagakerjaan yang menargetkan jumlah peserta sebanyak 15,3 juta orang.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta mencapai 22,3 juta orang hingga akhir 2015.

Khusus untuk peserta dari pekerja informal ditargetkan tumbuh satu juta setiap tahun sehingga akhir 2018 mencapai lima juta peserta.

Pindad raih BPJS-TK Award terbaik

Sementara itu,  Perseroan Terbatas Pindad meraih BPJS Ketenagakerjaan 2014 terbaik untuk kategori perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 500 karyawan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Bandung, Selasa (23/12/2014) malam, menyerahkan penghargaan tersebut dengan didampingi oleh Direktur Renstra dan TI BPJS Ketenagakerjaan Agus Supriyadi dan disaksikan undangan lainnya.

Posisi kedua, diraih PT Pacific Eastern Coconut Utama, kemudian PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. di posisi ketiga.

Adapun indikator penilaian berdasarkan tertib administrasi, kepatuhan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Ketiga perusahaan dinilai melakukan ketiga aspek tersebut dengan baik, dan PT Pindad meraih tempat terbaik untuk tahun 2014 di wilayah Jawa Barat.

Sementara itu, untuk perusahaan kecil menengah (berpekerja 100-499) terbaik diraih RS Kartika Medical Center; posisi kedua, PT Internastional Paint Indonesia; ketiga, PT Opelon Garment Indonesia.

Badan publik itu juga memberi penghargaan kepada pemerintah kota yang memberi pelayanan terbaik kepada perusahaan, seperti kemudahan regulasi, pelayanan terpadu satu pintu, pembinaan peserta, peningkatan kepesertaan, dan perhatian serta kecepatan dalam menyelesaikan kasus jaminan sosial.

Untuk kabupaten/kota yang memberikan pelayanan terbaik bidang industri manufaktur jatuh pada Kabupaten Bekasi; kedua, Kota Cimahi; ketiga, Kota Depok.

Sementara itu, untuk layanan nonmanufaktur terbaik diraih Kabupaten Indramayu; kedua, Kabupaten Majalengka; ketiga, Kota Tasikmalaya.

Agus Supriyadi menjelaskan penganugrahan itu diberikan sebagai apresiasi kepada perusahaan dan kabupaten/kota yang peduli dan melindungi pekerja dengan mendorong dan mengikutsertakan mereka dalam jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Di sisi lain, juga memperkenalkan lebih dekat transformasi PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan," demikian Agus.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember - Memasuki masa tanggap darurat bencana hari pertama, Selasa (23/12/2014), banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terus meluas. Ketinggian air juga terus naik. Pengungsi pun masih terus bertambah.

"Kemarin yang banjir parah itu Bojongsoang, Dayeuhkolot, dan Baleendah. Nah sekarang di Katapang, Kutawaringin, dan beberapa lokasi juga sudah mulai tergenang," ujar Marlan, Ketua Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Selasa (23/12/2014).

"Terakhir saya mendata, rumah yang terendam mencapai 36.000 unit dengan jumlah pengungsi 5.300 (orang). Kemungkinan hari ini terus bertambah. Karena kebetulan hari ini saya ada di lapangan, jadi tidak terlalu memantau data," imbuh Marlan.

Terkait masih terus bertambahnya ketinggian banjir, Marlan seperti dilansir laman Kompas.com, menyebutkan intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lama sebagai penyebabnya. Dia pun mengaku mendapat informasi bahwa permukaan air di Sungai Cisangkuy juga terus naik.

"Kalau air di sungai terus meningkat, secara tidak langsung akan membuat ketinggian air banjir terus bertambah," ujar Marlan. Menurut dia, banjir kali ini merupakan yang terburuk sejak 2010.

Camat Dayeuhkolot Eef Syarif mengakui pula bahwa banjir di penghujung 2014 ini parah. Rujukan yang dipakai Eef, setinggi-tingginya banjir menggenangi wilayahnya, hal itu tak sampai memunculkan genangan di depan kantornya.

Namun, kali ini, genangan pun terlihat di depan kantor kecamatan tersebut. Berdasarkan pantauan Kompas.com, tinggi genangan air di depan kantor ini sekitar 30 sentimeter, sementara ketinggian genangan di permukiman warga adalah 1-2 meter

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember -  Pekerjaan pembangunan 50 unit hunian tetap (huntap) relokasi warga Sinabung sudah selesai 92,7 persen. Target 50 unit huntap selesai hingga akhir tahun 2014, akan tercapai setelah semua pihak bekrja keras.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB dalam keterangannya seperti dilansir laman Tribunnews, menyebutkan,  pembangunan jalan menuju lahan relokasi juga sudah hampir selesai di tahap pertama. Jika sebelumnya masih berupa jalan rusak, semak belukar dan hutan, saat ini sudah menjadi jalan yang dapat dilalui kendaraan.

Rencana penyelesaian 370 unit huntap untuk warga 3 desa yaitu Desa Sukameriah, Desa Simacem, dan Desa Bekerah akan diselesaikan pada tahun 2015. Bukan hanya rumah saja tetapi juga pembangunan infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, dan lintas sektor.
 
Sementara itu aktivitas Gunung Sinabung masih tetap tinggi. Status Siaga (level 3). Pada selasa (23-12-2014) telah terjadi 64 guguran dan 3 kali luncuran awan panas  guguran dari puncak dengan jarak luncur sejauh 1.000-2.500 meter ke arah Tenggara.Tinggi kolom abu awan panas 500 meter. Teramati guguran lava dari puncak sejauh 500-700 meter ke arah Tenggara.
 
Jumlah pengungsi 2.443 jiwa atau 795 KK yang tersebar di 7 titik pengungsian. Pengungsi beradal dari dua desa yaitu Desa Sigarang-garang dan Desa Sukanalu, Kecamatan Namanteran. Kebutuhan logistik pengungsi mencukupi, kesehatan terlayani, pendidikan lancar, dan sarana prasana aman. Saat ini para pengungsi menyiapkan perayaan Natal di pengungsian.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menyusun data kebutuhan tiap desa yang meliputi seluruh aspek yang menjadi penompang berlangsungnya perdesaan membangun dan mandiri. Seperti kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan penunjang ekonomi.
 
“Data yang tercatat sekarang misalnya, sebanyak 3.396 desa tertinggal masih sangat membutuhkan pondok bersalin. Tidak hanya itu saja, sebanyak 10.080 desa membutuhkan gedung Sekolah Dasar (SD). Banyak hal yang memang harus kita seriusi agar desa lebih bermartabat tingkat kehidupannya,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar.
 
Hal itu dikemukakan  saat berlangsungnya Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang dihadiri seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Juga dihadiri lembaga-lembaga pemerhati perdesaan di Jakarta, Selasa (23/12/2014). Turut hadir, Menteri Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan.
 
Menyangkut anggaran  desa,  Menteri Marwan menegaskan, akan memperjuangkan kenaikan dana desa dari sebelumnya Rp9,1 triliun menjadi Rp47 triliun. Katanya lagi, akan menuntaskannya pada tahun kedua masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Saya akan perjuangkan kenaikan anggaran. Karena menyangkut rakyat desa,” ujarnya.
 
Percepatan pembangunan perdesaan, memang bukan perkara mudah. Menurut Marwan, fakta mengenai kemiskinan di Indonesia masih merupakan fenomena pedesaan. Artinya, sebagian besar penduduk miskin masih di pedesaan di sektor pertanian dan perikanan.
 
Meskipun dari tahun ke tahun kemiskinan di Desa mengalami penurunan, kata Marwan lagi,  namun jumlah penduduk miskin di desa secara absolut masih lebih banyak dibanding di kota. Jumlah penduduk miskin di Desa masih berkisar 19 juta penduduk, sedang di kota 11,1 juta penduduk.
 
“Kemiskinan penduduk di kota-pun merupakan angka absurd karena sebagian besar penduduk miskin di kota adalah orang desa yang miskin dan melakukan urbanisasi sirkuler untuk bekerja di sektor-sektor informal di kota. Secara relatif pula prosentasi jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih tinggi dari pada di kota, yakni 14,4 % berbanding 8,5 %,” ujar Menteri Marwan.
 
Fakta berikut, papar Menteri Desa,  mengenai ketimpangan antar daerah yang ditunjukkan dengan dominasi beberapa propinsi di Indonesia Bagian Timur dalam hal tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional (13,3%).  Tertinggi di Papua dengan tingkat kemiskinan 31,5% diikuti dengan Papua Barat 27,1 %, Nusa Tenggara Timur 20,2%, Maluku 19,3%,  dan Gorontalo 18,3 %.
 
“Perlu saya sampaikan bahwa jumlah desa tertinggal saat ini yang mencapai 24,48 % atau 18.126 desa. Sebagian besar desa tertinggal di Indonesia bagian timur dan di perbatasan, pulau terdepan, terluar dan terpencil. Dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa prosentasi kemiskinan di Indonesia terbesar disumbang oleh kemiskinan masyarakat di desa di Indonesia Bagian Timur dan kawasan perbatasan,” ujarnya.
 
Dengan kondisi tersebut, Menteri Marwan mengatakan, harus diwujudkan desa yang mampu dan berdikari. “Untuk menuju perbaikan desa, saya mengharapkan peran Pemerintah Daerah terhadap hal-hal pokok yakni ; penyiapan regulasi, pengawalan dana desa, pendampingan, dan upaya keberlanjutan kelembagaan dan aset-aset produktif pasca program pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya. (Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 24, 2014

Jakarta, 24 Desember  – Sebanyak 492 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan menggunakan 5 pesawat C-130 Hercules TNI AU, Selasa (23/12/2014).

Mereka dijemput menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Malaysia menuju tanah air. Pesawat pertama tiba pukul 18.30 WIB hingga pesawat terakhir tiba pukul 19.30 WIB.

Para TKI Ilegal yang datang tidak seluruhnya orang dewasa, ada juga balita. Perjalananan via udara yang ditempuh selama tiga jam membuat empat TKI, mengalami sakit kelelahan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Hadi Cahyanto seperti dilansir laman Tribun news, menyatakan pihak TNI AU sendiri telah menyiapkan tim kesehatan untuk mengantisipasi TKI yang kelelahan.

"Langkah selanjutnya seluruh TKI wajib melalui prosedur standar yaitu cek keimigrasian dan bea cukai sebelum menuju ke embarkasi haji Pondok Gede," kata Hadi.

Rencananya hari ini, Rabu (24/12/2014), seluruh TKI akan kembali diterbangkan menuju daerah masing masing.

Lebih lanjut Hadi menyatakan, pada awalnya kedatangan pesawat diarahkan menuju Bandara Juanda Surabaya, namun untuk mempermudah kordinasi dan pemulangan TKI ke daerah asal, rute di alihkan ke Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta.

Seluruh operasi kemanusiaan ini dipimpin Letkol Penerbang Purwanto Adi Nugroho dari Skuadron 31 Halim Perdanakusuma.

Hadir dalam kedatangan TKI tersebut, menteri luar negeri Retno Marsudi, Menaker Hanif dan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid.

Bangga Dipulangkan  Pakai Pesawat Hercules

Sementara itu, sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia karena mereka mendapat kehormatan dijemput dengan pesawat Hercules TNI AU dari Malaysia menuju tanah air. Bahkan beberapa TKI mengaku baru kali ini naik pesawat.

"Senangnya bukan main, karena kita dijemput pakai pesawat. Saya baru pertama kali ini naik pesawat," kata seorang TKI, Yusrianto, kepada Antara saat berada dalam Hercules di perjalanan dari Malaysia ke Jakarta, Selasa (23/11/2014).

Lelaki berusia 24 tahun asal Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, itu merupakan salah satu dari ratusan TKI ilegal yang dipulangkan melalui Lanud Subang, Malaysia. Ia mengaku sudah tiga tahun bekerja di Malaysia sebagai operator permainan game online dan pada Oktober lalu terjaring razia Kepolisian Kerajaan Malaysia karena tidak mengantongi paspor dan izin kerja.

Ratusan TKI bermasalah itu diangkut menggunakan lima pesawat Hercules TNI AU pada Selasa siang dan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.22 WIB.

Keberangkatan mereka sempat molor sekitar dua jam dari jadwal semula karena para TKI berangkat dari tempat penampungan imigran yang berbeda-beda di Malaysia. Lokasi pendaratan di tanah air juga berubah dari rencana semula ke Bandara Juanda, Surabaya, menjadi ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Meski begitu, para TKI tersebut terlihat antusias ketika menaiki pesawat Hercules. Apalagi, di dalam rombongan tersebut turut didampingi oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herwanto.

"Saya seperti bermimpi bisa pulang dijemput naik pesawat," kata Saninari, yang juga TKI ilegal asal Jember, Provinsi Jawa Timur.

Ia berharap pemerintah Indonesia bisa seterusnya konsisten membantu warga negara yang masih tersangkut hukum karena menjadi TKI ilegal. Menurut dia, sebagian besar TKI ilegal tersangkut masalah hukum karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur kerja yang sah, dan banyak juga yang menjadi korban penipuan agen tenaga kerja yang memberikan izin kerja palsu.

"Masih banyak teman-teman kita berada di penjara dan tahanan imigrasi. Saya mohon Pak Presiden Jokowi (Joko Widodo) segera membantu mereka, karena nasibnya sangat kasihan di sana," katanya.

Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Marsekal TNI Purn Herman Prayitno mengatakan, pemulangan TKI bermasalah dengan pesawat Hercules dilakukan dalam dua tahap dengan jumlah yang diberangkatkan mencapai 703 orang. Keberangkatan pada Selasa memulangkan sebanyak 494 orang, dan pada Rabu (24/12) sebanyak 209 orang.

Ia mengatakan, pemulangan TKI bermasalah dengan pesawat membuat proses deportasi lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang menggunakan kapal laut dari Johor ke Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, baru kemudian TKI dikembalikan ke daerah asal mereka.

Menurut dia, hingga kini masih ada sekitar 500 TKI bermasalah yang masih berada di tahanan imigrasi Malaysia dan kemungkinan baru dipulangkan pada tahun 2015.

"Penggunaan pesawat ini untuk mempercepat pemulangan. Tetapi saya belum bisa memastikan apakah pemulangan selanjutnya akan tetap menggunakan pesawat karena ini tergantung keputusan pemerintah di Jakarta," ujarnya seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, TKI di Malaysia yang bekerja secara legal ada sekitar 1,3 juta orang, namun jumlah yang ilegal masih belum bisa dipastikan. Namun, ia mengatakan Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berkomitmen untuk memperbaiki hubungan kerjasama terkait tenaga kerja migran.

"Ke depannya, kedua negara sepakat untuk bersama-sama menanggulanginya. TKI yang bekerja di Malaysia harus yang legal, dan penegakan hukum kepada majikan yang menggunakan tenaga kerja ilegal akan terus diberlakukan," katanya.

Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herwanto mengatakan, selama Januari hingga Desember tahun 2014 sudah ada sekitar 70.000 TKI bermasalah yang dipulangkan ke tanah air.

Ia mengatakan, perlu ada komitmen kedua negara untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal.

"Banyak oknum-oknum, bahkan merupakan orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, yang tega menjanjikan izin kerja kepada TKI tetapi uangnya dibawa kabur bahkan ada yang menerbitkan izin kerja palsu. Ini yang harus diberantas, dan dibarengi dengan edukasi kepada tenaga kerja," katanya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember 2014 – Menko PMK Puan Maharani memberikan Sambutan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta. Berikut Sambutan Menko PMK dimuat secara lengkap (ole).

 

 

SAMBUTAN PEMBUKAAN


MENTERI KOORDINATOR 
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PADA ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2014

Balai Kartini, Selasa 23 Desember 2014

 

Yang saya hormati,

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memukul gong (kanan)didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan (kiri), membuka Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Selasa (23/12/2014) di Balai Kartini Jl. Gatot Subroto, Jakarta. (ole)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember - Deputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan urusan Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Willem Rampangille memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rakor bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai program Rehab-Rekon yang dijalankan Kementerian/Lembaga terkait dengan percepatan Rehab-Rekon pasca bencana erupsi Gunung Sinabung.

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Menteri Koordinator PMK Puan Maharani seperti dilansir laamn Tribun News, mempertanyakan hasil survei mengenai kinerja menteri. Puan masuk dalam hasil survei sebagai menteri yang tidak memiliki kinerja yang menjanjikan.

"Enggak bekerja bagaimana. Setahu saya menko selama ini sudah bekerja," kata Menko PMK  sembari meninggalkan kerumunan awak media, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Awak media menemui Menko PMK Puan Maharani ketika menghadiri peringatan Hari Ibu di kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014). Dalam peringatan tersebut, Puan hadir bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan sejumlah politisi PDI-P lainnya, seperti Hasto Kristyanto, Ribka Tjibtaning, dan Rano Karno.

Seusai kegiatan, sejumlah awak media lantas mencoba mengonfirmasi Menko PMK atas hasil survei yang dilakukan Cyrus Network, tentang kinerja dirinya dibandingkan dengan kinerja Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai evaluasi kabinet kerja terlalu dini dilakukan saat ini. "Kita berikan kesempatan dan PDIP akan menopang pemerintahan Jokowi-JK," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, hasil survei Cyrus Network menyebutkan, dari 34 menteri dalam Kabinet Kerja, hanya empat diantaranya yang dikenal dan mendapatkan perhatian publik. Meski begitu, tidak semua menteri yang sebelumnya tak dikenal dianggap berkinerja tidak baik.

Dari 35 persen responden yang memberikan penilaian, sebagian besar menganggap Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti sebagai menteri paling menjanjikan dilihat dari dari sisi kinerja.

"Hanya 6 persen responden yang meragukan kinerjanya. Padahal namanya baru dikenal menjelang pelantikan sebagai menteri," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Sementara menteri yang mendapatkan perhatian terbanyak kedua, yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, sebanyak 22 persen. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, berada di posisi ketiga dan keempat

Untuk diketahui, Dari hasil survei yang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 7 Desember sebanyak 1.220 orang menjadi responden. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Dengan tingkat kepercayaan 94 persen, margin of eror sebesar kurang lebih 3,1 persen.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran Rp384 triliun untuk menghilangkan permukiman kumuh dalam lima tahun ke depan.

“Itu berasal dari seluruh sumber dana. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Andrinof, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menneg PPN, seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan pemerintah akan melaksanakan program apa pun untuk mencapai target nol persen permukiman kumuh pada 2019 mendatang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Prinsipnya, kata dia, membangun tanpa menggusur.

“Kan macam-macam programnya metodenya. Mengganti, memperbaiki, merenovasi, menata, dan menghilangkan kekumuhan,” ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum 2014 dan BPS DKI 2013, luas kawasan kumuh di Indonesia saat ini seluas 38.431 hektar. Andrinof mengatakan, pemerintah berkomitmen mengurangi kawasan permukiman kumuh 7.600 hektar per tahun.

Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, untuk mencapai target tersebut pemerintah mencanangkan Program Penanganan Kumuh. Dedy memaparkan, sembilan kota akan menjadi kota percontohan.

Kota-kota itu yakni, Kabupaten Tangerang, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, Kota Malang, Kota Makasar, Kota Surabaya, serta Kota Pekalongan.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Kementerian Agama memperbaiki layanan penyelenggaraan Ibadah Haji mulai 2015. Perbaikan dilakukan guna meningkatkan kenyamanan dan memberi keadilan bagi calon jemaah haji.

Pada 2015, seperti dilansir laman Tribunnews, Indonesia mendapatkan kuota calon jemaah haji sebesar 168.000 orang sama dengan kuota 2014. Untuk mengatasi terbatasnya kuota calon haji, Kemenag hanya memberangkatkan calon jemaah yang belum pernah menunaikan Ibadah Haji.

"Pada tahun 2015, kami memastikan tidak ada kuota haji yang diberikan bukan kepada yang berhak. Tahun sebelumnya, sisa kuota biasa digunakan pihak yang memiliki relasi. Mereka menggunakan sisa kuota," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengunjungi redaksi harian Kompas, Senin (22/12/2014).

Lamanya masa tunggu calon jemaah haji Indonesia yang mencapai 20 tahun, membuat Lukman berencana melobi otoritas Arab Saudi supaya dapat memberikan penambahan kuota kepada calon jemaah haji asal Indonesia.

Dia meminta supaya Indonesia mendapat kuota yang tidak terserap semua oleh negara Muslim lainnya. "Itu bisa dimanfaatkan," ujarnya

Sebagai upaya mewujudkan transparansi kepada calon jemaah haji, Lukman mewacanakan penguatan transparansi melalui sistem online agar semua proses pendaftaran dan sisa kuota dapat dipantau masyarakat.

Sementara itu, mengenai fasilitas pemondokan, Kemenag akan meminta persetujuan DPR supaya izin penyewaan pemondokan ibadah haji tidak dilakukan setiap tahun. Akan lebih efektif jika penyewaan pemondokan dilakukan tiga atau lima tahun sekali.

"Selama ini kesulitan mendapat pemondokan yang baik karena selalu telat. Biaya penyelenggaraan ibadah haji dibahas dan disetujui (DPR) tiap tahun. Mulai 2015, kita ingin pembahasannya 3-5 tahun supaya lebih murah dan jemaah lebih nyaman," tambah Lukman.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Pemerintah mempercepat pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang masih ditahan di 16 lokasi Depot tahanan imigrasi Malaysia.

Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan para TKI akan dipulangkan dari Sabang, Malaysia, ke Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 23 hingga 24 Desember 2014.

"Ini hasilnya setelah kita menerima laporan dari yang di sana. Kita akan terima pada 23 dan 24 (TKI dipulangkan)," ujar Hanif dalam konferensi pers di Kantor Menteri Tenaga Kerja, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2014).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, seperti dilansir laman Tribunnews, para TKI akan diangkut menggunakan lima pesawat Hercules milik TNI Angkata Udara (AU).

Hanif menyebutkan, para TKI bisa segera dipulangkan karena sebagian dari mereka telah menyelesaikan problem-problemnya secara administrasi. Dikatakan, sebanyak 707 yang akan dipulangkan dari total 1.428 orang TKI yang tengah menjalani proses pemulangan.

"TKI kami yang dia ini di penjara imigrasi di hukum lama, jadi dia belum bisa dipulangkan karena dia menjadi saksi, ketika majikannya ini berurusan dengan pidana, sehingga laporannya ada pidananya kan. Nah, yang bisa cepat dipulangkan adalah lebih soal administratif, kita akan komitmennya supaya selesai," jelas Hanif.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Luar Negeri Retno Masurdi mengatakan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malasya tengah memverivikasi semua para TKI. Sementara data para TKI yang akan pulang akan segera dikirim malam ini.

"(Data TKI yang dupulangkan) malam ini baru akan dikirim semua. So ngggak (ada kendala), kerja keras iya," kata Retno.

Adapun pada 18 sampai 20 Desember lalu, Hanif telah menyelesaikan kunjungan kerja di Malaysia, Kunjungan kerja itu bertujuan membahas upaya-upaya mempercepat proses pemulangan TKI Ilegal di Malaysia.

Selama di Malaysia Menaker Hanif melakukan pertemuan dengan 2 Menteri Malaysia yang mengurusi pekerja migran yaitu Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Seri DR Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Daro Seri Richard Riot Anak Jaem.

Menaker Hanif pun berkunjung ke depot tahanan imigresen Semenyih untuk menemui para TKI yang akan dipulangkan atau deportasi.

Hanif menuturkan, bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sudah sepakat untuk bekerja sama untuk mempercepat proses pemulangan TKI Ilegal yang di depot-depot tahanan imigrasi.

Terkait pemulangan TKI yang illegal tersebut, kata Hanif, Indonesia berharap pemerintah Malaysia terus membantu bekerja sama dalam menetapkan skema pemulangan tki antar pemerintah sehingga mekanisme dan pembiayaannya lebih baik dan terkontrol sehingga memudahkan proses kepulangan.

Selain juga, pemulangan ini merupakan operasionalisasi instruksi Presiden Jokowi menghendaki percepatan pemulangan TKI ilegal agar tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan TKI.

Seperti diketahui, penyebab para TKI ilegal ditahan pihak imigrasi Malaysia antara lain karena tidak memiliki izin kerja resmi, melebihi batas masa tinggal (overstayer), melanggar aturan dokumen, pemalsuan dokumen izin kerja dan lain-lain.

BNP2TKI Bakal Bikin Pelayanan TKI Serba Online

Untuk mencegah adanya TKI nonprosedural, pemerintah akan mengonlinekan semua pelayanan TKI. Tidak hanya pembayaran gaji namun juga pemeriksaan kesehatan dan pelatihan.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nurson Wahid mengatakan, dia mendapat pengaduan makin maraknya TKI yang tidak dibayar gajinya oleh majikan.

Dia menjelaskan, selama ini kebanyakan pembayaran gaji TKI oleh pengguna dilakukan secara tunai. Bahkan dengan alasan tertentu, gaji tersebut tidak langsung diberikan kepada TKI bersangkutan. Melainkan melalui agency atau pihak ketiga lainnya.

“Kami wajibkan TKI sebelum diberangkatkan untuk membuka rekening agar terhindar dari gaji yang tidak terbayarkan,” katanya di kantor BNP2TKI, Senin (22/12/2014).

Nusron menjelaskan, tahun depan tidak boleh ada lagi majikan yang membayar gaji TKI secara tunai. Melainkan membayarnya langsung ke rekening TKI tersebut.

Selain itu dengan adanya rekening ini juga menghindari gaji TKI mampir dulu ke rekening agensi atau pihak ketiga lainnya. Manfaat lain adalah TKI bersangkutan bisa langsung memeriksa gajinya sendiri apakah sudah dibayarkan atau belum.

Mengenai pengaduan, Nusron menjelaskan, laporan gaji tidak dibayar selama 2014 ini ada 468 pengaduan. Sementara pengaduan terbanyak ialah 775 TKI yang mengadu ingin dipulangkan.

Total selama 2014 ini BNP2TKI menerima 3.568 pengaduan.Lebih jauh Nusron mengatakan, mengenai pembayaran non-tunai ini nantinya tidak hanya diberlakukan pada pembayaran gaji TKI.

Melainkan diberlakukan pada pelayanan terkait jasa TKI lainnya, seperti pelayanan dokumen TKI, kesehatan dan asuransi.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI akan mengembangkan sistem pembayaran terhadap seluruh pembiayaan TKI secara nontunai.

Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mengantisipasi adanya pungutan liar dan pengurusan berbelit-belit, serta hal-hal lain yang merugikan bagi calon TKI/TKI.

Pembayaran seluruh dokumen berkaitan dengan TKI akan dikoneksikan dengan pelayanan online berbasis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) yang ada sudah berjalan selama ini.

Adapun soal besarannya, untuk pemeriksaan kesehatan yang menentukan adalah Kementerian Kesehatan, bukan BNP2TKI. Begitu pula halnya dengan pembayaran asuransi TKI, sudah diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

“Dengan sistem ini, nantinya semua pembayaran yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, pelatihan, sertifikasi uji kompetensi hingga asuransi akan dibayarkan melalui mekanisme perbankan,” katanya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Pendidikan sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman yang makin kompleks  dan cepat berubah. Apalagi Indonesia akan segera menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada 2015.

Saat itu,  arus barang, jasa, produk, SDM hingga investasi bahkan ajaran agama dan budaya dari Negara-negara se-Asia Tenggara bebas masuk. Untuk itu, manusia Indonesia harus  mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dan kata kuncinya adalah pendidikan.

Pesan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat memberikan sambutan pada Muktamar Darud Da’wah Wal Irsyad XII di Asrama Haji Sudiang Makasar, Sabtu (20/12/2014).

“Pendidikan adalah cermin dari ilmu. Salah satu ilmuwan terkemuka Albert Einstein mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Dalam konteks masa kini, ilmu dan agama tanpa teknologi akan mandek,” tegas Menag.

“Teknologi telah memberi kemudahan bagi kita semua untuk memperdalam ilmu dan menjalankan agama secara lebih baik. Kita ketahui bahwa pendidikan, ristek dan agama adalah satu kesatuan yang sulit dipisahkan,”  tambahnya.

Di hadapan peserta Muktamar DDI, Menag seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan bahwa Pemerintah Jokowi-JK telah menjadikan Indonesia Timur sebagai titik tolak membangun kembali Indonesia yang Jaya. Untuk itu, Menag berharap hal ini dapat dimanfaatkan oleh Darud Da’wah Wal Irsyad untuk lebih berperan dalam  pembangunan.

“Bersatulah untuk menangkap peluang itu supaya negeri ini tidak hanya maju dari sisi fisik tapi juga kualitas manusianya, supaya pola pembangunan itu berdampak bagi kesejahteraan umat Islam dan masyarakat di Indonesia Timur,” kata Menag.

Turut mendampingi Menag, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, Direktur Zakat Hamka, Irwil Hilmi Muhammadiyah, dan Kakanwil Kemenag Sulsel.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 23, 2014

Jakarta, 23 Desember  - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berencana membangun infrastruktur dua kali lipat sehingga diharapkan bisa diikuti pembangunan manufaktur yang pada akhirnya bisa menyerap banyak tenaga kerja.

"Dengan membangun infrastruktur maka butuhkan kontraktor dua kali lipat, pengawas dua kali lipat, itu saja sudah ratusan ribu orang dibutuhkan. Itu saja multi efek lebih besar lagi, jadi kita tidak khawatir itu," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin (22/12/2014).

Wapres seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan, langkah tersebut dilakukan mengingat pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pegawai negeri sipil dan aparatur negara selama lima tahun ke depan.

Meskipun demikian, kata wapres, moratorium bukan berarti perekrutan pegawai negeri dan aparatur negara sepenuhnya dihentikan namun pemerintah masih membuka lowongan untuk tenaga medis serta guru yang disesuaikan dengan kebutuhan.

"Pemerintah memperbolehkan instansi di sektor maritim, pertanian, dan infrastruktur melakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhannya dengan catatan proses rekrutmen harus melalui seleksi yang ketat," kata wapres.

Dikatakannya, dirinya tidak merasa khawatir moratorium pegawai negeri sipil (PNS) bakal mempersempit lapangan pekerjaan karena justru mendorong penghematan anggaran negara yang bisa digunakan untuk peningkatan pembangunan.

"Makanya itu pemerintah akan terus mendorong pembangunan infrastruktur sehingga lapangan kerja bertambah," kata wapres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi usai bertemu wapres, mengatakan moratorium pegawai negeri bisa menghemat anggaran belanja pegawai sebesar 30 persen APBN.

"Dengan kebijakan tersebut belanja pegawai yang mengambil porsi 41 persen APBN bisa berkurang menjadi 10 persen APBN," katanya.

Dikatakan pula penghematan biaya belanja pegawai ini akan diikuti penghematan belanja barang dan modal dengan angka penghematan yang sama.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember 2014 - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang menyaksikan Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan dengan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDOD) mengenai Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan dari badan Usaha, di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta. (ole)

Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fami Idris dan Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani.

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember - Sebanyak seribu orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang ditangkap Kepolisian Diraja Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia. TNI Angkatan Udara (AU) telah menyiapkan lima pesawat hercules jenis Titan untuk mengangkut para TKI tersebut.

Lima pesawat tersebut hari ini seperti dilansir laman Tribunnews, berangkat dari pangkalan udara Abdurrahman Saleh, Malang dan Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Pekanbaru, Riau. Lima Hercules itu mulai hari ini disiapkan di pangkalan udara Pekanbaru untuk menunggu perintah penjemputan menuju Malaysia.

"(Soal penjemputan TKI Ilegal) akan pakai pesawat kita dan itu sudah didiskusikan," ujar Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Kepala Staf Angkatan Laut di Mabes TNI, Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, menyebutkan mendapat perintah dari Panglima TNI. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan imigrasi Malaysia untuk pemulangan para TKI ilegal tersebut.

"Saat ini masih mengumpulkan para TKI dari beberapa tempat tahanan imigrasi di Sanam ke pangkalan AU di Subang, Malaysia," kata Ida Bagus.

Dia menuturkan, ketika koordinasi telah selesai, pihaknya akan segera menggerakkan Pesawat Hercules dari Pekanbaru ke Subang. Dari Subang Malaysia langsung ke Bandara Juanda, Surabaya. "Kami akan gerakkan (Hercules)," tuturnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - PMK Lainnya