Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

PMK Lainnya

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dan siap bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring (online), khususnya internet.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Susana Yembise, dalam Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation, Kamis (11/12/2014) di London, Inggris.

Minister Counsellor KBRI London, Dindin Wahyudin kepada ANTARA London, Kamis (11/12/2014)  malam mengatakan Menteri Yohana Susana Yembise, khusus diundang Pemerintah Inggris untuk menghadiri konperensi yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 10 dan 11 Desember.

Dalam pertemuan Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation ditujukan untuk menggalang kemitraan global dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, PM Inggris David Cameron hadir sebagai pembicara kunci.

Pertemuan dihadiri oleh pejabat tinggi dari 75 negara, di antaranya terdapat satu wakil presiden, 16 menteri, perwakilan dari lembaga internasional, LSM dan perusahaan multinasional seperti Facebook, Twitter, Vodafone, O2, Yahoo dan banyak lagi.

Dalam pertemuan itu Menteri Yohana Susana Yembise menegaskan komitmen kuat dan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, khususnya internet.

Menurut Menteri Yohana Susana Yembise, sebagai negara dengan sepertiga populasinya adalah anak-anak, Indonesia yang memiliki 75 juta pengguna aktif internet di mana setengahnya adalah usia belia, sangat rentan terhadap kejahatan seksual anak di media internet.

Dikatakannya untuk menyikapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang utamanya berupa pencegahan dan proteksi yang juga melibatkan proses rehabilitasi terhadap korban.

Selain sebagai wujud pelaksanaan Convention on the Rights of the Child dan dua protokolnya, langkah-langkah ini juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah untuk tahun 2015--2019.

Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk Kepolisian, Kementerian PPPA, Kemkominfo dan instansi pemerintah lainnya serta kalangan industri informasi dan telekomunikasi untuk memastikan terlaksananya langkah-langkah tersebut secara optimal.

Kerja sama dengan mitra asing juga terus ditingkatkan antara lain dengan Child Exploitation and Online Protection Command Inggris dan Polisi Federal Australia.

Dalam mendorong kemitraan internasional, Menteri Yohana Susana Yembise mengusulkan intensifikasi kerja sama untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, pengutamaan penghapusan situs-situs daring berbahaya dan peningkatan filterisasi oleh perusahaan penyedia jasa internet (ISP), menguatkan jaringan kerja sama antar lembaga penegak hukum khususnya untuk mencari dan memonior pelaku kejahatan seks serta pengumpulan/berbagi data dan statistik.

Usai pertemuan, Menteri Yohana Susana Yembise, menyempatkan diri bertemu dengan pengurus Indonesian Networking Development United Kingdom/INDUK (perkumpulan Buruh Migran Indonesia di Inggris) bertempat di KBRI London pada Kamis malam.

Menteri Yohana Susana Yembise, berrdiskusi dengan pengurus INDUK tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA, perlindungan bagi anak-anak korban perceraian, dan perlindungan bagi perempuan yang bekerja di luar negeri. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember - Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang syarat Istithaah (kemampuan) dalam berhaji.

Hal itu dikatakan Menag saat jumpa pers dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 2015, Kamis (11/12/2014)  di Kemenko PMK, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menag didampingi oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis.

Menurutnya, Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah jamaah meninggal dunia. Selama ini jamaah yang meninggal dunia tidak semata karena persoalan kesehatan, namun memang karena sudah berusia lanjut (lansia). “Untuk itu, Kemenag akan mengkaji syarat istitha’ah dalam berhaji,” tegas Menag.

Istitha’ah, lanjut Menag, seharusnya tidak hanya pada sisi finansial dan material saja, namun sekarang akan dikaji dari batas kesehatan minimal. “Sebab, tidak sedikit juga semenjak di Tanah Air sudah banyak jamaah calon haji yang sakit, yang kemudian berangkat berhaji,” tandas Menag.

Menag juga mengatakan bahwa kuota haji pada tahun 2015 ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2014, sekitar 168.800 orang. Terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015, Menag mengatakan bahwa itu baru bisa diketahui setelah Kemenag membahas dengan anggota DPR di Komisi VIII. Namun, Menag (pemerintah) berharap bulan Januari ini sudah bisa dilakukan pembahasan awal, untuk pada akhirnya disetujui BPIH 2015.

Berkaitan dengan harga pemondokan di Makkah dan Madinah, Menag  menyampaikan bahwa  Kemenag sudah membentuk tim survei untuk melihat langsung kondisi lapangan. Oleh sebab itu, ketika ditetapkan harga sudah berdasarkan dari hasil tim survei, agar mampu mencegah terjadinya penyelewengan. Tim survei tersebut terdiri dari berbagai instansi, agar transparansi terkait penyelengaraan haji 2015 dapat ditingkatkan demi perbaikan penyelenggaraan haji.

”Semangat pemerintah sekarang jangan sampai ada penambahan BPIH di 2015. Kalau pun ada peningkatan kualitas pelayanan di 2015 jangan sampai menambah BPIH yang sudah ada,” kata Menag.

”Pada prinsipnya pemerintah menginginkan tidak adanya kenaikan BPIH,” tegas Menag. (Gs)..

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi (Rakor) tentang penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji 2015, Kamis (11/12/2014) pagi di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jl Medan merdeka Barat No.3, jakarta. Dalam rakor dihadiri Menag Lukman, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan para pejabat terkait dari K/L.

Menko PMK mengatakan bahwa Rakor ini sengaja dipercepat agar masing-masing kementerian dapat bekerja lebih dini dalam mempersiapkan momen tahunan ini.

"Inginnya pemerintah penyelenggaraan haji 2015 lebih baik, lebih terukur, dan lebih manusiawi," ungkap Puan.

Kuota jamaah haji Indonesia 2015 dipastikan tak bertambah

Sementara itu seperti dilansir laman Merdeka.com., kuota jamaah haji untuk Indonesia pada 2015 dipastikan tidak akan bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Kuota haji tetap sebanyak 168.800 orang.

"Kuota 2015 akan tidak berbeda dengan tahun 2014 sejumlah 168.800 orang," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 2015 di Gedung Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Lukman mengatakan kuota ini merupakan ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurut dia, jumlah tersebut sudah dikurangi 20 persen.

"Pengurangan 20 persen kuota diberlakukan Pemerintah Arab Saudi kepada semua negara karena mempertimbangkan daya tampung Masjidil Haram disebabkan renovasi," kata Lukman.

Sementara itu, Lukman belum dapat mengungkapkan berapa kebutuhan anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dia mengatakan pihaknya baru akan menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setelah membahas dengan DPR.

"Kami berharap betul dalam masa sidang awal usai reses sudah bisa diagendakan untuk pembahasan anggaran," ungkap Lukman.(Mc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember 2014 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Penyelenggaraan Haji Tahun 2015 di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, JL. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta.(koye)

Hadir pada Rapat tersebut Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman M Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Sesmenko Kesra Sugihartatmo dan para Pejabat Kementerian/Lembaga terkait.

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Indonesia mendapatkan kuota haji 2015 sama dengan kuota haji 2014. Jatah haji pada 2014 yakni 168.800 orang.

"Kuota 2015 akan tidak berbeda dengan tahun 2014," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, usai menghadiri rakor tentang penyelenggaraan haji 2015, Kamis (11/12/2014) di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat.  Rapat dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani dan diikuti Menkes Nila Moeloek dan Wamenlu AM Fachir.

Menag menyatakan, seperti dilansir laman Detiknews, Indonesia mendapatkan jatah 168.800 jamaah akibat pengurangan kuota 20 persen dari pemerintah Arab Saudi. Hal ini terkait daya tampung yang menyempit akibat renovasi Masjidil Haram.

Menag menambahkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2015 baru bisa diketahui setelah pemerintah membahas dengan DPR. Pihaknya berharap dalam masa sidang usai reses, DPR sudah mengagendakan pembahasan anggaran tersebut.

Khusus 2015, lanjut Menag, pihaknya sudah membentuk tim survei harga untuk menetapkan komponen BPIH. Salah satunya pemondokan yang harus berpatokan dengan harga di lapangan.

"Sehingga kita mampu mengantisipasi adanya potensi korupsi," ucapnya.

Sementara terkait kesehatan jamaah, Lukman menyatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait kemampuan jamaah dalam menunaikan ibadah haji.

"Selama ini seperti sejak di Tanah Air sudah ada jamaah haji yang menggunakan kursi roda, bahkan ada yang sudah terganggu ingatan," katanya. (Dn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pihaknya tidak akan membuat aturan mengenai penggunaan atribut tertentu dalam memperingati hari besar keagamaan.

“Kemenag tentu takkan membuat aturan berisi perintah atau larangan tentang penggunaan atribut dan pakaian keagamaan tertentu,” demikian penegasan Menag LHS menanggapi isu tentang penggunaan pakaian atau atribut Kristen jelang Natal, Jakarta, Selasa (9/12/2014), sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Agama.

Menurutnya, seperti juga dilansir laman Tribun news, masing-masing pemeluk agama dituntut untuk dewasa dan bijak serta tidak menuntut apalagi memaksa seseorang untuk menggunakan pakaian atau atribut agama yang tidak dianutnya.

“Seorang muslim tidak usah dituntut menggunakan kalung salib atau topi sinterklas demi menghormati Hari Natal. Juga umat perempuan non-muslim tidak perlu dipaksa berjilbab demi hormati Idul Fitri,” tegasnya.

Dikatakan Menag bahwa bertoleransi bukanlah saling meleburkan dan mencampurbaurkan identitas masing-masing atribut dan simbol keagamaan yang berbeda, tetapi saling mengerti dan memahami.

“Bertoleransi adalah saling memahami, mengerti, dan menghormati akan perbedaan masing-masing, bukan menuntut pihak lain yang berbeda untuk menjadi sama seperti dirinya,” tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Menteri Agama Lukman hakim Saifuddin sebagai aparat pemerintahan  mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan lima nilai budaya kerja yang sudah disosialisasiskan, yakni integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab, dan keteladanan.

Budaya kerja, dinilainya, tak lepas dari sistem yang dibangun. Bila sistem yang dibangun baik dan dapat dijalankan sebagaiamana mestinya, maka ia yakin akan membentuk karakter seseorang menjadi baik pula.

Lukman memberi contoh, jika warga Indonesia bepergian ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dan kemudian menyeberang ke negara tetangga, Singapura, maka banyak orang bersangkutan ikut berdisiplin tidak membuang sampah dan mengindahkan aturan lainnya.

Sistem yang dibangun di Singapura ikut membawa dan mendorong warga Indonesia ikut mengindahkan aturan di sana, tapi watak banyak orang itu kembali ke aslinya saat pulang ke Indonesia.
 

Sakitnya Di sini
 "Sakitnya di sini," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sambil menunjuk dadanya tatkala memberi pengarahan tentang keteladanan dan nilai budaya kerja di lingkungan kementeriannya.

Dalam pengarahan nilai budaya kerja di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (11/12/2014), ia menyatakan, seharusnya secara pribadi dirinya menjadi teladan bagi orang lain, baik saat bekerja maupun di hadapan publik. Tapi, ia dalam keadaan tertentu sebagai Menteri Agama (Menag) justru mendapat layanan tersendiri.

Ia pun menyatakan, seharusnya ikut antri bersama para tamu lainnya tatkala menghadiri pesta perkawinan, tetapi protokol justru mendahulukannya bersalaman dengan kedua mempelai dan orang tua mereka.

Begitu juga ketika bertolak ke kantor atau ke tempat lain, Lukman sebagai Menag mendapat pengawalan di jalan raya sehingga saat macet, warga dan para pengemudi pun tak mustahil dalam hatinya banyak yang melontarkan sumpah serapah.

"Saya merasa sakit juga. Sakitnya di sini," ujar Lukman Hakim, yang disambut tawa hadirin, termasuk Sesjen Kemenag Nur Syam, Irjen M. Jasin, dan Ary Ginanjar Agustian sebagai motivator pegiat transformasi budaya perusahaan.

Sesungguhnya, menurut Lukman, dirinya tak ingin mendapat perlakukan dan diposisikan berlebihan karena seharusnya ikut antri bersama warga lainnya baik saat resepsi pesta perkawinan maupun melintas di jalan raya.

Ia pun menyadari bahwa perlakuan dan pelayanan seperti itu sudah diatur dengan undang-undang sebagai menteri.

Untuk itu, Lukman menekankan, lima nilai budaya kerja Kementerian Agama dapat dipraktikkan semua pihak dalam kehidupan sehari-hari.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Sebanyak 282 Warga Negara Asing (WNA) dideportasi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Bali selama 2014.

Ratusan WNA tersebut, berasal dari tiga kabupaten di Bali. Diantaranya, Buleleng, Jembrana dan Karangasem.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Aditya seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, WNA yang dideportasi sebagian besar berasal dari Buleleng.

Mengingat di kabupaten ini banyak industri yang mempekerjakan tenaga asing. Sedangkan, sebagian besar WNA yang dideportasi berasal dari Tiongkok.

Namun, Aditya tidak dapat menyebutkan secara rinci berapa prosentase asal negara WNA itu.

Menurutnya, selain Tiongkok, WNA yang dideportasi juga berasal dari beragam negara.

"Rata-rata berasal dari banyak negara. Kalau paling banyak dari Tiongkok. Kebanyakan mereka yang dideportasi bekerja di industri yang ada di Gerokgak. Ya di PLTU Celukan Bawang," katanya.

Aditya menambahkan, ratusan WNA yng dideportasi ini karena melanggar izin keimigrasian.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Dinas Pendidikan (Dindik) se-Jatim sepakat melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 (K13).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat evaluasi implementasi K13 yang dipimpin Kepala Dindik Jatim, Harun, di Surabaya, Rabu (10/12/2014).

Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dindik Raga) Kota Batu, Mistin yang mengikuti evaluasi tersebut seperti dilansir laman Tribun News, mengungkapkan, untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Kadindik Jatim akan menyampaikan langsung kepada Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anis Rasyid Baswedan.

“Kalau dilanjutkan apa buku-bukunya (tahun ajaran baru) diberikan melalui BOS atau DAK, bagaimana ujiannya nanti. Untuk buku semester genap kami sudah teken kontrak. Kalau dibatalkan kan bagaimana kami dengan penerbit,” papar Mistin, Rabu (10/12/2014).

Jika kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, bukunya belum ada kejelasan.

“Apakah nanti disiapkan (kementerian)?” ujarnya.

Dalam rapat di Surabaya, sambung mantan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Batu ini, masing-masing kepala dindik sudah mengumpulkan kepala sekolah untuk ditanyai, ternyata, para kepala sekolah sepakat meneruskan K13.

“Semua sudah mengatakan, kalau kembali kita harus menyiapkan buku untuk siswa, padahal untuk K13 sudah disiapkan dan habis pakai. Tapi itu kewenangan ada di Pak Menteri,” terangnya. (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Akses masuk ke bandara dan pelabuhan laut di Nusa Tenggara Barat (NTB) diperketat menyusul merebaknya virus ebola di Afrika Barat yang kini merambah lintas benua.

"Merebaknya kasus ebola di Afrika kini sudah merambah hingga lintas benua. Jadi ini keharusan, mau tidak mau kita harus waspada, simulasi ini sebagai bentuk kewaspadaan," kata Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Mataram I Wayan Diantika, Rabu (10/12/2014).

Menurut Wayan, seperti dilansir laman Kompas.Com, NTB perlu waspada dengan virus mematikan ebola karena saat ini semakin banyak warga NTB yang datang maupun bepergian ke luar negeri, seperti TKI maupun jemaah haji/ umrah.

Untuk itu, KKP bekerjasama dengan instansi terkait melakukan simulasi penanganan pasien ebola yang dilakukan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Selain simulasi, KKP juga telah menempatkan alat khusus pendeteksi suhu tubuh yang dipasang di Bandara Internasional Lombok (BIL) serta beberapa pelabuhan yang memiliki akses langsung dengan negara luar seperti Benete dan Lembar.

Wayan mengatakan, selain mengawasi pelabuhan dan bandara, pihaknya juga rutin mengawasi kapal-kapal asing yang masuk ke pelabuhan di NTB. Tahun ini ada sebanyak 36 kapal asing yang masuk melalui pelabuhan Lembar. Jumlah ini akan semakin bertambah saat liburan akhir tahun.

"Untuk kapal asing kita telah menyiapkan petugas deteksi yang telah dilengkapi alat khusus untuk mendeteksi penumpang yang kemungkinan terjangkit ebola," kata Wayan. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Kepala Humas BNN Kombes Sumirat Dwiyanto mengungkapkan, sebanyak 70 persen pengguna narkoba di Indonesia saat ini adalah pekerja di usia produktif. Sebanyak 22 persen lainnya adalah pelajar dan mahasiswa. Sementara 8 persen adalah kategori lain.

"Totalnya 4 Juta orang, kita paling banyak di ASEAN dari segi jumlah," Sumirat kepada Kompas.com, Rabu (10/12/2014).

Modus yang sering dipakai oleh para pengedar, kata Sumirat, adalah dengan menyamarkan narkoba menjadi semacam suplemen kesehatan. Umumnya, narkoba yang disebarkan adalah jenis baru sehingga masyarakat awam tidak bisa mengenalinya.

"Orang orang cenderung bekerja overtime dalam rangka kebutuhan hidup, mereka membutuhkan suplemen. Suplemen ini lah yang dijadikan modus bagi pengedar," ujar Sumirat.

Narkoba yang menyerang kalangan pelajar, mahasiswa dan pekerja di usia produktif ini, kata Sumirat, sangat memprihatinkan. Harusnya, mereka dapat mengemban ilmu dan menjalani karir dengan baik, namun justru harus terhambat karena menjadi korban narkoba.

"Karena itu kita sepakat yang namanya pecandu narkotika penanganannya lebih baik direhabilitasi daripada di penjara," ucapnya.

Terkait hukumannya, ada lima terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi pada Desember 2014. Pelaksanaan eksekusi itu tinggal menunggu surat dari Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Eksekusi bulan ini, Desember. Nanti akan ditembak, pasti. Tetapi, eksekusi akan menunggu surat dari Kejagung," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Presiden Joko Widodo memastikan akan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Kepastian itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam kuliah umum yang digelar di Balai Senat Gedung Pusat UGM, Selasa (9/12/2014).

"Saya akan tolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Saat ini permohonannya sebagian sudah ada di meja saya dan sebagian masih berputar-putar di lingkungan Istana," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, kesalahan itu sulit untuk dimaafkan karena mereka umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan, selama Indonesia merdeka, ada 15 konflik besar yang melanda negeri ini. Sebagian besar di antaranya terjadi karena ketidakadilan.

"Ada 15 kali selama kita merdeka 69 tahun. Mulai sejak Madiun, banyak perang, konflik vertikal antara horizontal, itu yang besar. Mulai RMS, PRRI Permesta, G30S PKI, Aceh, Ambon, Timor Timur, Papua, Kalimantan," kata Kalla dalam acara Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Menurut JK seperti dilansir laman Kompas.Com, dari 15 konflik besar itu, 10 di antaranya muncul karena ketidakadilan. Sebagian konflik yang terjadi seperti di Aceh, Poso, dan masalah pemberontakan DI/TII bukan terjadi karena adanya konflik antaragama. Untuk kasus Aceh, ia menilai hal itu terjadi karena hak-hak ekonomi warga Aceh tidak terpenuhi.

"Masalah Aceh itu bukan masalah syariah. Orang berpikir Aceh mau jalankan syariah Islam, tidak. Siapa bilang kita membicarakan Islam? Kita berbicara kenapa ekonomi Aceh rendah padahal alamnya kaya," ucap Wapres.

Adapun di Poso, menurut dia, terjadi karena perebutan kekuasaan atau unsur politik. Pada mulanya, Poso adalah suatu daerah yang komposisi penduduk muslim dan kristiani hampir sama. Namun, kemudian banyak pendatang berdatangan yang mengakibatkan jumlah penduduk muslim lebih banyak dibandingkan agama lain dan muncullah partai-partai Islam. Partai Islam kemudian mendominasi lini pemerintahan di Poso, mulai dari kepala daerah, hingga anggota legislatif sehingga tidak terjadi keseimbangan di sana.

"Akibatnya yang terpilih itu ya gubernur, bupati, kepala daerah, ya anggota DPR, semuanya, maka terjadilah inharmoni antardaerah tersebut," kata Kalla.

Mengenai pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakkar, Kalla menyebutkan ada hasil analisis yang menilai pemberontakan tersebut dilatarbelakangi kecemburuan karena Kahar tidak difungsikan lagi sebagai pejuang. Namun, akar masalah dalam sejumlah konflik tersebut kerap dikait-kaitkan dengan isu agama. Ia menilai ada pemuka agama yang menyeret agama dalam konflik warga. Di samping itu, kata dia, ada pemuka agama yang mempermainkan serta menjual murah konsep surga. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman dalam menilai agama.

Kalla yang berpengalaman menyelesaikan konflik Aceh dan Poso ini menilai perlunya meluruskan pandangan yang salah akan surga tersebut. "Jadi bagaimana agama itu dimoderatkan, diperbaiki sehingga lepas dari pengaruh-pengaruh seperti ini," kata dia. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 11, 2014

Jakarta, 11 Desember  - Pemerintah menyatakan penyaluran salah satu kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) perlu validasi data lagi. Sayangnya, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk validasi data tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir laman Sindo news, mengatakan, semestinya penyaluran KKS yang berada di bawah koordinasi Kemensos ini divalidasi lagi. Penyaluran kartu KKS yang berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemarin masih memakai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

“Di bawah itu (di lapangan) angka kemiskinan sangat dinamis. Ada yang mendadak kaya, ada yang miskin karena tulang punggung keluarganya meninggal atau terkena bencana. Kami memakai data tua, padahal semestinya data tersebut harus divalidasi ke data 2014,” ungkapnya seusai Workshop Hari Antikorupsi di Kantor Kemensos, Rabu (10/12/2014).

Mensos menyampaikan, di setiap rapat kabinet pihaknya selalu mengungkapkan kondisi ini. Dia bahkan mengaku sudah berbicara khusus kepada Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Pemerintah seharusnya menganggarkan dana validasi karena penting agar kartu tepat sasaran.

Kemensos yang berwenang melakukan validasi karena memang diamanatkan undang-undang. Pemerintah menyatakan mungkin anggaran validasi data bisa diambil dari APBN Perubahan. Namun, menurut dia, terlalu lama jika menunggu APBNP. Opsinya bisa saja diambil dari anggaran cadangan risiko perlindungan sosial.

Menurut Mensos, pihaknya membutuhkan dana Rp300 miliar, namun itu hanya cukup untuk verifikasi data. Sementara pendataan dengan basis data terstruktur membutuhkan dana hingga Rp1,1 triliun. Ketua Pokja UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana menjelaskan, memang sasaran kartu sakti Jokowi adalah masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dia menyatakan, pembagian kemarin hanya persiapan menuju pembagian yang menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ke masyarakat yang berada di kawasan terpencil, tertinggal, dan terluar. “Kartu itu penanda, filosofi bahwa pemerintah ingin terjun langsung berperan membantu rakyat baik dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ari menerangkan, kartu sakti yang diluncurkan Presiden adalah penanda pemerintahan ingin terjun langsung dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga berjanji meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami arti penting kartu ini untuk kesejahteraan mereka.

Lebih lanjut Ari mengimbau kepada seluruh kalangan untuk mendukung program pemerintahan, terutama yang terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menyatakan, penyaluran KKS ini memang terburuburu.

Meski KKS dianggap baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, ada dampak sosial di balik itu yakni ketidakakuratan data penerima kartu. Secara tegas dia bahkan menyebutkan langkah Kemensos yang menyalurkan kartu dengan data 2011 melanggar UU No 13/2011 Pasal 8 ayat 5 tentang Fakir Miskin.(Sn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  -  Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI menyarankan pembenahan di dunia pendidikan Indonesia. Berdasarkan temuan Ombudsman, ada tujuh agenda pendidikan di Indonesia yang perlu dibenahi.

"Berdasarkan laporan yang masuk ke kami dari masyarakat sejak 2011 sampai 2014 ada tujuh agenda pendidikan yang perlu dibenahi," kata Budi Santoso, Anggota Ombudsman RI bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan di kantornya, Rabu (10/12/2014).

Budi seperti dilansir laman Tribun News, menuturkan, dari ketujuh agenda itu, salah satunya penerimaan peserta didik baru (PPDB). Temuan pihaknya antara lain pungutan tidak resmi atau pungutan liar. "Dalam PPDB juga terjadi penyalahgunaan wewenang seperti siswa titipan," tuturnya.

Selanjutnya, agenda pendidikan yang harus dapat pembenahan adalah Ujian Nasional. Menurutnya, dalam UN, terjadi kecurangan massal atau berjamaah dan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan UN.

"Di UN juga kerap terjadi pungli untuk try out (uji coba)," katanya.

Kata Budi, substansi laporan pendidikan yang perlu dibenahi adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan atau penggunaan dana BOS. Menurutnya, dalam pengelolaan BOS kerap terjadi penyimpangan dan ketidakwajaran penggunaan dana BOS.

"Komite Sekolah juga harus dibenahi. Komite Sekolah di banyak daerah atau sekolah justru banyak yang menjadi perantara praktek pungli pada pelaksanaan PPDB," ucapnya.

Agenda pembenahan pendidikan di Indonesia yang disarankan Ombudsman adalah kekerasan di lingkungan sekolah.

Menurut temuan Ombudsman, saat ini kurang adanya koordinasi antara orang tua/wali peserta didik dengan pihak sekolah dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan di sekolah atau lembaga pendidikan.

"Sertifikasi guru juga jadi problematika. Dalam sertifikasi guru juga ditemukan penyimpangan dalam pendaftaran sertifikasi," tuturnya.

Agenda pendidikan yang perlu mendapat pembenahan adalah implementasi Kurikulum 2013. Menurut Budi, permasalahan pada kurikulum 2013 adalah distribusi buku atau paket pelajaran yang belum merata sehingga banyak daerah yang mengalami keterlambatan.

"Minimnya training atau pelatihan bagi guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 sehingga tidak semua guru mendapat pelatihan terkait kurikulum baru tersebut," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember - Didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK), Sugihartatmo, dan Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP, Menko PMK yang juga sebagai Ketua Komnas Pengendali Zoonosis, Puan Maharani, berdiskusi dengan Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Zoonosis yang dipimpin oleh Sekretaris Komnas Pengendalian Zoonosis, Rahmat Sentika di kantor Kemenko PMK, Jakarta (10/12). (foto:deni)

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, didampingi Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo, dan Deputi Menko PMK Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Rahmat Sentika, melakukan foto bersama setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy A. Sparingga, Sekretaris Utama (Sestama) BPOM, Reni Indriani, Deputi I BPOM, T. Badar Johan, H. dan Deputi III BPOM, Suratmono, di kantor kemenko PMK, Jakarta (10/12).

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Menerima audiensi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI), Budi Soesilo Soepandji, dikantor Kemenko PMK, Jakarat, Rabu (10/12). Turut mendampingi Menko PMK, Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo, Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama, Agus Sartono, dan Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP. (foto;deni)

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali mengestimasi pengidap HIV/AIDS di Bali mencapai 26.000 orang. Sementara yang terjangkau oleh KPA per Oktober 2014 hanya sekitar 10.371 orang.

"Berarti masih ada yang belum kita capai. Untuk mewujudkan pencapaian yang belum ini, maka harus kita lakukan kerja keras melalui program-program yang kreatif," kata Ketua KPA Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta di Denpasar, Rabu (10/12/2014).

Sudikerta seperti dilansir laman Tribun News, menambahkan, dari total kumulatif yang terjangkau berjumlah 10.371 orang, di antaranya yang mengidap AIDS berjumlah 4.811 orang dan HIV berjumlah 5.560 orang. Untuk yang hidup tercatat 9.806 orang dan meninggal mencapai 565 orang. Sementara, saat ini Provinsi Bali berada di urutan kelima setelah Papua, Jawa Timur, DKI, dan Jawa Barat.

"Pemerintah daerah sudah melakukan upaya dengan langkah-langkah antisipasif dengan cara pencegahan, preventif dengan penyuluhan, kuratif yaitu dengan pengobatan, dan edukatif yaitu pendidikan tentang HV/AIDS," tambah dia.

KPA Provinsi Bali juga mencatat tiga besar kasus terdapat di tiga kabupaten dan kota, di antaranya, Kota Denpasar berjumlah 4.124 orang, Kabupaten Badung berjumlah 1.841 orang, Kabupaten Buleleng berjumlah 1.571 orang. Sementara kabupaten lainnya di Bali rata-rata hanya 200a hingg300 orang. Rata–rata temuan kasus 100 hingga 200 per bulannya.

Program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah daerah yaitu program risiko tinggi ditujukan kepada pekerja seks komersial (PSK), pengguna narkoba suntikan (penasun), orang dengan HIV/AIDS, berupa penyuluhan, pengobatan, pemberian ARV, distribusi kondom dan jarum steril serta metadon.

Sementara, program risiko rendah adalah berupa penyuluhan kepada masyarakat umum melalui media dan program pengurangan diskriminasi ODHA beberjasama dengan adat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).(Tn/Gs).

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  - Hingga saat ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai angka 131,9 juta peserta. Jumlah ini memenuhi target dalam peta jalan pemerintah yakni 131,4 juta peserta.

"Awalnya pemerintah telah mempunyai peta jalan dengan menargetkan 121,6 juta termasuk di dalamnya eks Jamsostek 8,1 juta jiwa. Bulan Mei terpenuhi, lalu target direvisi menjadi 131,4 juta dan telah dipenuhi juga," kata Sri Endang Tidarwati Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

BPJS Kesehatan sendiri seperti dilansir laman Tribun News,menargetkan tahun 2015 mendatang kepesertaannya mencapai 168 juta orang.

"Artinya dalam setahun akan ada penambahan sekitar 37 juta peserta yang sebagian diperoleh dari dari pekerja penerima upah dari badan usaha," katanya.

Tidak hanya bada usaha, BPJS Kesehatan menginginkan seluruh masyarakat Indonesia yang sehat mendaftar.

"Jangan sampai menunggu sakit baru bayar. Program JKN ini sifatnya gotong royong jadi memerlukan iuran orang yang sehat untuk diberikan orang yang sakit. Jadi jangan sakit baru mendaftarkan diri jadi peserta JKN," katanya. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  - Presiden Joko Widodo mengatakan Republik Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga ia tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan pengedar narkoba.

"Ada sebanyak 40-50 orang di Indonesia yang meninggal setiap hari karena narkoba," kata Presiden Jokowi saat memberikan Kuliah Umum, Selasa (9/12/2014) di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Selain itu, berdasarkan statistik yang dia kemukakan, seperti dilansir laman Antaranews, di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena serta ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah.

Ia mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 64 pengedar yang grasinya sudah beredar di Istana Kepresidenan untuk meminta pengampunan Presiden.

"Tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba," katanya sambil menambahkan, sikapnya yang tegas untuk 'tidak ada ampun untuk narkoba' juga karena alasan terapi kejut (shock therapy).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mencatat sampai sekarang terdapat 136 terpidana mati yang masuk daftar tunggu eksekusi karena masih melakukan upaya hukum.

"Ke-136 terpidana mati itu, 64 untuk kasus narkoba dan 72 terpidana dari kasus non-narkoba di antaranya dua terpidana teroris," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony T Spontana di Jakarta, Kamis (4/12/2014). (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan perlu ada perubahan cara pandang dari pemerintah dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas atau warga dengan kebutuhan khusus.

"Warga berkebutuhan khusus harus kita pandang sebagai warga negara dengan hak yang sama seperti warga negara lain. Pemenuhan hak tersebut membutuhkan perubahan cara pandang dari pemerintah dan masyarakat," kata Mendikbud saat menghadiri "International Fair of Special Educational Needs" di Taman Pintar Yogyakarta, Selasa (9/12/2014).

Menurutnya, seperti dilansir laman Antaranews, masyarakat tidak boleh memandang warga berkebutuhan khusus tersebut sebagai orang cacat tetapi kekurangan yang ada pada diri seseorang tersebut harus dipandang sebagai sesuatu yang alami.

Masyarakat yang sudah menyadari adanya warga berkebutuhan khusus di lingkungannya, lanjut dia, pasti akan berusaha memberikan fasilitas yang memadai kepada warga tersebut.

"Hal seperti ini yang harus terus dikampanyekan sehingga seluruh masyarakat menyadarinya," katanya.

Selain pemenuhan terhadap fasilitas fisik yang memadai, Mendikbud juga mengatakan pemenuhan terhadap kebutuhan pendidikan juga menjadi bagian yang tidak dapat dikesampingkan.

Pemerintah, lanjut dia, telah berupaya menyusun kurikulum pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. "Kami menerima masukan dari asosiasi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang menyatakan bahwa kurikulum yang diterapkan saat ini sudah tepat," katanya.

Selain terus melakukan kampanye pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, Mendikbud juga mengingatkan kepada seluruh penyandang disabilitas untuk tetap bekerja keras mewujudkan keinginannya.

"Jangan memandang kebutuhan khusus ini sebagai beban, tetapi hal itu justru menjadi sebuah kesempatan untuk mewujudkan cita-cita. Warga berkebutuhan khusus yang mampu berprestasi akan memperoleh apresiasi yang lebih besar dari masyarakat," katanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  - Kantor Kesehatan Pelabuhan mengantisipasi penularan penyakit berbahaya Ebola di kawasan industri Batam yang pekerjanya kerap berinteraksi dan bepergian ke negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.

Antisipasi dilakukan dengan melakukan rangkaian simulasi penanganan dan pengisolasian terduga penderita Ebola, kata Ketua Tim Gerak Cepat Penanggulangan Ebola KKP Abdul Salam di Batam, seperti dilansir laman Antara News, Selasa (9/12/2014).

Ia mengatakan kegiatan yang diikuti instansi pemerintah dan swasta itu untuk meningkatkan kemampuan Tim Cepat Tanggap dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat dan mengidentifikasi masalah serta kendala dalam memperkuat koordinasi dengan instnsi terkait di pintu masuk.

Dalam simulasi, digambarkan beberapa tindak cepat yang harus dilakukan aparat pelabuhan jika mendapatkan terduga Ebola, yaitu Kapten Kapal menghubungi Syahbandar yang kemudian menghubungi petugas KKP.

Lalu, Tim Cepat Tanggap yang terdiri dari dokter, paramedis, dan sanitarian mengenakan baju pelindung lengkap mengevakuasi korban. Sementara di pelabuhan tenda isolasi untuk penanganan pertama disiapkan.

Selain korban, seluruh awak kapal juga harus melewati serangkaian tes seperti suhu tubuh untuk mengetahui kenaikan suhu badan. Semua yang berada di kapal juga harus diwawancara untuk melihat apakah mereka berpotensi tertular Ebola.

Sementara setelah distabilkan di tenda isolasi, awak kapal terduga Ebola tersebut mendapatkan rujukan. Sedangkan tim mengambil sampel dan mengirim ke laboratorium untuk dites apakah positif Ebola.

Sebelum melakukan kegiatan evakuasi, seluruh anggota tim harus menjalani proses disinfektan.

Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan Zamhir Setiawan mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, banyak penyakit yang baru muncul atau yang sudah ada berkembang menjadi fatal seperti Ebola.

Bahkan Ebola, menjadi semakin ganas dan menyebabkan kematian.

"Hal itu menuntut kesiapsiagaan. Kami harus mampu mendeteksi dini terhadap penyebaran penyakit antar negara," kata dia.

Memang, sampai sekarang virus Ebola belum masuk ke Indonesia. Namun pada saat itu terjadi ia mengharapkan seluruh masyarakat sudah siap melakukan tindakan antisipasi dan pengendalian.

Wakil Wali Kota Batam, Rudi mengatakan masalah kesehatan masyarakat harus diperhatikan demi kenyamanan berinvestasi.

Ia mengatakan saat ini terdapat sekitar 450 ribu pekerja yang mencari nafkah di perusahaan dalam dan luar negeri di Batam. Semua tenaga kerja membutuhkan perlindungan kesehatan dari penularan penyakit berbahaya.

Menurut dia, bukan penyakit Ebola saja yang harus diwaspadai beredar di Batam, melainkan juga penyakit menular lainnya.

"Penyakit menular yang sudah ada, lama muncul kembali, dan ada yang baru, juga penyakit tidak menular serta semua kejadian lainnya seperti SARS, H5N1, dan H1N1, semua harus diantisipasi," kata dia. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 10, 2014

Jakarta, 10 Desember  - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, agar olahraga di tingkat remaja berkelanjutan, maka Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) akan kembali diwajibkan di sekolah. Saat membuka PON Remaja I di DBL Arena Surabaya, Menpora bahkan sudah bertemu dengan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan untuk mewujudkan ide tersebut.

"Dulu pernah ada SKJ di sekolah. Nah, sekarang saya akan mewajibkan sekolah untuk mengadakan SKJ lagi," ujarnya, Selasa (9/12/2014).

Tak hanya itu saja, agar proses belajar mengajar bidang olahraga terus berkesinambungan, seperti dilansir kompas.com, Menpora juga berencana akan menghidupkan lagi Sekolah Guru Olahraga (SGO). "Ini akan kami hidupkan lagi," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sebelumnya, Imam juga pernah mengatakan pelaksanaan SKJ bisa dimanfaatkan untuk memperkuat relasi sosial, terutama di sekolah. Hubungan antarsiswa ataupun pegawai bisa terjalin dengan baik melalui sarana SKJ bersama.

"Nanti kami akan menyusun SKJ yang tepat untuk tingkat SD, SMP, SMA, bahkan untuk perusahaan. Pelaksanaannya sebelum sekolah dimulai atau sebelum kerja. Sekitar 5 sama 10 menit," kata Imam. (baca: Menpora Ingin Hidupkan "SKJ", Senam Hanya 5 Menit)

Sebagai informasi, SKJ merupakan senam massal yang pernah diwajibkan di era pemerintahan orde baru. Biasanya senam ini diiringi oleh musik yang memiliki irama dengan aransemen yang biasanya diulang dalam kurun waktu dua hingga empat tahun. Wikipedia mencatat, SKJ diperkenalkan pada awal 1984 berdasarkan Surat Perintah Menpora.  (Kc/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 09, 2014

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK mengatakan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi kelautan dan kebudayaan sangat besar dan berlimpah yang membentang dari Sabang sampai dengan Merauke.

“ Negeri kita Indonesia memiliki potensi kelautan dan kebudayaan yang sangat besar dan berlimpah yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Mianggas sampai Rote.   Dengan letak yang strategis di daerah khatulistiwa dan terletak diantara 2 benua dan 2 samudera serta memiliki keanekaragaman budaya dengan lebih dari 500 suku yang berbeda,  menjadikan Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah dan mempesona keindahannya”.

Demikian dikatakan Menko PMK Puan Maharani dalam sambutan yang dibacakan oleh Deputi menko PMk Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz pada  Bedah Buku Laut dan Kebudayaan, Selasa (9/12/2014) pagi di Museum Nasional, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Dalam pengelolaan sumberdaya laut, berbagai komunitas masyarakat hidup dan menetap di sekitar kawasan laut guna memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.  Berbagai masyarakat tersebut, hidup dengan corak budaya yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi adat-istiadat yang dianutnya, yang pada gilirannya menciptakan suatu kekayaan khasanah budaya Indonesia yang menarik dan mempengaruhi pola kehidupannya.  Tradisi dan budaya tersebut mengalir hampir di semua aktivitas kehidupan yang kemudian membentuk sebuah jati diri bangsa.  Sebagai wujud jati diri bangsa tersebut, Indonesia pernah jaya pada saat kerajaan-kerajaan yang berbasis maritim menguasai negeri ini seperti Majapahit, Sriwijaya, Gowa dan Luwu dimasa lalu”. 

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK, mengajak kita pada kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, kita dapat hadir pada acara ”Bedah Buku Laut dan Kebudayaan” di Gedung Museum Nasional yang kita cintai ini.   Buku Laut dan Kebudayaan ini merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan seminar sehari tentang Laut dan Kebudayaan yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 10 Desember 2012.

Menko PMK memberikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara-saudara semua yang dapat hadir pada acara ini, ditengah kesibukannya dalam mengurus kegiatannya masing-masing untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tentang arti dan makna laut dan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam buku Laut dan kebudayaan, sehingga dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang kuat dan jaya. 

Perubahan Pola Pikir

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan dalam paradigma pengelolaan kelautan dengan melakukan perubahan pola pikir dari continental approach ke marine approach.  Akan tetapi,  dalam pemanfaatan sumberdaya alamnya sampai saat ini belum terlaksana secara optimal dan  masih jauh dari tahap untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.  Pengalaman pembangunan laut oleh bangsa kita sendiri selama kurun waktu yang panjang ini telah menunjukkan, bahwa paradigma (pola) pembangunan yang kita lakukan masih berorientasi pada pengejaran pertumbuhan ekonomi semata dan masih kurang memperhatikan aspek pelestarian, pemerataan dan kesesuaian sosial-budaya secara proporsional, yang pada akhirnya sering menciptakan kegagalan. 

Dewasa ini, terdapat beberapa gejala penyusutan kuantitas dan kualitas laut Indonesia yang disebabkan antara lain oleh kegiatan pencurian, over fishing, perusakan terumbu karang, penggunaan racun atau bom ikan, serta munculnya sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap laut.  Padahal, budaya mengajarkan bagaimana caranya kita bersikap kepada alam. Keselarasan antara budaya dan alam mutlak diperlukan dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Laut yang merupakan bagian dari alam juga berperan penting karena laut adalah objek wisata, penghubung antar pulau, sumber bahan baku, bahan pangan, dan bahan obat-obatan.  Selain itu, laut sangat erat kaitannya dengan konsep kosmologis pada etnik masyarakat Indonesia.

Kini, sudah saatnya kita perlu merencanakan program-program yang dapat diarahkan untuk pengembangan ilmu dan pemanfaatan laut dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perekonomian bangsa.  Selain itu program-program tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah terobosan baru demi terciptanya keselarasan antara laut dan kebudayaan. Dengan demikian, masyarakat dan generasi muda Indonesia harus memiliki wawasan dan bekal di masa depan bagaimana cara memperlakukan laut dan alam secara wajar mengingat budaya telah mengajari mereka.  Hal inilah yang akan kita wujudkan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK guna mewujudkan Poros Maritim Dunia dan Revousi Mental yang keduanya sangat terkait dengan Judul Buku yaitu Laut dan Kebudayaan. 

Peran Ilmu pengetahuan dan Teknologi Kelautan sangat Penting

Pembangunan kelautan di masa datang diharapkan menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian negara dalam pemberdayaan masyarakat yang bergerak di sektor kelautan. Menyadari hal tersebut, maka peran ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan menjadi sangat penting dan perlu dioptimalkan serta diarahkan agar mampu diaplikasikan oleh masyarakat luas terutama oleh para pelaku industri dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Penyadaran dan peningkatan pengetahuan akan fungsi dan manfaat laut sebagai pendukung ungkapan budaya itu yang terdapat pada berbagai suku bangsa di Indonesia perlu dilakukan secara terintegrasi dan terencana.  Salah satu bahannya yaitu adalah melalui Buku Laut dan Kebudayaan ini yang didalamnya cukup komprehensif dalam menjawab permasalahan yang ada seperti: perspektif sastra dalam pengelolaan laut, histori dan mitologi, antropologi pengelolaan laut, iptek kelautan, jiwa bahari dan pemberdayaan masyarakayat dalam perspektif ekonomi baru. 

Potensi sumber daya kelautan kita sebenarnya mampu dipergunakan sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia yang saat ini masih berjalan tersendat-sendat, sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan kita dengan Negara-negara seperti : Swedia, Thailand, Filipina yang porsi terbesar kue ekonominya cukup besar berasal dari kelautan.  Dalam kaitan dengan otonomi daerah, potensi ini akan memberikan masukan dalam pendapatan asli daerah. Untuk itu diperlukan juga dukungan penuh dari semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya laut.  Setiap usaha yang dilakukan oleh stakeholders (pemerintah, masyarakat, kalangan bisnis, mahasiswa dan peneliti) harus terintegrasi secara sempurna.  

Penguatan Jati Diri bangsa

Pada saat ini, kita melakukan suatu pertemuan penting guna mendapatkan suatu pemahaman yang utuh tentang kaitan antara laut dan kebudayaan dalam pengelolaan laut dan kebudayaan guna mewujudkan predikat yang pernah kita raih pada masa lalu.

Bedah buku ini semakin menemukan relevansinya karena dihadiri dan dipandu oleh para panelis dan pembahas yang berkualitas dalam memberikan informasi, data dan fakta yang jelas dan aktual, sehingga dapat memberikan masukan dan pemahaman yang baik dalam rangka penguatan jati diri bangsa dari segi pengelolaan sumberdaya laut, ilmu dan teknologi perkapalan, kajian sastra, antropologi dan semangat bahari.  

Menko PMK menyampaikan selamat  dan terima kasih kepada Panitia yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara ini.  Akhirnya, Menko PMK menghimbau kepada segenap kementerian/lembaga terkait agar semakin memberikan perhatian yang besar pada bidang laut dan kebudayaan, sehingga ke depan cita-cita kita dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat diwujudkan. 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, akhirnya dengan mengucapkan basmallah, Acara Bedah Buku Laut dan Kebudayaan secara resmi dibuka. (Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 09, 2014

Jakarta, 9 Desember – Menko PMK mengatakan bahwa dengan peningkatan kualitas SDM, Indonesia dan India ke depan akan menjelma menjadi kekuatan besar di dunia.

“ Dengan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program ini serta melalui kerjasama dan kerja keras kita bersama, saya yakin Indonesia dan India ke depan akan menjelma menjadi kekuatan besar di dunia yang mampu membawa perdamaian dunia dan mensejahterakan kehidupan rakyatnya”, kata Menko PMk Puan Maharani dalam Sambutan pada peringatan 50 tahun kerjasama Selatan-Selatan, Senin (8/12/2014) malam yang berlangsung di Jakarta.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Pada kesempatan yang baik ini kami juga menawarkan kepada putra putri terbaik India untuk belajar berbagai disiplin ilmu di kampus-kampus ternama kami, serta di Balai-balai  pelatihan kerja yang ada di Negara kami”.

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK, pertama tama mengajak kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadlirat Allah SWT, Tuhan YME karena sampai saat ini kita masih dikaruniai kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam acara yang penting ini.

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan “Saya sungguh merasa terhormat untuk dapat hadir disini pada acara publikasi khusus yang dikeluarkan oleh Kedutaan besar India di Jakarta yang berjudul ‘’ India – Indonesia : Meningkatkan Kerjasama Pembangunan ‘’. Tema khusus ini diangkat oleh Kedutaan India untuk memperingati 50 tahun Perayaan Program Peningkatan Kapasitas, Program kerjasama Ekonomi dan Tehnis India, atau yang biasa disebut ITEC Program”.

Bersahabat dan memiliki Banyak Kesamaan

Indonesia dan India adalah dua Negara yang bersahabat sejak dahulu dan memiliki banyak persamaan. Kami memiliki sejarah hubungan kebudayaan yang erat. Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955, yang diprakarsai oleh Presiden pertama Indonesia Ir.Sukarno dan Yang Mulia Perdana Menteri India, Jawaharal Nehru, merupakan bukti betapa eratnya hubungan antara Negara India dan Indonesia sejak jaman dahulu. Kami berdua sama-sama Negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Selain itu juga memiliki populasi gererasi muda yang besar yang dapat bermanfaat untuk mencapai keuntungan dalam segi demografi di masa depan.

Kita berdua ingin mengubah masyarakat kita untuk mencapai kemajuan perkembangan pembangunan yang pesat serta untuk menjaga orang-orang kami di jantung strategi pembangunan kita. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu memiliki program pertukaran berbagai pengalaman dan keberhasilan yang telah kita alami. Hal ini merupakan suatu petunjuk, bahwa program pelatihan ITEC Pemerintah India dapat memainkan peran penting dalam membina perkembangan kerja sama yang erat antar kedua Negara. 

Hal lain yang juga sangat membesarkan hati menko PMK, adalah saat mengetahui bahwa saat ini lebih dari 1.500 warga Negara Indonesia telah mengikuti program yang ditawarkan program ini. Program yang tersebar dalam 47 institusi training di seluruh India, yang diselenggarakan oleh lebih dari 280  kursus setiap tahunnya. Program ini dikemas dalam berbagai mata kuliah, yang sangat bermanfaat bagi putra putri Indonesia. Program studi ini antara terdiri dari : studi parlemen, keuangan pemerintah, audit, penanganan kejahatan, standarisasi, computer, komputasi maju, teknologi dan manajemen telekomunikasi, manajemen, masalah buruh, pembangunan kewiraswastaan, pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah, pembangunan kota pinggiran, profesieinsi bahasa inggris, komunikasi massa, statistik, manajemen bank, pelatihan dan penelitian pengajar teknis, perencanaan manajemen pendidikan, elektrifikasi kota pinggiran, desain alat, instrument ilmiah, manajemen produksi, pengindraan kendali, penelitian dan pendidikan farmasi, pemberian sinyal kereta api, penelitian tekstil, dan sumber energi terbarukan.

Mendapat Manfaat dan Memahami Beragama Budaya

Saat ini sudah banyak Pegawai Negeri / Penerima Beasiswa dari Indonesia yang telah mengikuti training ini. Mereka ditugaskan dari Kementerian dan Lembaga  baik pemerintah dan non pemerintahan, Institusi Pendidikan / Perguruan Tinggi serta berbagai Lembaga Kemasyarakatan yang lain. Kebanyakan mereka memilih kursus tentang Informasi Teknologi, Kelas Bahasa Inggris, Audit Keuangan, Energi Pembaharuan, Latihan Kepemimpinan, dan yang lainnya. Para peserta yang telah menjalani pelatihan di India melalui program ITEC tidak hanya mendapat manfaat dalam hal ketrampilan khusus dan pengetahuan tentang berbagai ilmu, tetapi juga dalam hal memahami beragam budaya  dari India.

Menko PMK berharap bahwa dari edisi ini akan sangat membantu kami, dan akan menginspirasi serta memotivasi banyak orang Indonesia untuk  memiliki pemahaman yang lebih baik, yang diperoleh dari variasi kursus yang ditawarkan dalam program ITEC. Menko PMK yakin variasi program ini  akan sangat membantu untuk membangun kapasitas dan mengembangkan sumber  daya manusia di Negara kami untuk menjadi SDM yang berkualitas di masa-masa yang akan datang.(Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - PMK Lainnya