PMK Lainnya

Jakarta, 18 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengeluhkan bahwa kementeriannya masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Padahal, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berjalan selama beberapa bulan.

Kemenko PMK memang merupakan nomenklatur baru di pemerintahan. Sebelumnya, kementerian ini bernama Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Kemenko Kesra.

"Banyak yang masih memanggil saya 'Ibu Menko Kesra'. Padahal kan sudah berubah jadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK," kata Menko PMK saat membuka dialog Musrembangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Dialog itu diikuti oleh tiga menteri koordinator lainnya, yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, dan Menko Maritim Indroyono Soesilo. Dialog dihadiri pula oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK memaparkan dengan panjang lebar mengenai visi-misi kementeriannya. Pembangunan manusia dan kebudayaan, kata dia, akan berlandaskan kepada Trisakti, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Seusai pemaparan, moderator acara, Rosiana Silalahi, melontarkan kelakar terkait pernyataan Menko PMK yang masih dipanggil "Menko Kesra" itu.

"Jadi harusnya Menko PMK ya Mbak Puan, bukan Menko Kesra lagi. Namun, barusan saya bisik-bisik sama Pak Indro, PMK itu katanya bukan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tetapi Puan Maharani Kiemas," kata Rosi.

Puan dan seisi ruangan pun hanya tertawa mendengar lelucon pemimpin redaksi Kompas TV itu.(Kc/Gs).

Jakarta, 18 Desember  - PT Pos Indonesia Cabang Banyuwangi segera mengedarkan empat kartu Jokowi, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Pintar. Hal tersebut diungkapkan Eko Sumariyanto Kepala PT Pos Cabang Banyuwangi, Kamis (18/12/2014).

"100 persen kartu sudah kami terima dan segera diedarkan kepada 121.893 rumah tangga sasaran yang tersebar di 24 kecamatan di Banyuwangi. Rencananya akhir bulan ini," ujar Eko.

Saat ini, seperti dilansir laman Kompas.com, pihaknya sedang mempersiapkan kartu sesuai dengan identitas keluarga penerima dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait cara membagikan "kartu sakti" Presiden Jokowi tersebut.

"Kenapa kami harus melakukan koordinasi karena untuk menghindari konflik serta antrean yang menumpuk. Rencananya akan dibagikan melalui kelurahan dan desa karena jumlah penerimanya cukup banyak," tutur Eko.

Sebelumnya, pada 20 November 2014 lalu, PT Pos Cabang Banyuwangi telah membagikan dan kompensasi kenaikan harga BBM kepada 8.540 keluarga miskin dengan nilai Rp 48 miliar. Setiap keluarga miskin menerima dana Rp 400 ribu rupiah untuk dua bulan sekaligus.

"Yang belum mengambil ada beberapa dan tidak ada batas waktu karena berupa simpanan," pungkasnya. (Kc/Gs).

Jakarta, 18 Desember - Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Kedeputian Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan Masyarakat Dr. Ir. Pamuji Lestari, M. Sc. (kedua kanan) menerima Kunjungan Komisi C DPRD Banyumas, Kamis (18/12/2014) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No3, Jakarta.  Rombongan berkonsultasi mengenai pelaksanaan dan implementasi PNPM Mandiri. (Gs).

Jakarta, 18 Desember - Bantuan terus mengalir untuk korban tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Setidaknya hingga satu pekan ke depan, logistik untuk 1.000 lebih pengungsi masih mencukupi.

Wakil Bupati Banjarnegara Hadi Supeno mengatakan, saat ini pihaknya sudah kesulitan menyiapkan tempat penampungan karena bantuan logistik yang terus mengalir.
 
Pihak Pemkab Banjarnegara seperti dilansir laman Liputan6.com, memfungsikan beberapa gedung sebagai tempat penampungan logistik pengungsi. Saat ini semua gedung di Karangkobar, sudah terisi logistik, mulai dari gudang posko induk, kantor kecamatan hingga beberapa posko lembaga penerima bantuan lain. Pemkab pun mengarahkan bantuan logistik untuk masuk ke gudang di kabupaten.
 
"Di Gedung Wanita sendiri sudah penuh. Padahal itu di tengah kota, nanti jika ada bantuan masuk, kami arahkan ke pendopo kabupaten," ujar Hadi Supeno Kamis (18/12/2014).
 
Hadi Supeno meminta kepada semua pihak yang ingin memberi bantuan sebaiknya tidak perlu sampai ke  lokasi longsor. Selain kesulitan menampung, juga akan menambah kesemrawutan di lokasi. Disarankan  bantuan cukup diturunkan ke pendopo.
 
"Saya yakinkan dan saya jamin bantuan yang ada pasti akan sampai ke yang membutuhkan. Tak akan mengurangi niat untuk menyantuni para korban longsor," kata Hadi Supeno.  
 
Hadi berharap, semua pihak mengetahui apa yang dibutuhkan baik pemkab maupun masyarakat korban longsor. Masyarakat saat ini lebih membutuhkan semen untuk rehabilitasi infrastruktur di lokasi longsor.

Hingga Rabu 17 Desember sejak terjadinya tanah longsor Jumat 12 Desember, pengungsi masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Sebagian pengungsi diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing sedangkan sebagian lainya masih harus bertahan di pengungsian. (L6c/Gs).

Jakarta, 18 Desember  - BNP2TKI diberi mandat Presiden Joko Widodo untuk bisa memulangkan 1,8 juta TKI ilegal dari seluruh dunia. Nantinya mereka akan diberi pelatihan agar tidak tergiur kembali ke luar negeri.

"Perintahnya disuruh mulangin 1,8 juta TKI ygang nonprosedural dan ilegal di seluruh dunia," kata Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Aksi ini seperti dilansir laman Detiknews, akan dikoordinir oleh Menko PMK Puan Maharani. Tujuan penarikan tersebut tentu saja agar keberadaan TKI itu tidak menjadi masalah di negara sahabat.

Ada tiga negara yang menjadi tempat favorit TKI Ilegal. Mulai dari Timur Tengah, Malaysia dan Korea. Semua biaya pemulangan itu akan dicover oleh APBN.

Jika berhasil memulangkan, mereka akan diajarkan berbagai ketrampilan. Harapannya agar mereka tidak lagi tergiur untuk mengadu nasib ke negeri orang.

"Jadi nanti ada tenaga kerja yang tersedia sebanyak 1,8 juta orang," lanjut Kepala BNP2TKI. (Dn/Gs).

Jakarta, 17 Desember  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana segera merencanakan relokasi masyarakat terkena bencana longsor di Dusun Jemblung, desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

"Presiden perintahkan masyarakat yang terkena bencana 43 KK dan 42 KK, segera dilakukan relokasinya. tentu ini akan meningkatkan juga keinginan masyarakat biasanya mereka tidak mau jauh dari lokasi sebelumnya," ungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Maarif memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat terbatas mengenai mitigasi dan antisipasi bencana hingga Appril 2015, di kantor presiden, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Untuk menindaklanjuti perintah presiden, kata kepala BNPB, pihaknya akan. menggandeng pakar geologi untuk mencari tempat relokasi.

"Kemudian untuk dana yang kami memerlukan 80 unit rumah kebutuhan dana Rp 5,8 miliar. Itu termasuk jalan, jembatan, tanggul, drainase, irigasi, normalisasi sungai sejumlah Rp23 miliar," ujarnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 17 Desember -  Beberapa anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyampaikan Holding Statement tentang Penyelenggaraan SJSN oleh BPJS Kesehatan tahun 2014 di hadapan media massa nasional. (dari kiri ke kanan) Soeprayitno, Usman Sumantri, Bambang Purwoko, Subiyanto, dan Zainal Abidin, Rabu (17/12/2014) di Jakarta.

Sejak resmi diluncurkan 31 Desember 2013 lalu, penyelenggaraan BPJS Kesehatan di tanah air tidak terasa sudah memasuki usia hampir satu tahun. Meskipun diakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, DJSN selaku penanggung jawab SJSN, sejauh ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa provinsi yaitu Jatim, Jateng, Sultra, Sulsel, Sumut, dan Bali. "Hasilnya, soal kultur masyarakat kita yang harus dipertegas agar program BPJS Kesehatan ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Mendaftarlah jadi peserta BPJS Kesehatan sejak sekarang dan bayar iurannya dengan tertib," papar Bambang.

Senada dengan Bambang, Zainal Arifin mengungkapkan, dari hasil laporan yang diperolehnya diketahui bila masyarakat kita banyak yang baru mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan begitu menderita sakit. Setelah sembuh, iuran BPJS Kesehatan yang jadi kewajiban untuk dibayarkan pun berhenti. "Tertib membayar iuran dan semangat gotong royong seharusnya tetap ada serta perlu terus ditanamkan di dalam budaya masyarakat kita. Gotong royong adalah nilai ke-indonesia-an yang sangat baik dan kita perlu terus mensosialisasikan ini dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan." (IN/Gs)

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendespdttrans), Marwan Jafar mengatakan, membangun desa bisa dilakukan melalui budaya dan kesenian. Menurut Marwan, desa-desa di Indonesia memiliki potensi budaya dan kesenian yang sangat luar biasa.

"Saya sudah mulai nge-list. Saya petakan desa seluruh Indonesia. Bahkan di bidang musik, daerah-daerah itu kaya dengan potensi musik-musik lokal. Kalau kita pasarkan itu luar biasa," ujar Marwan, saat mengunjungi musisi senior Iwan Fals, di Desa Leuwinanggung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12/2014).

Menurut Mendespdttrans, seperti dilansir laman Kompas.com, kesenian yang berada di kawasan perdesaan, bisa dikolaborasi dengan potensi musik-musik lokal yang berada di desa. Jika hal tersebut dikembangkan, kata dia, memajukan desa melalui kesenian merupakan suatu keniscayaan.

"Ini punya masa depan. Kalau nanti banyak festival atau event-event, akan banyak investor yang mau berinvestasi kan," kata Marwan.

Saat ini, lanjut Marwan, banyak potensi kesenian dan budaya di desa-desa yang masih belum digali. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan berupaya mengembangkan potensi kesenian dan budaya untuk memajukan desa-desa di Indonesia.

"Pembangunan desa dibarengi dengan gerakan kebudayaan. Itu yang jadi spirit kita semua," kata Marwan. (Kc/Gs).

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak para pelaku pendidikan untuk berupaya menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan Islam dunia.

Ajakan tersebut dinyatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada malam anugerah Apresiasi Pendidikan Islam, Selasa (16/12/2014) di Hotel Borobudur, Jakarta,  yang juga dihadiri Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, sejumlah pejabat eselon I, II dan III Kementerian Agama, juga Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva S.H., M.H.

Selama ini seperti dilansir laman Antaranews, ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab. Kini sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia.

Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam yang beragam dan khas (distingtif), Indonesia memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia, katanya.

Momentum itu sudah tiba. Dasarnya, kata dia, pertama karena Indonesia negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kawasan Arab Spring, dilanda persoalan politik yang berujung pada suasana kacau, bangsa Indonesia dengan penduduk Muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain.

Contoh, kata Menag, pelaksanaan demokrasi, hubungan antaragama yang harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi, dan kompatibalitas Islam dan hak-hak asasi manusia.

Kedua, Indonesia dipercaya oleh negara-negara islam untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional tentang Islam. Ketiga, performa jemaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif.

Pelaksanaan haji Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, perhatian negara terhadap penyelenggaraan haji juga sangat baik.

"Haji sebagai arena muktabar akbar Muslim se-dunia dapat dijadikan ajang promossi yang luar biasa tentang Islam Indonesia," kata Menag.

Ia menegaskan, pembangunan pendidikan Islam telah menemukan momentum yang kuat. Regulasi pendidikan telah menempatkan pendidikan Islam yang semula "di pinggir" kini berada di tengah pusaran pendidikan nasional.

Kedudukan madrasah pun setara dengan sekolah pada semua jenjang. Pesantren dan diniyah diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi keagamaan mendapatkan payung hukum yang sama kuat dengan UU No.12 tahun 2012.

"Regulasi ini menempatkan pendidikan Islam memiliki bargaining position yang semakin kuat," ia menegaskan.(Ant/Gs).

Jakarta, 16 Desember - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani didampingi Sesmenko PMK Sugihartatmo dan Staf Khusus Menko PMK Dolfie, menerima Audiensi Duta Besar Amerika Untuk Indonesia Robert O Blake, Selasa (16/12/2014)  di Ruang Kerjanya, di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta. (ole/Gs)

Jakarta, 16 Desember – Menko PMK memberikan Sambutan Keynote Speech dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhanas, Selasa (16/12/2014) di Jakarta. Berikut Keynote Speech Menko PMK dimuat secara lengkap (Gs).

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PERAN LEMHANNAS RI GUNA REVOLUSI MENTAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Keynote Speech

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jakarta, 16 Desember2014

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu

Yang saya hormati,

• Gubernur Lemhanas RI Bapak Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji;
• Wakil Gubernur Lemhannas RI;
• Para Anggota Dewan Pengarah, Sestama, Para Deputi, Para Tenaga Profesional Lemhanas RI;
• Para Tenaga Pengkaji dan Nara Sumber;
• Peserta Sarasehan Nasional dan Hadirin Sekalian.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita dapat hadir dalam acara sarasehan nasional yang di selenggarakan oleh Lemhanas Republik Indonesia. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagian bagi saya selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia  dapat memenuhi undangan dan sekaligus memberikan materi pengarah dalam sarasehan ini.

Kegiatan sarasehan nasional dengan tema “Penguatan Peran Lemhannas RI Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional” adalah suatu prakarsa yang positip dan selaras dalam mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan politiknya sebagaimana termatub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai haluan politik Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. 

Lemhanas RI, adalah salah satu lembaga negara yang  memegang peranan strategis untuk mencetak dan mempersiapkan kader dan calon-calon pemimpin bangsa di berbagai level kepemimpinan, baik nasional maupun daerah. Melalui pendidikan atau kursus-kursus Lemhanas, diharapkan para calon pemimpin nasional dapat memahami fungsi dan tanggung jawab kepemimpinannya dalam mengemban amanat penderitaan rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

.Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang arti pentingnya ideologi bagi sebuah bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia yang dapat tumbuh dan menjadi negara yang besar serta kuat tanpa fondasi ideologi yang kokoh. Amerika, Cina dan Jepang adalah contoh negara-negara maju di dunia yang memiliki fondasi ideologinya masing-masing yang kokoh. Ideologi adalah meja statis yang berfungsi menjadi dasar kita berpijak dan sekaligus sebagai leitstar dinamis atau bintang penuntun yang menjadi pengarah bagi bangsa ini ke mana akan menuju cita-cita perjuangannya.

Bangsa Indonesia, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Dasar filosofis atau Philosofis Grondslaagh Pancasila tersebut dapat saudara-saudara pahami dari isi Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sejak saat itulah, hingga saat ini, bangsa Indonesia masih terus dan akan tetap selamanya menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara serta sekaligus pandangan hidup bangsa (way of life) yang akan menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Globalisasi yang tengah berkembang dewasa ini, selain membawa nilai-nilai positip dalam peradaban umat manusia di dunia, juga telah membawa berbagai macam implikasi dalam sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Berbagai macam ekses dan implikasi globalisasi tersebut jika tidak kita antisipasi dengan baik dan benar akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di sisi lain, Pancasila juga bukan merupakan ideologi yang bersifat taken for guaranted maupun ideology yang bersifat statis karena jika Pancasila tidak kita kembangkan dan kita posisikan sebagai ideologi yang dinamis dan ideologi yang bekerja di tengah masyarakatnya (working ideology), maka pada gilirannya Pancasila juga akan kehilangan relevansinya.

Oleh karena itulah, saya sangat berharap kepada Lemhanas, dalam menjalankan fungsi melakukan kajian-kajian terhadap masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dapat terus melakukan upaya kritis mengembangkan Pancasila sebagai working ideology tanpa harus meninggalkan akar sejarah dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana yang dimaksudkan Bung Karno dan para Pendiri Bangsa lainnya di tahun 1945 yang lampau.

Hadirin peserta sarasehan yang saya hormati,

Saat ini, Pemerintahan Presiden Jokowi sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang tidak mudah. Masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan, tergerusnya kedaulatan pangan, ancaman ketahanan energi, keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri, lemahnya daya saing ekonomi, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian hari masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan telah  mengakibatkan perekonomian nasional berjalan lambat.

Di sisi lain, kondisi perekonomian nasional yang masih belum stabil dan penegakan hukum yang masih belum maksimal, kita juga sudah dihadapkan pada konstelasi perekonomian global yang terus mengalami perubahan secara dinamis jika dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu yang ditandai dengan semakin dominannya perekonomian China, India, maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya. Selain itu kekuatan ekonomi AS, Jepang dan Eropa juga masih sangat berpengaruh kepada kondisi global pada umumnya maupun terhadap satu negara pada khususnya apabila ekonomi negara-negara tersebut mengalami goncangan. Pengaruh tersebut dapat tertransmisikan melalui besaran-besaran makro seperti perdagangan dan investasi, moneter, ataupun besaran-besaran sektor keuangan. Goncangan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara lain yang pada akhirnya berakibat kepada tingkat pengangguran dan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Dalam konteks kerjasama internasional, pengaruh globalisasi dapat masuk dalam satu negara melalui kerjasama bilateral Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) ataupun kerjasama bilateral lainnya; kerjasama dalam organisasi multilateral seperti International Monetary Fund (IMF), The World Bank Group (WB), The United Nations (UN), Asian Development Bank (ADB), World Trade Organization (WTO); kerjasama regional/kawasan seperti Association of South East Asia Nations (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dsb; kerjasama plurilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), maupun kegiatan-kegiatan melalui sektor swasta seperti Multi National Corporation (MNC), Foreign Direct Investment (FDI) dan Non Government Organization (NGO). Di dalam forum-forum tersebut di atas dibicarakan dan dinegosiasikan kepentingan masing-masing negara yang berunding ataupun kepentingan kawasan.

Globalisasi juga berpengaruh kepada satu atau banyak negara dapat ditransmisikan melalui berbagai bentuk: antara lain (1) Aliran sumber-sumber (flow of resources) melalui bantuan teknis (technical assistance), utang/pinjaman (loan), hibah (grants), perdagangan dan investasi (trade and investment), aliran modal (capital flows), dsb; (2) Lingkungan yang kondusif (Conducive Environment) yang diciptakan melalui berbagai kerjasama seperti penerapan standard and codes, best practices, law and order, dsb.; (3) Isu-isu yang dikembangkan sesuai dengan kepentingannya seperti hak asasi (human rights), stabilitas keuangan, korupsi, kemiskinan, kesenjangan, terorisme, perubahan iklim, dsb.

Hadirin Yang Berbahagia

Realitas atas situasi dan kondisi dalam negeri serta tantangan eksternal dari luar negeri yang saya gambarkan di atas adalah permasalahan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekayasa sosial bagi segenap bangsa Indonesia, baik komponen masyarakat umum maupun pemerintah dan penyelenggara negara lainnya agar dapat  merubah berbagai tantangan tersebut menjadi peluang bagi upaya  memajukan dan memakmuran bangsa.

Salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan memulai pembangunan Revolusi Mental bagi segenap bangsa Indonesia, baik untuk kalangan masyarakat umum, maupun di kalangan pemerintah serta penyelenggaran negara lainnya.

Revolusi Mental adalah suatu paradigma pembangunan nasional yang bertumpu pada pembentukan karakter nasional bangsa Indonesia (nation and character building). Membangun karakter manusia Indonesia yang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia sebagaimana prinsip ke tiga ajaran Trisakti Bung Karno adalah yang menjadi fokus tupoksi saya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tujuan dari Program Revolusi Mental bangsa Indonesia tersebut adalah agar terjadi akselerasi tujuan pembangunan nasional Indonesia sesuai dengan amanah kepada Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintahan Joko Widodo dalam melaksanakan amanat tersebut di atas dan memperhatikan berbagai permasalahan bangsa serta tantangan yang dihadapi, telah menetapkan Visi Pemerintahannya yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Visi ini akan diwujudkan dengan Tujuh Misi Pembangunan dan Sembilan Agenda Prioritas.

Tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, sbb:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

            Pada akhirnya, visi dan misi Pemerintahan Jokowi tersebut di atas, tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada kerja sama dan gotong royong dengan segenap komponen masyarakat dan terutama dengan lembaga-lembaga negara lainnya termasuk dengan Lemhanas.

Oleh karena itu, saya berharap Lemhannas Republik Indonesia juga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam membantu Presiden Jokowi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melakukan berbagai kajian strategis dan melakukan penggemblengan terhadap calon-calon pemimpin bangsa, selaku Menko PMK RI saya perlu untuk menyampaikan beberapa pesan dan masukan sbb:

Pertama, Memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas eksistensi Lemhanas sebagai lembaga kajian strategis negara dan lembaga pendidikan kader-kader dan calon-calon pemimpin bangsa yang bertujuan memperkuat sendi-sendi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, Lemhanas dapat mengembangkan dan mempertajam Program Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditempuh melalui haluan politik TRISAKTI ajaran Bung Karno, khususnya dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemanan dan kebijakan luar negeri.

Demikian beberapa pokok pikiranyang dapat saya sampaikan  untuk memberikan “Penguatan Peran Lemhannas RI Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional”. Selamat melaksanakan sarasehan semoga memberikan hasil yang maksimal dan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNYA kepada kita sekalian.  Terima kasih atas perhatian hadirin semua.

Wassalamu ‘alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Puan Maharani

Jakarta, 16 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memandang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memiliki peran strategis dalam mendukung berjalannya visi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia berharap Lemhannas dapat memberikan kajian komprehensif yang dapat digunakan oleh Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Sebagai satu lembaga yang sudah didirikan sejak lama oleh Bung Karno, saya berharap ini nantinya sangat berperan memberikan kajian-kajian masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain kepada pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Menko PMK dalam Sarasehan Nasional 'Penguatan Peran Lemhannas Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Selasa (16/12/2014)' di Gedung Lemhannas, Jakarta.

Menko PMK seperti dilansir laman Merdeka.Com, mengatakan dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Jokowi telah mencanangkan beberapa visi yang termaktub dalam Nawacita. Visi tersebut dinilai masih terus membutuhkan pelengkap agar dapat dijalankan secara sempurna.

"Saya berharap Lemhannas ini akan bekerja dengan baik sesuai fungsinya memberikan kajian komprehensif pada pemerintahan saat ini sesuai agenda prioritas Presiden Jokowi salah satunya negara harus hadir bersama warga negara di semua bidang strategis," ungkap Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan Lemhannas memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan pembangunan bangsa. Salah satunya dengan mencetak calon pemimpin yang berkarakter.

"Saya berharap bahwa di sinilah akan muncul bakal calon pemimpin bangsa yang memang bisa memajukan bangsa ini ke depan sebagai bangsa yang besar," tegas Menko PMK.(Mc/Gs).