Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

PMK Lainnya

Oleh humaspmk on December 16, 2014

Jakarta, 16 Desember  - Bencana longsor di seantero tanah air sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, baik dari sisi frekuensi maupun jumlah korban jiwa. Fakta ini terlihat dari angka-angka statistik bencana longsor dalam satu dekade terakhir.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho seperti dilansir laman Tribunnews, mengungkapkan sudah lebih dari 2.000 kali longsor terjadi di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir. Akibat musibah yang didominasi andil kesalahan manusia itu pun sudah menewaskan lebih dari 1000 orang.

"Dalam kurun waktu 2005 sampai 2014 total terdapat 2.278 peristiwa longsor. Total ada 1.815 orang tewas dan hilang akibat bencana-bencana longsor‎ dalam waktu 10 tahun terakhir," katanya di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Bahkan diungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, dalam 10 tahun itu, tren bencana longsor cenderung meningkat. Di tahun 2005 tercatat ada 50 kejadian tanah longsor, 2006 ada 73 kejadian, 2007 sekitar 104 kejadian dan 2008 ada 112 kejadian, lalu meningkat lagi di tahun berikutnya, yakni pada tahun 2009 ada 238 kejadian, 2010 ada 400 kejadian.

"Pada 2011 jadi 329 kejadian, 2012 ada 291 kejadian, 2013 ada 296 kejadian, dan 2014 naik lagi ada 385 kejadian. Dalam 10 tahun itu tren bencana longsor cenderung meningkat," katanya.

Selain mengakibatkan 1.815 tewas dan hilang, ribuan peristiwa tanah longsor dalam 10 tahun terakhir juga berdampak pada 79.339 orang mengungsi, 7.679 unit rumah rusak berat, 1.186 unit rumah rusak sedang, dan 8.140 unit rumah rusak ringan.

BNPB sendiri sudah memetakan daerah-daerah rawan bahaya longsor di seluruh Indonesia. Hasilnya, daerah-daerah yang masuk dalam daerah bahaya longsor level sedang sampai tinggi sebanyak 274 kabupaten/kota.

"Daerah rawan longsor tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebab, daerah-daerah itu merupakan daerah dataran tinggi atau perbukitan, pegunungan," tegasnya.

Jika dilihat secara detil, maka ada 3 kabupaten yang paling banyak atau sering terjadi peristiwa tanah longsor dalam 10 tahun terakhir. Di antaranya lanjut Sutopo adalah Kabupaten Wonogiri dengan 90 kejadian, Kabupaten Bogor dengan 75 kejadian, dan Kabupaten Wonosobo dengan 72 kejadian.

Sementara khusus untuk Kabupaten Banjarnegara terjadi 22 peristiwa tanah longsor sejak 2005 sampai 2014 ini.

"Artinya di Banjarnegara rata-rata setahun terjadi 2 sampai 3 kali tanah longsor," katanya.

Sementara kalau dipetakan secara provinsi, maka provinsi Jawa Barat adalah provinsi paling sering terjadi tanah longsor dengan 132 kejadian, disusul Provinsi Tengah dengan 102 kejadian, dan Jawa Timur dengan 47 kejadian.

Dari data BNPB selama 10 tahun terakhir itu,  terlihat bahwa puncak kejadian tanah longsor terjadi‎ pada bulan Januari dimana ada lebih dari 350 kejadian. Kemudian bulan Februari ada kurang lebih 300 kejadian, dan Maret ada lebih dari 210 kejadian. Ketiga bulan di awal tahun tersebut merupakan rentang waktu yang paling sering terjadi tanah longsor di Indonesia dengan peningkatan kejadian mulai terlihat pada bulan Oktober tahun sebelumnya.

"Semua kejadian itu nampak sangat dipengaruhi oleh pola hujan. Rata-rata kejadian longsor memang terjadi pada bulan-bulan saat musim penghujan," imbuhnya.
Edwin Firdaus

Longsor Terjadi 80 Persen Karena Ulah Manusia

Dalam kesempatan tersebut, BNPB menilai umumnya longsor, banjir maupun kebakaran hutan terjadi karena ulah manusianya.

Hal itu berdasarkan data investigasi sejumlah bencana di Indonesia.

"80 persen, bencana banjir, longsor atau kebakaran hutan itu ada campur tangan manusia, bukan faktor alam," kata Sutopo.

Sementara bencana akibat faktor alam,  di antaranya seperti gempa bumi atau Tsunami.

Seperti halnya longsor di Banjarnegara. Analisa BNPB,  longsor di Desa Jemblung ini hampir mirip dengan longsor di berbagai wilayah lainnya di Indonesia seperti di Karangayar pada 2007, Ciwidey tahun 2010, Cililin tahun 2013 dan Banjarnegara tahun 2006.

"Ini bukan hanya faktor alam saja yang berperan, tapi juga ada faktor manusia. Karena seharusnya di lokasi longsor itu ada tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sehingga tak terjadi longsor," ujarnya.

40,9 Juta Orang Indonesia Hidup di Area Rawan Longsor

Sementara itu dikatakan 40,9 juta jiwa atau tepatnya 17,2 persen dari penduduk di seluruh wilayah Indonesia, ternyata berdiri di area yang rawan longsor. baik di area rawan longsor level sedang maupun tinggi, kata Sutopo Purwo Nugroho menandaskan di kantornya, Jakarta.

Menurutnya, dari 40,9 juta jiwa tadi ada sekitar 4,28 juta orang masih usia balita. Sedangkan penyandang disabilitas berjumlah 323.000 orang dan sejumlah 3,2 juta merupakan orang lanjut usia.

"Umumnya mereka tinggal di daerah dengan infrastruktur terbatas sehingga saat terjadi longsor evakuasi terkendala medan," katanya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 16, 2014

Jakarta, 16 Desember - Pramuka diminta bukan hanya sekadar menikmati hutan dalam kegiatan perkemahannya yang rutin dilaksanakan. Lebih dari itu, Pramuka juga harus bisa ikut menjaga kelestarian hutan.

Harapan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani seperti dilansir laman Detiknews, yang didapuk membuka Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakti (Pertiwana) Nasional IV Tahun 2014 di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jaktim, Senin (15/11/2014). Acara ini merupakan perkemahan tingkat nasional Saka Pramuka Wanabakti yang diikuti lebih 8.000 orang Pramuka Penegak dan Pandega, usia 16-25 tahun (tingkat SMA dan Perguruan Tinggi) dari seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan perwakilan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

“Saat ini kita dihadapkan pada persoalan kehutanan, mulai dari perambahan hutan dengan beralihnya fungsi hutan hingga penebangan ilegal. Dengan perkemahan ini kita harapkan dapat membangkitkan kembali keresahan kita semua terhadap persoalan hutan di tengah-tengah dilema lajunya pembangunan,” ujar Menko PMK dalam keterangannya.

Menko PMK yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, ingin para anggotanya bisa menjadi contoh publik. Menko PMK melihat menjaga kelestarian alam tidak kalah penting dalam pembangunan yang tengah dikebut pemerintah.

‎Putri Megawati Soekarnorputri ini meminta Saka Pramuka Wanabakti bisa jadi pioneer terdepan dalam mendukung program kelestarian lingkungan. Selain itu kegiatan yang dilakukan Pramuka juga harus benar-benar berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

"Saya berharap dukungan dan komitmen seluruh Kementerian dan Lembaga serta seluruh pihak terkait terhadap Gerakan Pramuka. Agar Gerakan Pramuka dapat terus menjaga konsistensinya dengan memberikan pendidikan karakter yang lebih berkualitas lagi dan menyentuh generasi muda bangsa yang lebih luas lagi,” tutupnya.(Dn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 16, 2014

Jakarta, 16 Desember  - Keberadaan Madrasah Aliyah (MA) unggulan Insan Cendikia yang berprestasi tingkat internasional dan lulusannya bisa masuk universitas negeri papan atas turut mengangkat nama madrasah yang sebelumnya dianggap lembaga pendidikan kelas dua.

Dengan keberhasilan ini, seperti dilansir laman Antaranews, Kementerian Agama akan terus menambah jumlah MA Insan Cendikia di seluruh Indonesia. Saat ini yang sudah beroperasi 3 MA, yang dalam proses pembangunan 20 sehingga total ada 23 MA di 23 provinsi yang seluruhnya akan beroperasi pada 2017.

Lalu bagaimana dengan 10 provinsi sisanya? Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan, dalam diskusinya dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menag menyampaikan bahwa dirinya akan mengusahakan 10 provinsi sisanya dengan bekerjasama dengan gubernur.

"Kalau sudah ada madrasah yang bagus, kita kelola dari sini, menunya dari sini, sama persis rasanya, hanya outletnya yang beragam, bermitra dengan pemerintah daerah, bisa maksimal," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Menag menambahkan, melalui kerjasama dengan pemerintah, maka otomatis sustainabilitas madrasah tersebut juga terjaga. "Pemerintah daerah tidak selesai hanya menyerahkan 10 hektar pada kita, tetapi mereka juga berkewajiban membangun infrastruktur jalan, listrik, air, sanitasi, beasiswa dan seterusnya," tandasnya.

Selanjutnya, tugas Kemenag adalah mengontrol dan membina, sekaligus madrasah unggulan tersebut bisa menjadi percontohan. Ia menjelaskan, Madrasah Insan Cendikian Serpong membantu madrasah yang ada di sekelilingnya sehingga saat ini, tak ada lagi madrasah buruk di seputaran Serpong, Tangsel, Banten.

"Tolak ukurnya mudah, dari hasil Ujian Nasional. Tidak ada angka ujian Madrasah Aliyah yang buruk. Tidak pernah dibawah 99 persen. Ini artinya serius membina," katanya.

Bahkan bukan hanya membantu madrasah di sekitarnya, Insan Cendikia Serpong atau Gorontalo juga diminta pertimbangan oleh daerah lain seperti di NTT.

"Skema begini mudah melakukan pembinaan karena ada imamnya. Mereka jadi mercusuarnya. Saya yakin strategi pengembangannya akan jauh lebih efektif karena roadmapnya jelas," ujarnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 16, 2014

Jakarta, 16 Desember  - Menko PMK Puan maharani secara resmi membuka Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakri (Pertiwana) Nasional IV Tahun 2014, Senin (15/12/2014) di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Jakarta Timur. Menko PMK dalam sambutannya mengharapkan Satuan Karya (Saka) Pramuka Wanabakti mempunyai tanggung jawab yang lebih sebagai benteng pertahanan kelestarian hutan di Indonesia. Tidak sekedar menjadi penikmat hutan dengan berkemah di tengah hutan tanpa mendapat nilai apapun tentang hutan.

Pertiwana Nasional IV Tahun 2014 merupakan perkemahan tingkat nasional Saka Pramuka Wanabakti yang diikuti oleh kurang lebih 8.000 orang Pramuka Penegak dan Pandega, usia 16-25 tahun (tingkat SMA dan Perguruan Tinggi) dari seluruh Indonesia dan perwakilan Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yang paham memiliki ketertarikan berbagai hal tentang hutan.

Sesuai dengan tema kegiatan Pertiwana Nasional IV tahun 2014 ini “One Scout One Tree” para Anggota Satuan Karya Pramuka Wanabakti harus menjadi pionir terdepan dalam mendukung program kelestarian lingkungan agar hutan dan lingkungannya dapat bermanfaat bagi peradaban manusia.

“Saat ini kita dihadapkan pada persoalan kehutanan, mulai dari perambahan hutan dengan beralihnya fungsi hutan hingga penebangan ilegal. Dengan perkemahan ini kita harapkan dapat membangkitkan kembali keresahan kita semua terhadap persoalan hutan ditengah-tengah dilema lajunya pembangunan,” tegas Menko PMK.

Pemerintah diminta bantu Jamnas Pramuka 2016

Sementara itu Kwarnas Gerakan Pramuka juga akan menyelenggarakan Jambore Nasional tahun 2016 dan diharapkan Pemerintah membantu penyelenggaraan Jambore Nasional (Jamnas) 2016 tersebut, khususnya mengenai anggaran.

Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan hal itu kepada pers di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (15/12/2014), terkait persiapan Jamnas tahun 2016.

Hadir dalam acara persiapan itu, Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya yang kebetulan dalam rangka kunjungan kerja masa reses.

Adhyaksa Dault mengatakan bahwa Pramuka akan "all out" untuk mempersiapkan Jamnas secara matang, agar pelaksanaanya Jamnas 2016 nanti bisa berjalan dengan baik.

"Kwarnas membutuhkan dukungan Komisi X dalam rangka membantu persiapan pramuka dari sisi anggaran," katanya.

Adhiyaksa juga menyebutkan Pramuka akan melakukan "re-branding", khusus untuk itu dan dalam rangka mempersiapkan Jamnas 2016, sehinga membutuhkan dukungan anggaran. "Ini dibutuhkan untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang ada di Buperta, Cibubur," paparnya.

Ketika menanggpai hal tersebut, Ketua Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan Gerakan Pramuka harus terus didukung dan didorong untuk dikembangkan dan Komisi X sebagai mitra dari Kwarnas Gerakan Pramuka akan memberikan dukungan penuh sesuai dengan harapan Kwarnas.

"Kami akan suport Pramuka dalam rangka persiapan Jamnas termasuk dari sisi anggaran, karena harapan Pramuka sebagai salah satu tempat pembinaan kaum muda agar lebih berkarakter dan cinta tanah air bisa di wujudkan," katanya.(Tn/Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 15, 2014

Jakarta, 15 Desember 2014- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyematkan topi kepada peserta dari Papua menandai dibukanya Perkemahan Saka Wanabakti Pramuka tingkat Nasional tahun 2014, Senin (15/12/2014) di Lapangan Utama Buperta Cibubur Jakarta Timur. Acara ini juga dihadiri oleh Menpora Imam Nahrawi, dan Ketua Kwartir Nasional Adiyaksa Dault.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 15, 2014

Jakarta, 15 Desember – Menko PMK Puan Maharani mengatakan bahwa Gerakan Pramuka merupakan ujung tombak pendidikan karakter bangsa yang dapat diandalkan.

“Gerakan Pramuka merupakan ujung tombak pendidikan karakter bangsa yang dapat diandalkan karena konsistensinya”, kata Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam sambutan pada Upacara Pembukaan Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakti Nasional IV Tahun 2014, Senin (15/12/2014) siang di Bumi Perkemahan, Cibubur, Jakarta Timur.

Lebih lanjut Menko PMK selaku Ketua Harian Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka mengatakan, “Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur budaya bangsa serta perilaku manusia yang berhubungan dengan Sang Pencipta, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama. Pembangunan Manusia Indonesia yang berkarakter akan memperkuat bangunan Bhineka Tunggal Ika”.

 

Menko PMK menegaskan, “Oleh karena itu Gerakan Pramuka harus menjadi yang terdepan melaksanakan revolusi mental, revolusi menjadi bangsa memiliki karakter yang baik, jujur, disiplin, beretos kerja, tangguh, dan bertanggung jawab dengan bersandar pada nilai – nilai budayanya yang baik. Revolusi Mental yang dimaksud adalah perubahan cara berpikir dan bertindak untuk ikut memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembangunan bangsa dan Negara”.

 

Dalam mengawali sambutan tersebut, Menko PMK mengajak seluruh hadirin, Bapak, Ibu, Kakak, dan adik- adik peserta Pertiwana, untuk memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, pembukaan Pertiwana Nasional IV Tahun 2014 ini dapat dilaksanakan.

 

Kepada seluruh Peserta, Pendamping, dan Panitia saya ucapkan selamat datang dan selamat berpartisipasi dalam Pertiwana Nasional IV 2014. Secara khusus Menko PMK juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas peran serta dalam Periwana Nasional IV tahun 2014 kepada Pimpinan dan Anggota Pramuka dari Negara sahabat Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Brunai Darusalam.

   

Dihadapkan Persoalan Kehutanan

Menko PMK lebih lanjut mengatakan bahwa Pertiwana Nasional IV Tahun 2014 merupakan perkemahan tingkat nasional Saka Pramuka Wanabakti yang tentunya diikuti oleh para peserta yang paham atau paling tidak memiliki ketertarikan berbagai hal tentang hutan. Kita ketahui bersama juga bahwa saat ini kita dihadapkan pada persoalan kehutanan, mulai dari perambahan hutan dengan beralihnya fungsi hutan hingga penebangan ilegal. Dengan perkemahan ini kita harapkan dapat membangkitkan kembali keresahan kita semua terhadap persoalan hutan ditengah – tengah dilema lajunya pembangunan.

 

Walaupun Fokus Pembangunan kita adalah diperuntukan bagi kepentigan manusia, tetaplah perlu dan penting menjaga keseimbangan dan daya dukung alam serta lingkungan hidup. Hutan hujan Indonesia merupakan salah satu paru – paru dunia, yang didalamnya mengandung kekayaan ragam kehidupan yang tentunya harus dilestarikan demi kelanjutan hidup umat manusia di masa mendatang. Dan budaya kita dengan berbagai kearifan lokalnya telah menunjukan hubungan yang harmonis antara manusia dan hutan, oleh karena itulah pembangunan manusia yang dilakukan harus tetap bersandar pada nilai – nilai budaya yang ada yang telah dijadikan panduan hidup sejak jaman dahulu.

 

Jadi Benteng pertahanan Kelestarian Hutan

Menko PMK menegaskan bahwa Kakak – Kakak dan Adik Saka Pramuka Wanabakti mempunyai tanggung jawab yang lebih sebagai benteng pertahanan kelestarian hutan kita. Jangan hanya menjadi penikmat hutan dengan berkemah ditengah hutan tanpa mendapat nilai apapun tentang hutan. Sesuai dengan tema kegiatan Pertiwana Nasional IV tahun 2014 ini “One Scout One Tree” para Anggota Satuan Karya Pramuka Wanabakti harus menjadi pioneer terdepan dalam mendukung program kelestarian lingkungan agar hutan dan lingkungannya dapat bermanfaat bagi peradaban manusia.

Kepada Kakak – Kakak Pembina dan seluruh pihak terkait, Saka Pramuka Wanabakti harus diberikan peran yang lebih, tidak hanya dalam memahami persoalan kehutanan di tanah air, tetapi juga perannya di masyarakat mengampanyekan kelestarian hutan secara berkelanjutan.

 

Dapat Dijadikan Event Besar

Menko PMK mengharapkan Pertiwana kedepan dapat dijadikan event yang lebih besar lagi, kegiatan yang mampu melibatkan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, kegiatan yang benar-benar mampu menjalin kebersamaan yang kuat antara Pramuka, masyarakat dan hutan. Bila perlu Pertiwana selanjutnya dilakukan di sekitar hutan yang memiliki masalah lingkungan dan sosial, sehingga para peserta benar – benar merasakan persoalan yang dihadapi dilapangan dan bersama – sama mencari solusinya.

 

Jaga Konsistensi

Komitmen dan dukungan Kementerian dan Lembaga terkait sangat dibutuhkan bagi konsistensi Pramuka Saka Wanabakti dan Saka – Saka lainnya dalam Gerakan Pramuka. Untuk itu, Menko PMK berharap dukungan dan komitmen seluruh Kementerian dan Lembaga serta seluruh pihak terkait terhadap Gerakan Pramuka. Agar Gerakan Pramuka dapat terus menjaga konsistensinya dengan memberikan pendidikan karakter yang lebih berkualitas lagi dan menyentuh generasi muda bangsa yang lebih luas lagi.

 

“Akhirnya, dengan atas nama kita semua, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim, Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakti Nasional IV Tahun 2014 secara resmi saya buka. Selamat berkemah, semoga kesuksesan menyertai langkah-langkah Kakak-Kakak dan Adik-Adik semua di masa yang mendatang”, kata Menko PMk mengakhirnya sambutannya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, jajaran Pengurus Gerakan Kwartir nasional Gerakan Pramuka, dan para pimpinan Kwartir Gerakan Pramuka Daerah.(Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 15, 2014

Jakarta, 15 Desember – Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Sugihartatmo (ketiga kiri) memimpin Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi (Rasinkor) Agenda Pembangunan Prioritas 2015 – 2019 dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Senin (15/12/2014) pagi di Ruang rapat Utama, Lantai 7, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam rasinkor tersebut tampak hadir para pejabat Eselon Kemenko PMK antara lain Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz, Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama Agus Sartono, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Tubagus Rachmat Sentika (kedua kanan), Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang, para staf Ahli Menko PMK Gunarso, Kriya, Eka Julianti, Dwi Lisetiowati, Marahum, jajaran pejabat Eselon kemenko PMK diantaranya Kepala Biro perencanaan Kemenko PMK  Raden Wijayakusuma (kanan).

Hadir pula para pejabat yang mewakili K/L terkait.

Dalam Rasinkor tersebut sebagai upaya  untuk mensinergikan program/kegiatan K/L dalam mendukung Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019 di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. (Gs).  

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 15, 2014

Jakarta, 15 Desember  - Presiden Jokowi setelah meninjau proses pencarian korban longsor, langsung memberikan bantuan kepada para pengungsi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah.

Saat berada di posko pengungsian, Presiden Jokowi  dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir laman Tribunnews, secara simbolis memberikan bantuan ribuan selimut kepada para korban selamat. "Bantuan berupa perlengkapan tidur diberikan kepada para korban bencana tanah longsor," ujar Mensos.

Kepada petugas Posko, Mensos meminta petugas senantiasa memerhatikan para pengungsi. "Selalu perhatikan apa yang dibutuhkan pengungsi, mulai dari kebutuhan logistik ataupun perlengkapan yang diperlakukan darurat seperti ini," katanya.

Sementara Presiden Jokowi memerintahkan TIM SAR Gabungan membuka akses jalan yang tertutup, sehingga alat berat berupa eskavator bisa masuk ke lokasi longsor untuk melakukan evakuasi. "Kalau akses jalan sudah terbuka semua, eskavator baru bisa masuk," kata Jokowi.

Presiden  meminta kepada Tim SAR dan warga berhati-hati saat proses evakuasi. "Sekali lagi semuanya harus berhati-hati saat melakukan evakuasi," tegas Presiden.

Presiden menyebut Provinsi Jawa Tengah memang banyak terdapat titik-titik rawan bencana. Tidak hanya bencana longsor, namun juga bencana alam lainya. "Saya minta, semua warga yang tinggal di daerah titik rawan bencana selalu waspada,"ungkapnya.

Satu Ton Makanan Tambahan ASI DiSalurkan  

Sementara itu, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) Kementerian Kesehatan telah mengirimkan mengirim tim Rapid Health Assesment (RHA) PPK, Minggu siang (14/12/2014).

Kemenkes juga menyalurkan satu ton makanan tambahan ASI dan makanan  tambahan untuk ibu hamil akan dikirim malam ini dari Direktorat Bina Gizi Kemenkes.

"Untuk kebutuhan obat sementara masih bisa didukung dari Dinas Kesehatan Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI, drg Murti Utami MPH di Jakarta, Minggu (14/12/2014).

Disebutkan, tim Rapid Health Assesment ini akan membantu tim Penanggulangan Krisis Kesehatan  regional Jawa Tengah dan DIY yang sudah berada di lokasi kejadian.

Data BNPB, hingga Minggu (14/12/2014) pukul 16.00 WIB, bencana longsor di Dusun Jemblung Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten  Banjarnegara berhasil menemukan 32 korban tewas. Sebanyak  76 orang yang diduga tertimbun masih dicari.

Tercatat 800 orang mengungsi tersebar di Kecamatan Karangkobar sebanyak 577 orang mengungsi di 10 titik lokasi pengungsian dan KecamatanWanayasa sebanyak 223 orang. Lima  orang dirujuk ke RS Banjarnegara dan 9 orang (LR) mendapat perawatan di Puskesmas terdekat. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 15, 2014

Jakarta, 15 Desember - Setelah membubarkan 10 lembaga non-struktural baru-baru ini, Presiden Joko Widodo  segera membubarkan kembali 40 lembaga non-struktural lainnya. Selain untuk merampingkan birokrasi dan mengefektifkan kementerian, Jokowi bertujuan mengefisiensienkan anggaran.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, saat dihubungi. Namun, Andi enggan menyebutkan lembaga yang dimaksud.

"Saya belum bisa sebutkan namanya,“ ujarnya, Sabtu (13/12/2014).

Saat ini, tambah Andi, seperti dilansir laman Tribun News, pemerintah masih mengkajinya. Ada dua fokus yang masih dikaji terkait rencana pembubaran 40 lembaga tersebut.

“Soal anggaran yang sudah terlanjur dialokasikan ke lembaga-lembaga tersebut dan sejauh mana lembaga-lembaga tersebut sudah terikat kontrak atau perjanjian dangan pihak lainnya agar pada saat proses likuidasinya tak menimbulkan masalah," ujarnya.

Menurut Andi, 10 lembaga non-struktural yang sebelumnya dinyatakan sudah dibubarkan  merupakan hasil kajian lama yang belum dieksekusi oleh pemerintah sebelumnya.

Dari situs resmi  Sekretariat Kabinet (Setkab), sesuai Perpres Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural, ke-10 lembaga yang dibubarkan itu adalah:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3. Dewan Buku Nasional
4. Komisi Hukum Nasional
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
10. Dewan Gula Indonesia. (HAR). (Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 15, 2014

Jakarta, (15/12) – Memberitahukan bahwa sehubungan dengan adanya pemberitaan mengenai akun twitter yang tidak benar, maka diberitahukan dengan ini akun resmi twitter Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah @puan_maharani.  Kami berharap agar masyarakat mewaspadai hal tersebut.

Terima kasih,

HUMAS KEMENKO PMK

*****

Biro Informasi dan Persidangan

Telepon/Fax : (021) 3453289, 3507679        

Oleh humaspmk on December 15, 2014

Jakarta, 15 Desember  - Persoalan pelajar dan sekolah marak belakangan ini, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan pun meminta kepala sekolah langsung turun tangan apabila melihat ada yang tidak beres dalam proses kegiatan belajar mengajar, terutama dari para siswa.

"Jika melihat potensi masalah kepala sekolah harus turun tangan," ujar Mendikbud di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu(14/12/2014). Mendikbud  seperti dilansir lamanTribun News, juga menyadari kasus tawuran antarpelajar terjadi peningkatan menjelang akhir tahun. Meskipun dia tak menyebutkan berapa angka yang signifikan terjadi.

Menurut penggagas gerakan Indonesia Mengajar ini, energi para siswa yang tak tersalurkan dengan baik menjadi penyebab utama. Faktorl lainnya pembinaan siswa yang tak berjalan dengan baik kesadaran yang rendah akan masalah ini. Meski begitu, dia berjanji akan berusaha menangani persoalan tersebut.

"Di tiga bulan terakhir ini ada peningkatan yang tinggi, insya allah kami akan melakukan tindakan penurunan," kata Mendikbud.

Kegiatan Eskul Perlu Diganti

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud, menilai kegiatan ekstra kurikuler (Ekskul) yang ada di sekolah sudah ketinggalan zaman, sehingga dianggap menjadi pemicu maraknya tawuran antarpelajar.

Mantan rektor Universitas Paramadina ini perlu membuat ekskul yang menarik supaya energi anak-anak lebih tersalurkan

"Ekskul yang ada ini sudah ketinggalan zaman. Sekarang banyak anak-anak yang sudah kurang tertarik dengan ekskul yang ada. Maka kita harus buat ekskul yang menarik, jadi energi lebih anak-anak tersalurkan," katanya.

Penggagas gerakan "Indonesia Mengajar" ini mengatakan, selain kegiatan ekskul yang harus diubah, Bimbingan Konseling (BK) juga harus diperkuat dan responsif terhadap masalah siswa. Hal tersebut agar para guru tidak mendiamkan dan membiarkan bibit tawuran di sekolah.

"Guru harus cepat merespons, kepala sekolah mempunyai otoritas, guru punya otoritas dan jadikan sekolah tempat subur perdamaian bukan tempat subur kekerasan," ujarnya.

Selain juga, Mendikbud  menegaskan kepala sekolah harus lebih bijak menangani permasalahan yang ada di sekolah. Pimpinan sekolah juga harus menunjukkan kepemimpinannya. "Jika melihat potensi masalah kepala sekolah harus turun tangan," ucapnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 15, 2014

Jakarta, 15 Desember  - Presiden Joko Widodo meminta evakuasi korban tanah longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, segera diselesaikan.

"Yang paling penting sekarang evakuasi dulu. Saya sudah pesan tadi, dirampungkan dulu evakuasinya, kita tidak akan bicara yang lain, konsentrasi evakuasi," kata Presiden di Banjarnegara, Minggu (14/12/2014) siang.

"Nanti kalau jalannya sudah didorong, sudah bisa dibuka, ekskavator masuk. Diperkirakan besok ekskavator masuk karena memang kondisinya seperti itu," katanya usai mengunjungi lokasi tanah longsor dan tempat pengungsian warga Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara.

Saat ditanya mengenai batas waktu evakuasi, Presiden seperti dilansir laman Anatarnews, mengatakan bahwa hal itu akan dilihat berdasarkan kondisi di lapangan.

Presiden mengakui titik-titik rawan longsor di Jawa Tengah banyak sekali dan mengimbau warga waspada, terutama yang berada di daerah rawan longsor.

Saat meninjau lokasi tanah longsor, Presiden menyempatkan diri turun ke permukiman yang tertimbun tanah longsor untuk melihat lebih dekat proses evakuasi.

Presiden dan Ibu Negara Iriana kemudian mengunjungi tempat pengungsian warga Dusun Jemblung di Desa Ambal, Kecamatan Karangkobar, dan memberikan bantuan kepada para pengungsi yang rumahnya tertimpa tanah longsor.

Menurut Kepala Desa Sampang Purwanto, Presiden memberikan bantuan uang untuk setiap keluarga korban tanah longsor, terutama yang rumahnya tertimpa longsoran.

Selain itu, kata dia, Presiden juga memberikan bantuan uang Rp20 juta kepada Kepala Dusun Jemblung untuk memenuhi keperluan pengungsi selama beberapa hari.

Ia mengatakan di Dusun Jemblung ada 82 keluarga yang terdiri atas 253 orang. "Jumlah warga kami yang tertimbun sekitar 100 orang," katanya.

Berdasarkan data sementara Posko Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara, sudah ada 32 jenazah korban yang ditemukan, tujuh di antaranya belum teridentifikasi.

Sementara jumlah pengungsi secara keseluruhan mencapai 649 jiwa yang tersebar di 12 lokasi pengungsian. Para pengungsi tidak hanya berasal dari Dusun Jemblung, tetapi juga dusun lainnya yang terancam bencana tanah longsor.

Longsor, Bencana dengan Korban Terbanyak di 2014

 Sementara itu, Longsor di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah harusnya makin menyadarkan masyarakat untuk lebih menaruh perhatian lebih serius dari ancaman longsor.

Data sementara kejadian bencana di Indonesia tahun 2014 ada 248 jiwa orang tewas akibat longsor. Jumlah ini hampir dua per tiga dari korban tewas akibat bencana di Indonesia selama 2014.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan, bencana tanah longsor selalu berulang setiap tahun. Di Indonesia ada sekitar 40,9 juta jiwa penduduk yang terpapar bahaya longsor sedang hingga tinggi.

"Masyarakat terpapar adalah masyarakat beserta perumahan, sistem atau elemen lain yang berada pada zona bahaya dan berujung pada potensi kerugian.  Bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya degradasi lingkungan, dan curah hujan yang makin ekstrem menyebabkan risiko longsor makin tinggi," kata Sutpo dalam keterangan tertulisnya.

Pola longsor setiap tahun sesungguhnya sudah dikenali. Data kejadian longsor memiliki korelasi positif dengan pola hujan, dimana sebagian besar bulan  Januari adalah puncak kejadian longsor. Wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah provinsi yang paling banyak bencana longsor.

Daerah yang berulang mengalami longsor adalah Kab Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung Barat, Tasikmalaya, Purbalingga, Banjarnegara, Karanganyar, Wonosobo, Temanggung, Cilacap, Grobogan, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Pacitan, Ponorogo, Malang, Jember dan lainnya sering terjadi longsor.

Masyarakat yang terpapar longsor umumnya tidak memiiki kemampuan memproteksi diri dan lingkungan dari longsor. Sistem pertanian subsisten diolah di lereng-lereng perbukitan tanpa diikuti konservasi tanah yang baik. Untuk itu sosialisasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Tata ruang benar-benar ditegakkan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang intinya meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus lingkungan setempat(Tn/Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 14, 2014

Jakarta, 14 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani lewat akun Twitter resmi miliknya @puan_maharani , mengatakan mengenai langkah penanganan bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut dia, pemerintah bertindak cepat dalam menangani bencana ini.
"Pemerintah langsung cepat kerjakan 6 upaya penanganan bencana di Banjarnegara," kata Menko PMK Puan Maharani Minggu (14/12/2014).
Menko PMK seperti dilansir laman Merdeka.com.,  memaparkan 6 langkah tersebut yakni pertama, upaya tanggap darurat diprioritaskan pada pencarian korban yang belum ditemukan. "Terdapat 35 rumah tertimbun," ujarnya.
Langkah kedua, ujarnya, adalah menangani pengungsi sebanyak 592 jiwa di 10 titik. Ketiga, "Pemberian uang duka kepada sebagian keluarga korban oleh Kemensos dengan nilai Rp 5 jt per jiwa" imbuh Menko PMK.
Berikutnya keempat, lanjut Menko PMK, pihaknya melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian sebanyak 8 hektar sawah dan lahan Palawija 5 hektar yang rusak akibat longsor. Selain itu sungai tertutup sedimen 1 Km dan jalan rusak 500 meter.Kelima, "Merencanakan pembangunan Hunian Sementara atau Hunian Tetap," kata Menko PMK.
Langkah terakhir, keenam, Menko PMK mengatakan, masa tanggap darurat dimulai dari tanggal 8 dan berakhir pada tanggal 21 Desember.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirimkan sejumlah paket bantuan bagi para korban bencana tanah longsor di Dusun Jimblung, Desa Sampang, Kecamatan Karang Kobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana tanah longsor itu telah menewaskan 17 orang dan puluhan luka-luka. Jumlah korban diperkirakan bertambah karena masih banyak warga yang belum ditemukan.
"Kemensos telah menerjunkan 100 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana)" kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (13/12).
Para Tagana itu difokuskan untuk membantu pada masa evakuasi korban bencana tanah longsor. Selain itu, mereka juga ditugaskan mendirikan Pos Komando dan Pengendalian (Poskodal) dan menyediakan dapur umum lapangan.
Saat ini, truk-truk bantuan sedang dalam perjalanan darat dengan membawa pasokan sejumlah kebutuhan logistik menuju gudang di Kabupaten Banjarnegara. Paket bantuan yang dibawa tersebut, berupa makanan anak 500 paket (56.250), family kit 327 paket (36.7650), per dapur keluarga 250 paket (277.640), serta selimut sebanyak 300 potong (59.000).
"Jumlah paket bantuan sebesar Rp 235.456.550," ujarnya.
Sementara itu, paket bantuan ke Provinsi Jawa Tengah, berupa lauk pauk sebanyak 3.000 paket (58.520), makan anak 1.500 paket, mie instant 60.000 bungkus (1577), serta selimut 501 potong (59.000). "Total semua bantuan Rp 384.121.500," katanya.(Mc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 14, 2014

Jakarta, 14 Desember - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise menggandeng perusahaan digital internasional seperti google, Microsoft, Apple membantu pemutusan mata rantai kekerasan anak dari jalur internet.

Hal ini ketika dia menghadiri pertemuan gerakan anti kekerasan pada anak di United Kingdom (UK). Pertemuan tesebut dihadiri oleh 250 lebih negara ini merupakan pertemuan.

Oleh humaspmk on December 14, 2014

Jakarta, 14 Desember - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan bakal memprioritaskan pembangunan terhadap warga korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. “Agar warga desa itu bisa kembali bergerak dan beraktivitas perekonomian,” ujarnya.

Oleh humaspmk on December 14, 2014

Jakarta, 14 Desember - Pakar geologi Universitas Gadjah Mada Dwikorita Karnawati mengatakan wilayah Kecamatan Karangkobar merupakan zona yang paling rawan longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

"Di Jawa Tengah yang paling rawan longsor Banjarnegara, dan di Banjarnegara yang paling rawan longsor di Kecamatan Karangkobar. Jadi sudah masuk zona merah dari yang termerah," kata Dwikorita yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Minggu.(14/12/2014).

Oleh humaspmk on December 13, 2014

Jakarta, 13 Desember – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan bahwa pemerintah provinsi setempat belum menyatakan status darurat bencana di Kabupaten Banjarnegara meskipun terjadi tanah longsor di sejumlah lokasi.

"Belum (darurat bencana), makanya saya akan cek kesana langsung pada hari ini," katanya di Semarang, Sabtu (13/12/2014)..

Ganjar seperti dilansir laman Antaranews, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan status darurat bencana ditetapkan di Kabupaten Banjarnegara, namun hal tersebut melihat kondisi di lokasi bencana terlebih dulu.

Oleh humaspmk on December 13, 2014

Jakarta, 13 Desember - Presiden RI Joko Widodo mengatakan pertemuan puncak para pemimpin negara-negara ASEAN dan Korea Selatan dalam KTT Dialog ASEAN-Korsel ke-25 di Busan, Korea Selatan, Jumat, menjadikan penyakit mematikan Ebola sebagai salah satu agenda pembicaraan.

Hal ini, menurut Presiden Jokowi kepada wartawan seperti yang dilansir laman Antaranews, di Pesawat Kepresidenan saat menuju Tanah Air, dianggap penting karena memberikan efek kepanikan yang akan berdampak pada stabilitas perekonomian.

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Puluhan rumah di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah rusak akibat diterjang material longsor. Bencana alam tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur dalam dua hari terakhir.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara, Catur Suandrio, seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan perkembangan terkini terkait bencana longsor yang terjadi di Banjarnegara terjadi di jalan provinsi sebanyak empat titik lokasi.

Adapun di lokasi Desa Kalibening Kecamatan Kalibening hingga kini ada beberapa timbunan longsor yang menutupi dua jalan kabupaten belum bisa diatasi. Sebab, keterbatasan personel dan alat berat untuk melakukan pemindahan longsoran tanah ataupun evakuasi.

"Sampai hari ini, terdapat 63 titik rumah terkena longsor masuk dalam kategori rusak berat, sedang dan ringan," ujar Catur Suandrio, Jumat (12/12/2014).

Dia menambahkan, material longsor di Desa Tunggoro, Kecamatan Sigaluh, menutup ruas jalan nasional penghubung antara Banjarnegara dan Wonosobo. Jalan penghubung dua kabupaten itu benar-benar tidak dapat dilalui kendaraan.

Selain itu, kata dia, terdapat lima titik lahan pertanian kena banjir, tiga titik desa terkena banjir, dan 41 rumah terancam longsor susulan.

Terkait bencana tanah bergerak di Dusun Pencil, Desa Karangtengah, Kecamatan Wanayasa, hingga saat ini gerakan tanah masih terus berlangsung.

Untuk pengungsian Kamis (11/12/2014) malam terus bertambah di Dusun Pencil Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa mencapai 139 jiwa.

Sedangkan di Dusun Wadas Pandansari Kecamatan Wanayasa sebanyak 72 jiwa, Desa Dawuhan Kecamatan Wanayasa sbanyak 70 jiwa, Desun Ngasinan Desa Pejawaran 46 jiwa dan Desa Sijeruk Banjarmangu 13 KK, serta wilayah Kecamatan Susukan dan di Desa klampok hingga kini belum terdata.

Sementara korban meninggal dunia longsor yang terjadi Kamis (11/12/2014) pukul 14.00 WIB di Desa Sidengkok Kecamatan Pejawaran satu orang, Suheri (65). Sedangkan korban luka ringan berjumlah dua orang.

"Pagi ini kekuatan personel di Posko AJU BPBD di pandansari sejumlah 30 org terdiri dr Basarnas, TNI, MDMC, FKBAB, puskesmas, RAPI, SAR Kabupaten Banjarnegara, Bagana, PMI dan tagana," jelas dia.

Untuk fokus kegiatan hari ini, relawan akan disebarkan ke akses jalan-jalan yang masih tertimbun longsor, perbaikan jalan darurat, dan pelayanan pengobatan mobile dengan puskesmas dan relawan PKPU.

"Untuk menjadi perhatian bahwa foto-foto yang beredar di berbagai media sosial itu tidak benar!! Itu hoax/isu menyesatkan. Sebab posko selalu update tentang perkembangan kejadian di seluaruh wilayah Banjarnegara," ungkapnya.

Sementara itu, kebutuhan mendesak seperti alat berat, alat kerja, logistik, beras, makanan, selimut dan kebutuhan makan dan minuman hingga kini masih dibutuhkan untuk evakuasi dan pemenuhan kebutuhan bagi warga yang mengungsi.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan nota kesepahaman dengan tiga perguruan tinggi dan LIPI. Tiga perguruan tinggi itu adalah Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, dan Universitas Lancang Kuning Riau.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan, peran serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kajian teknokratis dan akademis dalam memberikan saran dan masukan terkait kebijakan.

Menurutnya, strategi penyelenggaraan dan teknik pelaksanaan pembangunan, inovasi teknologi terapan serta manajemen dan pelatihan bagi para penyelenggara dan masyarakat transmigrasi.

"Pengalaman dan kemampuan lembaga penelitian dan perguruan tinggi seyogyanya mampu memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional melalui penyelenggaraan transmigras. Juga dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta inovasi terapannya," kata Marwan di kantor Departemen Transmigrasi, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

"Dengan peran serta dua lembaga ini, diharapkan penyelenggaraan transmigrasi ke depan lebih baik lagi. Karena itu, sinergi seluruh potensi dan kemampuan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi pembangunan nasional jika dilaksanakan secara bersama-sama," tambahnya.

Masih kata Marwan, dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman tersebut yang bertepatan dengan diperingatinya Hari Bhakti Transmigrasi ke-64 ini, seakan memberi arti sebagai wujud rasa syukur dan kecintaan kepada pionir program transmigrasi dalam meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sejarah panjang telah membuktikan bahwa perjuangan para pionir kita tidaklah sia-sia. Penyelenggaraan transmigrasi telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama sebagai alat pemersatu bangsa dalam wadah NKRI," tuturnya.

Bangun 6.000 Rumah untuk Anggota TNI AD di Perbatasan

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk kembali menggiatkan program transmigrasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai upacara Hari Bhakti Transmigrasi ke-64.

"Selama ini transmigrasi tidak kedengaran gaungnya. Perioden ini akan kita giatkan kembali," kata Marwan Jafar di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (12/12/2014).

Menurut Marwan, langkah awal menggiatkan program transmigrasi, pihaknya berencana membangun rumah untuk para anggota TNI Angkatan Darat. Menurutnya, pihaknya dan TNI AD sudah sepakat akan membuat program transmigrasi secara terpadu.

"Rencananya akan dibangun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kita berencana bangun 6.000-an rumah di sana," ucapnya.

Marwan menjelaskan, dipilihnya Kalimantan sebagai daerah transmigrasi bertujuan untuk menjaga perbatasan Indonesia. Menurutnya, nanti di daerah transmigrasi itu akan dibangun pula sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah bahkan jika memungkinkan dibangun kawasan industri.

"Masterplannya sudah keluar dan tinggal kita implementasikan. Ini tinggal menunggu anggaran 2015 keluar," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) yang juga Ketua Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara (YPBSU), Sugihartatmo, foto bersama dengan Tim Panitian Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kebun Raya Mitra yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tafiv Watuseke, di depan Kantor Kemenko PMK, Jakarta, (12/12). Kunjungan Tim Pansus tersebut dalam rangka menggali informasi mengenai rencana pembangunan Kebun Raya di Kab. Mitra.

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember -  Pemerintah akan mennggulirkan program e-money menggantikan program beras rakyat miskin yang dianggap belum sesuai dengan kondisi Indonesia masa kini.

Sebab kesiapan sistem dan infrastruktur yang mendukung progam itu belum ada.

Hal tersebut muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat Universitas Muhammadiyah Malang di Hotel UMM Inn, Rabu (11/12/2014).

“Pemerintah tampaknya terlalu tergesa-gesa akan memutuskan kebijakan mengganti program raskin dengan bantuan ke masyarakat miskin dalam bentuk e-money”, kata Suyatno, penggagas diskusi tersebut.

Selain Dosen UMM tersebut, seperti ditulis laman Tribun news, diskusi tersebut juga menghadirkan Dwi Sumartono (perwakilan Dinas Sosial Prov. Jawa Timur), Shoviatusholihah (Bag. Perekonomian Prov. Jawa Timur), Arsyad (Kepala Sub Divre Bulog Malang), Suyitno (Tikor Raskin Kota Malang), Prof Dr Jabal Tarik, Dr. Damat, Dr. Sutawi, Dr. Anas Ta’in, dan Dr. Rinekso Kartono.

Mereka ini bersepakat dan berpendapat bahwa dampak penghapusan program raskin akan membuat warga miskin makin sulit memenuhi kebutuhan pangannya.

Suyatno menambahkan,pemberian raskin bertujuan meningkatkan daya beli, serta meningkatkan akses keluarga kurang mampu.

“Terutama untuk kebutuhan pangan (beras), terutama akibat kenaikan harga BBMyang berimbas pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari,” paparnya.

Damat menambahkan, program raskin juga merupakan pilar program ketahanan pangan nasional. Maksudnya, pemerintah berkewajiban melindungi warga Negara dalam mencukupi kebutuhan pangan.

“Jangan sampai pemerintah membiarkan keluarga miskin menjadi semakin miskin,kekurangan pangan dan bahkan kurang gizi (mal-nutrisi)”, kata Damat.

Menurutnya Raskin mampu mengatasi masalah mal-nutrisi dan meningkatkan pemenuhan energi bagi keluarga miskin.

Penghapusan program raskin dengan e-money berarti pemerintah akan sengaja “melaparkan” keluarga miskin yang selama ini sudah kekurangan pangan.

Damat menambahkan diskusi ini untuk merespon keinginan pemerintah Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno, untuk mengganti program raskin dengan bantuan dalam bentuk e-money mulai tahun 2015.

“Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk memberikan masukan real kepada pemerintah sebelum memutuskan meluncurkan bantuan dalam bentuk e-money sebagai pengganti program raskin,” katanya. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember -  Rangkaian peringatan 10 tahun smong (tsunami) Aceh  diselenggarakan di Bali pada 22-23 Desember mendatang. Antara lain diisi dengan pertunjukan kesenian "nandong"  selama 26 jam non-stop.

"Nandong" adalah salah satu kesenian tutur berasal dari Pulau Simeulue, Aceh.  Dimainkan oleh beberapa pria dewasa, menggunkan alat musik biola nandong dan gendang nandong. mengiringi beragam kisah yang didendangkan dalam bentuk syair. Salah satu syair nandong yang terkenal adalah cerita tentang smong atau tsunami.

Ketua panitia penyelenggara, Yoppi Smong, kepada Serambi di Jakarta Kamis (11/12/2014) mengatakan, pemain kesenian nandong didatangkan khusus dari Puau Simeulue.

"Seniman-seniman di Bali juga akan ambil bagian dalam kegiatan ini," kata Yoppi.

Selama pertunjukan, seperti dilansir laamn Tribun News, para penonton akan disuguhkan kopi arabika Gayo yang didatangkan dari Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Dipilihnya Bali sebagai lokasi pertunjukan peringtan smong, Yoppi mengatakan,  pulau dewata adalah gerbang dunia. "Kita sekaligus ingin menyampaikan terima kasih kepada dunia karena telah membantu Aceh dalam peristiwa smong atau tsunami," sebut Yoppi.

Kegiatan tersebut diselenggrakan Falara dan Komunitas Siar Smong, yang sejak lama mengakmpanyekan kearifan lokal Simeulue, smong.

Peringatan 10 tahun smong juga diselenggarakan di Jakarta pada 20 Desember dan 26 Desember. Diisi dengan berbagai pertunjukan seni dan renungan.

Gempa bumi dan smong atau tsunami melanda Aceh ada 26 Desember 2004 silam. Ratusan ribu jiwa menjadi korban dan ribun lainnya hilang. Masyarakat internasional kemudian bahu membahu membantu Aceh. Sedikitnya dihabiskan 60 triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Pusat gempa berada didekat Pulau Simeulue dengan kekuatan 8,9 skla richter. Tapi masyarakat Simeulue berhasil menyelamatkan diri dari amukan gelombang raya berkat pengetahuan mereka tentang peristiwa tsunami atau smong yang dituturkan melalui sastra lisan dalam kesenian Nandong.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar sedang dikaji oleh beberapa kementerian. Kajian ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya dalam mencapai SPM.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, persoalan di daerah terkait pendidikan tidak banyak berubah. Menurutnya, SPM akan membantu penyelesaian di daerah asalkan pemerintah daerah mempunyai kesadaran.

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat telah membantu untuk meningkatkan SPM. Pemerintah pusat telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah agar 27 indikator SPM pendidikan dasar bisa dipenuhi.

"Ini harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan kewajiban pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten," kata Hamid.

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi menambahkan, SPM telah direncanakan Bappenas untuk mewujudkan visi misi pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun.

"Pemenuhan hak yang harus diperoleh dan mendapatkan akses pendidikan sehingga mutu bisa tercapai," kata Subandi.

Sementara, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Komarudin Amin mengatakan, SPM merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap, SPM bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Terlebih madrasah memberikan sumbangsih kepada kemajuan pendidikan sebesar 20 persen.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 12, 2014

Jakarta, 12 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kedewasaan setiap pemeluk agama dalam mempedomani akidah dan keimanan menurut agamanya masing-masing sangat dituntut.

"Tidak boleh ada pemaksaan penggunaan pakaian atau atribut keagamaan serta ritual suatu agama terhadap pemeluk agama yang berbeda, baik pada lingkungan kerja atau lembaga pendidikan," kata Menag  pada acara workshop peningkatan kapasitas kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB, Kamis (11/12/2014) malam  di Jakarta.

Sebelum membuka acara tersebut, kepada sejumlah media massa, Lukman seperti dilansir laman Antara news, mengatakan bahwa inti dari kerukunan dan toleransi antar-umat beragama ialah saling mengerti dan memahami. Bukan saling melebur atau mencampurbaurkan identitas, atribut, simbol dan ritual keagamaan yang berbeda.

Pemerintah, ia menegaskan, tidak pernah mengarahkan kebijakan kerukunan dalam pemahaman rancu, seperti yang kerap menjadi isu sensitif di masyarakat.

"Saya ingin memberi ilustrasi, seorang Muslim tidak usah dituntut menggunakan kalung salib atau topi sinterklas demi menghormati Hari Natal. Juga umat perempuan non-Muslim tidak perlu dipaksa berjilbab demi menghormati Idul Fitri," kata Menag  yang didampingi Sekjen Kemenag Nur Syam dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Mubarok.

Untuk menjamin kebebasan beragama dan memelihara kerukunan umat beragama, menurut Lukman, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi berbagai elemen masyarakat. Di antara elemen masyarakat yang salama ini sudah turut andil dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

FKUB merupakan forum strategis karena anggotanya terdiri dari para tokoh lintas agama di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus representasi resmi majelis-majelis agama. Dengan jumlah total 498 FKUB di seluruh Indonesia, menurut dia, tidak berlebihan jika organisasi ini sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar.

Menag berharap jejaring FKUB (FKUB networking) dapat dikembangkan sehingga semua pihak yang berkepentingan dengan isu kerukunan dapat menjadikan jaringan itu sebagai narasumber utama. Bahkan diharapkan untuk kepentingan indeks kerukunan beragama (interreligious harmony index) di Indonesia.

"Jaringan FKUB bisa dimanfaatkan sebagai lembaga penyedia data yang representatif dan kompeten," kata Menag.

Menag berjanji sekiranya semua elemen bangsa memberikan kontribusi, terutama untuk menciptakan kerukunan umat beragama, sudah sewajarnya jika pada 2015 Kementerian Agama memberikan "Harmony Award" bagi elemen-elemen masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kerukunan umat beragama.

"Apakah itu dari kalangan pemimpin daerah, insan jurnalis dan FKUB," katanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - PMK Lainnya