Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

PMK Lainnya

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Sosok Sujiatmi Notomiharjo, sangatlah penting untuk Presiden Joko Widodo pada setiap langkah perjalanan hidupnya. Hingga kini, saat dirinya menjadi Presiden pun, Jokowi tetap menempatkan sosok Sujiatmi sebagai orang terpenting dalam sejarah hidupnya.

"Ibu itu, surga yang kelihatan di dunia. Ibu itu surga yang kelihatan di dunia," ucap Jokowi usai Puncak Peringatan Hari Ibu ke-86, Senin (22/12/2014), GOR Ciracas, Jakarta Timur.

Karena itu, tahun ini, ucapan Selamat Hari Ibu pun pertama kali diucapkannya buat sang ibunda. "Saya sudah sampaikan selamat Hari Ibu," katanya seperti ditulis laman Tribunnews.

Namun, kala awak media menanyakan apakah selamat hari Ibu juga sudah disampaikan kepada isteri tercinta Iriana? Jokowi mengaku belum.

"Belum. Sebentar lagi saya ucapin," ucap Jokowi seperti hendak berbisik ke awak media sembari tersenyum menoleh ke arah Iriana. Iriana mengenakan kebaya berwarna oranye berada di sisi kanan Jokowi.

Saat Jokowi menyampaikan hal itu, Iriana terlihat tengah bercakap-cakap dengan seorang isteri Menteri yang tergabung dalam Organisasi Solidaritas Era Kabinet Kerja.

Awak media pun menantang Jokowi untuk menyampaikan selamat Hari Ibu kepada sang isteri. Namun, Jokowi hanya membalas dengan tawa dan senyumnya sembari berbalik berjalan meninggalkan awak media.

Terlihat pula Iriana turut berjalan seturut arahan Jokowi

Ini Pesan Menteri Pemberdayaan Perempuan di Peringatan Hari Ibu

Sementara itu, Peringatan hari ibu ke-68 dirayakan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam sambutannya Sesmenpora Alfitra Salam mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa pada tahun 2014 ini ada peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif.

“Berkaitan peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif, khususnya pada tahun 2014 ini telah terlihat peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang duduk dalam Kabinet Kerja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada enam pimpinan organisasi perempuan yaitu, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Dharma Wanita Persatuan Pusat, Bhayangkari, Tim Penggerak PKK Provinsi Jakarta, serta mitra kerja lainnya yang selalu bersama-sama ikut menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu," katanya di halaman kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (22/12/2014) pagi.

Adapun Hari Ibu Indonesia lahir dari eksistensi dan peranan perempuan dalam Pergerakan Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang terlihat di Kongres Perempuan Pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang bertujuan bertekad mendorong pembentukan Indonesia Merdeka.

“Di setiap Peringatan Hari Ibu dimaksudkan membangkitkan semangat perjuangan tentang keluhuran dan keagungan peran perempuan sebagai ibu dan keibuan yang protektif terhadap kehidupan” kata Sesmenpora.

Upacara Bendera HUT ke-86 Peringatan Hari Ibu di lingkungan Kemenpora berlangsung dengan lancar dan khidmat, bertindak sebagai komandan upacara, Een Ernawati, dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai, Pengurus Dharma Wanita, Staf non PNS, serta Pengurus LADI, LANKOR, BOPI dan Satlak PRIMA.

Peringatan Hari Ibu tahun ini mengusung tema: “Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) menerima buku dari Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H. Situmorang pada acara audensi DJSN, BPJS dan Implementasi SJSN, Senin (22/12/2014) di ruang rapat Kemenko PMK. (foto; ng).

Penyelenggaraan SJSN memasuki fase yang krusial dan sangat berat, yang memerlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi untuk mencapai target program yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Jaminan Sosial Kesehatan dan Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

DJSN yang bertanggung jawab kepada Presiden, berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem Jaminan Sosial Nasional, dan mempunyai kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial, serta sebagai pengawasan ekternal Badan Penyelnggara Jaminan Sosial.

Adapun susunan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional periode 2014-2019 sebagai berikut:

Ketua DJSN Chazali H. Situmorang.

Anggota:

1. A. Mudji Handaja

2. Asih Eka Putri

3. Taufik Hidayat

4. Soeprayitno

5. Isa Rachmatarwata

6. Andi Zaenal Abidin Dulung

7. Zaenal Abidin

8. Angger P. Yuwono

9. Subiyanto

10. Usman Sumantri

11. Bambang Purwoko

12. Ahmad Ansyori

13. Sanny Iskandar

14. Rudy Prayitno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Prof Dr Kacung Marijan MA menegaskan bahwa kebudayaan penting untuk pembangunan, karena budaya-lah yang menjaga Indonesia dari "buaya" atau sikap tidak berperikemanusiaan.

"Jadi, tugas kebudayaan adalah menjaga hilangnya huruf d dalam kata budaya agar tidak menjadi buaya," katanya saat membuka NU di Tahun Kebudayaan 2014 di teras utara Gedung PWNU Jatim, Minggu (21/12/2014) sore.

Dalam acara yang digelar oleh Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur itu, ia menjelaskan NU sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebudayaan Nusantara, seperti peran Lesbumi.

"Bahkan, NU merupakan komunitas yang lahir dan hidup dalam kebudayaan, karena Nahdlatul Ulama adalah Islam Nusantara yang menunjukkan bahwa Islam dan kebudayaan itu tidak bertentangan, bahkan keduanya bisa saling berkolaborasi," katanya.

Menurut Guru Besar Ilmu Politik Unair itu, seperti dilansir laman Antaranews, bila kebudayaan menjadi "arus utama" dalam pembangunan, maka pembangunan akan semakin memiliki makna, karena kebudayaan itu memiliki tiga dimensi.

"Tiga dimensi penting dalam kebudayaan adalah sistem nilai, ekspresi, dan materiil. Sistem nilai itu berkaitan dengan ketuhanan dan etika, sedangkan ekspresi itu berkaitan dengan bentuk seperti lukisan, tari, dan sebagainya. Untuk materiil adalah bentuk fisik seperti candi dan bangunan bersejarah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kacung Marijan melaporkan perkembangan pembangunan Museum Islam Nusantara di kompleks Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim. "Tahun ini, saya membangun 39 museum, termasuk Museum Islam Nusantara di Jombang itu," katanya.

Ia menargetkan Museum Islam Nusantara itu akan selesai dibangun pada akhir tahun 2015. "Insya-Allah bertepatan dengan Muktamar NU 2015 akan bisa terselesaikan," kata Kacung yang juga bertekad membangun Laboratorium Kebudayaan di SMA/SMK itu.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menginstruksikan Dinas Kebersihan setempat mengikutsertakan petugas kebersihan mereka dalam program asuransi kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas).

"Saat ini ada sekitar 747 pesapon (petugas kebersihan) se-Kota Bekasi yang belum mendapat fasilitas asuransi kesehatan," kata Rahmat Effendi di Bekasi, Sabtu (20/12/2014).

Ia menyebutkan mengetahui kondisi itu dari pertemuan dengan petugas kebersihan di sejumlah kantor kecamatan.

"Saya minta mereka semuanya diikutsertakan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas), karena itu penting bagi mereka dan keluarganya yang hanya mengandalkan gaji rata-rata hanya Rp1 juta per bulan," katanya.

Rahmat seperti dilansir laman Antaranews, mengaku siap terlibat langsung dalam upaya pendataan terhadap para petugas kebersihan yang akan diikutsertakan dalam program Jamkesnas.

"Saya siap mendatangi langsung rumah mereka (petugas kebersihan) satu per satu untuk pendataan," katanya.

Selain memberikan Jamkesnas, kata dia, Pemkot Bekasi juga akan menaikkan gaji para pesapon dan sopir truk pengangkut sampah dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta per bulannya.

"Jadi ternyata mereka bertahun-tahun bawa truk hanya punya Sim A, kan itu berisiko pada saat di jalan harusnya SIM B1, tapi mereka mau buatnya dari mana kalau gajinya saja hanya Rp1 juta," katanya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dijadwalkan menghadiri peringatan hari ibu Senin 22 Desember 2014 di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur.

Informasi dari Biro Pers Kepresidenan RI, puncak peringatan hari ibu akan diperingati sekitar pukul 10.00 WIB.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menegaskan presiden Jokowi menginginkan peringatan hari ibu tidak diselenggarakan di Istana Presiden melainkan di daerah pinggiran.

Tujuannya agar peringatan hari ibu bisa benar-benar dirasakan ibu-ibu kelas bawah.

Sejarah Ditetapkannya Peringatan Hari Ibu

Hari ini tanggal 22 Desember 2014 merupakan peringatan Hari Ibu Indonesia. Mungkin banyak yang tak tau tanggal berapa peringatan Hari Ibu.

Peringatan Hari Ibu Internasional  diperingati setiap tanggal 13 Mei, Lalu kenapa di Indonesia peringatan Hari Ibu ditetapkan tanggal 22 Desember? dan siapa yang menetapkan?

Mari kita kembali ke masa lalu agar tahu alasan ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu di Indonesia.

Tepatnya pada tanggal 22 s/d 25 Desember 1928 bertempat di Yogyakarta, para pejuang wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatera pada saat itu berkumpul untuk mengadakan Konggres Perempuan Indonesia I (yang pertama).

Kalau melihat kembali sejarah, sebenarnya sejak tahun 1912 sudah ada organisasi perempuan. Pejuang-pejuang wanita pada abad ke 19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain secara tidak langsung telah merintis organisasi perempuan melalui gerakan-gerakan perjuangan.

Pada Konggres Perempuan Indonesia I yang menjadi agenda utama adalah mengenai persatuan perempuan Nusantara; peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan; peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa; perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita; pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Secara resmi tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu adalah setelah Presiden Soekarno melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.

Pada awalnya peringatan Hari Ibu adalah untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan kualitas bangsa ini. Misi itulah yang tercermin menjadi semangat kaum perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja bersama.

Kalau kita melihat sejarah betapa heroiknya kaum perempuan (kaum Ibu) pada saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, apakah sepadan dengan peringatan Hari Ibu saat ini yang hanya ditunjukkan dengan peran perempuan dalam ranah domestik. Misalnya dalam sebuah keluarga pada tanggal tersebut seorang ayah dan anak-anaknya berganti melakukan tindakan domestik seperti masak, mencuci, belanja, bersih-bersih, dan kemudian memberikan hadiah-hadiah untuk sang ibu.

Peringatan Hari Ibu di Indonesia saat ini lebih kepada ungkapkan rasa sayang dan terima kasih kepada para ibu, memuji keibuan para ibu. Berbagai kegiatan pada peringatan itu merupakan kado istimewa, penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka lomba masak dan berkebaya, atau membebaskan para ibu dari beban kegiatan domestik sehari-hari.

Tema dan Slogan Hari Ibu 2014

Peringatan Hari Ibu yang jatuh tanggal 22 Desember, tahun ini adalah peringatan yang ke-86. Peringatan Hari Ibu pada dasarnya dapat mengingatkan kepada kita untuk tetap memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi peran dan kiprah perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Peringatan hari ibu ini juga membawa pengaruh positif pola pikir dan cara pandang masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi perempuan yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai perempuan. PHI juga diharapkan untuk mendorong meningkatkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam mengisi kemerdekaan serta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan demimewujudkan tujuan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan pedoman PHI Ke-86 Tahun 2014. Pedoman dapat diunduh melalui tautan di bawah. Berikut tema dan slogan PHI 2014 sesuai buku Pedoman PHI 2014.

Tema Utama PHI 2014

Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.

Sub Tema PHI 2014

  1. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan guna mewujudkan masyarakat maju dan berkeseimbangan.
  2. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.
  3. Optimalisasi peran dan tanggung jawab keluarga dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, melalui Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat.
  4. Penguatan kualitas hidup perempuan dan anak untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaya saing.
  5. Penguatan peran dan partisipasi disegala bidang untuk mewujudkan kemandirian menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin.

 Slogan PHI 2014

  1. Perempuan maju, indonesia sejahtera
  2. Perempuan dan laki-laki setara, pembangunan berkelanjutan
  3. Keluarga harmonis, indonesia kuat
  4. Keluarga sehat, ekonomi kuat
  5. Keluarga berkualitas, indonesia mampu berdaya saing
  6. Perempuan terlindungi haknya, indonesia bermartabat dan berkepribadian

Sedangkan Pedoman Penyelenggaraan peringatan Hari Ibu Tahun 2014 dapat diungguh di www.kemenpppa.go.id. (Tn/Gs) 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 22, 2014

Jakarta, 22 Desember  - Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015 membidik 19 juta siswa usia sekolah di seluruh Indonesia, kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Jambi, Minggu (21/12/2014).

Dijelaskannya, seperti yang dilansir laman Antaranews, untuk program KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun depan menyasar 96,4 juta jiwa, khusus KIS akan menyasar 16,8 juta rumah tangga sasaran.

"Target KIP 19 juta siswa usia sekolah, Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar empat juta keluarga sangat miskin, penguatan melalui kartu tersebut harus dimaknai tidak sebatas bantalan sosial saja, melainkan mengukuhkan generasi bangsa," kata Khofifah.

Melalui program-program tersebut, katanya, anak usia terdidik bisa sekolah, terjaga fisiknya karena dikontrol kesehatannya, serta mandiri dengan ditopang usaha ekonomis produktif.

Untuk itu, kata dia, semangat kesetiakawanan sosial agar dijadikan benteng untuk ketahanan sosial warga.

"Sebuah Negara dianggap digjaya terukur dalam tiga hal, yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan warganya. Saat ini pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah PR yang perlu diselesaikan," ujar Mensos, sehari usai menghadiri puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Jambi.

1.925 mahasiswa Unnes terima beasiswa Bidik Misi

Sementara itu, Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 1.925 mahasiswa penerima program beasiswa Bidik Misi, meningkat dari tahun ke tahun.

"Alhamdulillah, pada tahun ini kami diberi kepercayaan membina sebanyak 1.925 mahasiswa penerima Bidik Misi," kata Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman di Semarang, Sabtu (20/12/2014).

Hal itu diungkapkannya usai pertemuan dan diskusi seluruh penerima Bidik Misi Unnes dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam kegiatan bertajuk "Lebih Dekat dengan M. Nuh".

Fathur mengungkapkan Unnes merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang paling besar menerima mahasiswa Bidik Misi dan kuota penerimanya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Terbukti, pada 2010 Unnes hanya mendapat kuota 400 mahasiswa, pada 2011 naik menjadi 1.450 mahasiswa, pada 2012 naik lagi jadi 1.750 mahasiswa, dan pada 2013 menjadi 1.850 mahasiswa.

Pada 2014, kuota penerima Bidik Misi Unnes kembali meningkat menjadi 1.850 mahasiswa dan pada 2014 juga naik menjadi 1.925 mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas di perguruan tinggi itu.

"Beasiswa Bidik Misi ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, atau yatim piatu, namun berprestasi untuk dapat berkuliah. Beasiswa ini mampu untuk memotivasi mereka," katanya.

Jadi, kata dia, tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun miskin untuk tidak berkuliah karena pemerintah membantu melalui beasiswa Bidik Misi.

Fathur mengatakan keberadaan beasiswa Bidik Misi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memiliki anak berprestasi tetapi terhimpit secara ekonomi untuk meneruskan pendidikan.

"Beasiswa ini patut dipertahankan sampai kapan pun. Bahkan, kalau perlu ditingkatkan," tukasnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 21, 2014

Jakarta, 21 Desember – Dalam pertemuan Silahturahim Keluarga Besar Biro Umum Kemenko PMK, foto bersama di depan Gedung Kemenko PMK, Minggu (21/12/2014) pagi di Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.(Gs).

Dalam pertemuan tersebut, Sesmenko Kesra mengatakan bahwa tujuan Pegawai Biro Umum Kemenko PMK bersama sama anggota keluarganya ini untuk saling mengenal, saling silahturahim dan mengenal tempat suami/isteri bekerja.

Dalam pertemuan tersebut diisi gerak jalan ke Monas, Senam pagi di halaman Kemenko PMK, keliling Gedung, dilanjutkan di ruang rapat utama lantai 7 untuk mendengarkan paparan tentang pencegahan kebakaran, baik di lingkungan rumah maupun di kantor. Acara ini juga diisi hiburan dengan gaya pantomim Septian Dwi Cahyo dan kawan kawan. Tampak hadir mendampingi Sesmenko PMK antara lain Kepala Biro Umum Kemenko PMK Dra. Indah Suwarni, M.Si., Kepala Biro Perencanaan kemenko PMK Raden Wijayakusuma, Kabag Perlengkapan dan Rumahtangga, Eni Rukawiani, dan para pejabat Eselon III dan Iv lainnya.(Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 21, 2014

Jakarta, 21 Desember – Sesmenko PMK Sugihartatmo (kiri) menghadiri Silahturahim Keluarga Besar Biro Umum Kemenko PMK, Minggu (21/12/2014) di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Dalam pertemuan tersebut, Sesmenko Kesra mengatakan bahwa tujuan Pegawai Biro Umum Kemenko PMK bersama sama anggota keluarganya ini untuk saling mengenal, saling silahturahim dan mengenal tempat suami/isteri bekerja.

Dalam pertemuan tersebut diisi gerak jalan ke Monas, Senam pagi di halaman Kemenko PMK, keliling Gedung, dilanjutkan di ruang rapat utama lantai 7 untuk mendengarkan paparan tentang pencegahan kebakaran, baik di lingkungan rumah maupun di kantor. Acara ini juga diisi hiburan dengan gaya pantomim Septian Dwi Cahyo dan kawan kawan. Tampak hadir mendampingi Sesmenko PMK antara lain Kepala Biro Umum Kemenko PMK Dra. Indah Suwarni, M.Si., Kepala Biro Perencanaan kemenko PMK Raden Wijayakusuma, Kabag Perlengkapan dan Rumahtangga, Eni Rukawiani, dan para pejabat Eselon III dan Iv lainnya.(Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 21, 2014

Jakarta, 21 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, optimistis perekonomian Indonesia tumbuh pada tahun 2016. Ia menilai, Indonesia akan menjadi bangsa besar meski pada tahun 2015 ekonomi mengalami gangguan.

Menko PMK seperti dilansir laman Tribunnews, menuturkan, perekonomian Indonesia dapat dilakukan dengan memperkuat akses keuangan ke seluruh wilayah. Menurutnya, peningkatan akses keuangan akan berdampak pada peningkatan ekonomi mikro di daerah. Tujuannya, mempersiapkan masyarakat yang cerdas di sektor keuangan.

"Insya Allah berhasil sebagaimana yang kita harap, saya sangat optimis walaupun secara perlahan," ujar Puan saat acara Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/12/2014).

Puan menambahkan, permasalahan pertumbuhan ekonomi yaitu kesenjangan sosial tinggi terhadap permodalan. Ia berpendapat, masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan di sektor keuangan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata konsisten di atas 5 sampai 6 persen belum mempengaruhi kegiatan ekonomi ke bawah karena kecilnya akses permodalan bagi masyarakat bawah," ucap Puan.

Cerita Menteri Puan: Mbok-mbok di Pasar Taruh Uang di Kantong Plastik
Sementara itu dalam pidato pembukaan, Puan bercerita soal masih minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia soal akses layanan perbankan.

Menko PMK seperti dilansir laman Detiknews, menjelaskan, akses dan edukasi jasa layanan perbankan belum menyentuh ke semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Hal dibuktikan Puan saat melakukan blusukan ke pasar-pasar trandisional.

Ia menemukan, ada pedagang yang disebutkan 'mbok-mbok; penjual, yang memiliki uang jutaan rupiah, namun memilih menyimpannya di tas plastik.

"Mbok di pasar, uangnya banyak dan ditaruh di kantong plastik (kresek) lalu disimpan di ketiak. Saya tanya dong, ini apa Bu? Dia jawab ini uang. Berapa jumlahnya? Banyak Bu, ya bisa Rp 2 juta sampai Rp 5 juta," kata Puan pada acara yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/12/2014).

Pedagang kecil itu, lanjut Menko PMK, memiliki alasan menyimpan uangnya di luar perbankan. Umumnya mereka menilai adanya persoalan administrasi yang membuat mereka enggan menempatkan dananya di perbankan, atau lembaga keuangan lainnya.

"Saya lihat ke lapangan, banyak yang tidak tahu bagaimana uangnya disimpan melalui bank, karena ada ketakutan, persyaratannya ribet. Ini yang harus dicari solusinya," jelasnya.

Untuk itu, Menko PMK meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan akses dan edukasi tentang jasa dan produk keuangan, agar semua level masyarakat bisa terlayani.

"Jadi bukan dia yang kunjungi perbankan, tapi kita harus kunjungi mereka," pungkasnya.(Tn/Dn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 21, 2014

Jakarta, 21 Desember - Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengimbau Lembaga Jasa Keuangan bantu masyarakat menengah ke bawah, terkait persiapan persaingan ekonomi.

"Jelang menghadapi MEA 2015 yang membicarakan daya saing, kita juga harus kembangkan peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus siap bersaing secara global dan menyediakan kawasan mana yang potensial ekonominya," ujar Menko PMK Puan Maharani, dalam acara Pasar Keuangan Rakyat, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/12/2014).

Menko PMK seperti dilansir Mtvnews,  menegaskan, lembaga keuangan harus inklusi karena harus menopang perekonomian dari bawah. Hal ini menjadi salah satu tantangan agar masyarakat di daerah terpencil bisa mengatasi masalah keuangannya.

"Inovasi harus terus dikembangkan, ini akan membuat Indonesia menjadi negara yang cerdas mengelola keuangan," jelas menko PMK.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggelar Pasar Keuangan Rakyat, yang juga termasuk rangkaian peluncuran peluncuran Layanan Keuangan Mikro di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2014) lalu. (Mtv/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 20, 2014

Jakarta, 20 Desember 2014 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani meninjau salah satu stand pada Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. (ole)

Pasar Keuangan Rakyat (PKR) diikuti oleh lembaga keuangan baik dari perbankan, asuransi, sekuritas, pembiayaan, dana pensiun, pegadaiaan dan lainnya. Acara ini sendiri diadakan dari tanggal 20 Desember s.d 21 Desember 2014.

Oleh humaspmk on December 20, 2014

Jakarta, 20 Desember 2014 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Puan Maharani membuka secara resmi Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. (ole)

Pasar Keuangan Rakyat (PKR) diikuti oleh lembaga keuangan baik dari perbankan, asuransi, sekuritas, pembiayaan, dana pensiun, pegadaiaan dan lainnya. Acara ini sendiri diadakan dari tanggal 20 Desember s.d 21 Desember 2014.

Oleh humaspmk on December 20, 2014

Jakarta, 20 Desember  - Para korban longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI), akan dimasukkan ke Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2015. Dengan pendataan ulang tersebut, diharapkan program bantuan sosial dari pemerintah dapat diterima para korban longsor.

Oleh humaspmk on December 20, 2014

Jakarta20 Desember  - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan sekitar 20 persen dari total jamu yang beredar di Tanah Air merupakan produk ilegal atau tidak resmi.

"Total perdagangan jamu dan kosmetika yang berasal dari jamu itu sekitar Rp80 triliun. Tapi 20 persen atau sekitar Rp15 triliun itu produk ilegal," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri K Wardani, dalam pencanangan minum jamu tiap Jumat di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (19/12/2014)..

Oleh humaspmk on December 20, 2014

Jakarta, 20 Desember - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kesenjangan pendidikan akan menimbulkan ketidakadilan sehingga pemerintah perlu memberikan anggaran dan perhatian besar di samping terus menyebar guru ke seluruh pelosok daerah.

"Negara sebenarnya beri perhatian pendidikan besar mengingat 20 persen anggaran pemerintah digunakan untuk pendidikan," kata Jusuf Kalla saat melepas 52 pengajar muda angkatan IX dari Gerakan Indonesia Mengajar di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Hadir dalam acara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember – Menko PMK Puan Maharani menghadiri peresmian Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon), Jumat (19/12/2014) di MK, Jakarta. Persemian tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva di Aula Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/12) pagi. Selain penandatanganan prasasti, dalam acara ini Presiden Jokowi juga mengunjungi   area Pusat Sejarah Konstitusi berlokasi di lantai 5 dan lantai 6 Gedung MK.

Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dalam penjelasannya mengatakan, Pusat Sejarah Konstitusi ini dibangun untuk menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap sejarah bangsanya yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi konstruktif masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar berkonstitusi.

“Wahana edukasi seluas 1.462,5 meter persegi ini terdiri dari delapan zona yang mendokumentasikan secara runtut dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan perkembangan MK melalui perpaduan informasi, seni, dan teknologi,” kata Janedjri.

Pada lantai 5 ditampilkan tujuh zona, yaitu: zona Pra Kemerdekaan, zona Kemerdekaan, zona UUD 1945, zona Konstitusi RIS, zona UUDS 1950, zona kembali ke UUD 1945, serta yang terakhir zona Perubahan UUD 1945. Pada setiap zona ditampilkan koleksi sejarah masing-masing era seperti diorama rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menjadi tahapan awal.

Sementara pada lantai 6, pengunjung bisa menyaksikan berbagai informasi sejarah tentang Mahkamah Konstitusi. Pada zona terakhir dari Pusat Sejarah Konstitusi ini ditampilkan berbagai hal yang menginspirasi pembentukan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perkembangan MKRI, dan berbagai putusan-putusan penting yang berkontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis

Sekjen MK itu menegaskan, setelah diresmikan, Pusat Sejarah Konstitusi ini direncanakan akan dibuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut biaya.

Tampak hadir dalam peresmian Pusat Sejarah Konstitusi itu antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Jaksa Agung Prasetyo, Ketua Mahkamah Agung M.  Hatta Ali, Mensesneg Pratikno, Ketua DPD Irman Gusman. (Setkab/Gs)

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember – Menko PMK Puan Maharani bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga mencanangkan kampanye minum jamu setaip hari Jumat, Jumat (19/12/2014) di Jakarta.  

“Ini memang dipelopori oleh Menko PMK Puan Maharani dengan Kemendag dan Kemenkop-UKM. Kita ingin sosialisasikan ini di semua kantor pemerintahan untuk segera dimulai,” kata Menteri Perdaganan (Mendag) Rachmat Gobel di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Rachmat seperti dilansir laman Antaranews, menuturkan, jamu adalah produk unggulan Indonesia yang harus terus dipromosikan, baik di dalam maupun di luar negeri. Terlebih, jamu merupakan produk herbal yang punya nilai budaya tinggi karena berusia lebih dari 1.200 tahun.

“Makanya dipromosikan di sini (dalam negeri) dulu, baru ke luar negeri. Jamu juga jadi bagian produk halal yang akan kita promosikan,” katanya.

Menurut Rachmat, ia juga sudah meminta asosiasi perusahaan jamu untuk bisa mendukung program tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya, Putri K. Wardani, menyambut positif pencanangan tersebut.

Pasalnya, Indonesia adalah negara terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang memiliki sekitar 30.000 varietas tanaman berkhasiat.

Indonesia bahkan diklaim sebagai negara nomor satu varietas terbanyak tanaman laut berkhasiat.

“Tapi belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum masuk dalam perdagangan herbal dunia,” katanya.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah seperti pencanangan hari minum jamu dinilai sangat membantu produk herbal asli Indonesia itu untuk bisa masuk pasar internasional.

“Kita harap Indonesia ke depan bisa jadi pemain jamu dan industri herbal kelas dunia,” katanya.

Menko PMK Puan Maharani mendukung pencanangan kampanye minum jamu setiap Jumat. Menurut putri presiden kelima RI itu, gerakan sehat minum jamu akan dimulai di seluruh kantor pemerintah.

“Tiap Jumat, minimal habis senam minum jamu tradisional. Ini penting supaya kita tetap menghargai produk dalam negeri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” katanya.

Pencanangan kampanye minum jamu tiap Jumat di Kantor Kementerian Perdagangan diawali dengan acara senam pagi.

Selain dihadiri Mendag Rahmat Gobel, Menko PMK Puan Maharani dan wakil pengusaha jamu, hadir pula Menkop-UKM AAGN Puspayoga, Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira, dan Putri Indonesia Pariwisata 2014 Estelita Liana.

Mendag Jagokan Puan Maharani Jadi Duta Jamu RI

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel setelah mendengar bahwa Menko PMK Puan Maharani rajin minum jamu sejak dari kecil, bahkan mulai duduk dibangku sekolah dasar (SD), Rachmat mengatakan bahwa anak dari Megawati Soekarno Putri tersebut cocok dijadikan duta jamu.

"Ibu Puan ini kan tiap hari rajin minum jamu. Bagaimana kalau kita jadikan saja sebagai model atau duta jamu Indonesia," ujarnya.

Menko PMK seperti dilansir laman Liputan6.com, sendiri sebelumnya bercerita sejak kecil dirinya memang telah dibiasakan untuk minum jamu. Meski tidak awalnya tidak terlalu suka, namun dia sudah rajin mengkonsumsi jamu seperti kunyit asam dan kunir asam.

"Pertama kali kenal jamu pada SD, ibu saya minta minum jamu. Awalnya kunyit asam saya tidak mau karena agak bau, tapi kemudian ditambah madu. Yang saya suka kunyit asem dan kunir asem, karena segar buat badan bugar dan bisa singset," kata Menko PMK.

Gerakan minum jamu setiap Jumat ini rencananya akan disebarluaskan pada setiap kementerian. Dengan demikian, produk jamu dalam negeri diharapkan mampu bisa lebih dikenal masyarakat baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti halnya batik. (Ant/L6c/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember 2014 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menghadiri Upacara dan Pencanangan Gerakan Nasional Bela Negara dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara 2014 di Silang Monas, Jakarta. (ole)

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta (19/12)--- Presiden RI, Joko Widodo, mendengarkan paparan tentang isi dari Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) dari Janedjri M. Gaffar, Sekjend Mahkamah Konstitusi (MK) usai membuka secara resmi Puskon MK di Gedung MK, Jakarta, Jumat pagi.

Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya turut hadir dalam peresmian Puskon yang terletak di lantai 5 Gedung MK itu, bahkan Try Sutrisno, mantan Wapres RI, ikut serta dalam peninjauan Puskon hingga selesai. Sebelum peninjauan, Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti peresmian yang ada tepat di depan pintu masuk Puskon.

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember 2014 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan (PMK) Puan Maharani Bersama Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Ngurah Agung Gede Puspayoga serta Presiden Direktur PT. Mustika Ratu Putri K Wardani, minum jamu bersama dalam rangka mendeklarasikan gerakan minum jamu setiap hari Jumat di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat. (ole)

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, perlu dipikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah terhadap umat beragama, karena ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya.

Posisi penganut agama-agama di luar enam agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghuchu) seperti dilansir laman Antaranews, perlu dipikirkan bentuk pelayanannya, kata Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka seminar Nasional tentang Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Kamis (19/12/2014), di Jakarta.

Seminar diselenggarakan menyambut Hari Amal Bhakti Kemenag ke-69 Tahun 2015. "Kita perlu memikirkan bagaimana sebaiknya bentuk pelayanan pemerintah kepada mereka," katanya lagi.

Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan ada lima isu penting terkait kehidupan keagamaan yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama.

Pertama, soal posisi penganut agama-agama di luar enam agama. Menag menyampaikan, adalah fakta sosiologis, saat ini di Tanah Air ada penduduk yang menganut agama secara sukarela sesuai keinginan dan keyakinannya, di luar enam agama yang sudah dilayani pemerintah.

Kedua, soal kasus-kasus pendirian rumah ibadat dan tempat ibadat yang masih banyak terjadi. Menurut dia, Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama itu dirasakan belum menggembirakan.

Fakta masih adanya kasus-kasus di seputar rumah ibadat memunculkan pertanyaan, di mana inefektivitasnya, katanya.

Ia pun mengemukakan, banyak pihak khususnya masyarakat, bahkan aparat di lapangan, ternyata belum tahu dan belum cukup memahami aturan-aturan tersebut tersebut. Apakah persoalannya adalah karena sosialisasi yang masih terlalu minim atau tema secara substantif norma-norma yang diatur di dalamnya perlu mengalami penyesuaian-penyesuaian kembali sesuai dengan realitas situasi dan kondisi kekinian.

Ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dalam pandangan Menag dinilai berlebihan.

"Sebab, hal ini kemudian menyebabkan respon terhadapnya menjadikan kita perlu menyentuh karena secara faktual menyebabkan gangguan kerukunan internal atau antarumat beragama," katanya.

"Jadi dalam hal ini, bagaimana kita bisa membangun persepsi bersama antarumat beragama dalam hal penyiaran agama. Karena agama adalah ajaran dimana para penganutnya berkewajiban menyebarluaskannya, maka ketika kita ingin menyiarkan agama itu dan ketika kita ingin mendakwahkan ajaran agama itu maka pada titik-titik tertentu bila tidak dibarengi dengan pemahaman, dengan tingkat kearifan yang cukup, maka akan menimbulkan gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat dan ini pada akhirnya langsung maupun tidak langsung akan mengusik atau mengganggu kerukunan antarumat beragama,"  terang Menag.

Keempat, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Ditegaskan Menag, hal ini harus betul-betul diperhatikan, karena benar-benar mengabaikan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda.

"Maka dalam kaitan ini, saya mengharapkan peserta seminar untuk secara terbuka memberikan masukan dan pemikiran bagaimana semestinya menangani persoalan-persoalan tersebut," ujar Menag.

Diakhir paparannya, kepada peserta seminar yang berasal dari kelompok-kelompok yang sangat peduli dengan persoalan yang telah dikemukakannya, Lukman minta perannya untuk memberikan masukan, usulan-usulan perbaikan RUU Tentang Perlindungan Umat Beragama yang sedang disusun sehingga pada akhirnya nanti Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang sedang dilakukan ini betul-betul mendapatkan rumusan yang merupakan cerminan aspirasi bersama.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara di Wisma ANTARA, Jalan Medan Merdeka Selatan 17, Jakarta, Kami (18/12/2014) malam.

Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi berpesan agar Antara senantiasa menebarkan optimisme pada masyarakat dan tidak sekedar mengikuti selera pasar.

"Saat ini media sudah terbuka dan bebas sekali, apa pun dan siapapun bisa diberitakan, ada yang dapat berita baik, jelek dan sedang-sedang saja, tapi saya titip, karena Antara adalah PR pemerintah maka semestinya Antara punya tanggung jawab dalam membangun opini baik, utamanya dalam rangka kemanfaatan menggerakan dan mengorganisir masyarakat menuju hal-hal baik," kata Presiden.

Jokowi seperti dilansir laman Antaranews, mengingatkan, di era keterbukaan informasi seperti sekarang, media boleh mengkritisi namun tidak melukai.

"Media boleh tajam tapi tetap mendidik bukan tajam yang melukai, menusuk. Berita media boleh menggigit tapi jangan melukai, menggigit tapi yang mendidik bukan yang membuat berdarah-darah karena saat ini media sudah jadi industri sehingga yang dilihat adalah kebutuhan pasar. Pasar senang yang sensasional ya yang disampaikan yang sensasional padahal kalau untuk kebaikan Bangsa, media bisa mengerakan masyarakat ke arah yang mencerahkan dalam hal apa pun," katanya.

Peran media sebagai kontrol sosial, menurut Jokowi memang diperlukan, namun jangan sampai menimbulkan rasa pesimisme di masyarakat.

"Ke depan, menurut pandangan saya, Indonesia akan cerah, meski pun saya tahu banyak hadangan, rintangan, dan hambatan, jadi kalau ada yang masih pesimis menurut saya itu tidak benar. Jangan sampai kita tiap hari disuguhi hal-hal yang menggigit, melukai, tajam tapi tidak mendidik, kalau hal seperti itu diteruskan yang terbangun adalah sebuah persepsi negara yang negatif, jadi sering pesimis padahal yang ingin kita bangun adalah harapan penuh optimisme," kata Presiden.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember  - Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan antar Lembaga, BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, mengatakan, pihaknya menargetkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) naik menjadi 170 orang pada 2015 mendatang.

"Target 2015 secara nasional 170 juta orang peserta. Itu yg menjadi target dan perhatian kami," ujar dia dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.

Purnawarman seperti dilansir laman Antaranews, mengatakan, per November 2014 jumlah peserta JKN telah mencapai 131,6 juta orang, melebihi target yakni 121,6 juta orang.

"Taget awalnya minimal 121,6 juta peserta. Di awal tahun jumlah peserta sekitar 112 juta-an. Tetapi per November (tahun ini) sudah 131,6 juta orang," kata dia.

Menurut Purnawarman, dari total peserta ini, sekitar 72 persen merupakan penerima bantuan iuran. Kemudian, pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri dari Polri/TNI, pejabat negara, pegawai pemerintahan dan pegawai swasta sekitar 18 persen. Lalu sisanya adalah PBPU 6 persen dan bukan pekerja sebesar 4 persen.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, menilai tingkat partisipasi masyarakat terhadap JKN tergolong memuaskan.

Menurut dia, berdasarkan hasil jajak pendapat pada 681 orang responden di 20 provinsi diketahui saat ini sudah hampir separuh atau 49 persen yang telah menjadi peserta JKN. Dari total ini, kelompok usia tertinggi ialah 21-30 tahun, yakni sekitar 44,5 persen.

Hanya saja, sekalipun tingkat kepercayaan masyarakat soal JKN tergolong memuaskan, tak sedikit peserta yang mengaku belum puas dengan layanan yang diberikan. Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.

"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN. Kemudian, dari total ini, 51 persen mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.

Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.

Layanan JKN dinilai belum memuaskan peserta

Sementara itu dari hasil jajak pendapat yang dilakukan pihak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), menunjukkan, layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2014 belum memuaskan pesertanya.

Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, mengungkapkan, jajak pendapat ini melibatkan 681 orang responden dari 20 provinsi di Indonesia.

Dia mengatakan, sekitar 681 orang responden ini, sekitar 43 persen yang mengaku telah menggunakan kartu JKN yakni mereka yang belum bekerja, hanya 44 persen yang merasa puas dengan layanan dokter.

"Hal ini mungkin disebabkan oleh layanan rumah sakit ketika masih dikelola Askes dinilai lebih baik dibandingkan ketika dikelola BPJS, " ujar Prof. Dr. Hasbullah di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, bila dilihat dari sisi antrian, sekitar 64 persen mengakui harus mengantri panjang saat mengurus JKN.

Kemudian, dari total ini, 51 persen tidak mengaku tak puas dengan layanan dokter, sementara sisanya tidak puas dengan layanan rumah sakit.

Menurut Dr. Hasbullah, rendahnya tingkat kepuasan peserta soal JKN dapat menjadi bumerang terhadap kelangsungan JKN dan tingkat keluhan akan menjadi semakin tinggi ketika peserta pekerja penerima upah (PPU) pegawai swasya didorong untuk mendaftar paling lambat 1 Januari 2015.

"Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ketidakpuasan peserta terhadap layanan dokter dan rumah sakit tidak terlepas dari rendahnya sebagian bayaran kapitasi dan CBG ke rumah sakit yang ditetapkan Kemenkes," kata dia.

Di samping itu, lanjut dia, pembayaran JKN diwarnai ketidakseimbangan penetapan tarif CBG dan pemberian insentif pada rumah sakit besar, distribusi dana klaim yang bermasalah di tingkat daerah dan penetapan iuran.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan semua pejabat pemerintah, bahwa negara yang maju, provinsi yang maju, kota yang maju, dan kabupaten yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam (SDA) yang ada. Namun, kuncinya adalah pada adanya kebijakan publik yang benar dan tepat.

“Karena ini sering kita agung-agungkan, kita ucapkan, bahwa kita punya minyak yang besar, kandungan batubara yang besar, gas yang besar, tetapi kala cara pengelolaannya, cara-cara manajemen tidak dilakukan dengan baik justru itu jadi malapetaka buat kita,” kata Presiden Jokowi seperti ditulis portal www.setkab.go.id, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Murenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12/2014) pagi.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk contoh Singapura, Korea, dan Jepang yang meski tidak punya SDA, namun negara tersebut juga bisa meloncat. Karena itu, kata Presiden Jokowi, kuncinya ada pada para pejabat pemerintah, menteri, gubernur, bupati dan walikota semuanya, yaitu kebijakan publik yang benar dan tepat.

“Kuncinya hanya satu, dikala ada sebuah kebijakan publik yang benar dan tepat akan maju sebuah kota, sebuah provinsi, dan sebuah negara,” tutur Jokowi dalam acara yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia itu.

Pangan

Presiden Jokowi lantas mengupas satu persatu permasalahan. Mulai dari pangan, dimana kita sering menyampaikan sebagai negara yang gemah ripa loh jinawi, kaya SDA, kita negara agraris. Tetapi  faktanya, semuanya kita impor mulai dari beras, gula, kedelai, jagung, dll.

Padahal, lanjut Jokowi, sebetulnya ada potensi ada kemampuan kita untuk swasembada sendiri. “Kekuatan untuk mandiri itu ada, tetapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memberi target kepada  Menteri Pertanian dalam waktu 3 (tiga) tahun ini agar kita swasembada pangan. Paling tidak, pinta Jokowi, tidak ada impor lagi beras. “Baru tahun berikutnya gula, jagung,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan rasa senangnya karena dari kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, ia memperoleh dukungan dari gubernur, bupati, walikota untuk mencapai swasembada pangan, melalui pembangunan waduk dan saluran irigasi.

Ia menyebutkan, semula pemerintah berencana membangun sebanyak 30 waduk dalam 5 tahun ke depan. Tetapi setelah ‘muter’ ke sejumlah daerah, ada tambahan permintaan 19 waduk lagi. Karena itu, pada 5 tahun mendatang, pemerintah akan membangun sebanyak 49 waduk.

“Tahun depan kita mulai 13 waduk, rencana semula 11 tapi sudah ada 13 lapangan yang siap kita masukkan untuk dibangun,” ungkap Jokowi.

Adapun masalah irigasi, Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah menargetkan akan membangun 1 juta hektar saluran irigasi meskipun ada permintaan sampai hampi 2 juta, namun belum masuk dalam APBN-P 2015.

Presiden meyakini, kalau pembangunan irigasi dan  waduk semua bisa diselesaikan, maka Insya Allah kedaulatan pangan itu bisa tercapai. “Saya minta gubernur, bupati untuk mengawal itu semua. Ini sebuah mimpin besar, ambisi yang besar karena itu manajemen lapangan harus diawasi dengan baik,” tutur Jokowi.

Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 yang akan berlangsung selama sehari ini diikuti oleh para menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Hadir dalam pembukaan tersebut antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. (Setkab/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 19, 2014

Jakarta, 19 Desember  - Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kegiatan Puncak HKSN, telah diselebggarakan rapat pleno dan sinkronisasi kegiatan HKSN, Kamis (18/12/2014) malam  di rumah dinas Gubernur Jambi.

Rapat pleno HKSN dipimpin langsung Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, yang sekaligus sebagai ketua panitia acara puncak HKSN, rapat juga dihadiri Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Sudarisman, Dandrem 042/Gapu Kolonel Inf Harianto, Ketua PTA DR Jayusman, Sekda kota Jambi Daru Pratomo, serta unsur Muspida dan seluruh SKPD Provinsi dan Kota Jambi.

"Informasi dari pusat yang hadir saat puncak HKSN adalah Puan Maharani dan Mensos Khofifah Indar Parasa," kata Diyanto.

Dari rapat pleno tersebut diperoleh kepastian bahwa yang menghadiri puncak hari HKSN di Jambi adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parasa serta sejumlah menteri lainnya.

Sementara itu, seperti dilansir laman Antaranews, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Jambi M Diyanto ketika dikonfirmasi Kamis, membenarkan bahwa yang akan hadir di puncak HKSN adalah Menko PMK dan Menteri Sosial.
 

Sedangkan persiapan puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2014 di Jambi sudah 95 persen, kata Gubernur Jambi Hasan Basri Agus saat meninjau lokasi peringatan HKSN, Kamis (18/12/2014).

Menurut gubernur peninjauan ini adalah tinjauan persiapan terakhir meski masih tersisa satu hari. Sebab pada Jumat, Menteri Sosial Khofifah Indar Parasa akan terlebih dahulu membuka Jambi Emas Expo.

"Dari tinjauan kita sepertinya persiapan sudah cukup baik, sudah 95 persen dan mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Besok rangkaian kegiatan yang kita mulai yakni pembukaan Jambi Emas Expo oleh ibu Menteri Sosial," kata Hasan Basri.

Terkait batalnya Presiden Joko Widodo menghadiri puncak HKSN 2014 di Jambi, Hasan Basri Agus mengatakan, masih tetap menunggu informasi dari pusat. Dia sangat mengharapkan peringatan HKSN di Jambi ini akan di hadiri Presiden meski peluangnya sangat minim.

"Kita akan tetap menunggu keputusan pusat, walaupun nantinya puncak HKSN tidak dihadiri Presiden, persiapan dan rangkaian acara tetap harus tetap maksimal," katanya.

Pantauan di lapangan, arena tersebut belum maksimal sebab di lapangan masih banyak terdapat genangan air yang diperkirakan menghambat kelancaran peringatan HKSN ini. Apalagi di lapangan itu akan ditampilkan tari masal Payung Batik yang penarinya lebih dari seratus orang.

Menanggapi itu, Gubernur mengatakan, akan menimbun lubang-lubang yang tergenang air itu Kamis malam dengan pasir serta akan memasang karpet di jalan-jalan menuju podium utama. Sedangkan di podium dan lapangan tidak ada lagi yang boleh masuk.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - PMK Lainnya