Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

PMK Lainnya

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, akan berupaya memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak yatim yang ditelantarkan orang tuanya.

"Negara harus hadir dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus didata terlebih dahulu kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan KIS dan juga KIP," katanya saat mengunjungi Pondok Pesantren Millinium Roudlotul Jannah Jalan Raya Tenggulunan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Selasa (6/1/2015).

Ia mengatakan, di dalam pondok tersebut banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan mereka harus mendapatkan kepastian untuk mendapatkan KIS dan juga KIP tersebut.

"Intinya negara harus memberikan perhatian penuh kepada anak-anak yang sudah ditelantarkan oleh orang tuanya seperti yang ada di pondok pesantren ini," katanya.

Ia mengatakan, perhatian yang harus diberikan oleh negara, yakni memperhatikan kesehatan dan pendidikan anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, karena kelahirannya tidak dikehendaki.

"Kemensos seperti dirilis laman Satuharapan.com, akan memperhatikan yang menjadi hak anak-anak ini, salah satunya dengan memberikan kepastian kepada anak-anak tersebut untuk mendapatkan KIS dan KIP," katanya.

Ia mengatakan, anak-anak terlantar ini untuk diuruskan akte kelahirannya. Karena tidak jelas unsur keluarganya, maka bisa mengacu putusan MK.

" Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga harus membantu persoalan ini," katanya.

Sementara pengasuh pesantren KH Muhammad Khoirussholeh Efendi mengaku anak-anak balita yang diasuhnya, 90 persen tidak mengenal orang tuanya.

Dia juga tidak khawatir dengan biaya dikeluarkan dalam mengasuh sekitar 200 balita itu seperti dengan mencari sumbangan, proposal dan lainnya.

"Saya tawakkal kepada Allah SWT, terus bersyukur dan percaya balita-balita tak berdosa ini, berlimpahan rezeki.

Marketing pesantren ini dari hamba-hamba Allah. Dari satu orang ditularkan ke lainnya dan lainnya," katanya. (sh/Gs).

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan segera selesai. Pemerintah ingin polemik ini tidak mengganggu program pemberdayaan desa.

”Saya yakin persoalan ini tidak akan mengganggu program pengucuran dana ke desa. Dana desa tidak terkait dengan urusan kelembagaan,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dilansir laman Tribun news, menuturkan, setiap desa nantinya akan menerima rata-rata Rp 750 juta setiap tahun mulai tahun 2015. Dana ini cukup besar sehingga kementerian terkait perlu menyiapkan aparatur desa agar bisa mengelola dana tersebut.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, masih ada interpretasi berbeda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi terkait peraturan soal desa (Kompas, 5/1/2015).

Kemendagri yang mengurusi masalah desa—sebelum Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dibentuk Presiden Joko Widodo—berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berpegang pada peraturan presiden tentang nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam perpres disebutkan ada Kementerian Desa sehingga semua urusan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian itu.

Beda pendapat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berjanji akan mengikuti apa pun keputusan Presiden terkait kementerian yang berwenang mengurusi desa.

Meski demikian, kedua menteri itu masih pada posisinya. Tjahjo berpendapat, seharusnya tidak semua urusan terkait desa dilimpahkan dari kementeriannya ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Urusan yang tidak perlu diintegrasikan adalah urusan pemerintahan desa. Pasalnya, pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah yang jadi tanggung jawab Kemendagri.

Sementara Marwan bersikukuh seluruh urusan desa yang selama ini ditangani Kemendagri dilimpahkan ke kementeriannya, tidak terkecuali pemerintahan desa.

”Urusan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari urusan pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga tidak mungkin urusan itu berada di kementerian lain. Selain itu, jika urusan pemerintahan desa terpisah di kementerian lain, akan terjadi duplikasi fungsi di Kemendagri dan Kementerian Desa yang dampaknya membuat birokrasi terkait desa menjadi tidak efisien dan efektif,” tutur Marwan.

Namun, Tjahjo ataupun Marwan membantah perebutan urusan desa itu terkait akan cairnya dana untuk setiap desa mulai April 2015. Menurut mereka, dana desa merupakan perintah dari UU Desa dan pencairannya tanpa melalui Kemendagri ataupun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Muqowam menuturkan, urusan desa seharusnya diserahkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas mengatur bahwa urusan desa menjadi kewenangan kementerian khusus yang menangani desa. ”Kalau melihat bunyi konstitusi dan UU Desa, urusan desa menjadi kewenangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Muqowam, antara lain dapat dibaca pada Pasal 1 angka 16 UU 6/2014 yang menyatakan bahwa desa ditangani oleh menteri khusus. ”Jadi sudah terang benderang, menteri yang mengurusi desa itu Menteri Desa,” ujar Muqowam.

Dalam Penjelasan UU Desa memang disebutkan, menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dijelaskan pula, dalam kedudukan tersebut Mendagri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengawasan

Koordinator Pengawal Implementasi UU Desa Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta, Arie Sudjito berharap Presiden segera mengambil keputusan terkait masalah ini. Pasalnya, sebelum dana desa mulai dicairkan, masih banyak yang harus dipersiapkan.

”Waktu tersisa sampai dana dicairkan tinggal beberapa bulan lagi, tetapi kami melihat banyak persiapan belum matang. Kami khawatir dengan kondisi ini, tujuan diberikan dana desa untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat desa tidak akan tercapai,” ujarnya.

Persiapan yang belum matang itu antara lain terkait perangkat desanya, seperti penataan kelembagaan desa, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal mempersiapkan desa supaya bisa mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan masyarakat.

”Harus ada supervisi yang kuat dari pusat supaya pemda betul-betul menyiapkan hal-hal yang diperlukan sehingga dana desa bisa maksimal dimanfaatkan. Namun, jika pusat masih sibuk tarik-menarik kewenangan, supervisi tak akan maksimal,” ujar Arie. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - International Council in Education for People with Visual Impairment (ICEVI) akan menyelenggarakan Konfrensi Internasional penyandang disabilitas khususnya tuna netra di Bali. Pemerintah Daerah Bali pun menyambut rencana ini dan berjanji membantu kegiatan tersebut.

“Menolong sesama manusia terlebih terhadap mereka yang penyandang disabilitas merupakan salah satu amanah dari UUD 1945. Terlebih perhatian bagi penyandang disabilitas yang juga tergolong masyarakat miskin. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bersama membantu meringankan beban para penyandang disabilitas,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat menerima audensi Ketua ICEVI, Sri Soedarsono, di Denpasar, Bali, Selasa (6/1/2015).

Pastika seperti dilansir laman Kompas.com, menekankan pentingnya kepedulian terhadap penyandang disabilitas, khususnya mereka yang hidup dalam kekurangan. Taraf hidup mereka harus ditingkatkan, sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki keahlian, dan mampu berguna bagi dirinya serta orang lain.

“Saya berharap ke depannya, adanya konferensi ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam membantu Pemerintah Provinsi Bali untuk menyukseskan proram Bali Mandara, sehingga penyandang disabilitas lebih diperhatikan dan apat hidup lebih sejahtera,” tambah dia.

Konferensi tersebut akan digelar pada 28 September hingga 1 Oktober 2015 mendatang. Konferensi ini akan dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai negara di Asia. “Organisasi ini bergerak di bidang kemanusiaan. Dan, konferensi ini memiliki tujuan untuk membuka wawasan masyarakat sehingga penyandang disabilitas dapat diterima di tengah-tengah masyarakat,” kata Sri Sudarsono. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Sekitar 200 fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM-MPd yang tersebar di 80 kecamatan pada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tenang dalam menanggapi berakhirnya kontrak kerja per 31 Desember 2014.

"Saya minta para fasilitator tetap tenang meskipun ada surat pada 29 Desember dari Kemendagri terkait kontrak kerja yang berakhir pada 31 Desember, tetapi masih ada surat kedua pada 2 Januari sehingga semua harus menunggu keputusan pusat," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Provinsi Kaltim, Moh Jauhar Efendi, di Samarinda, Selasa (6/1/2015).

Namun demikian, Jauhar seperti dilansir laman Antaranews, tidak bisa meminta para fasilitator baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan untuk bertahan di lokasi masing-masing sambil menunggu ketidakpastian ini, karena dalam surat pada 2 Januari 2015, Kemendagri juga tidak menyebutkan kepastian karena anggarannya masih diajukan kepada Menteri Keuangan.

"Bagaimanapun saya tidak bisa melarang atau menahan para fasilitator bertahan di lokasi maupun pulang ke daerah masing-masing, karena wewenang perpanjangan kontrak fasilitator PNPM-MPd ada di tangan pemerintah pusat," ujarnya.

Jauhar menyayangkan jika kontrak kerja para fasilitator itu tidak diperpanjang, karena masih ada lebih dari Rp100 miliar dana bergulir di masyarakat di Kaltim yang membutuhkan pengawasan dari fasilitator.

Apabila tidak ada fasilitator, dana tersebut dikhawatirkan bisa raib akibat tidak ada yang mengawasi.

Meskipun dana tersebut dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd di masing-masing kecamatan, lanjut Jauhar, tetapi jika tidak ada pengawasan di tingkat atas, bisa saja dana tersebut tidak dapat terkendali mengalir ke mana saja.

Disinggung mengenai puluhan fasilitator baru di tingkat kecamatan yang direkrut pada akhir 2014 untuk ditugaskan pada 2015, Jauhar mengatakan bahwa semua fasilitator itu juga untuk sementara belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena belum adanya kepastian dari pemerintah pusat.

"Seharusnya kalangan elit di pusat dapat membedakan mana program yang bagus dan mana program yang kurang bagus. Apabila programnya bagus, maka pemerintahan yang baru dapat melanjutkan, sedangkan program yang kurang bagus bisa ditinggalkan atau dievaluasi," katanya.

Dia mencontohkan seperti program KB di zaman Presiden Soeharto. Saat itu ketika presidennya berganti, program KB tidak dianggap, tetapi saat ini baru terasa betapa besarnya manfaat program KB, sehingga kini sedang genjar-genjarnya dilakukan pemulihan guna mengembalikan kejayaan Indonesia terhadap program KB.

Begitu pula dengan PNPM-MPd ini, banyak negara luar yang mengakui keunggulannya, bahkan sebagian dari negara tersebut telah datang ke Indonesia untuk belajar penerapan PNPM.

"Mengingat betapa bagus dan mulianya program ini karena untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, maka saya harapkan kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan PNPM agar masyarakat pedesaan masih tetap menerima manfaatnya," pungkasnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Konsulat Jenderal RI (KJRI) untuk Malaysia di Johor Bahru memulangkan 13 Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia atas kerja sama dengan Imigrasi Negeri Johor dan Rumah Perlindungan Wanita, Kempas, Johor.

Berdasarkan keterangan tertulis dari KJRI Malaysia yang diterima Antara, Selasa (6/1/2015), seluruh WNI yang dipulangkan tersebut berasal dari Kudus, Sumedang, Malang, Subang, dan Cianjur.

Seluruh WNI tersebut diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang pada 6 Januari 2015 untuk diproses lebih lanjut.

Dengan hanya menggunakan visa kunjungan singkat, para WNI tersebut dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di Melaka selama 1-9 bulan.

11 orang dari korban perdagangan manusia itu diserahkan oleh seorang agen bernama Ricky di Batam dengan nama perusahaan PT Iin Era Sejahtera kepada Mr. Tang, Majikan di Melaka dan dijanjikan akan dibuatkan surat izin kerja.

Para korban kemudian melaporkan majikan ke Balai Polis Daerah Melaka setelah surat izin kerja mereka tidak dibuatkan dan tidak mendapat gaji.

Dalam kasus ini, 13 WNI tersebut menjadi saksi atas dakwaan yang dikenakan kepada majikan mereka mengenai pelanggaran Akta Antiperdagangan Orang dan Antipenyelundupan Migran (ATIPSOM) tahun 2007.

Kasus ini telah disidangkan di Mahkamah Melaka, malaysia dan selama proses penyidikan Mahkamah telah mengeluarkan "Protection Order" untuk menempatkan korban di rumah perlindungan,

Mahkamah kemudian memutuskan bahwa kesaksian yang diberikan oleh 13 WNI mencukupi sehingga diperbolehkan untuk kembali ke Indonesia.

Satuan Tugas Perlindungan WNI KJRI Johor Bahru juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melacak keberadaan Ricky yang diduga telah menyalahgunakan nama perusahaan tertentu untuk kegiatan penyaluran buruh migran Indonesia tidak resmi.

Pemulangan korban perdagangan manusia ini merupakan kali kedua yang dilakukan KJRI Johor Bahru dalam dua bulan terakhir setelah memulangkan 13 WNI yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial pada 12 Desember 2014.

26 PPTKIS dicabut izinnya pada 2014

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi pencabutan izin operasional terhadap 26 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atas pelanggaran yang dilakukan selama tahun 2014.

"Jumlah itu termasuk dua perusahaan yang disidak pada bulan November 2014 yaitu PT El Karim Makmur Sentosa dan PT Malindo Mitra Perkasa (MMP)," kata Menaker Hanif Dhakiri di Jakarta, Jumat (2/1/2015)..

Menteri menegaskan, pencabutan izin oprasional bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola perlindungan dan penempatan TKI di Luar Negeri.

Selain mencabut izin operasional 26 PPTKIS, Kemnaker juga menjatuhkan sanksi skorsing terhadap 231 PPTKIS lainnnya.

Dengan pemberian sanksi tersebut, jumlah PPTKIS yang masih beroperasional saat ini berjumlah 518 PPTKIS.

Menaker menyebut tindakan tegas kepada PPTKIS yang melakukan pelanggaran berat dan merugikan para calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri itu merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

"Diharapkan hal ini mampu memberikan efek jera bagi perusahaan lainnya sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi," kata Hanif.

Secara umum, pelanggaran yang banyak dilakukan PPTKIS yang dicabut izinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak, misalnya tempat tidur atau kamar mandi yang tidak memadai.

Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan adalah melakukan pengiriman TKI ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab Saudi, Kuwait, Yordania dan Suriah.

Pelanggaran lainnya adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, begitu juga pemalsuan umur calon TKI, hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari TKI.

Untuk menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PPTKIS, Menaker mengeluarkan Permenaker No 24 tahun 2014 tentang perubahan Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan SIPPPTKIS.

"Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah ditetapkan blacklist selama lima tahun terhadap penanggung jawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya karena melakukan pelanggaran berat," kata Hanif.

Sebelumnya, tidak ada larangan bagi direktur PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya untuk berbisnis kembali dalam bidang itu sesegera mungkin.

Selain menjatuhkan sanksi, Kemnaker juga melakukan evaluasi kinerja PPTKIS melalui pendaftaran ulang dan melengkapi dokumen administrasi dengan hasil sebanyak 316 PPTKIS telah menyerahkan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 159 PPTKIS lainnya telah melakukan pendaftaran ulang tetapi dokumen belum lengkap antara lain neraca keuangan oleh akuntan publik, izin penampungan, izin BLK, izin kantor cabang yang dikeluarkan oleh dinas setempat, laporan tahunan rencana kerja penempatan dan kontrak kerja perusahaan dengan karyawan serta 43 PPTKIS belum melakukan pendaftaran ulang. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan angka kelahiran pada kalangan remaja puteri masih tinggi sekitar 48 per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun.

"Capaian ini masih jauh dari target MDGs 2015 sekitar 30 per 1.000 remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso kepada wartawan, Selasa (6/1/2015) di Jakarta.

Di Kalimantan Barat, seperti dirilis laman Antara News, angka ini bahkan mencapai 104 per 1.000 kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 tahun atau melebihi rata-rata nasional.

"Kalbar dan NTT cukup tinggi, karena itu program Generasi Berencana (GenRe) di 2015 juga akan difokuskan disana dan wilayah lain yang angka kelahiran remajanya tinggi," kata dia.

Sebelumnya, program GenRe difokuskan di sepuluh provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT dan Kalimantan Selatan.

Pada 2015 program itu akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Sudibyo menjelaskan program GenRe merupakan program untuk menjawab tantangan dan masalah remaja terutama menyangkut kesehatan reproduksinya.

"BKKBN khawatir dengan perilaku remaja yang cenderung semakin terjebak dengan problematika remaja seperti seks bebas, napza dan HIV/AIDS," kata dia.

Padahal jumlah remaja Indonesia yang besar, sekitar 67 juta orang merupakan segmen terbesar komposisi penduduk Indonesia.

Perilaku sehat turunkan 92% risiko penyakit jantung

Sementara itu, Studi terbaru dalam Journal of the American College of Cardiology menunjukkan, tiga perempat serangan jantung pada perempuan berusia muda dapat dicegah hingga 92 persen jika mereka mengikuti setidaknya enam perilaku sehat.

Enam perilaku sehat ini ialah tidak merokok, membatasi asupan alkohol, memiliki indeks massa tubuh normal, melakukan olah raga, membatasi menonton televisi dan diet berkualitas.

Untuk sampai pada kesimpulan ini, para peneliti mempelajari hampir 70 ribu orang perempuan selama lebih dari dua dekade.

Mereka lalu mendokumentasikan semua kasus serangan jantung dan kematian yang terjadi selama studi berlangsung dan enam perilaku sehat mereka.

Peneliti dari Indiana University School of Public Health-Bloomington, Andrea Chomistek, mengungkapkan, risiko penyakit jantung pada perempuan berusia 35 hingga 44 tahun tidak berkurang. Para peneliti menduga, pilihan gaya hidup menjadi alasannya.

Mereka menemukan, perempuan yang menerapkan enam perilaku sehat tersebut dalam gaya hidupnya, 92 persen lebih rendah berisiko serangan jantung.

Kemudian, mereka 66 persen berisiko lebih rendah mengembangkan faktor risiko penyakit jantung, seperti diabetes tipe dua, tekanan darah tinggi, dibandingkan perempuan yang tidak menerapkan enam perilaku sehat.

Para peneliti mengatakan, hasil temuan memperlihatkan tiga perempat serangan jantung pada perempuan dapat dicegah bila mereka menerapkan enam perilaku sehat.

"Ini merupakan cara mudah untuk mencegah masalah jantung di kemudian hari," tambah Chomistek seperti dilansir LiveScience. (Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berencana menunda acara launching Asian Games Ke-18 2018 yang diagendakan berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, pada 7 Januari ini. Penundaan dilakukan karena Indonesia masih dalam suasana berkabung oleh musibah pesawat AirAsia QZ8501.

‘'Acara launching Asian Games terpaksa ditunda karena musibah AirAsia yang menimpa saudara-saudara kita. Selain itu, juga karena Presiden OCA (Dewan Olimpiade Asia, Sheik Fahad al Sabah) tidak mempunyai banyak waktu di Indonesia,'' ujar Ketua KOI Rita Subowo kepada HARIAN NASIONAL setelah bertemu Menpora Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora, Senin (5/1/2015).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen KOI Hifni Hasan menjelaskan, pengunduran acara launching Asian Games 2018 itu atas permintaan Presiden Joko Widodo. Presiden menilai tidak etis menggelar pesta di tengah kesedihan akibat musibah pesawat Air Asia QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) lalu.

‘'Itu (penundaan) atas permintaan Presiden (Jokowi) karena lauching Asian Games ini kan bersifat perayaan sebagai penanda bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah Asian Games. Jadi, kami tidak ingin menyelenggarakannya dalam kondisi seperti ini," kata Hifni menguraikan.

Launching Asian Games 2018 diperkirakan baru bisa digelar pada Februari mendatang, tepatnya usai Rapat Anggota Tahunan KOI yang direncanakan berlangsung akhir bulan ini. ‘'Setelah Rapat Tahunan (KOI), baru kita akan membicarakan secara detail terkait launching Asian Games ini sekaligus akan memperkenalkan maskot Asian Games," ujar Hifni.

Presiden OCA Sheik Fahad al Sabah dijadwalkan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (6/1/2015) pagi ini. Selain rombongan OCA, beberapa presiden federasi dan organisasi olahraga internasional juga diagendakan hadir di Indonesia, seperti Presiden Federasi Bulu Tangkis Internasional (BWF) Poul Erik Hoyer Larsen serta Senior Vice President Federasi Sepak Bola Asia (AFC ) Zhang Jilong.

Rombongan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menpora Imam Nahrawi, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada gala dinner di Hotel Mulia, Senayan, pada Selasa (6/1/2015) malam. Rabu (7//20151), rombongan diagendakan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. (Hn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 07, 2015

Jakarta, 7 Januari  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, kementerian yang dipimpinnya kini tengah mempersiapkan regulasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) karena UU Nomor 34 Tahun 2014 menegaskan badan tersebut sudah harus terbentuk.

"Jadi, sekarang tinggal waktunya delapan bulan waktu ke depan sejak UU tersebut disahkan di DPR RI," kata Lukman pada malam tasyakuran Kementerian Agama ke-69 di Gedung H. Rasjidi Kemenag, Jakarta, Selasa (6/1/2015) malam.

Malam tasyakuran seperti dilansir laman Antaranews, berlangsung meriah dengan dihadiri mantan Menteri Agama Prof. Dr. Quraish Shihab (16-03-1998 sampai 21-05-1998), Prof. M. Malik Fajar, M.Sc (21-05-1998-23-10-1999, Muh. Maftuh Basyuni SH (20-10-2004-22-10-2009).

Kementerian Agama, lanjut dia, secepatnya akan membuat Peraturan Pemerintah (PP), selanjutnya membentuk tim panitia seleksi untuk mengisi badan tersebut.

Semua itu secepatnya dilakukan mengingat penyelenggaraan ibadah haji ke depan diharapkan semakin baik. Kemenag ke depan tak lagi mengelola keuangan haji tetapi sebagai penyelenggara ibadah haji. Pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemisahannya akan semakin jelas, katanya.

"Struktur, kelembagaan dan susunan dewan komisaris termasuk dewan pengawasnya sudah harus terbentuk. Sesuai amanat dari UU itu," katanya.

Sementara itu, Sekjen Kemenag Nur Syam sebelumnya menyebutkan, akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun. Pada 2022 bisa mencapai sekitar 147,67 triliun. Dana tersebut harus dikelola dengan baik.

"Kini, pisahkan saja, dalam satu wadah di luar Kemenag. Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji dan di luar itu ada badan pengelola dana haji, yaitu BPKH," katanya.

"Jadi, ini menurut saya, UU ini memiliki kekuatan yang sangat strategis luar biasa. Kewenangan Kemenag, sebagai institusi penyelenggara haji tidak tergeser," ia menyatakan.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.

"Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia," kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, seperti dilansir laman AntaraNews, Selasa (6/1/2015)..

Pola pendampingan pembangunan desa dalam PNPM, lanjut Tarmizi, selama ini dinilai telah mencapai kemajuan yang signifikan di pemerintahan level bawah tersebut.

Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,3 triliun di sedikitnya 54.000 desa yang belum tercapai saat PNPM tersebut dijalankan.

Oleh karena itu, Kemendagri berencana untuk melanjutkan pola PNPM dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa yang di tahun 2015 sedikitnya memperoleh Rp550 juta per desa.

Rencana keberlanjutan pola PNPM itu juga telah dibahas antara Kemendagri dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) supaya pembangunan desa tidak berhenti di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kemendagri dan Kemenko PMK telah merumuskan agar pendampingan terhadap daerah ini bisa berlanjut, apa pun nama programnya. Karena PNPM itu sudah mampu mentransfer filosofinya ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga nanti implementasi UU tersebut diharapkan menggunakan filosofi program PNPM itu," jelas Tarmizi.

Dengan dilanjutkannya pola pembangunan desa tersebut, nantinya puluhan ribu fasilitator yang selama ini bekerja dalam PNPM akan diperpanjang kontraknya untuk meneruskan pelatihan bagi aparatur desa.

"Tenaga pendamping atau fasilitator itu masih ada 15 ribu lebih, dana pendampingan juga masih ada, sehingga kami merumukannya dengan pola pemberdayaan masyarakat seperti PNPM. Kontrak mereka yang habis per 31 Desember 2014 bisa diperpanjang lagi," ujarnya.

Dana sebesar Rp9,1 triliun tersebut kemudian akan dibagi-bagikan untuk sedikitnya 73.000 desa di Tanah Air, sehingga sedikitnya satu desa akan memperoleh sekira Rp550 juta yang terdiri atas Rp400 juta anggaran ADD dan Rp150 juta dari 10 persen dana transfer daerah.

Di tahun pertama, yakni 2015, dana tersebut lebih dimanfaatkan untuk pemberian pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala desa sehingga diharapkan dapat mengelola dana tersebut .dengan benar. (Ant/Gs),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Sekitar 1,8 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari seluruh dunia yang akan dipulangkan ke Indonesia, sebagian besar berasal dari Malaysia. Diperkirakan sebanyak 250 ribu orang di antaranya berasal dari Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Namun meskipun pemulangan TKI ilegal sudah mulai dilakukan dari wilayah semenanjung Malaysia, hingga kini belum ada perintah untuk memulangkan TKI ilegal dari Sabah.

"Ini perintah Presiden harus dipulangkan semuanya. Kan sudah dimulai Malaysia di semananjung. Hanya Sabah dan Serawak belum. Pastinya kami masih menunggu arahan dari pusat," ujar Edi Sudjarwo, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kabupaten Nunukan, seperti dilansir laman Tribunnews.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu perintah dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terutama terkait dengan teknis pemulangan TKI dari Sabah.

"Kami masih menunggu. Yang pasti arahan utamanya memulangkan semua TKI ilegal," ujarnya.

Karena belum ada perintah, pihaknya juga belum melakukan pendataan. Apalagi, semua itu pasti terkait dengan anggaran.

"Anggaran juga kami belum tahu modelnya. Apakah nanti diturunkan langsung? Apakah pembiayaannya langsung dari Jakarta?" ujarnya.

Dia mengatakan, untuk memulangkan sekitar 1,8 juta TKI ilegal seperti yang diperintah Presiden Joko Widodo, diperlukan anggaran yang tidak sedikit.

"Dan itu kan tidak mudah, masih dicarikan juga. Pasti bertahap," ujarnya.

Dia juga belum bisa memastikan, apakah TKI ilegal dari Sabah akan dipulangkan pada tahun ini juga.

"Kami juga masih menunggu arahan dari Kepala BNP2TKI. Kalau di Sabah ada ratusan ribu. Angka terakhir kami, yang kami ingat 2008 itu 250 ribuan," ujarnya.

Meskipun belum mendapatkan petunjuk teknis, Edi Sudjarwo meyakini pemulangan TKI ilegal dari Sabah pasti melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Mengingat, ini menjadi titik terdekat dari Malaysia.

"Kalau Jakarta sudah itu dari Malaysia, semenanjung yang langsung mendarat di Halim," ujarnya.

Dia mengatakan, pemulangan TKI ilegal ini sebenarnya mirip seperti yang dilakukan Pemerintah pada 2002 lalu. Saat itu Kabupaten Nunukan menampung hingga puluhan ribu TKI ilegal.

Hanya saja, kata dia, saat itu Pemerintah lebih aktif 'menjemput bola'. Berbeda dengan tahun 2002, Pemerintah hanya menunggu TKI ilegal dideportasi dari negara tempatnya bekerja.

Dia mengatakan, Pemerintah akan aktif menjemput para TKI ilegal tersebut ke penjara untuk dipulangkan.

"Jadi Pemerintah tidak lagi menunggu mereka dideportasi. Mereka akan dijemput pulang ke Indonesia kemudian diberikan pelatihan, kemudian siap untuk bekerja," ujarnya.

Dia memastikan, BP3TKI Kabupaten Nunukan siap menampung jika pemulangan dalam jumlah besar ini dilakukan.

"Kemudian kalau ada yang mau pulang kampung, BP3TKI memberikan biaya kepulangan mereka baik tiket maupun sampai daerah asal. Misalnya ke Bulukumba kami memberikan transport mulai dari pelabuhan dia turun Pare-Pare sampai ke Bulukumba kita berikan," ujarnya.

Selama ini BP3TKI Kabupaten Nunukan sudah terbiasa menangani TKI ilegal yang dideportasi dari Sabah. Dalam setahun lebih 3.000 TKI yang dideportasi melalui Kabupaten Nunukan. Mereka yang dideportasi ini kebanyakan hasil razia dari Kerajaan Malaysia.

"Berapa yang dirazia mereka tangkap, secara periodik atas izin perwakilan, yang kena razia dipulangkan," ujarnya.

Dalam skala kecil, hal itu bisa langsung ditangani BP3TKI Kabupaten Nunukan. Namun jika dilakukan pemulangan dalam skala besar, tentu pihaknya akan melibatkan sejumlah pihak seperti Pemerintah Kabupaten Nunukan.

"Ada rusunawa bisa kita pakai. Tentunya akan kami komunikasikan juga dengan Pemda," ujarnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Gunung Soputan di Minahasa Tenggara (Mitra), Sulut, meletus, Selasa dini hari (6/1/2015) sekira pukul 2.47 Wita. Pemantau Soputan menyatakan, tinggi letusan kali ini sekira enam kilometer. Semburan debu tebal, hitam serta bertekanan kuat.

Sembilan kecamatan di Kabupaten Mitra pun terkena siraman debu dari Soputan. Berikut sembilan kecamatan tersebut berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mitra:

1. Tombatu Timur
2. Tombatu Utara
3. Silian Raya
4. Touluaan
5. Tombatu Raya
6. Pasan
7. Ratahan
8. Ratahan timur
9. Belang ( khusus Molompar Pante)

Sementara tiga kecamatan lainya, yakni Ratatotok, Posumaen dan Touluan Selatan tidak terkena dampak abu.

Warga Buru Masker

Sementara itu, bau menyengat dan paparan debu Soputan menyebabkan warga memilih memakai masker. Gunung Soputan meletus, Selasa (6/1/2015) dini hari.

Masker pun laku keras di Mitra. Anggi, penjaga apotik di Ratahan menyatakan, Masker diburu warga sejak Selasa dini hari. "Warga terus berdatangan cari Masker," kata dia.

Anggi menyatakan, stok Masker di apotiknya habis sejak pukul 9 pagi. "Kini masih banyak warga yang mencari masker," katanya.

Alfendi warga Ratahan menyatakan, dini hari di Ratahan begitu mencekam, dengan abu beterbangan serta bunyi gemuruh. "Abu sangat banyak," kata dia.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangille didampingi Komandan Jenderal Kopassus Doni Monardo memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Ekspedisi NKRI 2015 di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta. (ole)

Ekspedisi NKRI yang ke V ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari s.d. 5 Juni 2015 dengan tujuan Kepulauan Nusa Tenggara. Ekspedisi yang bermoto "Peduli dan Melestrarikan Alam Indonesia" akan diikuti oleh kurang lebih 1.241 orang.

 

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Sekitar tiga ribu burung puyuh yang diternakkan oleh warga Dusun Sedan, Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Ponijo (75), mendadak mati, Senin (5/1/2015). Hingga kemarin, penyebab kematian ternaknya itu belum dapat dipastikan.

Dinas Kelautan Perikanan dan peternakan yang langsung mendatangi lokasi kemarin sore (red- Senin , 5/1/2015) masih melakukan penelitian.

Ponijo mengatakan, kematian ternak puyuhnya itu diawali dengan kematian puluhan unggasnya. Disebutkan, pada Minggu lalu ayam dan enthok miliknya lebih dulu mati. Ponijo merasa khawatir hal itu akan menular ke ternak puyuhnya.

Dia mengaku lantas menyemprot kandang puyuh yang berisi lebih dari 3.000 ekor puyuh itu dengan obat desinfektan.
Kasus kematian ternak secara masal juga terjadi di Gunungkidul.(Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 24 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan Tahun 2015.

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berhasil mempertahankan kinerjanya sebagai daerah berprestasi dalam menyalurkan beras miskin untuk tahun 2014.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, Firdaus seperti dirilis laman Antaranews, mengatakan, penghargaan dari Gubernur Jawa Barat akan diterima dalam waktu dekat oleh pihaknya.

"Ya Alhamdulillah, sudah dua tahun berturut-turut Kota Bogor meraih pengharagaan dari Gubernur Jawa Barat untuk penyaluran Raskin terbaik 2013 dan 2014," kata Firdaus, di Bogor, Selasa (6/1/2015).

Oleh humaspmk on January 06, 2015

Jakarta, 6 Januari  - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta belum dapat memastikan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2015 dapat selesai cetak akhir Januari.

"Proses cetak belum dapat selesai pada akhir Januari ini," ujar Kepala Seksi Strategi Penanganan Masalah Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Esti Setiarsih, Senin (5/1/2015).

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menetapkan status siaga bencana banjir sehubungan intensitas curah hujan yang terus meningkat di Kota Makassar beberapa hari ini.

Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Ismounandar mengemukakan hal itu di Makassar, Senin (5/1/2015), didampingi Humas, Ahmad Syarif.

"Berdasarkan informasi dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan perkiraan cuaca hujan dan angin kencang yang akan masih terjadi di wilayah Makassar dan sekitarnya hingga tingga hari kedepan," katanya.

Dia menyebutkan saat ini sejumlah wilayah di Kota Makassar tergenang air seperti kompleks Swadaya Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kompleks Kodam III Paccerakkang, Kompleks Perumnas Blok 10 Antang dan wilayah terparah menimpa Romantangaya Kelurahan Tamangapa dengan ketinggian air mencapai satu meter.

"BPBD Makasssar sejak kemarin sudah melakukan upaya bantuan dengan menyisir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terisolir banjir," kata kata Ismounandar.

Ismounandar seperti dilansir laman Antaranews, menambahkan BPBD Makasssar bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar dan potensi SAR lainnya sudah membentuk posko penangggulangan bencana di daerah banjir tersebut.

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal menggunakan waktu akhir pekannya Minggu (4/1/2015) dengan mengunjungi tempat pengungsian korban banjir di Jalan Swadaya, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala.

"Selama beberapa hari ini, guyuran hujan sangat tinggi dan ini memang sudah diprediksi oleh BMKG. Akibat hujan lebat itu, beberapa wilayah di Makassar itu tergenang banjir," ujarnya.

Syamsu Rizal mengatakan, intensitas hujan yang sangat tinggi itu telah menyebabkan beberapa wilayah di Makassar mengalami banjir dan genangan, tetapi banjir yang paling besar terjadi di Jalan Swadaya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari - Sejak dibangun tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis, lumpur di Waduk Jatiluhur belum pernah dibuang. Padahal, sedimentasi salah satu waduk terbesar di Indonesia ini terus meninggi.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan belum mendapat laporan secara detail mengenai kondisi sedimentasi di Jatiluhur. Namun, pembuangan lumpur tersebut harus dipikirkan sejak kini, sebelum terjadi sesuatu yang buruk.

"Kalau sedimentasi terus meninggi, bayangkan sendiri apa yang akan terjadi," tutur Dedi kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2015).

Dedi menjelaskan, sedimentasi yang terus-terusan meninggi bisa menambah beban waduk. Jika dibiarkan, dan lumpur mengganggu turbin hingga menyebabkannya macet lalu meledak, maka Jakarta akan terendam hanya dalam waktu 15 menit.

"Kalau kita lihat kasus Situ Gintung, seberapa besar dampak yang terjadi di sana? Kalau Jatiluhur yang bobol, dampaknya akan lebih besar dari itu," ucap dia.

Sebenarnya, Pemkab Purwakarta bisa saja membuang hasil sedimentasi dari Jatiluhur. Namun, masalahnya, ia kebingungan ke mana harus membuang lumpur tersebut. Alih fungsi lahan di Karawang dan sekitar Purwakarta meniadakan lahan untuk membuang lumpur.

"Sekarang banyak apartemen, gedung-gedung bertingkat, tidak ada lahan untuk membuang lumpur," ungkap dia.

Demi memperbaiki kualitas air Jatiluhur, pihaknya akan menertibkan 20.000-an keramba jaring apung (KJA). Namun, untuk membuang lumpur, ia masih kebingungan mengenai lokasi pembuangan.

Keluhan yang sama disampaikan Dedi kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Ia memaparkan, kondisi ini harus segera diselesaikan. Waduk Jatiluhur memiliki potensi air sebesar 12,9 miliar meter kubik per tahun dan merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia.

Di waduk ini terdapat enam turbin berdaya 187 MW dengan produksi tenaga listrik rata-rata 1.000 juta kWh setiap tahun. Waduk Jatiluhur memiliki fungsi penyediaan air irigasi untuk 242.000 hektar sawah (dua kali tanam setahun), air baku air minum, budi daya perikanan, dan pengendali banjir.

Purwakarta Tertibkan 20.000 Keramba di Jatiluhur

Sementara itu kualitas air di Jatiluhur Purwakarta terus menurun. Salah satunya, akibat keberadaan keramba jaring apung (KJA) yang tidak terkendali. Dari data Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, saat ini terdapat 23.740 petak KJA.

Jumlah tersebut belum termasuk KJA yang berada di daerah tidak resmi atau illegal. Sedangkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan PJT II hanya 2.196 KJA. “Idealnya maksimal hanya 3.000 keramba saja. Karena itu, kami akan menertibkan sisanya pada bulan ini,” tegas Bupati Purwakarta .

Dedi mengaku KJA harus segera ditertibkan. Sebab, akan berpengaruh buruk pada 2,7 miliar meter kubik air yang merupakan pasokan utama air PAM Jakarta dan sebagian Karawang serta Bekasi. Air ini pun menjadi sumber air pertanian untuk wilayah Indramayu, Subang, dan beberapa daerah lainnya.

“Bayangkan saja, orang-orang yang ada di KJA buang air di situ. Belum lagi makanan ikan yang tersisa lalu mengendap menjadi senyawa yang bisa mengakibatkan korosi. Selain kualitas air menjadi buruk sehingga menjadi tidak layak konsumsi, korosi ini akan mengundang bahaya tersendiri,” ucap dia.

Harry M Sungguh, Direksi Pengelolaan Air PJT II Jatiluhur mengungkapkan, belum lama ini, pintu air di bendungan sudah tidak bisa dijalankan otomatis karena korosi (karat). Untuk itu, pihaknya meminta bantuan tim penyelam dari Marinir untuk membersihkan korosi dan membuka manual pintu air.

Bukan warga Purwakarta
Semangat lain yang membuat Dedi bersikukuh untuk menertibkan KJA adalah, pemilik KJA ternyata bukan warga Purwakarta. Setelah ia telusuri, warga Purwakarta sendiri tersingkir ke daerah ilegal karena sulitnya bersaing dengan KJA yang dimiliki orang luar Purwakarta.

Padahal awalnya, KJA ini diperuntukkan bagi warga Purwakarta sebagai kompensasi hilangnya lahan pertanian mereka. Untuk mengganti mata pencarian dari sawah, mereka digiring di bidang perikanan. Namun sekarang, malah orang Purwakarta yang tersisih.

“Saya akan mengembalikan tujuan awal dari KJA itu. Orang Purwakarta yang akan diprioritaskan dalam 3.000 KJA itu,” ucap Dedi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Kompas.com, sebagian besar KJA dimiliki orang besar di Jakarta. Hal ini membuat penertiban sulit terjadi selama ini. Namun begitu Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melakukan kunjungan ke Purwakarta dan menyetujui perbaikan kualitas air Jatiluhur. (Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari - Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang memastikan untuk tetap menggunakan Kurikulum 2013 pada semester depan, meskipun ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum ada.

Kepala Dindik Kota Malang, Zubaidah seperti dilansir laman Tribun News, memaparkan seluruh sekolah di Kota Malang penggunaan kurikulum 2013 mulai berlaku lagi sejak Senin (05/01/2014).

"Surat permintaan kami sudah di kirim, dan isinya kami akan tetap menggunakan kurikulum 2013 karena semuanya sudah siap," kata Zubaidah saat ditemui Surya(Tribunnews.com Network), Minggu (04/01/2015) siang.

Disinggung mengenai surat dari Dindik terkait Kurikulum 2013 yang sampai kini belum dijawab Kemendikbud, Zubaidah lalu bergeming.

Ia mengatakan masih akan menunggu balasan tersebut. Namun, untuk sementara waktu ini, Dindik memutuskan untuk melanjutkan Kurikulum 2013.

"Sebabnya, kami sudah siap melanjutkan Kurikulum 2013," tegasnya.

Sekedar diketahui, Kemendikbud meminta sebagian sekolah yang dinilai belum siap melaksanakan kurikulum 2013 untuk menunda pelaksanaan terlebih dulu.

Sekolah itu diutamakan sekolah yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana pembelajaran Kurikulum 2013.

Di Kota Malang ini, sekolah yang masuk kriteria itu juga ada. Jumlahnya tidak banyak, dan hanya terdapat pada jenjang sekolah dasar.

Diperkirakan 20 persen dari 263 sekolah dasar saja yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum 2013.

Meski demikian, Dindik Kota Malang tetap bersikukuh melanjutkan penggunaan kurikulum 2013. Mereka bahkan membuat surat khusus yang ditujukan pada Kemendikbud.

Surat itu dikirimkan Dindik Kota Malang, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jatim bersama dinas pendidikan di kota lain. Sampai kini, surat itu belum ditindak lanjuti oleh Kemendikbud. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Ratusan jamaah umrah asal Indonesia telantar di bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, setelah maskapai Etihad Airways tidak kunjung memberangkatkan rombongan tersebut ke Jeddah.

Sebagaimana diutarakan oleh Beny yang menjadi salah satu anggota rombongan tersebut kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2015). Kejadian bermula saat rombongan umrah itu dijadwalkan berangkat dari Jakarta tanggal 2 Januari 2015 pukul 17.25 WIB dengan maskapai Etihad. Namun penerbangan delay dan baru terbang kurang lebih pukul 22.00 WIB.

Rombongan tiba di Abu Dhabi pada Sabtu dini hari (3/1/2014) sekitar pukul 05.00 waktu setempat, dan dijadwalkan terbang lagi ke Jeddah sekitar pukul 08.15. "Kondisi pagi itu berkabut sehingga penerbangan di-delay pukul 11.30 dengan alasan kabut. Pukul 11.30, lagi-lagi Etihad mengumumkan delay dan dijanjikan terbang pukul 16.00," ujarnya.

Kembali, Etihad menunda keberangkatan dan diumumkan para rombongan terbang pukul 22.00 waktu Abu Dhabi. Namun, penerbangan terus ditunda dan dijanjikan terbang pada Minggu (4/1/2015) pukul 01.00 dini hari, kemudian diumumkan lagi mundur pukul  04.00 dini hari dan terakhir dijanjikan Minggu pukul 23.00 waktu Abu Dhabi.

"Kondisi selama delay sungguh memprihatinkan seperti informasi yang tidak jelas mengenai jadwal dan pihak Etihad tidak menyediakan tempat istirahat atau penginapan. Bahkan kami sudah meminta kepada pihak Etihad, dan dengan tegas (mereka) mengatakan tidak disediakan," lanjut Benny.

Menurut dia, kondisi jamaah Indonesia yang telantar itu sungguh memprihatinkan. Sebagian masih berseragam batik dan berbaju ihram. Mereka telantar di kursi-kursi dan lantai yang dingin.

"Beberapa ada yang mendapat selimut tetapi sebagian besar tidak dapat dan tidak tahu ke mana meminta," kata Benny.

Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com belum berhasil mengonfirmasi pihak Etihad.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, seperti dilansir laman Kompas.com, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang Desa

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah sejalan dengan prioritas program pembangunan di wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. Ia pun menyambut baik fokus program baru yang bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut.

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh Mendes dengan Menkes. Program itu tentunya akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam.

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian baru era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa terdukung sekali," kata Uu.

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian.

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung sekali," tambah dia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan.

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu.

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional.

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Jumlah orang tewas akibat virus Ebola mencapai 7.989, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam pernyataan, Jumat (2/1/2014).

Sebanyak 20.381 kasus Ebola (EVD) dilaporkan, kata laporan itu. Data itu merujuk ke Guinea, Liberia dan Sierra Leone.

Sejalan dengan statistik, seperti dilansir laman Antara News, jumlah maksimum kematian terkait-Ebola dan kasus telah terdaftar di Liberia - 3423 kematian kumulatif dan 8.018 kasus kumulatif.

Liberia diikuti oleh Sierra Leone (2,827 kematian dan 9.633 kasus) dan Guinea (masing-masing 1.739 dan 2.730).

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Pemutusan kontrak tenaga fasilitator dan konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), dinilai justru kontraproduktif.

Anggota DPR RI  Budiman Sudjatmiko seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut akan merugikan masyarakat desa, dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi sedang mengkaji untuk menghapus 40 lembaga kementerian non pemerintah dah lembaga non struktural.

Lembaga-lembaga yang berdasarkan analisis dan observasi tidak berguna dan menghabiskan anggaran tidak akan diberi ampun.

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari - Kasus dugaan pungli bermodus mutasi sekolah di SMAN 15 Surabaya bukan satu-satunya di Surabaya.

Beberapa sekolah seperti dilansir laman Tribun News, diduga melakukan modus serupa. Hal ini disampaikan anggota komisi D DPRD Surabaya.

Pasca terkuaknya kasus dugaan pungli di SMAN 15 politisi  ini dilapori sejumlah wali murid yang mengalami hal serupa. Salah satunya tokoh publik di Surabaya.

"Tokoh ini juga dikenai biaya cukup besar saat memutasi siswanya di salah satu SMAN kompleks," terang Baktiono.

Pages

Subscribe to RSS - PMK Lainnya