PMK Lainnya

Nusa Dua, 05 Februari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayan (Menko PMK), Puan Maharani, memberikan sambutan pada pembukaan ASEAN NEXT-Gen CSR Forum: "Breakthroughs for Inclusive And Suistainable growth in ASEAN Post-2015" di Laguna Resort Bali Indonesia pada Kamis (5/2/2015). (ng/yn/humas).

Jakarta, 4 Februari 2015 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memberikan arahan dan masukan pada rapat kerja pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Tahun 2015, yang bertempat di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri pada Rabu, 4/2/2015.(ng)

Jakarta, 2 Februari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan paparan pada Rapat Paripurna Tingkat Menteri tentang pengelolaan perbatasan dan rencana penarikan kewenangan terkait Flight Information Region (FIR), Di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta. (ole)

Rapat yang dipimpin oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, juga di hadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa, PDT dan Pedesaan Marwan Jafar.

Jakarta, 30 Januari - Pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat kementerian koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015 disebutkan, kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kemenko PMK mengoordinasikan: a. Kementerian Agama; b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; d. Kementerian Kesehatan; e. Kementerian Sosial; f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan i. Instansi lain yang dianggap perlu.

7 Kedeputian

Organisasi Kemenko PMK terdiri atas: a. Sekretaris Kementerian Koordinator; b. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana; c. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial; d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan; e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama; f. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan; g. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak; h. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan.

5 Staf Ahli

Selain itu: i. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia; j. Staf ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa; k. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan; l. Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015; dan m. Staf Ahli Bidang Kependudukan.

Kesemua jabatan itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Adapun Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

“Inspektorat dipimpin oleh Inspektur,” bunyi Pasal 30 Ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebudayaan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Januari 2015 itu. (Humas/Gs)

Jakarta, 30 Januari – Sesmenko PMK Sugihartatmo atas nama Kemenko PMK dengan  Jurgen Stetten (kanan) dari Direktur Departemen Asia dan Pasifik, Divisi Kerjasam Internasional Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) melakukan penandatanganan MoU Saling Pengertian antara Kemenko PMK dengan Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) tentang Program Kerjasama pembangunan, Jumat (30/1/2015) di kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam MoU tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara para pihak dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Adapun tujuan MoU tersebut adalah untuk melakukan suatu kerjasama antara para pihak untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sesuai dengan kebijakan dan strategi pembangunan serta implementasinya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Kerjasama pembangunan berkelanjutan ini antara dalam bidang, peningkatan sistem perlindungan sosial dan mendukung reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Kedua, meningkatkan akses perempuan, pemuda, lanjut usia dan penyandang cacat atas kesejahteraan yang setara. Ketiga, mempromosukan Indonesia sebagai rujukan bagi negara lain.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang, yang juga Ketua DJSN, dan para pejabat Eselon II, III di lingkungan Kemenko PMK dan FES. (Humas/Gs).

Jakarta, 30 Januari – Sesmenko PMK Sugihartatmo (kiri) menyambut kehadiran Jurgen Stetten (kanan) dengan bersalaman  sebelum dilakukan  penandatanganan MoU Saling Pengertian antara Kemenko PMK dengan Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) tentang Program Kerjasama pembangunan, Jumat (30/1/2015) di kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menyambangi berbagai lokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (28/1) yaitu lembaga pendidikan, kesehatan serta ruang publik.

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) bersalam komando dengan Komandan Kopassus Mayor Jenderal Doni Monardo (kanan), usai acara Pembekalan Peserta Ekspedisi NKRI 2015 Koridor Nusa Tenggara di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, Batujajar, Jawa Barat. (fik)

Jakarta, 27 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menerima Audiensi Ketua Special Olympics Indonesia (SOIna) Pudji Astuti, di Ruang Rapat Menko PMK. (ole/erlia)

Jakarta (26/01)--- Suharso Monoarfa, salah seorang Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berkunjung ke kantor Kemenko PMK dan diterima langsung oleh Puan Maharani, Menko PMK, di ruang kerjanya. Menko PMK dalam pertemuan ini didampingi oleh staf khususnya, Arief Budimanta. (IN)

Jakarta, 23 Januari – Untuk kesekian kalinya para menteri kabinet kerja kembali bersama-sama menggelar acara Jumat minum jamu bersama. Kali ini acara berlangsung di Kementerian Kesehatan pada Jum’at (23/01/2015), yang bertemakan "Bugar dengan Jamu" (BuDe Jamu). Hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perindustrian Husen Saleh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala BPOM Roy Siparingga, Kepala BNN Anang Iskandar, serta pejabat dari Kementerian/Lembaga terkait.

"Saya berharap jamu jangan hanya dikenal masyarakat Indonesia saja, tetapi juga harus dikenal dunia lewat ajang promosi. Kami di jajaran Menteri Kabinet Kerja yang hadir di Kantor Kementerian Kesehatan sepakat untuk bisa mendorong, memajukan dan meningkatkan warisan budaya bangsa, sehingga jamu ini tak hanya dikenal di dalam negeri tapi juga di dunia internasional," kata Menko PMK.

Ia menambahkan, peluncuran gerakan ini, untuk melestarikan budaya minum jamu dalam memelihara kesehatan dan kebugaran. Selain itu, agar jamu tidak lagi dianggap sebagai minuman masyarakat kelas menengah ke bawah. “Saat ini, jamu telah mengalami revolusi, baik dari sisi bentuk sediaan maupun manfaatnya”, lanjut Menko Puan.

Menko PMK juga menyampaikan apresiasinya kepada Kemenkes atas upaya yang dilakukan dalam mengangkat jamu ke tempat terbaik, melalui saintifikasi jamu, yaitu penyediaan data ilmiah jamu meliputi keamanan, khasiat, dan mutunya.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK bersama Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat lainnya menandatangani “Komitmen Bersama Membudayakan Minum Jamu Dari Diri Sendiri, Keluarga, Lingkungan dan Masyarakat”. Acara ditutup dengan minum jamu bersama seluruh tamu dan undangan.(Humas).

Jakarta, 23 Januari – Menko PMK Puan Maharani (kiri) usai acara Jumat Minum Jamu Bersama, memberikan keterangan pers dan tampak  mendampingi antara lain Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian M. Saleh Husin dan jajaran para pengusaha jamu. (Gs).