PMK Lainnya

Jakarta, 4 Januari  - Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Monumen Nasional, Sabtu (3/1/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan umat Muslim untuk menghormati penganut agama lain. Ia pun mengingatkan umat Muslim untuk memperbaiki akhlak dengan mencontoh Nabi Muhammad.

Jakarta, 3Januari - Mengawali tahun 2015, Jumat (2/1), di Aula Gedung III Lantai 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan ke dalam sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Jakarta, 3 Januari  - Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai masing-masing sekolah seharusnya bisa menerapkan dua muatan model kurikulum yakni kurikulum 2013 dan 2006 secara bersamaan untuk menghindari kesenjangan kualitas pendidikan.

"Pada masa evaluasi kurikulum 2013, seharusnya sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2006 tetap berinisiatif menggunakan substansi kurikulum 2013," kata Ketua Dewan Pendidikan DIY, Wuryadi di Yogyakarta, Jumat(2/1/2014).

Jakarta, 2 Januari  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, orangtua menjadi penentu sukses tidaknya anak, namun jika bicara kesiapan orangtua dalam mendidik anaknya tentu saja paling tidak siap.

"Orangtua paling tidak siap jika berbicara pendidikan anaknya," kata Anies Baswedan pada Dzikir Nasional yang ke-13 di Masjiod At Tin Jakarta Timur, Kamis (1/1/2015) malam. 

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin,HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya.

Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib. Acara dzikir dimulai usai shalat Isya. Sebelum acara dibuka, acara diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Quran.

Mendikbud, seperti dilansir laman Antara News, mengatakan, pendidikan bagi seorang anak tidak sekedar melahirkan kepandaian. Tetapi muaranya adalah menghasilkan anak berakhlak mulia. Untuk mencapai anak yang berakhlak mulia itu tidak melulu harus lewat lisan, tulisan tetapi lebih penting adalah melalui keteladanan orangtua.

Mendikbud menyebut contoh barang dan peralatan bawaan jemaah masjid At Tin yang diminta oleh panitia penyelenggara agar ditempatkan di muka atau di hadapan jemaah. Maksudnya, agar barang bawaan jemaah tidak diambil atau berpindah tangan kepada pihak yang tak bertanggung jawab. Dengan kata lain, untuk menghindari copet.

Mengapa hal itu sampai diumumkan. Tidak lain karena ketidakjujuran dan merosotnya ahlak belakangan ini sudah menjadi keprihatinan berbagai pihak. Dan, dalam acara dzikir nasional yang dikaitkan pula dengan pergantian tahun baru, menurutn dia, sudah sepantasnya semua pihak melakukan perenungan, introspeksi atau melakukan koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan diri sendiri. Mawas diri sangat diperlukan. Untuk itu, kembali pada pendidikan yang menjadi peranan.

"Sudahkah kita menghasilkan anak terdidik. Berakhlak mulia dan jujur," tanya Mendikbud.

Mendidik anak berakhlak mulia, khususnya yang berkaitan erat dengan kejujujran, menurut dia, tidak dibutuhkan terori yang muluk atau rumit. Conth yang simpel, jika anak pada saat puasa di bulan Ramadhan bermain bola kemudian kembali ke rumah minta minum pada orangtuanya. Orangtua harus memposisikan bersikap bijak. Dengan mengatakan, misalnya, boleh minum namun pada puasan hari berikutnya diingatkan anak bersangkutan tak lagi bermain bola.

Anak yang terus terang minta izin minum tadi, menurut Anies, menunjukan diri sebagai orang jujur. Hal itu harus diapresiasi. Padahal, jika si anak mau minum tanpa minta izin orangtua pun bisa dilakukan saat itu juga.

"Jika saja setiap rumah sudah menghasilkan anak jujur, ke depan, bangsa Indonesia akan jujur dimana pun bermukim. Negeri ini bisa melahirkan orang jujur," tegas mendikbud.

Terkait dengan dzikir nasional, ia berharap dapat mengubah kebiasaan orang yang menyambut tahun baru dengan hura-hura, dan diganti dengan aktivitas bernuansan Islami.(Ant/Gs).

Jakarta, 2 januari  - Kepala badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI F Henry Bambang Soelistyo mengatakan, dalam pencarian hari ini, pihaknya menemukan beberapa jenazah penumpang pesawat Air Asia QZ 8501.

Menurutnya, seperti dilansir laman Tribun News, total yang berhasil ditemukan sebanyak sembilan jenazah. "Total jenazah sampai detik ini yang sudah dipastikan jumlahnya ada sembilan," kata Soelistyo di kantornya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (1/1/2015).

Soelistyo menuturkan, dari sembilan jenazah tersebut, enam di antaranya sudah dikirim ke Surabaya untuk diidentifikasi. Menurutnya, masih ada tiga jenazah yang belum dikirim ke Surabaya yakni dua berada di Pangakalan Bun dan satu lagi berada di KRI Yos Sudarso.

"Ketiga jenazah itu berjenis kelamin perempuan," tuturnya.

Masih kata Soelistyo, pihaknya dan tim gabungan melakukan operasi pencarian seluas 13.500 kilometer persegi. Menurutnya ada 19 kapal laut yang berasal dari Indonesia dan bantuan asing yang diberdayakan dalam operasi pencarian hari ini.

"Untuk jumlah pesawat yang diturunkan ada sembilan pesawat," tandasnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 1 Januari - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, seperti dilansir laman Possore, siap mengoptimalkan Ujian Nasional (UN) dari segi manfaat. Hasil UN nantinya dapat dimanfaatkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“UN juga mulai digunakan sebagai rujukan bagi anak Indonesia yang ingin mendaftar ke sekolah di luar negeri,” tegasnya pada rapat koordinasi UN dengan perwakilan dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia di Kemdikbud, Rabu (31/12/2014).

Jakarta, 1 Januari – Keluarga Besar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengucapkan

SELAMAT TAHUN BARU 2015

Semoga di tahun 2015 kita semua bersatu padu untuk bekerja lebih baik, maju, bersemangat disertai doa sehingga seluruh program kerja dapat berjalan sesuai rencana, untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Amien (Gs).

Jakarta, 31 Desember  - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat menjadikan setiap Rabu sebagai hari khusus untuk Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Kerja 2014-2019. Rapat ini membahas program pemerintah dan setiap permasalahan yang muncul secara menyeluruh dan komprehensif dengan seluruh anggota kabinet.

"Ini agar kami bekerja lebih efektif dan efisien, tidak menjadikan semua hari rapat-rapat terus sehingga kapan waktunya kita bekerja tidak ada," kata Kalla, kepada Kompas baru-baru ini di Jakarta.

"Kalau sudah ditentukan Rabu (sebagai) hari Sidang Kabinet Paripurna, kami bisa mengatur saatnya bekerja, kunjungan kerja, atau meninjau di lapangan dan saatnya mengevaluasi atau rapat," lanjut Kalla

Menurut Kalla, seperti dirilis laman Kompas.com, Sidang Kabinet Paripurna setiap Rabu semula diusulkan diadakan hanya pada setiap awal dan akhir bulan. Tujuannya, mengevaluasi dan merencanakan program-program besar pemerintahan Jokowi-JK secara berkala di awal dan akhir bulan.

"Jangan setiap hari kami rapat dan rapat sehingga habis waktu kami dan menteri-menteri hanya untuk rapat," ujar Kalla. Semula, dengan rapat rutin Rabu hanya pada awal dan akhir bulan, harapannya para menteri bisa fokus dan konsentrasi bekerja dan bertemu lagi untuk evaluasi serta merencanakan program yang lebih baik dan lebih cepat.

Dengan kesepakatan rapat setiap Rabu ini, imbuh Kalla, rapat tetap bisa saja digelar pada hari selain Rabu, dalam rupa rapat terbatas untuk membahas satu masalah besar. Rapat semacam itu bisa terjadi misalnya untuk membahas kejadian seperti longsor di Banjarnegara, Jawa Tenah, ada masalah mendadak, atau menyiapkan materi Sidang Kabinet Paripurna.

"Tidak apa-apa  kalau mau ada ratas di luar Rabu. Kan, tidak semua menteri harus hadir. Menteri yang tidak terkait bisa tetap bekerja. Namun, khusus hari Rabu, semua menteri wajib hadir dan harus konsentrasi untuk mengevaluasi dan merencanakan apa yang sudah, belum, dan akan dikerjakan," lanjut Kalla.

Sudah berjalan

Rapat setiap Rabu, kata Kalla, sudah dimulai pada 24 Desember 2014. Selain membahas rencana eksekusi terpidana mati kasus narkoba, kata dia, rapat itu juga membahas arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta penetapan Rancangan APBN-P 2015.

Lalu, pada Rabu (31/12/2014) ini, rapat serupa juga akan digelar. Selain mengagendakan penanganan kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, berdasarkan informasi yang didapat Kompas pada Selasa (30/12/2014) malam, rapat akan membahas pula antisipasi banjir dan longsor.

Menurut informasi yang sama, rapat akan membahas juga beberapa masalah ekonomi seperti perubahan harga bahan bakar minyak yang akan berlaku per 1 Januari 2015. Bakal dibahas pula, proses tender pengadaan barang dan jasa yang harus dipercepat untuk mengejar angka penyerapan anggaran.

Presiden Singgung Evakuasi AirAsia QZ8501 Saat Buka Sidang Kabinet

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/12/2014). Presiden membuka rapat dengan menyinggung proses evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pagi.

"Kemarin saya sudah lihat lapangan, melihat secara jelas betapa kesulitan yang dihadapi. Tapi Alhamdulillah dari kemarin sampai siang ini berjalan baik. Hari ini saya minta laporan lebih detail mengenai informasi dan hal yang berkaitan dengan operasi, cuaca dan kemungkinan yang lain," kata Presiden Jokowi.

Dalam rapat tersebut, hadir seluruh menteri Kabinet Kerja. Tampak juga kehadiran Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Jaksa Agung HM Prasetyo serta Kepala BIN Marciano Norman.

Presiden Jokowi telah memantau proses evakuasi secara langsung pada Selasa (31/12/2014). Sampai hari ini tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi.

Pesawat AirAsia QZ8501 hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pukul 07.55. Pesawat sempat menghubungi Air Traffic Control (ATC) Bandara Soekarno-Hatta untuk meminta izin naik ke ketinggian 38.000 kaki dari yang sebelumnya 32.000 kaki untuk menghindari cuaca buruk. Namun, tak lama setelah itu, pesawat hilang dari radar.

Pesawat Airasia QZ8501 ini membawa tujuh orang kru dan 155 orang penumpang yang terdiri dari 138 orang dewasa, 16 orang anak-anak, dan 1 orang anak balita.

Di dalam pesawat itu, ada pula penumpang dan awak kabin warga negara asing, yakni Singapura 1 orang, Inggris 1 orang, Malaysia 1 orang, Korea Selatan 3 orang, dan Perancis 1 orang.(Kc/Gs).

Jakarta, 31 Desember  - Angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, stroke, dan diabetes melitus meningkat daripada kasus kematian akibat penyakit menular.

Konsumsi makanan yang cukup, bermutu, dan aman merupakan syarat utama untuk hidup sehat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Riskesdas (2010), makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan.

Menurut data yang didapat dari Kementerian Kesehatan, pada Senin (29/12/2014) seperti dilansir laman Antaranews, masih terdapat masyarakat yang kurang gizi, tetapi di pihak lain terdapat juga masyarakat yang menghadapi kelebihan gizi, terutama di perkotaan.

Data mortalitas menurut kelompok penyakit berdasarkan kajian hasil survei kesehatan nasional 1995-2007 (Depkes, 2008) menunjukkan terjadinya pergeseran pola penyakit penyebab kematian pada berbagai golongan umur.

Angka kematian akibat penyakit diabetes melitus meningkat 1,1 persen menjadi 2,1 persen; hipertensi dari 7,6 persen menjadi 9,5 persen; dan stroke dari 8,3 persen menjadi 12,1 persen (Depkes, 2008 dan Kemenkes, 2014).

"Kita harus mengubah mindset. Perilaku kita sering kali tidak mau mengubah kita untuk sehat," kata Menkes Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K).

Selenggarakan Parade Penelitian Kesehatan 2014

Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbang Kesehatan) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Parade Penelitian Kesehatan Tahun 2014 pertama kali, dengan enam hasil riset yang dipamerkan.

Beberapa hasil riset kesehatan yang dipamerkan itu, yakni Studi Diet Total (SDT), Saintifikasi Jamu, Studi Kohort Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Tumbuh Kembang Anak, Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit (Rikhus Vektora), Riset Etnografi Kesehatan serta Kesiapan Laboratorium menghadapi Pandemi.

"Parade tersebut merupakan wujud akuntabilitas hasil riset kesehatan yang dihasilkan Balitbang Kesehatan," kata Menkes Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K).

SDT dilakukan oleh 2.372 pengumpul data dengan melibatkan 46.409 rumah tangga dan 161.291 individu di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Studi ini memberikan informasi tentang kondisi kecukupan gizi masyarakan Indonesia dan potensi keterpaparan masyarakat terhadap cemaran berbahaya pada makanan yang dikonsumsinya.

Program Saintifikasi Jamu mendapatkan evidance based bagi pemanfaatan jamu yang terdiri dari penelitian dari hulu hingga hilir.

Sementara studi Kohort Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular melibatkan 5.290 subjek berusia 25-65 tahun. Jantung koroner menempati urutan pertama terbesar angka kejadiannya, disusul diabetes melitus, dan stroke.

Studi Kohort Tumbuh Kembang Anak melibatkan 530 ibu hamil dan 430 bayi. Studi ini dilakukan untuk melihat kaitan antara status gizi ibu hamil dengan tumbuh kembang anak.

Riset Khusus Vekotora dilakukan untuk memperoleh data dasar penyakit tular vektor dan reservoir. Riset ini dilakukan relevan dengan adanya penyakit bersumber binatang yang masih menjadi masalah kesehatan.

Riset Etnografi Kesehatan memberikan informasi budaya kesehatan etnis-etnis di indonesia. Sampai sekarang telah dilakukan riset pada 32 etnis dari 1.068 etnik di Indonesia. Dari setiap etnik akan diketahui dampak positif dan negatif terhadap kesehatan.

"Masih ada 174 penelitian yang belum ditayangkan. Niat kami adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami berharap penelitian ini sejalan dengan bidang lainnya di Indonesia," tambahnya lagi. (Ant/Gs).
 

Jakarta, 31 Desember  - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, mengatakan banjir yang melanda wilayah Jawa Barat telah menimbulkan dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah karena sejumlah pabrik terpaksa tutup karena terendam banjir.

Ia mengaku sudah menginstruksikan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk segera mengatasi masalah itu.

"Pokoknya banjir di Jawa Barat Gubernur selesaikan dalam waktu tiga tahun. Kenapa itu penting? Karena kalau banjir berapa pabrik yang tidak bekerja ? berapa anda punya emiten yang jadi nganggur ?" kata JK dalam sambutannya di acara Penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014, di gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2014).

JK seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, dengan jaminan penyelesaian masalah banjir itu, investor akan meningkat kepercayaannya, dan hal itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semua pihak akan diuntungkan, termasuk masyarakat.

"Itu artinya industri akan lebih punya kepercayaan, kita yakinkan akibatnya akan terjadi pertumbuhan lebih baik," jelasnya.

Pemerintah kata JK juga akan terus mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa mendongkrak kepercayaan investor. Salah satunya adalah pengalihan subsidi BBM yang diambil pekan lalu. Pemerintah sukses menghemat ratusan triliun rupihan, dan uang itu akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif.

Selain itu JK juga menyinggung soal penghematan belanja rutin negara, serta moratorium penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Selain itu juga disinggung soal pemangkasan birokrasi, yang diharapkan mampu menarik minat investor.

Butuh Rp 100 Triliun Sediakan Air Bersih Se-Indonesia

Sementara itu pada tahun 2015 ditargetkan 68,7 persen rakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap air bersih, dan pada tahun 2019 ditargetkan 100 persen rakyat memiliki akses terhadap air bersih. Pemerintah menunjuk Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), untuk menyusun program tersebut.

Ketua Perpamsi, Rudie Kusmayadi, usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2014), menyebutkan dalam pertemuan tersebut sempat dibahas soal kebutuhan regulasi dan investasi untuk mewujudkan akses air bersih bagi seluruh rakyat. Namun pembahasannya belum tuntas.

Kata dia, Wapres memberikan waktu satu bulan untuk Perpampsi melakukan pengkajian, agar tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses air bersih.

"Kami diberikan waktu satu bulan untuk membuat program, kajian serta strateginya. Mudah-mudahan awal Januari dibahas lagi," katanya.

Direktur Eksekutif Perpamsi, Subekti dalam kesempatan yang sama mengatakan dari pembahasan awal ditargetkan akses air bersih itu terdiri dari 60 persen perpipaan, dan 40 persen sumber air mandiri seperti sumur, maupun pemanfaatan sumber mata air.

"Saat ini perpipaan kita masih 25 persen dari target, kedepannya kita akan mengejar sampai 60 persen," ujarnya.

Kata dia investasi air minum bukan lah investasi murah, setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 100 triliun untuk merealisasikan program tersebut.

"Investasi air minum itu mahal, dan kita sudah tertinggal dari Vietnam dan Thailand," tandasnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 31 Desember  - Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur pekerja rumah tangga (PRT).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri seperti dilansir laman Tribun News, mengaku peraturan tersebut sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi terjadinya penganiayaan kepada PRT.

Ini dilakukan karena banyak ditemukan kasus penganiayaan kepada PRT. Salah satunya kasus penganiayaan dan pembunuhan PRT di Medan, Sumatera Utara yang dilakukan Syamsul Anwar dan enam tersangka lainnya.

“Kita menyiapkan terobosan agar kasus tidak terulang. Idealnya memang dibuat Undang-Undang mengenai perlindungan PRT. Tetapi biar cepat dan supaya kasus-kasus seperti di Medan tidak terjadi lagi, maka dibuat Permenaker,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Nantinya, di dalam Permenaker tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak PRT dengan tetap menghormati kultur dan kovensi yang berlaku di tengah masyarakat.

“Tersusun regulasi perlindungan PRT yang mengatur hak-hak PRT antara lain, hak atas THR, hak atas cuti, hak atas BPJS dan lain-lain. Diatur izin operasi dan pengawasan lembaga penyalur PRT. Dan diatur persyaratan menjadi PRT,” kata Hanif Dhakiri.

Hanif Dhakiri mengaku pihaknya sudah menyelesaikan Permenaker. “Saat ini, tinggal di harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” tambahnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 30 Desember – Banjir yang menggenangi kawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mulai surut. Namun, warga diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya siklus banjir lima tahunan di wilayah ini.

“Air banjirnya Alhamdulillah sudah surut, sekarang tinggal lumpurnya. Ini mah harus kita bersihkan,” ujar Asep Taryana, warga Dayeuhkolot, Bandung, Senin (29/12/2014). Setelah terendam banjir lebih dari sepekan, ketebalan lumpur di rumah warga bisa mencapai 10 sentimeter hingga 50 sentimeter.

Pembersihan lumpur tersebut juga tak gampang, harus dibantu semprotan air. Selain tak semua warga punya penyemprot, air untuk menyemprot juga tak ada. Namun, dengan peralatan seadanya warga saling bantu membersihkan lumpur di rumah mereka.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Marlan, seperti dilansir laman Tribun News, meminta warga tetap waspada. Dengan hujan yang masih terus turun dan perkiraan puncak musim hujan baru terjadi pada Januari dan Februari 2015, diperkirakan air masih sangat mungkin naik kembali.

“Kami tetap mengimbau warga untuk waspada. Apalagi warga yang tinggal dekat sungai,” tutur Marlan. Dia pun khawatir banjir pada tahun ini akan lebih besar dibandingkan banjir pada 2010. Perkiraan tersebut dia ungkap berdasarkan rentang waktu yang sudah terjadi ini saja.

Biasanya, kata Marlan, banjir tak pernah berlangsung lama. Namun, sekarang saja air sudah sempat merendam permukiman warga selama 10 hari. Sekalipun di sejumlah lokasi ketinggian air sudah mulai surut, wilayah yang berdampingan dengan Sungai Citarum masih terendam air berketinggian satu meter sampai sekarang.

"Banjir besar di sini seperti siklus lima tahunan. Menurut catatan kami, banjir besar terakhir terjadi tahun 2010 lalu. Melihat siklus ini, kemungkinan banjir yang akan dan sedang dihadapi akan lebih besar,” sebut Marlan.(Tn/Gs).