PMK Lainnya

Jakarta, 28 Nopember - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pentingnya menjamin kesejahteraan para guru. Akan tetapi, ia memandang kesejahteraan itu harus sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Kesejahteraan guru harus ditingkatkan terus-menerus, tetapi kesejahteraan tidak lepas dari mutu. Kalau kesejahteraan naik, maka mutu harus naik," kata Kalla pada acara puncak peringatan Hari Guru, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Kalla seperti dirilis Kompas.com, menegaskan, kesejahteraan guru juga harus diimbangi dengan peningkatan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, kesejahteraan itu juga harus mampu menyentuh semua profesi sehingga perlu ada dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Kalla juga mengingatkan, peningkatan mutu pendidikan hanya dapat diciptakan dengan cara menguatkan metode pendidikan guru dan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Ia juga berpesan agar para guru tak berhenti belajar untuk mengimbangi pesatnya perkembangan keilmuan.

"Karena ilmu berkembang mendahului zamannya, biaya pegawai boleh turun, tetapi pendidikan harus naik," tutur dia.

Lebih lanjut Wapres dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas jasa dan dedikasi para guru yang telah mendidik dan mengajar anak-anak bangsa. Wapres juga mengingatkan agar guru terus meningkatkan kualitas diri dengan menjadi seorang pembelajar sejati.

Dua Pantun

Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan pantun tentang guru. Ada dua pantun yang dibacakan Wapres dan langsung mendapat tepuk tangan meriah dari sekitar 8.000 guru yang hadir dalam acara tersebut.

“Ke hulu membuat pagar, jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar, supaya jangan sesal kemudian,” tutur Wapres membacakan pantun yang telah disiapkannya.

“Ada satu lagi. Anak ayam turun sembilan, mati satu tinggal delapan. Untuk maju, ilmu jangan ketinggalan, pada guru kita gantungkan harapan,” kata Wapres melanjutkan pantun keduanya.

Sebelumnya, Wapres yang didampingi istri, Mufidah Jusuf Kalla, menyematkan tanda jasa Satyalancana Pendidikan bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK) yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sebanyak 24 PTK menerima penghargaan ini. Mereka terdiri atas 11 orang guru, 8 orang kepala sekolah/madrasah, dan 5 orang pengawas sekolah/madrasah. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia ini ditetapkan dalam surat keputusan presiden. (Kc/Dikbud/Gs).

Jakarta, 28 Nopember - Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menjelaskan bahwa data orang miskin di Indonesia harus terus diperbaiki.

Untuk itu, Menko seperti dilansir laman Inilah.com, menjelaskan bahwa data yang ada akan terus diperbaharui. Hal ini merujuk kepada data yang ada sejak 10 tahun lalu.

"Data yang ada kami pergunakan untuk kemudian kami perbaiki. Agar supaya akurasi dan fabilitasnya itu lebih akurat dari pada yang sudah dilakukan. Karena data itu dilakukan sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kami tahun depan mulai ada pendataan yang baru untuk mensingkronkan, nggak mungkin kemudian membuang data yang sudah ada, dengan data yang baru. Saya rasa itu tidak efisien," papar Menko, Puan Maharani saat ditemui di Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Sejauh ini, tambah Menko, data yang ada tidak bermasalah melainkan harus tetap diperbaharui.

"Bukan bermasalah, tapi kami memperbaiki, agar akurasi dan mengevaluasi dari hal - hal yang kemarin sudah dilakukan agar lebih baik pada tahun depan," tambahnya. (Ic/Gs).

Jakarta, 27 November - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, didampingi Sesmenko PMK Sugihartatmo memimpin rapat bersama pejabat jajaran eselon I Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan di Ruang Rapat Kemenko PMK, di ruang rapat kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta, Kamis Siang (27/11). (humas/yn).

Jakarta, 27 Nopember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (tengah) bersama Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek (kiri) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kanan) memperlihatkan Sampul Pertama Prangko 50 Tahun Hari Kesehatan Nasional, saat Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional, Kamis (27/11/2014) pagi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. (fik/Gs)

Jakarta, 27 Nopember - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) memang menjadi tantangan pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi). Hal ini pun diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Menurutnya, seperti dilansir laman Okezonenews, hal tersebut merupakan PR pemerintah untuk membangun kesehatan agar masa depan bangsa semakin maju. Menko PMK menambahkan, jika perjalanan panjang 50 tahun ini, merupakan perjalanan untuk membangun kesehatan. Pasalnya, tidak mudah menciptakan manusia sehat di negeri kita.

"Saya menyambut baik Indonesia cinta sehat. Budaya hidup sehat bisa jadi keseharian yang bagus," ujar Menko PMK saat Puncak HKN Ke-50, Kamis (27/11/2014) di Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur.

Terpenting, kata Menko PMK, usaha promotiv dan prefentif harus menjadi prioritas utama dalam meningkatkan pembangunan kesehatan. Tantangan ini harus dipecahkan untuk mengubah orang agar berperilaku hidup sehat.(Ozn/Gs).

Jakarta, 27 Nopember  - Sebanyak 2,8 juta keluarga kurang mampu di Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi akan menjadi target program kartu "sakti" Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua daerah itu menjadi daerah percontohan penerapan program Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pemimpin baru Jokowi-Jusuf Kalla.

Spesialis Senior Komunkasi dan Pelaksanaan Program, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Rajeshanagara Sutedja, seperti dilansir laman Kompas.com, mengatakan, dua daerah itu dijadikan daerah percontohan menyusul tingkat kerumitan daerah perkotaan dan pedesaan.

"Kita akan terus evaluasi bagaimana kendala-kendala di lapangan," katanya seusai sosialisasi di Surabaya, Rabu (26/11/2014).

Untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan diberikan kepada 181.000 keluarga miskin di Kota Surabaya dan Banyuwangi, Kartu Indonesia Pintar untuk 160.000 siswa kurang mampu dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibagikan kepada 600.000 individu di dua daerah tersebut.

"Secara nasional untuk tahap pertama diberikan kepada 15,5 juta di 19 kabupaten dan 10 provinsi," terangnya.

Peluncuran tahap pertama di daerah-daerah tersebut dipastikan rampung hingga akhir Desember nanti, dan diperkirakan tuntas secara nasional hingga akhir 2015.

Mensos  Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sumber pendanaan ketiga kartu berasal dari dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN. Nilainya mencapai Rp 6,4 triliun. Dana tersebut sempat menuai pro-kontra karena Ombudsman menemukan, ada 40-60 daerah yang memiliki program serupa. Karena itu, anggaran program kartu "sakti" Jokowi dinilai pemborosan, dan berpotensi menimbulkan duplikat anggaran.

Tak Bisa Cairkan PSKS,  Pria Tua Sebatang Kara Ini “Gigit Jari”

Sementara itu, Suwali (73), warga Dusun Manikmoyo, Desa Kalisidi, Ungaran Barat, tertunduk lesu di salah satu deretan kursi kosong di Kantor Pos Ungaran, Jalan MT Haryono, Ungaran. Tangannya menggenggam erat selembar kupon bantuan langsung tunai (BLT) dan kartu keluarga yang sudah lusuh.

Dia bermaksud mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) seperti yang lainnya. Namun, pria renta yang hidup sebatang kara ini harus menelan kenyataan pahit. Dia ditolak karena tidak mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

"Kasihan Mbah Suwali, dia benar-benar warga miskin. Rumah saja tidak punya. Istrinya sudah meninggal setahun lalu dan tidak punya anak. Seharusnya dia dapat karena warga lainnya yang dulu dapat BLT diberi KPS," kata Ahmad Sulaeman (46), yang mendampingi Suwali.

Suwali berangkat bersama 10 warga miskin Desa Kalisidi lainnya. Dia terpaksa didampingi Sulaeman lantaran kondisi kesehatannya yang buruk, mengakibatkan dirinya tidak bisa berjalan normal. Suwali dan tetangganya menyewa mobil L300 untuk bisa sampai di Kantor Pos Ungaran.

"Kulo mpun mboten saged nyambut damel (Saya sudah tidak bisa bekerja)," kata Suwali.

Rencananya, jika dia dapat mencairkan dana PSKS sebesar Rp 400.000 itu, dia akan membeli beras. Sebulan yang lalu, rumah semipermanen yang dihuninya roboh karena sudah dimakan usia. Kini Suwali menumpang di rumah tetangga yang masih saudara jauh dari mendiang istrinya.

"Makan minumnya dari para tetangga," imbuh Sulaeman.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ungaran Barat, Sujadi, saat dikonfirmasi, menjelaskan, ada kemungkinan Suwali tercecer saat dilakukan pendataan oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tidak tercatat dalam daftar penerima KPS.

"Setelah kami cek, Mbah Suwali masuk di data BPS tahun 2009 sehingga kupon yang dibawanya sudah kedaluwarsa. Kemungkinan di pendataan berikutnya dia tercecer," kata Sujadi.

Dia menjelaskan, untuk bisa menerima dana PSKS, penerima manfaat harus menunjukkan KPS kepada petugas Kantor Pos yang sudah ditunjuk.

Sebelumnya, KPS dibagikan kepada warga tak mampu langsung ke rumah masing-masing via pos. KPS secara otomatis menggantikan kupon BLT versi pendataan BPS tahun 2011.

"Temuan ini kami catat. Kami akan pastikan pihak RT, RW, atau desa memasukkan nama Suwali pada pendataan berikutnya," kata Dujadi.

Terlepas itu, dia juga tidak menampik, penyaluran PSKS tidak tepat sasaran. Pasalnya, menurut dia, pembagian KPS berdasarkan data survei tahun 2011.

"Bisa jadi saat disurvei miskin, sekarang sudah kaya, atau sebaliknya," pungkas Sujadi.

Hari ini adalah hari pertama pembagian dana PSKS di Kabupaten Semarang. Sebanyak 2.255 rumah tangga sasaran (RTS) di wilayah Ungaran Timur dan Ungaran Barat dijadwalkan menerima bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Jumlah penerima secara keseluruhan se-Kabupaten Semarang mencapai 19.074 RTS, yang akan dibagikan secara bertahap di masing-masing Kantor Pos terdekat maupun kantor kecamatan terdekat.(Kc/Gs).

Jakarta, 27 Nopember - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pada tahun 2015, hanya mereka yang belum haji yang dapat berangkat menunaikan rukun Islam kelima itu.

"Pada 2015, saya akan mengambil keputusan atau kebijakan, untuk keberangkatan haji itu hanya bagi yang sama sekali belum pergi haji, itu yang menjadi prioritas," ujar Lukman saat berada di Banjarmasin, Rabu (26/11/2014), seperti dikutip Antara.

Kebijakan itu, kata Lukman, seperti dikutip oleh Laman Kompas.com, karena kuota untuk Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi terbatas dibandingkan dengan tingginya animo masyarakat di hampir semua daerah, termasuk di Kalsel.

"Karena animo masyarakat yang sangat besar untuk berangkat haji, maka akan kita lihat mana yang belum sama sekali berhaji, karena bagi mereka yang belum berhaji itu wajib hukumnya, sementara yang sudah itu hanya sunah," ujar politisi PPP itu.

Oleh karena itu, Menag memohon, bagi yang sudah pernah berangkat haji agar memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk menjalankan ibadah wajib dalam rukun islam yang ke-5.

"Jadi saya mohon dengan hormat seluruh masyarakat khususnya bagi warga masyarakat Kalsel, bagi yang sudah berhaji agar menahan diri, supaya memberikan kesempatan yang lainnya," pintanya.

Ia tidak menjanjikan peningkatan kuota bagi haji untuk Provinsi Kalsel. Namun, upaya untuk menambah kuota haji Indonesia terus diupayakan dengan mengambil jatah yang tidak terserap negara lain untuk dipindahkan ke Indonesia.

"Jadi kita upayakan menyerap kuota negara lain yang tidak mereka gunakan untuk ke negara kita," paparnya.

Lukman menambahkan, saat ini bukan hanya Kalsel yang tidak mencukupi kuota dengan animo masyarakatanya yang hendak pergi haji hingga lebih 20 tahun lamannya. "Provinsi lain juga mengalami hal serupa," ucap Lukman.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel HM Tambrin menyatakan, pendaftar tunggu haji di provinsinya kini lebih 74 ribu orang. Artinya, berdasar kuota, sekitar 20 tahun yang mendaftar sekarang baru bisa berangkat.

Ia mengungkapkan, minat masyarakat Kalsel berangkat haji sangat tinggi, ribuan orang pertahun.

"Masyarakat sepertinya tidak peduli harus mengantre ibadah haji begitu lama, yang penting bagi mereka ada rezeki, mendaftar haji, dan sabar menunggu panggilan ilahi," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Kalsel H Syukeriansyah mengatakan, tahun ini jumlah keberangkatan haji dari provinsinya tetap seperti tahun lalu, yakni dipotong 20 persen dari jumlah semula 3.811 orang menjadi 3.050 orang.(Kc/Ant/Gs).

Jakarta, 27 Nopember  - Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Deputi Menko PMK) Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Wahnarno Hadi membuka secara resmi Konferensi Nasional IV Corporate Forum for Community Development (CFCD), Rabu (26/11/2014) di Balai Kartini, Jakarta.

Usai peresmian pembukaan, Deputi Menko PMK Wahnarno Hadi didampingi Ketua Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) Suwandi meninjau berbagai stand pameran dan berbincang-bincang dengan peserta pameran PT Kideco. Konferensi tersebut digelar sesuai dengan misi CFCD yakni membangun kesadaran dan komitmen perusahaan dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam upaya bersama memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketua Umum CFCD seperti dilansir laman Bisnisnews, mengatakan bahwa perusahaan baru menyadari pentingnya tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) ketika menghadapi masalah dengan masyarakat setempat.

"Banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting program CSR. Mereka baru menyadari pentingnya CSR saat menghadapi masalah dengan warga sekitar perusahaan," ujar Suwandi, Ketua Umum CFCD dalam konferensi pers, usai pembukaan di Balai Kartini, Jakarta.

Selama penyelenggaraan konferensi 26-28 November 2014, CFCD juga akan menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR pada Jumat ( 28/11/2014)malam.

Penghargaan diberikan untuk sektor pertambangan dan energi, pertanian dan agroindustri, industri dan manufaktur, jasa perbankan dan telematika, infrastruktur dan kontraktor, media, serta lembaga dan institusi.

Suwandi menjelaskan program CSR tidak sekadar dijalankan pada saat perusahaan menghadapi masalah. Sebaliknya, program CSR itu harus dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan.

Menurut dia, pelaksanaan program CSR itu bukan semata-mata menghapus kesalahan apa yang dilakukan perusahaan dengan memberikan program hadiah kepada masyarakat sekitar. Program CSR yang dinilai berhasil apabila mampu memberdayakan masyarakat.

Dalam menjalankan program CSR harus dipahami apakah pelaksanaannya sudah berada dalam jalur yang benar, kemudian investasi yang dijalankan sudah berjalan baik atau belum.

Selain itu, pelaksanaan program CSR dapat mengacu kepada tata kelola perusahaan, ketenagakerjaan, lingkungan, layanan, keamanan dan perlindungan hak cipta, serta beberapa penilaian lain.

Suwandi menambahkan belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan dengan baik, padahal mereka memiliki kemampuan menjalankannya.

"Hal ini dapat dilihat dari anggota yang bergabung dalam CFCD baru sebanyak 253 perusahaan, padahal kalau melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program CSR."

Dia menjelaskan program CSR diatur melalui UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas. Seharusnya perusahaan mematuhi peraturan tersebut, apalagi persyaratannya tidak sulit.

Sekjen CFCD Iskandar Sembiring mengatakan untuk menjalankan program CSR sebenarnya tidak sulit hanya membutuhkan 1 persen dari net profit, tetapi yang paling penting strategi yang akan dijalankan.

"Biasanya program CSR itu tercermin dari visi dan misi perusahaan. Program CSR tersebut juga tercermin dari peringkat lingkungan yang didapat perusahaan tersebut biasanya erat kaitannya dengan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dan perkebunan," ujarnya.

Program pelatihan

Iskandar mengatakan CFCD juga menyelenggarakan program pelatihan bagi Community Development Officer (CDO) yakni jajaran manajemen yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menjalankan program CSR dalam suatu perusahaan.

"Pelatihan tidak mahal hanya Rp8,5 juta selama 4 hari sudah termasuk hotel dan sertifikat," kata Iskandar.

Iskandar mengatakan, terdapat beberapa aspek yang dapat dilihat suatu perusahaan sudah menjalankan program community development atau CSR dengan baik, di antaranya besaran upah dan renumerasi bagi pekerjanya, serta pengelolaan lingkungan sekitar.

"Kita juga memiliki standar penerapan comdef dan CSR melalui ISO26000SR, sejumlah perusahaan terutama perusahaan publik dan group-group besar di Indonesia sudah mengantongi standar tersebut," ujar Iskandar.

Iskandar mengatakan CFCD  telah melatih 1.870 CDO dan  mereka diharapkan dapat mengembangkan program CSR di masing-masing perusahaan.(Bn/Gs).

Jakarta, 26 Nopember - Praktik potong memotong bantuan kepada masyarakat miskin masih saja terjadi. Kali ini di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Saat pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kecamatan Kemlagi, Selasa (25/11/2014), para keluarga penerima tak menerima utuh jumlah dana yang menjadi hak mereka.

Dana mereka berkurang Rp 100.000, seperti dilansir laman Fastnews, para penerima PSKS ini sudah mendapati dananya disunat saat mereka membawa pulang dana itu.

Seharusnya setiap warga menerima Rp 400.000. Informasi yang berhasil digali, pemotongan ini terjadi di sejumlah tempat.

Salah satunya di Desa Kedungsari, Kecamatan Kemlagi. Kabupaten Mojokerto. Setiap warga miskin yang antre di kantor kecamatan tersebut akan dikenakan potongan. Caranya, seorang oknum mencegat mereka usai mengambil hak dana kompensasi itu untuk memotong dana.

Oknum memintai begitu saja. Belum diketahui persis identitas oknum ini. Namun oknum ini adalah perangkat.

Warga mengikuti pemotongan yang dilakukan oknum perangkat itu karena dikatakan sudah aturan.

"Saat kami tanya potongan itu untuk apa, dikatakan bahwa pemotongan itu sudah menjadi kesepakatan," ucap salah satu warga penerima dana PSKS.

Sejumlah warga mengakui bahwa pemotongan itu dilakukan saat warga usai mengambil hak mereka.

Pemotongan itu dilakukan di depan gapura kecamatan. Begitu selesai antre, warga langsung dimintai.

Lagi-lagi, oknum itu menegaskan bahwa pemotongan itu sudah kesepakatan warga dan dirinya.

Kondisi ini pun dikeluhkan. Sempat terjadi keributan kecil. Ada warga yang berani memprotes dan menegur dan didukung warga yang lain. Setelah ditegur, oknum itu mengembalikan kepada warga penerima.

"Ada sembilan orang tadi yang dikembalikan. Itu yang terakhir agak siang," kata salah satu warga.

Dikonfirmasi terkait praktik pemotongan tersebut, Camat Kemlagi Dwi Yatno melalui Kabag Humas dan Protokoler Setdakab Alfiah Ernawati mengaku tidak tahu menahu.

Disebutkannya, dana yang diterima setiap rumah tangga sasaran (RTS) sejumlah Rp 400 ribu. Di luar itu, tidak ada lagi penarikan biaya atau potongan atas dana PSKS.

"Kami belum tahu adanya pemotongan tersebut. Nanti kami akan telusuri dan tak boleh lagi ada potongan dalam bentuk apa pun," kata Ernawati.

Kepala Desa Kedungsari Imron, mengaku belum mendapat laporan akan pemotongan PSKS di wilayahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Mojokerto Hariyono mengatakan, besaran dana PSKS yang diberikan sebesar Rp 400.000 untuk setiap RTS. (Fn/Gs)

Jakarta, 26 November 2014 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (keenam kanan) didampingi Menteri Pariwisata Arief Yahya (kelima Kanan) memimpin minum jamu bersama dalam rangka Peringatan 6 Tahun Jamu Brand Indonesia, Rabu (26/11/2014) di kantor Kemenko Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur,Jakarta.(ole)

Jakarta, 26 Nopember - Deputi VII Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Wahnarno Hadi mewakili Sesmenko PMK Sugihartatmo memukul gong sebagi tanda dibukanya secara resmi Kongres Nasional IV Corporate Farum for Community Development (CFCD) yang diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta (26/11). Turut mendapingi Ketua Umum CFCD Suwandi.

Jakarta, 26 Nopember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani didampingi Menteri Pariwisata Arief Yahya berkumpul bersama para pengusaha jamu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta. Mereka bersama-sama melakukan aksi minum jamu sebelum menggelar acara seminar.

Kegiatan ini seperti dilansir laman Detiknews, dalam rangka acara peringatan 6 tahun jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warusan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa". Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.

Selain kedua menteri tersebut, acara ini dihadiri oleh Deputi Menko PMk Bidang Koordinasi Kesehatan, kependudukan dan KB, Dr. Tubagus Rachmat Sentika dan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Perekonomian, Diah Maulida, mantan Wamendag Bayu Krisnamurthi, bos Sido Muncul Irwan Hidayat, Putri Indonesia, dan beberapa akademisi.

"Mencoba menggairahkan spirit lagi jamu bisa merayakan 6 tahun jamu brand Indonesia. Kegiatan bersama ini dari berbagai kementerian pelaku usaha dan akademisi. Memulai tahun 2006, 2008 jamu brand Indonesia dan Mei 2008 mensupport jamu brand Indonesia," kata Diah dalam sambutannya, Rabu (26/11/2014).

Menurutnya upaya membangkitkan kembali jamu Indonesia perlu langkah dan sistem yang terintegrasi seperti meningkatkan penelitian, mendorong industri jamu untuk pasar global dan membuat merek jamu Indonesia. Ia mengatakan jamu tidak terkait hanya pada kesehatan namun berpengaruh pada perekonomian nasional.

"Pada tahun 2014 ini kita punya roadmap bagaimana arah jamu ke depan dan kita akan menghitung dan menyusun naskah rancangan undang-undang tentang jamu," katanya.

Cerita Puan Maharani yang Dipaksa Minum Jamu Sejak Kecil

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani punya cerita soal kebiasaannya meminum jamu sejak masa kanak-kanak. Ia mengaku sempat dipaksa oleh sang bunda, yaitu Megawati Soekarnoputri.

"Saya termasuk peminum jamu dari kecil, saat saya memulai jadi perempuan kecil beranjak dewasa. Dipaksa oleh ibu saya dan nanti bakal terasa manfaatnya setelah 30 tahun ke depan. Saya mengajarkannya juga pada anak saya," kenang Menko PMK Puan Maharani  dalam sambutanya di acara seminar dan peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2014).

Menurut Menko PMK, jamu adalah suatu tradisi bangsa Indonesia yang tetap harus dibanggakan. Menko PMK menegaskan jamu adalah aset nasional dan budaya bangsa sebagai ekonomi unggulan Indonesia.

"Tapi generasi muda sekarang tidak suka dengan minum jamu. Kita harus mendorong generasi muda untuk mendorong dan melestarikan jamu," katanya.

Saat ini, memang sudah ada desa jamu di Sukoharjo, Jawa Tengah yang memproduksi dan melestarikan jamu. Namun Pmenko PMK mendorong agar lebih banyak lagi desa jamu di Indonesia.

Sebelum membuka seminar, Menko PMK, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama para pengusaha jamu melakukan aksi minum jamu bersama.

Kegiatan ini dalam rangka acara peringatan 6 tahun Jamu brand Indonesia "Jamuku Indonesiaku: Menghargai Warisan Budaya untuk Kemakmuran Bangsa" Peserta yang hadir kurang lebih 200 orang dan perwakilan 11 perusahaan jamu di Indonesia.(Dn/Gs).