PMK Lainnya

Jakarta, 21 Nopember - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, memaparkan perkembangan terkini persiapan 'Sail Tomini 2015' dalam forum Rakor Persiapan 'Sail Tomini 2015, Jumat (21/11/2014)  di ruang rapat utama lt.7 Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta, 21 Nopember  - Pada hari peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.

Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, seperti dilansir laman Antaranews, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup.

"Ini berarti ada 5 juta anak Indonesia yang beresiko meninggal, jika angka kematian balita tetap pada tingkat di tahun 1990," kata Olsson di Goethe Institute, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, kehadiran tenaga kesehatan terlatih saat melahirkan juga telah meningkat secara berarti, dari 32 persen pada tahun 1991 (Survey Demografi Rumah Tangga) menjadi 83 persen dalam periode 2009-2013, sehingga mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena komplikasi persalinan.

Hal ini menyebabkan penurunan kematian ibu secara signifikan dari estimasi 600 per 100.000 kelahiran menjadi antara 220 per 100.000 kelahiran pada tahun 2010 menurut model estimasi global (WHO, UNICEF, UNFPA, Bank Dunia. Tren kematian ibu: 1990-2010) dan 359 per 100.000 kelahiran menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2012.

Meskipun begitu, secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir. Di luar kemajuan yang telah dicapai, menurut beberapa perkiraan berbeda, antara 136.000 dan 190.000 anak meninggak di Indonesia setiap tahun sebelum ulang tahun ke-lima mereka.

Kebanyakan kasus meninggal disebabkan oleh penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dan ditangani dengan mudah, seperti komplikasi pasca kelahiran, diare, atau pneumonia atau radang paru-paru. Ditambah lagi, setiap tahun lebih dari 10.000 perempuan meninggal saat melahirkan, suatu angka yang terlalu tinggi.

Peringatan 25 tahun KHA Pada kesempatan tersebut, UNICEF dan Pemerintah Indonesia bergabung untuk memperingati 25 tahun ditandatanganinya KHA, sebuah perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi di dunia. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi KHA.

"Selama dua setengah dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang besar sekali dalam bidang kesehatan dan nutrisi anak, pendidikan, dan perlindungan anak dari bahaya dan kekerasan," jelas Olsson.

Turut hadir Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen dalam pembangunan dan perlindungan anak dengan memegang empat prinsip yakni non diskriminasi terhadap anak, memeprtimbangkan perkembangan terbaik anak, hidup tumbuh berkembang, dan menghargai pandangan anak.

"Kita harus menjaga generasi kita untuk masa deoan. Anak-anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh maksimal, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu perlindungan tanpa perlakuan diskriminatif," tutur Yohana.

Setiap tiga menit  satu balita meninggal di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF menyebutkan bahwa setiap tiga menit, satu balita meninggal di Indonesia atau sekitar 150.000 anak setiap tahun.

Meskipun, UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.

Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan, apalagi secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir.

"Kita perlu mencari cara yang inovatif untuk menangani tantangan-tantangan yang mendasar ini," kata Olsson saat acara peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (20/11/2014) di Goethe Institute, Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga mengungkapkan bahwa masih banyak lingkungan keluarga yang belum aman dan nyaman bagi anak.

"Semoga Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera bisa memenuhi kebutuhan anak," ujarnya yang juga mengatakan terdapat program lain seperti Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah anak untuk meningkatkan angka kesehatan pada anak.

Angka kematian anak cukup tinggi di Indonesia disebabkan karena beberapa hal, antara lain jumlah orang yang buang air besar (BAB) sembarangan di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia (63 juta orang) dan sepertiga anak Indonesia tidak punya akses kepada air bersih.

Tidak adanya sanitasi dan keebrsihan, serta air yang tercemar menyebabkan diare dan penyakit mematikan lainnya. Sementara itu, sepertiga dari jumlah kematian anak di bawah satu tahun disebabkan oleh diare. Diare yang berulang juga menyebabkan gizi buruk.

Faktor lain, jumlah anak yang tidak diimunisasi lengkap di Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Indonesia masih mengalami wabah penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, seperti campak dan diphtheria, yang beresiko terhadap hidup dan kesehatan anak. Wabah ini mudah dicegah dengan mudah jika anak-anak divaksinasi pada usia yang tepat.

Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dalam hal jumlah anak yang menderita gizi buruk atau pendek menurut usia, yang dialami oleh sekitar 36 persen anak balita.

Gizi buruk masih menjadi penyebab utama kematian anak. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan melanjukan ASI hingga usia dua tahun sangat penting. Anak yang pendek menurut usia (stunting) tumbuh dan belajar lebih lambat dari anak yang mendapatkan gizi baik.(Ant/Gs).

Jakarta, 21 Nopember - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyampaikan rasa bangganya sebagai bangsa Indonesia karena kita dapat menikmati negara yang aman, damai dibandingkan banyak negara lain.

Saat menyampaikan sambutanseperti dilansir portal www.setkab.go.id., pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-102 dan pembukaan World Peace Forum, Kamis (20/11/2014) malam  di Gedung MPR Jakarta, Wapres Jusuf Kalla (JK) membandingkan dengan beberapa negara Islam di dunia yang penuh dengan bom, perkelahian, dan konflik besar yang tentunya menyengsarakan umatnya.

“Kita juga berbangga sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar, dapat menjalankan pemerintahan secara demokratis dengan aman. Berbeda dengan negara lain dimana pemilu artinya saling berkelahi, saling membunuh dan juga saling tembak-menembak,” lanjut Wapres.

Wapres mengemukakan selama 69 tahun kemerdekaan, telah terjadi 15 konlfik besar di dalam negeri. Dari 15 konflik itu, kata Wapres, 10 konflik terjadi karena ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan antar daerah, ketidakadilan sosial dan ketidakadilan politik. Hanya 5 konflik terjadi karena ideologi dan sparatis.

“Artinya adalah apabila kita ingin membawa hidup dalam kedamaian, yang sangat utama adalah menjaga keadilan bangsa antara masyarakatnya, antara daerah dan daerah,”ujar Wapres.

Wapres menggarisbawahi bahwa sangatlah penting menjaga kemakmuran bangsa dan kemajuan bangsa, karena kemiskinan bisa menyebabkan ketidakadilan yang bisa menyebabkan konflik.

“Menjaga persatuan, kemakmuran dan keadilan merupakan hal pokok untuk menjaga bangsa ini dari konflik,”tegas Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa semua agama mempunyai tujuan dan prinsip yang sama yaitu menjaga kedamaian. Bahkan, kita setiap hari mengucapkan salam, misalnya Assalamualaikum bagi mereka yang memeluk agama Islam, mengucapkan Shalom bagi mereka pemeluk agama kristen, dan Om swastiastu bagi pemeluk agama Hindu.

“Semua salam itu mendokaan semuanya,” ucap Wapres.

Tetapi,  mengapa salam yang diajarkan setiap agama dan mendoakan kebaikan bagi siapapun tapi masih terjadi konflik agama. “Karena ada di antara kita ada yang menjual murah surga, seperti dengan ajakan membunuh dan membakar akan masuk surga, dan melakukan bom bunuh diri,” ujar Wapres.

Wapres juga mengingatkan bahwa perdamaian tentu tidak dapat dicapai hanya melalui diskusi, tetapi dengan bertindak yang  adil dan mensejahterakan bangsa,” ucap Wapres.

Berkembang Pesat

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa peringatan milad Muhammadiyah yang ke-102 tahun masehi atau 105 tahun hijriah dirangkaikan dengan Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum) ke-5. “Banyak hadir saat ini dari berbagai latar belakang berbeda, seperti pimpinan agama, intelektual, akademisi, politisi, pengusaha, aktivis-aktivis perdamaian, dan media dari berbagai negara, karena forum perdamaian dunia sebagai ajang tukar menukar silaturahmi pengalaman,” ujarnya.

Bagi warga Muhammadiyah, kata Din, merupakan sebuah anugerah bahwa perserikatan yang dipimpinnya, dan berdiri pada 18 November 1912, kini telah berusia satu abad. “Melewati rentang waktu panjang, naik turunnya peradaban dan tantangan yang dihadapi, Alhamdulillah Muhammadiyah masih bisa eksis,” ujar Din.

Muhammadiyah kini sudah berkembang pesat dan telah memiliki 18 cabang istimewa yang berada di 18 negara. “Sungguh besar kesyukuran kami, Muhammadiyah tidak hanya dianggap sebagai gerakan nasional pendidikan tetapi juga gerakan nasional kesehatan dengan tidak kurang jaringan 500 rumah sakit yang dimilikinya,” ujar Din.

Tema milad Muhammadiyah kali ini adalah Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan. “Tema ini pulalah yang akan menjadi tema muktamar Muhammadiyah di Makassar pada Agustus 2015,” ucap Din.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan para duta besar dari negara sahabat. (Setkab/Gs).

Jakarta, 21 Nopember - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa  tiga ‘kartu sakti’ Presiden Jokowi, pemerintah berencana menyederhanakannya dalam satu fisik kartu saja.

“Kami sedang koordinasi lagi, agar kartu-kartu itu dapat diintegrasikan menjadi satu kartu saja. Masyarakat memang sempat bingung dengan tiga kartu itu,” kata dia kepada wartawan, Kamis (20/11/2014)  di Hotel Kempinski, Jakarta.

Kartu yang dimaksud ialah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tetapi nantinya hanya dengan satu kartu saja, masyarakat dapat mengakses sejumlah pelayanan hasil program pemerintah itu.

Langkah itu, ungkap dia, bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat program-program andalan pemerintah. Meski demikian, penyederhanaan kartu sakti menjadi satu fisik kartu itu, baru dapat dilakukan pada 2016.

“Cita-cita ini tidak mudah. Harus ada aksi dan koordinasi yang benar dari kementerian yang terkait. Tapi saya kira dengan bantuan mereka, cita-cita itu bisa tercapai. Ini semua demi memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan,” tutur putri bungsu Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri ini.

Menko PMK juga meminta maaf kepada publik, karena program kartu sakti Presiden Jokowi belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas. “Kami minta maaf, karena proses yang kami lalui memang cukup singkat,” ujarnya.

 Hanya 1 Juta Keluarga

 Sementara itu, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat,  Chazali Situmorang mengungkapkan, penerima KKS hanya sekitar 1 juta keluarga yang berada di 19 lokasi di 10 provinsi seluruh Indonesia.

Jumlah itu diambil dari 15,5 juta keluarga yang telah terdaftar dalam program pemerintahan sebelumnya, yakni penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jumlah penerima KKS dikurangi, karena ketersediaan anggaran pemerintahan Jokowi yang terbatas.

“Dari jumlah penerima KKS itu, disisir berapa keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Didapatlah angka 161.000 anak. Mereka inilah yang penerima KIP. Untuk jumlah penerima KIS diambil dari data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” jelasnya.

Chazali pun memastikan bahwa jumlah penerima kartu sakti pada 2015 mendatang, akan bertambah. Pemerintah menargetkan 15,5 juta keluarga yang telah terdaftar sebelumnya menerima kartu sakti itu. “Tahun depan pasti akan bertambah,” tegas Chazali yang juga Ketua DJSN ini (Gs)

Jakarta (20/11) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menerima penghargaan Peringkat 1 e-Transparency Award 2014 kategori situs kementerian paling progresif dari Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Henny S.Widyaningsih. Selain itu situs Kemenko PMK juga menyabet peringkat 8 situs pemerintah terbaik 2014. Acara ini berlangsung di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski.

Jakarta (20/11) -- Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (5 kiri), Ibu Gubernur DKI Jakarta Veronica Basuki Tjahaya Purnama (7 kanan), Ketua Pengurus Mutumanikam Nusantara Indonesia (MMNI) Herawati Hasan Wirajuda (4 kiri), serta juri kontes dan panitia pameran, menggunting rangkaian bunga, sebagai tanda pembukaan secara resmi Pameran Mutumanikam Nusantara 2014. Pameran berlangsung di Balai Kartini mulai tanggal 20-23 November 2014. (fik)

Jakarta, 20 Nopember  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansah mengatakan, pemerintah memperluas cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Rencananya, KIP akan menjangkau siswa-siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya atau drop out.

"Antara lain perluasannya anak-anak yang drop out pun dapat KIP," kata Khofifah, di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Menurutnya seperti dilansir laman Kompas.com., rencana pemberian KIP kepada siswa yang dikeluarkan dari sekolahnya tersebut sudah dibahas dalam rapat kabinet dan rapat-rapat bersama Wakil PresidenJusuf Kalla. Alasan pemberian KIP bagi anak-anak yang drop out dengan harapan mereka bisa kembali ke sekolah. 

Selain itu, pemerintah berencana memberikan KIP kepada anak-anak jalanan. Khofifah juga menyampaikan bahwa besaran bantuan yang diterima anak-anak pemegang KIP akan berbeda tergantung tingkat pendidikan masing-masing.

"KIP untuk SD Rp 450 ribu/tahun, SMP Rp 750 ribu/tahun, SMA Rp 1 juta/tahun, sementara KIS Rp 192 ribu/bulan itu sesuai standar PBI," ujar dia.

Khofifah menjelaskan, tidak semua penduduk miskin akan menerima KIP. KIP diprioritaskan bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun. Sedangkan sisanya, seperti kaum lansia akan diprioritaskan untuk memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat.

"Dari 1,7 juta, dari 330.000 itu kita usulkan yang dapat KKS dan KIS, karena ini lansia, yang dibawah 18 tahun kita usulkan KIP, jadi treatmennya berbeda," sambung dia.

Terkait bantuan ini, Kementerian Sosial membawahi pengelolaan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurut Khofifah, ada sekitar 15,5 juta rumah tangga yang menjadi sasaran KKS. Mengenai anggaran untuk program KKS, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan anggaran Rp 6,2 triliun di PT Pos Indonesia untuk diberikan kepada para pemegang KKS. Jika belum memiliki KKS, warga bisa menggunakan Kartu Penjamin Sosial (KPS) untuk mencairkan dana di Kantor Pos tersebut. Masing-masing rumah tangga sasaran memperoleh dana bantuan keluarga sejahera sebesar Rp 400.000 per dua bulan.

"Kalau sekarang Rp 400.000 per dua bulan dikali 15,5 juta setara dengan Rp 6,2 triliun itu, anggarannya sudah di PT Pos," ujar Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut,Khofifah mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS, Rabu (19/11/2014) di Kantor Pos Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta. (Kc/Gs).

Jakarta, 20 Nopember  - “Secara konstitusional mendidik adalah tanggung jawab negara, tetapi secara moral mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Pernyataan tersebut dikemukakan Anies saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komite III DPD RI di Ruang Rapat Komite III, Rabu (19/11/2014) Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menanggapi banyaknya pertanyaan mengenai program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Anies seperti dilansir laman Antaranews.com, menjelaskan KIP sebagai gagasan untuk memastikan anak Indonesia mendapatkan kesempatan belajar selama 12 tahun.

“KIP memiliki cakupan lebih luas dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dengan adanya KIP, siswa miskin dan rentan miskin mendapatkan keringanan biaya sekolah dan juga dana untuk kegiatan terkait pendidikan. KIP ini tidak hanya berlaku di sekolah formal atau madrasah tetapi juga berlaku di pesantren dan pusat kegiatan belajar mengajar,” kata Menteri seperti dikutip dari laman web dpd.go.id.

Lebih lanjut Anies mengungkapkan KIP juga menjangkau semua anak usia sekolah dari keluarga miskin, meskipun bukan berstatus siswa.

“Tujuannya agar anak yang sudah keluar sekolah bisa kembali ke sekolah atau menggunakan dananya untuk ikut pelatihan seperti di Balai Latihan kerja (BLK) atau lembaga pendidikan non formal. Orientasinya untuk mengembangkan potensi anak agar mandiri dan menjadi pembelajar.”

Sementara ini, anggaran KIP sendiri masih mengacu pada alokasi anggaran bantuan BSM.

Anies memastikan pemerintah tengah melakukan pembaruan data dan diharapkan sebelum APBNP 2015 dapat diselesaikan.

Menanggapi paparan yang disampaikan Anies, Komite III DPD RI menyambut baik dan mendukung dengan catatan sistem pendidikan nasional terselenggara secara merata, berkualitas dan berkelanjutan.

Komite III DPD RI berharap agar KIP dapat disempurnakan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, validasi kepesertaan, dukungan anggaran, keberlanjutan, akurasi, transparasi dan ketepatan sasaran program.

Sebagai representasi daerah, Komite III DPD RI akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar memenuhi tanggung jawabnya di bidang pendidikan secara menyeluruh khususnya pada bidang anggaran pendidikan melalui APBD di luar gaji guru.

RDP tersebut juga menyepakati bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memperhatikan hasil/rekomendasi DPD RI mengenai Pansus Pendidikan, Pansus Guru dan pengawasan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekolah diminta berhati-hati gunakan dana BOS

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim mengatakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SMK total mencapai Rp3,5 juta per siswa per tahun, sehingga sekolah perlu berhati-hati menggunakannya agar tidak tersangkut masalah hukum.

"Terkadang kepala sekolah bermaksud baik menggunakan dana untuk keperluan sekolah, tetapi terkadang pula tidak ada dalam petunjuk teknis (juknis). Hal inilah yang terkadang membuat mereka tersangkut masalah hukum," ujarnya di Samarinda, Rabu.

Hal ini dikatakan Musyahrim ketika menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertema Membedah Dana Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang digelar oleh Lembaga Pengaduan Rakyat (LPR) kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kaltim dan Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Musyahrim mencotohkan maksud baik yang justru tertimpa masalah hukum, yakni ketika ada angin kencang dan merusak atap kelas, maka kepala sekolah berinisiatif menggunakan dana BOS maupun Bosda untuk pembelian seng dan balok atap, sedangkan dalam juknis Bosda, tidak ada untuk pembelian material itu.

Contoh lainnya adalah, ada sekolah yang kerap tergenang banjir ketika hujan deras, sehingga proses belajar siswa menjadi terganggu. Kemudian kepala sekolah memutuskan untuk menguruk halaman atau lantai sekolah dari dana BOS.

Di akhir tahun, kemudian ada pemeriksaan, sehingga kepala sekolah tersangkut masalah hukum karena dalam juknis tidak ada pemanfaatan dana Bosda untuk menguruk halaman atau lantai kelas, karena dana BOS maupun Bosda hanya untuk operasional sekolah.

Untuk itu katanya, manajemen sekolah harus berhati-hati dalam menggunakan dana BOS maupun Bosda, karena maksud baik ternyata tidak selamanya mendapat sambutan yang baik pula.

Sedangkan dana bantuan operasional sekolah yang mencapai Rp3,5 juta per siswa per tahun untuk SMK itu adalah, dari pemerintah pusat sebesar Rp1 juta per tahun, dari Pemprov Kaltim sebesar Rp1,5 juta per tahun, dan dari kabupaten maupun kota senilai Rp1 juta per tahun. (Ant/Gs).

Jakarta, 19 Nopember  - Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi Kantor Pos di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Di sana JK meninjau pemberian bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

JK seperti dilansir laman Detiknews.com, tiba di lokasi pada sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (19/11/2014) dengan menggunakan sedan Mercy berplat RI 2. Dengan mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang, JK langsung menghampiri bagian uang PSKS.

Sebelumnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah terlebih dahulu tiba di sana.

Jakarta, 19 Nopember - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang dikenal dengan tiga "kartu sakti" ala Presiden Joko Widodo bukan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Jakarta, 19 Nopember  - Masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan puncak banjir di Jakarta yang terjadi pada pekan ketiga Januari 2015, kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto.

"Banjir pada Januari 2014 lebih ringan dibanding Januari 2013. Begitu pula pada Januari 2015, kami harapkan lebih ringan dari tahun sebelumnya. Meski begitu, semua harus bersiap sepenuh kekuatan dengan skenario terburuk," ujarnya, Selasa (18/11/2014) di Jakarta.

Jakarta, 18 Nopember - Asdep Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama pada Kedeputian IV Kemenko PMK Iwan Eka S.(tengah memegang mic) secara resmi membuka Rakornis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pesantren (PEP) Selasa (18/11/2014) pagi di Jakarta. (IN/Gs)