Berita dan Artikel

Jakarta, 30 Januari - Pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat kementerian koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015 disebutkan, kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kemenko PMK mengoordinasikan: a. Kementerian Agama; b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; d. Kementerian Kesehatan; e. Kementerian Sosial; f. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan i. Instansi lain yang dianggap perlu.

7 Kedeputian

Organisasi Kemenko PMK terdiri atas: a. Sekretaris Kementerian Koordinator; b. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana; c. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial; d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan; e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama; f. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan; g. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak; h. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan.

5 Staf Ahli

Selain itu: i. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia; j. Staf ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa; k. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan; l. Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015; dan m. Staf Ahli Bidang Kependudukan.

Kesemua jabatan itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Adapun Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

“Inspektorat dipimpin oleh Inspektur,” bunyi Pasal 30 Ayat (2) Perpres tersebut.

Menurut Perpres ini, di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebudayaan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Januari 2015 itu. (Humas/Gs)

Jakarta, 30 Januari – Sesmenko PMK Sugihartatmo atas nama Kemenko PMK dengan  Jurgen Stetten (kanan) dari Direktur Departemen Asia dan Pasifik, Divisi Kerjasam Internasional Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) melakukan penandatanganan MoU Saling Pengertian antara Kemenko PMK dengan Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) tentang Program Kerjasama pembangunan, Jumat (30/1/2015) di kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam MoU tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara para pihak dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Adapun tujuan MoU tersebut adalah untuk melakukan suatu kerjasama antara para pihak untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sesuai dengan kebijakan dan strategi pembangunan serta implementasinya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Kerjasama pembangunan berkelanjutan ini antara dalam bidang, peningkatan sistem perlindungan sosial dan mendukung reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia. Kedua, meningkatkan akses perempuan, pemuda, lanjut usia dan penyandang cacat atas kesejahteraan yang setara. Ketiga, mempromosukan Indonesia sebagai rujukan bagi negara lain.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang, yang juga Ketua DJSN, dan para pejabat Eselon II, III di lingkungan Kemenko PMK dan FES. (Humas/Gs).

Jakarta, 30 Januari – Sesmenko PMK Sugihartatmo (kiri) menyambut kehadiran Jurgen Stetten (kanan) dengan bersalaman  sebelum dilakukan  penandatanganan MoU Saling Pengertian antara Kemenko PMK dengan Friedrich- Ebert-Stiftung (FES) tentang Program Kerjasama pembangunan, Jumat (30/1/2015) di kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta. (Gs).

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menyambangi berbagai lokasi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (28/1) yaitu lembaga pendidikan, kesehatan serta ruang publik.

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani (kiri) bersalam komando dengan Komandan Kopassus Mayor Jenderal Doni Monardo (kanan), usai acara Pembekalan Peserta Ekspedisi NKRI 2015 Koridor Nusa Tenggara di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, Batujajar, Jawa Barat. (fik)

Bandung (28/01) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani melihat hasil kerajinan siswa-siswi SMP Negeri 1 Cisarua, Parongpong. Menko PMK juga memberikan apresiasi dan dukungan pada gerakan PIK Genre (Pusat Informasi dan Konseling Generasi Berencana), yang telah berjalan di SMP N 1 Cisarua. (fik)

Jakarta (27/01)--- Puan Maharani, Menko PMK (paling kanan) foto bersama usai menerima penghargaan Rekor MURI bersama dengan penerima penghargaan lainnya. Menko PMK terpilih sebagai penerima penghargaan dengan kategori sebagai perempuan pertama yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri termuda dalam Kabinet Kerja Jokowi - JK.

Jakarta, 27 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menerima Audiensi Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya Putri K Wardani, di Ruang Rapat Menko PMK. (ole)

Jakarta, 26 Januari 2015 - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, menghadiri peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat oleh Presiden RI Joko Widodo di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta. (ole)

Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Predagangan Rachmat Gobel, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri ESDM Sudirman Said

Jakarta 23 Januari 2015 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan kegiatan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenko PMK pada Jum'at (23/011/2015) bertempat di Ruang Rapat Utama lantai 7 Gedung Kemenko PMK Jl. Medan Merdeka Barat No 3 Jakarta Pusat.

Acara tersebut di hadiri oleh para Pejabat Esselon I,II,III dan IV di Lingkungan Kemenko PMK dengan Narasumber Direktur Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara Margi Prayitno.

Jakarta, 23 Januari – Menko PMK Puan Maharani (kanan) usai memberikan sambutan dalam Acara Jumat Minum Jamu Bersama, menandatangani “KOMITMEN BERSAMA membudayakan minum jamu dari diri sendiri, keluarga, lingkungan dan masyarakat”, Jumat (23/1/2015) pagi di kementerian Kesehatan, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menkes Nila Moeloek, Menperin Husen Saleh, Menneg PP dan PA Yohana Yambise, Menkopdan UKM Abak Agung gde Ngurah Puspayoga, dan para pejabat dari K/L terkait.(Gs).

Jakarta, 21 Januari - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani (ketiga kanan)  memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Menteri tentang penyelenggaraan event Sail Tomini 2015. Hadir dalam rakor tersebut Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo (kedua kanan), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya (kanan), dan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola (keempat kanan) serta para pejabat dari berbagai instansi (K/L) maupun Pemerintah daerah yang terlibat. Rakot diselenggarakan Rabu (21/1/2015) pagi  di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat). Dalam Rakor tersebut juga  membicarakan rencana persiapan penyelenggaraan Sail Karimata 2016. (foto: deni/Gs)

Jakarta, 20 Januari - Sebagai tindak lanjut digelarnya Rapat Pimpinan (Rapim) dilingkup Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK pada hari ini (Selasa, 20/01/2015) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Paripurna Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan merdeka Barat No.3, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Lembaga di bawah Kemenko PMK.

            Rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani ini dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi , Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Rakor kali ini membahas berbagai hal terkait bidang PMK. Diantaranya tentang persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018, keberlanjutan program Raskin, penyelenggaraan ibadah haji dan rencana pembangunan techno park dan science park.

            Dalam arahannya, Menko PMK menyebut bahwa Rakor ini termasuk Rakor Utama di Kemenko PMK. Pihaknya harus mensinergikan dan mengkoordinasikan program-program berbagai Kementerian/ Lembaga di bawahnya agar bisa berjalan dengan baik. Apalagi dengan akan berlangsungnya Asian Games pada tahun 2018. “Bapak Presiden sudah mengarahkan agar penyelenggaraan Asian Games dilakukan dengan baik. Karena itu perlu dilakukan persiapan dan langkah-langkah yang strategis untuk menuju Asian Games (AG)2018,” ujar Menko PMK. Seperti diketahui, pemerintah telah mempersiapkan Provinsi Sumsel, Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam penyelenggaraan AG 2018. Pemerintah dengan koordinasi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga tengah mempertimbangkan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di AG 2018., Berkaitan  dengan pelatih ,gizi,dan tempat pelatihan atlit, Menko bidang PMK Puan Maharani Kepada Menpora  mengharapkan agar dapat dikontrol kualitas dan fasilitas yang menunjang prestasi olahraga  ,terutama persiapan Asean Games  dapat memilih cabang olah raga prioritas yang diunggulkan sehingga dapat maksimal meraih prestasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan pelatih terbaik , gizi  atlet yang baik  dan tempat pelatihan yang emmadai .  Menko PMK juga meminta kepada semua K/L terkait untuk mendukung  Asean  Games 2018 ,karena ini merupakan agenda  Nasional yang menjadi tanggung ajwab kita semua  untuk mencapai sukses dan prestasi bersama .

            Sementara itu terkait penyelenggaraan Ibadah Haji, Rakor membahas tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang memotong 20 persen dari kuota haji nasional kepada setiap Negara. Atas dasar itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan rencana pemotongan jumlah kuota haji tersebut. Pada kesempatan ini pula sempat dibahas tentang pemondokan calon haji, serta kesehatan calon haji. Kesehatan calon haji menjadi perhatian serius pemerintah mengingat para calon haji Indonesia usianya termasuk tua.  

            Pada kesempatan ini Menko PMK mengapresiasi Check List Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji yang dilakukan pada tahun 2014 lalu. Dengan Check List Monev menurut Menko PMK, kegiatan rapat tidak akan bertele-tele. “Kita akan tahu kerjaan apa yang harus ditangani oleh Kementerian terkait. Kedepan, saya berharap setiap K/L bisa menampilkan Chec List semacam ini di setiap kegiatan rapat,” tegas Menko PMK.

            Rakor kali ini juga menyinggung pelaksanaan Raskin. Menurut Menko PMK, pemerintah tetap melanjutkan Raskin hingga akhir tahun ini (2015). Pemerintah juga mewacanakan pada tahun 2016 nanti, Raskin akan digantikan dengan program lain semisal e-money. Tadinya pemerintah berencana menghapuskan program Raskin pada tahun 2015, namun untuk menjaga stabilitas harga, hal itu urung dilakukan. Program pemerintah sebelumnya yang juga diperpanjang adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Berbeda dengan Raskin yang sampai akhir tahun 2015, program PNPM rencananya hanya sampai bulan April 2015. Adapun program pemberdayaan kini akan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

            Tentang rencana pembangunan Science Park dan Techno Park, Menko PMK meminta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk segera berkoordinasi, khususnya untuk memilih lokasi yang strategis. Dengan lokasi yang strategis, hal itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.(Humas).

Jakarta, 16 Januari - Sesmenko PMK Sugihartatmo (tengah bawah) berfoto bersama dengan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 pada acara Penutupan Pembekalan Pada CPNS Baru dan ramah tamah dengan anggota keluarga CPNS, Jumat (16/1/2015) di Kantor Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta. (ng)