Berita dan Artikel

Jakarta, 8 Januari  - Anggapan bahwa upacara agama Hindu di Bali mempengaruhi kemiskinan, mendapat respons serius dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelar dialog terbuka di Museum Rakyat Bali atau lebih dikenal dengan Museum Bajrasandi. Acara ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat dan instansi pemerintahan.

"Tidak ada miskin karena upacara agama. Sudah ada solusi, contohnya ngaben (upacara pembakaran jenazah) sudah ada sistem yang sederhana, bisa ngaben massal, ngaben paketan dan lainnya. Upacara agama bisa dilakukan sederhana dengan tidak meninggalkan makna dan prosesi upacara tersebut," kata Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, saat memberikan paparan acara dialog, Denpasar, Bali, Kamis (8/1/2015).

Anggapan masyarakat terkait upacara agama yang mempengaruhi kemiskinan di Bali, juga merujuk kepada data akhir tahun BPS Bali yang menyatakan, upacara keagamaan di Bali menjadi urutan kedua penyumbang inflasi.

Apalagi, Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali seperti dilansir laman Kompas.com, juga sempat mengungkap data yang sama. Dialog berjalan komunikatif, karena yang hadir adalah mereka yang memiliki pemahanan sama mengenai upacara keagamaan.

Seperti halnya Gubernur Pastika yang menanggapi persoalan ini. "Sejatinya bukan upacara agama yang menjadi indikator kemiskinan, justru orang-orang yang menggelar upacara itulah yang membuat upacara agama itu 'mahal', yang dikemas 'jor-joran' agar terkesan mewah dan hebat. Seharusnya upacara agama dilakukan sesuai dengan kemampuan yang bisa disederhanakan," kata Gubernur Pastika.

Sementara berdasarkan data BPS yang dikeluarkan Januari 2015, daftar komoditas yang memberikan pengaruh besar pada kemiskinan pada September 2014 lalu, komoditas yang bukan makanan yaitu upacara agama atau adat lainnya menduduki urutan kedua dengan perincian di kota 3,83 persen dan di desa 2,99 persen.

Sementara yang menduduki urutan pertama adalah perumahan mencapai 10,75 persen di kota dan 9,99 persen di desa. Pada kesimpulannya dalam dialog ini bahwa upacara agama bisa disederhanakan agar tidak dianggap sebagai salah satu pemicu kemiskinan. (Kc/Gs).

Jakarta, 8 Januari - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri Kabinet Kerja, bahwa apa yang dilakukan pemerintah selalu dipotret dan dinilai oleh media. Menurut Presiden, bahwa penilai media itu bisa menimbulkan persepsi atau image terhadap kinerja pemerintah.

“Ini supaya semuanya juga tahu, bahwa kita semuanya selalu dipotret, diikuti, dan dinilai oleh media,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Diakui oleh Presiden Jokowi, seperti dirilis portal www.setkab.go.id, exposes media itu tidak belum tentu atau tidak mewakili kinerja pemerintahan. Tetapi ia mengingatkan, bahwa media sebagai pembawa pesan ini akan membentuk sebuah persepsi, akan membentuk sebuah image terhadap kinerja pemerintah.

Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan, persepsi media terhadap kinerja pemerintah, terutama di kementerian itu didasarkan atas berbagai aktivitas. Sealin dari aktivitas-aktivitas, juga dari kebijakan-kebijakan, dan juga langkah-langkah menteri maupun institusi yang lain. Itulah yang kemudian dipotret oleh media dari berbagai sudut.

“Di dalamnya yang pro, ada yang kontra dan ini menimbulkan sebuah persepsi,” papar Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, dalam kurun dalam hampir 3 bulan ini, pemerintah telah melakukan analisis terhadap 343 media. “Hampir tiga bulan ini, kita menganalisis, real time oleh mesin intelligent media management dari 343 media,” ungkap Jokowi .

Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 itu, selain diikuti oleh para menteri Kabinet Kerja, juga dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman dan Kapolri Jendral Sutarman. (Setkab/Gs)

Jakarta, 8 Januari  - Proses pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 memang menjadi sorotan dunia. Hal itu bisa terlihat dari bantuan sejumlah negara asing dalam melakukan pencarian, evakuasi, dan identifikasi korban.

Diungkapkan Direktur Konsuler Kemlu RI, Tri Tharyat bahwa ada 16 negara yang membantu dengan teknologi canggih mereka.

"Jadi 10 negara terlibat dalam konteks investigasi dan SAR, lalu 6 negara di antaranya dalam konteks identifikasi korban," kata Tri di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

10 Negara yang dimaksud seperti dilansir laman Tribun news, adalah Amerilka Serikat, Jepang, Australia, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Rusia, Tiongkok, Prancis dan Selandia Baru. Bantuan dari mereka tidak hanya berupa kapal, heli dan pesawat, tapi juga tenaga ahli di bidang forensik dan investigasi.

Enam negara lagi yang menawarkan bantuan yakni dari Thailand, India, Vietnam, ‎Uni Emirat Arab, Inggris dan Kanada.

Sementara ini, terang Tri, bantuan UEA dan Inggris telah berada di lokasi sebagai tenaga ahli investigasi dan operasional alat detektor canggih.

"Sedangkan India, Vietnam dan Thailand dalam posisi stanby. Tawaran tadi masih terbuka manakala Basarnas membutuhkan," kata Tri.

Inilah rincian bantuan negara asing ;

- Singapura 6 pesawat dan 5 kapal,
- Malaysia 1 pesawat dan 5 kapal,
- Australia 2 pesawat,
- Korea Selatan 1 pesawat,
- AS 2 kapal dan 2 heli,
- Jepang 2 kapal dan 3 heli,
- Rusia 2 pesawat,
- Selandia Baru 1 pesawat, dan
- Tiongkok 1 kapal.

Sedangkan bantuan dari Inggris berupa tenaga ahli operator alat detektor laut dalam sebanyak 2 orang. Sementara untuk bantuan investigasi datang dari Singapura 10 orang, Prancis 2 orang Airbus dan 2 investigator kecelakaan penerbangan.

"DVI (Disaster Victim Identification) Polri juga telah menerima bantuan forensik dari Korea Selatan, Singapura, Australia dan UEA," kata Tri.

Izin keberadaan bantuan asing di Indonesia diberikan dalam status darurat atau keadaan khusus. Karena itu, para tenaga asing itu dibebaskan dari visa dan perizinan bea cukainya.

"Status darurat tersebut masih kami berlakukan sampai berakhirnya masa evakuasi," imbuhnya.

Wapres JK Ingatkan Maskapai Soal Tiket Murah

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan tidak asal-asalan menjual tiket murah. Soal keselamatan penumpang, kata dia, jangan diabaikan. Karena itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan kebijakan soal pembatasan tiket murah.

"Jangan pakai tiket murah sehingga abaikan keselamatan, jangan karena tiket murah mau terbang kemana saja, tidak pikirkan keselamatan," kata JK di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2015).

Meski demikian, dia menyadari tiket murah tetap harus dipertahankan, meski harus dibatasi. Kata JK, masyarakat masih butuh tiket murah untuk transportasi udara. "Masa mau mahal? (Yang penting) jangan memburu penumpang, akibatnya abaikan keselamatan," jelasnya.

Kebijakan Jonan itu dipicu salah satunya oleh kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8501 yang jatuh di Selat Karimata akhir tahun lalu. Air Asia adalah maskapai Low Cost Carier (LCC) yang harga tiketnya relatif murah, dan kerap menjual tiket promo yang luar biasa murah.

Pesawat Air Asia QZ8501 rute Surabaya-Singapura diketahui tidak memiliki izin untuk terbang hari Minggu. Pesawat yang nahas itu terbang pada hari Minggu (28/1/2014) dini hari.

Jonan mengeluarkan kebijakan soal tarif pesawat, untuk menjaga agar maskapai tidak menjual tiket yang terlalu murah. Hal itu salah satunya adalah untuk memastikan maskapai punya uang yang cukup, sehingga punya anggaran yang banyak untuk keselamatan.

AirAsia Pastikan Kompensasi Sesuai Permenhub 2011

 Manajemen AirAsia berjanji akan memberikan memberikan kompensasi sesuai Permenhub 77/2011.
Setiap penumpang pesawat yang tewas akan mendapat kompensasi sebesar Rp 1,2 miliar.

Saat ini manajemen sudah memberikan kompensasi awal sebesar Rp 300 juta.

Presiden Direktur AirAsia, Sunu Widiatmoko mengungkapkan, pemberian kompensasi awal ini inisiatif manajemen.

Menurutnya, manajemen menilai tidak semua korban berasal dari keluarga mampu. Padahal keluarga butuh uang untuk pemakaman korban.

"Kalau sampai final kan butuh waktu," kata Sunu, Rabu (7/1/2015).

Sunu menyebutkan, kompensasi awal ini tidak mengikat. Keluarga berhak menerima atau menolak tawaran tersebut.

Bahkan saat ditawarkan kepada keluarga korban, beberapa orang menolak tawaran tersebut.

Menurutnya, pemberian kompensasi itu memang ada sisi negatifnya.

Sampai sekarang mayoritas keluarga masih memiliki harapan anggota keluarganya selamat. Membicarakan kompensasi sama saja dengan menganggap korban sudah meninggal.

"Kami memahami harapan keluarga. Kalau bicara kompensasi, dikhawatirkan muncul konotasi tidak ada harapan," tambahnya.

Sunu mengaku sudah mendengar komentar soal besaran kompensasi.

Menurutnya, manajemen tidak pernah membicaran masalah kompensasi dihadapan keluarga korban. Manajemen masih konsentrasi mencari korban.

Meskipun tidak menyebut besaran kompensasi, Sunu hanya mengangguk saat ditanya acuan pembayaran kompensasi adalah Permenhub 77/2011.

Dalam pasal 3 huruf a Permenhub tersebut berbunyi, Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) per penumpang.(Tn/Gs)

Jakarta, 7 Januari  - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid membeberkan adanya jual beli TKI non prosedural yang terdampar di shelter Abu Dhabi. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menceritakan pengalamannya saat dirinya berada di Abu Dhabi.

Berdasarkan temuan yang ia dapat di sana, terdapat 189 TKI tanpa dokumen yang diperjualbelikan secara umum.

"Kami baru melakukan kunjungan ke negeri di Timur Tengah. Teman-teman TKI dijual pada calon majikan," ujar Nusron di kantor BNP2TKI, Jakarta, seperti dilansir laman Tribun News, Selasa (6/1/2015).

 "Ada 189 orang yang terdampar di shelter di Abu Dhabi. Padahal, negara tersebut sudah kita berikan moratorium. Artinya, praktik human trafficking masih terjadi," ujar Nusron, saat ditemui seusai memimpin konferensi pers di Kantor BNP2TKI, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta, Selasa (6/1/2015).

Nusron menjelaskan para TKI tersebut jumlahnya mencapai ratusan, kurang lebih 189 TKI. Rarusan TKI tersebut berada di dalam negara yang telah dimoratorium oleh pemerintah terkait penyaluran TKI. Hanya 18 diantaranya yang telah tiba terlebih dahulu sebelum negara yang bersangkutan dimoratorium.

Dari ratusan TKI itu, Nusron menjelaskan mereka dijual kepada para majikan di lokasi yang hampir sama seperti di tempat lokalisasi, dengan harga mencapai puluhan juta rupiah.

"Artinya praktik human trafficking masih terjadi," kata Nusron.

Menurut Nusron, nasib para TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap tersebur merupakan korban dari para penyalur TKI yang tidak memiliki prosedur pengiriman tenaga kerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami juga akan kejar siapa yang mengirim dan merekrut mereka," tutur Nusron. Nusron menjelaskan, di salah satu kawasan yang lokasinya mirip seperti area lokalisasi, para TKI tersebut dijual kepada calon majikan. Menurut Nusron, harga yang ditawarkan penjual jika dirupiahkan mencapai Rp 61 juta per orang.

Para TKI tersebut, kata Nusron, awalnya diberangkatkan dari Indonesia menuju Bahrain. Kemudian, diberangkatkan lagi menuju negara tujuan kedua, yaitu Abu Dhabi.

Ia mengatakan, para TKI tersebut merupakan korban dari perusahaan penyalur TKI yang tidak memenuhi prosedur pengiriman tenaga kerja yang benar. BNP2TKI akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.

Sebelumnya, BNP2TKI telah mendapat perintah dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk memulangkan TKI yang bermasalah di luar negeri.

"Kami juga akan mengirim polisi ke Abu Dhabi untuk membuat BAP (berita acara pemeriksaan), yang nantinya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kami adukan ini sebagai bentuk bagian dari human trafficking," kata Nusron.(Tn/Gs).

Jakarta, 7 Januari  - Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah pada Senin (5/1/2015) lalu kembali melakukan strategi outreach dengan melakukan kunjungan kekerabatan profesional dengan pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi.
Staf Teknis Haji I KUH Ahmad Dumyathi Bashori dan jajarannya juga melakukan kunjungan penting ke Kantor Pusat Maskapai Saudia Airlines di Jeddah dengan agenda melakukan penjajakan dalam peningkatan layanan pemulangan Jemaah Haji Indonesia.
Dalam tematik kunjungan tersebut Pemerintah Indonesia meminta pemulangan jemaah haji saat musim haji Tahun 1436H dilakukan dengan skema melalui Jeddah 50 persen dan dari Madinah 50 persen.
Kunjungan yang diterima langsung Kepala Pengembangan Marketing Hajj dan Umrah Maskapai Saudia Airlines Samir Khayyat menyatakan siap memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia terkait dengan skema tersebut.
"Secara prinsip kami siap dengan permintaan pemulangan 50 persen dari Jeddah dan 50 persen Madinah," kata Samir Khayyat dikutip Tribun dari laman Kementerian Agama RI, Rabu (7/1/2015).
Selanjutnya Samir meminta agar jadwal pemulangan pada musim haji Tahun 1436H ini tidak dilakukan pada siang hari antara Pukul 11.00-13.00 Waktu Arab Saudi, karena matahari sedang panas sekali.
"Usahakan jadwalnya pada jam sebelum jam itu atau setelahnya agar panas tidak berpengaruh banyak pada proses take-off," kata Khayyath.(Tn/Gs).

Jakarta, 7 Januari  - Tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan segera selesai. Pemerintah ingin polemik ini tidak mengganggu program pemberdayaan desa.

”Saya yakin persoalan ini tidak akan mengganggu program pengucuran dana ke desa. Dana desa tidak terkait dengan urusan kelembagaan,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dilansir laman Tribun news, menuturkan, setiap desa nantinya akan menerima rata-rata Rp 750 juta setiap tahun mulai tahun 2015. Dana ini cukup besar sehingga kementerian terkait perlu menyiapkan aparatur desa agar bisa mengelola dana tersebut.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, masih ada interpretasi berbeda dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi terkait peraturan soal desa (Kompas, 5/1/2015).

Kemendagri yang mengurusi masalah desa—sebelum Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dibentuk Presiden Joko Widodo—berpegang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berpegang pada peraturan presiden tentang nomenklatur kementerian di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam perpres disebutkan ada Kementerian Desa sehingga semua urusan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan kementerian itu.

Beda pendapat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berjanji akan mengikuti apa pun keputusan Presiden terkait kementerian yang berwenang mengurusi desa.

Meski demikian, kedua menteri itu masih pada posisinya. Tjahjo berpendapat, seharusnya tidak semua urusan terkait desa dilimpahkan dari kementeriannya ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Urusan yang tidak perlu diintegrasikan adalah urusan pemerintahan desa. Pasalnya, pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah yang jadi tanggung jawab Kemendagri.

Sementara Marwan bersikukuh seluruh urusan desa yang selama ini ditangani Kemendagri dilimpahkan ke kementeriannya, tidak terkecuali pemerintahan desa.

”Urusan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dari urusan pembangunan dan pemberdayaan desa sehingga tidak mungkin urusan itu berada di kementerian lain. Selain itu, jika urusan pemerintahan desa terpisah di kementerian lain, akan terjadi duplikasi fungsi di Kemendagri dan Kementerian Desa yang dampaknya membuat birokrasi terkait desa menjadi tidak efisien dan efektif,” tutur Marwan.

Namun, Tjahjo ataupun Marwan membantah perebutan urusan desa itu terkait akan cairnya dana untuk setiap desa mulai April 2015. Menurut mereka, dana desa merupakan perintah dari UU Desa dan pencairannya tanpa melalui Kemendagri ataupun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Muqowam menuturkan, urusan desa seharusnya diserahkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas mengatur bahwa urusan desa menjadi kewenangan kementerian khusus yang menangani desa. ”Kalau melihat bunyi konstitusi dan UU Desa, urusan desa menjadi kewenangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Hal ini, lanjut Muqowam, antara lain dapat dibaca pada Pasal 1 angka 16 UU 6/2014 yang menyatakan bahwa desa ditangani oleh menteri khusus. ”Jadi sudah terang benderang, menteri yang mengurusi desa itu Menteri Desa,” ujar Muqowam.

Dalam Penjelasan UU Desa memang disebutkan, menteri yang menangani desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dijelaskan pula, dalam kedudukan tersebut Mendagri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengawasan

Koordinator Pengawal Implementasi UU Desa Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta, Arie Sudjito berharap Presiden segera mengambil keputusan terkait masalah ini. Pasalnya, sebelum dana desa mulai dicairkan, masih banyak yang harus dipersiapkan.

”Waktu tersisa sampai dana dicairkan tinggal beberapa bulan lagi, tetapi kami melihat banyak persiapan belum matang. Kami khawatir dengan kondisi ini, tujuan diberikan dana desa untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat desa tidak akan tercapai,” ujarnya.

Persiapan yang belum matang itu antara lain terkait perangkat desanya, seperti penataan kelembagaan desa, kapasitas aparatur desa, dan sistem pengelolaan dan pengawasan dana desa. Selain itu, pemerintah daerah juga dinilai belum maksimal mempersiapkan desa supaya bisa mengelola dan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan masyarakat.

”Harus ada supervisi yang kuat dari pusat supaya pemda betul-betul menyiapkan hal-hal yang diperlukan sehingga dana desa bisa maksimal dimanfaatkan. Namun, jika pusat masih sibuk tarik-menarik kewenangan, supervisi tak akan maksimal,” ujar Arie. (Tn/Gs)

Jakarta, 7 Januari  - Sekitar 200 fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM-MPd yang tersebar di 80 kecamatan pada tujuh kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tenang dalam menanggapi berakhirnya kontrak kerja per 31 Desember 2014.

"Saya minta para fasilitator tetap tenang meskipun ada surat pada 29 Desember dari Kemendagri terkait kontrak kerja yang berakhir pada 31 Desember, tetapi masih ada surat kedua pada 2 Januari sehingga semua harus menunggu keputusan pusat," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Provinsi Kaltim, Moh Jauhar Efendi, di Samarinda, Selasa (6/1/2015).

Namun demikian, Jauhar seperti dilansir laman Antaranews, tidak bisa meminta para fasilitator baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan untuk bertahan di lokasi masing-masing sambil menunggu ketidakpastian ini, karena dalam surat pada 2 Januari 2015, Kemendagri juga tidak menyebutkan kepastian karena anggarannya masih diajukan kepada Menteri Keuangan.

"Bagaimanapun saya tidak bisa melarang atau menahan para fasilitator bertahan di lokasi maupun pulang ke daerah masing-masing, karena wewenang perpanjangan kontrak fasilitator PNPM-MPd ada di tangan pemerintah pusat," ujarnya.

Jauhar menyayangkan jika kontrak kerja para fasilitator itu tidak diperpanjang, karena masih ada lebih dari Rp100 miliar dana bergulir di masyarakat di Kaltim yang membutuhkan pengawasan dari fasilitator.

Apabila tidak ada fasilitator, dana tersebut dikhawatirkan bisa raib akibat tidak ada yang mengawasi.

Meskipun dana tersebut dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd di masing-masing kecamatan, lanjut Jauhar, tetapi jika tidak ada pengawasan di tingkat atas, bisa saja dana tersebut tidak dapat terkendali mengalir ke mana saja.

Disinggung mengenai puluhan fasilitator baru di tingkat kecamatan yang direkrut pada akhir 2014 untuk ditugaskan pada 2015, Jauhar mengatakan bahwa semua fasilitator itu juga untuk sementara belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena belum adanya kepastian dari pemerintah pusat.

"Seharusnya kalangan elit di pusat dapat membedakan mana program yang bagus dan mana program yang kurang bagus. Apabila programnya bagus, maka pemerintahan yang baru dapat melanjutkan, sedangkan program yang kurang bagus bisa ditinggalkan atau dievaluasi," katanya.

Dia mencontohkan seperti program KB di zaman Presiden Soeharto. Saat itu ketika presidennya berganti, program KB tidak dianggap, tetapi saat ini baru terasa betapa besarnya manfaat program KB, sehingga kini sedang genjar-genjarnya dilakukan pemulihan guna mengembalikan kejayaan Indonesia terhadap program KB.

Begitu pula dengan PNPM-MPd ini, banyak negara luar yang mengakui keunggulannya, bahkan sebagian dari negara tersebut telah datang ke Indonesia untuk belajar penerapan PNPM.

"Mengingat betapa bagus dan mulianya program ini karena untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, maka saya harapkan kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan PNPM agar masyarakat pedesaan masih tetap menerima manfaatnya," pungkasnya.(Ant/Gs).

Jakarta, 7 Januari  - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan angka kelahiran pada kalangan remaja puteri masih tinggi sekitar 48 per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun.

"Capaian ini masih jauh dari target MDGs 2015 sekitar 30 per 1.000 remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) BKKBN Sudibyo Alimoeso kepada wartawan, Selasa (6/1/2015) di Jakarta.

Di Kalimantan Barat, seperti dirilis laman Antara News, angka ini bahkan mencapai 104 per 1.000 kelahiran remaja perempuan usia 15 - 19 tahun atau melebihi rata-rata nasional.

"Kalbar dan NTT cukup tinggi, karena itu program Generasi Berencana (GenRe) di 2015 juga akan difokuskan disana dan wilayah lain yang angka kelahiran remajanya tinggi," kata dia.

Sebelumnya, program GenRe difokuskan di sepuluh provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT dan Kalimantan Selatan.

Pada 2015 program itu akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Sudibyo menjelaskan program GenRe merupakan program untuk menjawab tantangan dan masalah remaja terutama menyangkut kesehatan reproduksinya.

"BKKBN khawatir dengan perilaku remaja yang cenderung semakin terjebak dengan problematika remaja seperti seks bebas, napza dan HIV/AIDS," kata dia.

Padahal jumlah remaja Indonesia yang besar, sekitar 67 juta orang merupakan segmen terbesar komposisi penduduk Indonesia.

Perilaku sehat turunkan 92% risiko penyakit jantung

Sementara itu, Studi terbaru dalam Journal of the American College of Cardiology menunjukkan, tiga perempat serangan jantung pada perempuan berusia muda dapat dicegah hingga 92 persen jika mereka mengikuti setidaknya enam perilaku sehat.

Enam perilaku sehat ini ialah tidak merokok, membatasi asupan alkohol, memiliki indeks massa tubuh normal, melakukan olah raga, membatasi menonton televisi dan diet berkualitas.

Untuk sampai pada kesimpulan ini, para peneliti mempelajari hampir 70 ribu orang perempuan selama lebih dari dua dekade.

Mereka lalu mendokumentasikan semua kasus serangan jantung dan kematian yang terjadi selama studi berlangsung dan enam perilaku sehat mereka.

Peneliti dari Indiana University School of Public Health-Bloomington, Andrea Chomistek, mengungkapkan, risiko penyakit jantung pada perempuan berusia 35 hingga 44 tahun tidak berkurang. Para peneliti menduga, pilihan gaya hidup menjadi alasannya.

Mereka menemukan, perempuan yang menerapkan enam perilaku sehat tersebut dalam gaya hidupnya, 92 persen lebih rendah berisiko serangan jantung.

Kemudian, mereka 66 persen berisiko lebih rendah mengembangkan faktor risiko penyakit jantung, seperti diabetes tipe dua, tekanan darah tinggi, dibandingkan perempuan yang tidak menerapkan enam perilaku sehat.

Para peneliti mengatakan, hasil temuan memperlihatkan tiga perempat serangan jantung pada perempuan dapat dicegah bila mereka menerapkan enam perilaku sehat.

"Ini merupakan cara mudah untuk mencegah masalah jantung di kemudian hari," tambah Chomistek seperti dilansir LiveScience. (Ant/Gs).

Jakarta, 7 Januari  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, kementerian yang dipimpinnya kini tengah mempersiapkan regulasi Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) karena UU Nomor 34 Tahun 2014 menegaskan badan tersebut sudah harus terbentuk.

"Jadi, sekarang tinggal waktunya delapan bulan waktu ke depan sejak UU tersebut disahkan di DPR RI," kata Lukman pada malam tasyakuran Kementerian Agama ke-69 di Gedung H. Rasjidi Kemenag, Jakarta, Selasa (6/1/2015) malam.

Malam tasyakuran seperti dilansir laman Antaranews, berlangsung meriah dengan dihadiri mantan Menteri Agama Prof. Dr. Quraish Shihab (16-03-1998 sampai 21-05-1998), Prof. M. Malik Fajar, M.Sc (21-05-1998-23-10-1999, Muh. Maftuh Basyuni SH (20-10-2004-22-10-2009).

Kementerian Agama, lanjut dia, secepatnya akan membuat Peraturan Pemerintah (PP), selanjutnya membentuk tim panitia seleksi untuk mengisi badan tersebut.

Semua itu secepatnya dilakukan mengingat penyelenggaraan ibadah haji ke depan diharapkan semakin baik. Kemenag ke depan tak lagi mengelola keuangan haji tetapi sebagai penyelenggara ibadah haji. Pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemisahannya akan semakin jelas, katanya.

"Struktur, kelembagaan dan susunan dewan komisaris termasuk dewan pengawasnya sudah harus terbentuk. Sesuai amanat dari UU itu," katanya.

Sementara itu, Sekjen Kemenag Nur Syam sebelumnya menyebutkan, akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun. Pada 2022 bisa mencapai sekitar 147,67 triliun. Dana tersebut harus dikelola dengan baik.

"Kini, pisahkan saja, dalam satu wadah di luar Kemenag. Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji dan di luar itu ada badan pengelola dana haji, yaitu BPKH," katanya.

"Jadi, ini menurut saya, UU ini memiliki kekuatan yang sangat strategis luar biasa. Kewenangan Kemenag, sebagai institusi penyelenggara haji tidak tergeser," ia menyatakan.(Ant/Gs).

Jakarta, 6 Januari  - Sekitar 1,8 juta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari seluruh dunia yang akan dipulangkan ke Indonesia, sebagian besar berasal dari Malaysia. Diperkirakan sebanyak 250 ribu orang di antaranya berasal dari Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Namun meskipun pemulangan TKI ilegal sudah mulai dilakukan dari wilayah semenanjung Malaysia, hingga kini belum ada perintah untuk memulangkan TKI ilegal dari Sabah.

"Ini perintah Presiden harus dipulangkan semuanya. Kan sudah dimulai Malaysia di semananjung. Hanya Sabah dan Serawak belum. Pastinya kami masih menunggu arahan dari pusat," ujar Edi Sudjarwo, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kabupaten Nunukan, seperti dilansir laman Tribunnews.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu perintah dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terutama terkait dengan teknis pemulangan TKI dari Sabah.

"Kami masih menunggu. Yang pasti arahan utamanya memulangkan semua TKI ilegal," ujarnya.

Karena belum ada perintah, pihaknya juga belum melakukan pendataan. Apalagi, semua itu pasti terkait dengan anggaran.

"Anggaran juga kami belum tahu modelnya. Apakah nanti diturunkan langsung? Apakah pembiayaannya langsung dari Jakarta?" ujarnya.

Dia mengatakan, untuk memulangkan sekitar 1,8 juta TKI ilegal seperti yang diperintah Presiden Joko Widodo, diperlukan anggaran yang tidak sedikit.

"Dan itu kan tidak mudah, masih dicarikan juga. Pasti bertahap," ujarnya.

Dia juga belum bisa memastikan, apakah TKI ilegal dari Sabah akan dipulangkan pada tahun ini juga.

"Kami juga masih menunggu arahan dari Kepala BNP2TKI. Kalau di Sabah ada ratusan ribu. Angka terakhir kami, yang kami ingat 2008 itu 250 ribuan," ujarnya.

Meskipun belum mendapatkan petunjuk teknis, Edi Sudjarwo meyakini pemulangan TKI ilegal dari Sabah pasti melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Mengingat, ini menjadi titik terdekat dari Malaysia.

"Kalau Jakarta sudah itu dari Malaysia, semenanjung yang langsung mendarat di Halim," ujarnya.

Dia mengatakan, pemulangan TKI ilegal ini sebenarnya mirip seperti yang dilakukan Pemerintah pada 2002 lalu. Saat itu Kabupaten Nunukan menampung hingga puluhan ribu TKI ilegal.

Hanya saja, kata dia, saat itu Pemerintah lebih aktif 'menjemput bola'. Berbeda dengan tahun 2002, Pemerintah hanya menunggu TKI ilegal dideportasi dari negara tempatnya bekerja.

Dia mengatakan, Pemerintah akan aktif menjemput para TKI ilegal tersebut ke penjara untuk dipulangkan.

"Jadi Pemerintah tidak lagi menunggu mereka dideportasi. Mereka akan dijemput pulang ke Indonesia kemudian diberikan pelatihan, kemudian siap untuk bekerja," ujarnya.

Dia memastikan, BP3TKI Kabupaten Nunukan siap menampung jika pemulangan dalam jumlah besar ini dilakukan.

"Kemudian kalau ada yang mau pulang kampung, BP3TKI memberikan biaya kepulangan mereka baik tiket maupun sampai daerah asal. Misalnya ke Bulukumba kami memberikan transport mulai dari pelabuhan dia turun Pare-Pare sampai ke Bulukumba kita berikan," ujarnya.

Selama ini BP3TKI Kabupaten Nunukan sudah terbiasa menangani TKI ilegal yang dideportasi dari Sabah. Dalam setahun lebih 3.000 TKI yang dideportasi melalui Kabupaten Nunukan. Mereka yang dideportasi ini kebanyakan hasil razia dari Kerajaan Malaysia.

"Berapa yang dirazia mereka tangkap, secara periodik atas izin perwakilan, yang kena razia dipulangkan," ujarnya.

Dalam skala kecil, hal itu bisa langsung ditangani BP3TKI Kabupaten Nunukan. Namun jika dilakukan pemulangan dalam skala besar, tentu pihaknya akan melibatkan sejumlah pihak seperti Pemerintah Kabupaten Nunukan.

"Ada rusunawa bisa kita pakai. Tentunya akan kami komunikasikan juga dengan Pemda," ujarnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 6 Januari 2015 - Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangille didampingi Komandan Jenderal Kopassus Doni Monardo memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Ekspedisi NKRI 2015 di Kantor Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta. (ole)

Ekspedisi NKRI yang ke V ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari s.d. 5 Juni 2015 dengan tujuan Kepulauan Nusa Tenggara. Ekspedisi yang bermoto "Peduli dan Melestrarikan Alam Indonesia" akan diikuti oleh kurang lebih 1.241 orang.

Jakarta, 6 Januari - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 24 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan Tahun 2015.

Jakarta, 6 Januari  - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berhasil mempertahankan kinerjanya sebagai daerah berprestasi dalam menyalurkan beras miskin untuk tahun 2014.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, Firdaus seperti dirilis laman Antaranews, mengatakan, penghargaan dari Gubernur Jawa Barat akan diterima dalam waktu dekat oleh pihaknya.

"Ya Alhamdulillah, sudah dua tahun berturut-turut Kota Bogor meraih pengharagaan dari Gubernur Jawa Barat untuk penyaluran Raskin terbaik 2013 dan 2014," kata Firdaus, di Bogor, Selasa (6/1/2015).

Jakarta, 5 Januari  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar menetapkan status siaga bencana banjir sehubungan intensitas curah hujan yang terus meningkat di Kota Makassar beberapa hari ini.

Kepala BPBD Kota Makassar, Muhammad Ismounandar mengemukakan hal itu di Makassar, Senin (5/1/2015), didampingi Humas, Ahmad Syarif.

"Berdasarkan informasi dari Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan perkiraan cuaca hujan dan angin kencang yang akan masih terjadi di wilayah Makassar dan sekitarnya hingga tingga hari kedepan," katanya.

Dia menyebutkan saat ini sejumlah wilayah di Kota Makassar tergenang air seperti kompleks Swadaya Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kompleks Kodam III Paccerakkang, Kompleks Perumnas Blok 10 Antang dan wilayah terparah menimpa Romantangaya Kelurahan Tamangapa dengan ketinggian air mencapai satu meter.

"BPBD Makasssar sejak kemarin sudah melakukan upaya bantuan dengan menyisir menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terisolir banjir," kata kata Ismounandar.

Ismounandar seperti dilansir laman Antaranews, menambahkan BPBD Makasssar bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar dan potensi SAR lainnya sudah membentuk posko penangggulangan bencana di daerah banjir tersebut.

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal menggunakan waktu akhir pekannya Minggu (4/1/2015) dengan mengunjungi tempat pengungsian korban banjir di Jalan Swadaya, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala.

"Selama beberapa hari ini, guyuran hujan sangat tinggi dan ini memang sudah diprediksi oleh BMKG. Akibat hujan lebat itu, beberapa wilayah di Makassar itu tergenang banjir," ujarnya.

Syamsu Rizal mengatakan, intensitas hujan yang sangat tinggi itu telah menyebabkan beberapa wilayah di Makassar mengalami banjir dan genangan, tetapi banjir yang paling besar terjadi di Jalan Swadaya.(Ant/Gs).