Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2394 of /var/www/arsip.kemenkopmk.go.id/includes/menu.inc).

Berita dan Artikel

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari - Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang memastikan untuk tetap menggunakan Kurikulum 2013 pada semester depan, meskipun ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum ada.

Kepala Dindik Kota Malang, Zubaidah seperti dilansir laman Tribun News, memaparkan seluruh sekolah di Kota Malang penggunaan kurikulum 2013 mulai berlaku lagi sejak Senin (05/01/2014).

"Surat permintaan kami sudah di kirim, dan isinya kami akan tetap menggunakan kurikulum 2013 karena semuanya sudah siap," kata Zubaidah saat ditemui Surya(Tribunnews.com Network), Minggu (04/01/2015) siang.

Disinggung mengenai surat dari Dindik terkait Kurikulum 2013 yang sampai kini belum dijawab Kemendikbud, Zubaidah lalu bergeming.

Ia mengatakan masih akan menunggu balasan tersebut. Namun, untuk sementara waktu ini, Dindik memutuskan untuk melanjutkan Kurikulum 2013.

"Sebabnya, kami sudah siap melanjutkan Kurikulum 2013," tegasnya.

Sekedar diketahui, Kemendikbud meminta sebagian sekolah yang dinilai belum siap melaksanakan kurikulum 2013 untuk menunda pelaksanaan terlebih dulu.

Sekolah itu diutamakan sekolah yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana pembelajaran Kurikulum 2013.

Di Kota Malang ini, sekolah yang masuk kriteria itu juga ada. Jumlahnya tidak banyak, dan hanya terdapat pada jenjang sekolah dasar.

Diperkirakan 20 persen dari 263 sekolah dasar saja yang tidak ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum 2013.

Meski demikian, Dindik Kota Malang tetap bersikukuh melanjutkan penggunaan kurikulum 2013. Mereka bahkan membuat surat khusus yang ditujukan pada Kemendikbud.

Surat itu dikirimkan Dindik Kota Malang, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jatim bersama dinas pendidikan di kota lain. Sampai kini, surat itu belum ditindak lanjuti oleh Kemendikbud. (Tn/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Ratusan jamaah umrah asal Indonesia telantar di bandara Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, setelah maskapai Etihad Airways tidak kunjung memberangkatkan rombongan tersebut ke Jeddah.

Sebagaimana diutarakan oleh Beny yang menjadi salah satu anggota rombongan tersebut kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2015). Kejadian bermula saat rombongan umrah itu dijadwalkan berangkat dari Jakarta tanggal 2 Januari 2015 pukul 17.25 WIB dengan maskapai Etihad. Namun penerbangan delay dan baru terbang kurang lebih pukul 22.00 WIB.

Rombongan tiba di Abu Dhabi pada Sabtu dini hari (3/1/2014) sekitar pukul 05.00 waktu setempat, dan dijadwalkan terbang lagi ke Jeddah sekitar pukul 08.15. "Kondisi pagi itu berkabut sehingga penerbangan di-delay pukul 11.30 dengan alasan kabut. Pukul 11.30, lagi-lagi Etihad mengumumkan delay dan dijanjikan terbang pukul 16.00," ujarnya.

Kembali, Etihad menunda keberangkatan dan diumumkan para rombongan terbang pukul 22.00 waktu Abu Dhabi. Namun, penerbangan terus ditunda dan dijanjikan terbang pada Minggu (4/1/2015) pukul 01.00 dini hari, kemudian diumumkan lagi mundur pukul  04.00 dini hari dan terakhir dijanjikan Minggu pukul 23.00 waktu Abu Dhabi.

"Kondisi selama delay sungguh memprihatinkan seperti informasi yang tidak jelas mengenai jadwal dan pihak Etihad tidak menyediakan tempat istirahat atau penginapan. Bahkan kami sudah meminta kepada pihak Etihad, dan dengan tegas (mereka) mengatakan tidak disediakan," lanjut Benny.

Menurut dia, kondisi jamaah Indonesia yang telantar itu sungguh memprihatinkan. Sebagian masih berseragam batik dan berbaju ihram. Mereka telantar di kursi-kursi dan lantai yang dingin.

"Beberapa ada yang mendapat selimut tetapi sebagian besar tidak dapat dan tidak tahu ke mana meminta," kata Benny.

Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com belum berhasil mengonfirmasi pihak Etihad.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 05, 2015

Jakarta, 5 Januari  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), bersinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait masalah kesehatan berbasis perdesaan.

Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, seperti dilansir laman Kompas.com, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

"Proyeksi kerja sama tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu baru wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Menteri Marwan Jafar telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jumat (2/1/2015) lalu.

Marwan menyatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, menurut Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

"Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang bisa dilakukan, seperti keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.

Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.

Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menunjukkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.

Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan meliputi satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita target program ini bisa mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.

Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kerja sama ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang.

"Banyak hal yang bisa disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk program di Kementerian Kesehatan, seperti melakukan Melakukan upaya perubahan perilaku higienis dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya)," ujar Menkes Nila.

Bupati Tasik Nilai Program Desa Sehat Mendes Sejalan dengan Jargon Gerbang Desa

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menilai program Desa Sehat Menteri Desa, Marwan Jafar, telah sejalan dengan prioritas program pembangunan di wilayahnya selama ini melalui jargon Gerbang Desa. Ia pun menyambut baik fokus program baru yang bekerjasama dengan menteri kesehatan tersebut.

"Alhamdulillah ada fokus Desa Sehat oleh Mendes dengan Menkes. Program itu tentunya akan sejalan dengan jargon kami selama ini melalui Gerbang Desa. Mudah-mudahan pembangunan desa di Tasik akan lebih terdukung pemerintah pusat," jelas Uu kepada Kompas.com, Minggu (4/1/2014) malam.

Meski terdapat prioritas wilayah desa di perbatasan oleh mendes dengan program ini, Uu merasa upayanya selama ini membangun desa akan semakin terdukung oleh Kementerian baru era Presiden Joko Widodo tersebut.

"Ya, memang baru prioritas di perbatasan dulu. Tapi saya secara tidak langsung merasa terdukung sekali," kata Uu.

Menurut Uu, sejak masa kepemimpinnya dari tahun 2011 sampai sekarang, ia telah mulai menjalankan program prioritas pembangunan desa melalui Gerbang Desa. Ada pun program fokus desanya itu diantaranya pembangunan pendidikan dan kesehatan masyarakat pedesaan, memudahkan komunikasi dan informasi ke desa, serta memperluas lapangan pekerjaan terlebih melalui sektor pertanian.

"Kesehatan desa masuk salah satu program Gerbang Desa kami. Jadi kami merasa terdukung sekali," tambah dia.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sendiri, tambah Uu, memiliki sebanyak 251 desa dari 39 kecamatan. Adapun sebagian desa berada di daerah terpencil dan dulunya terhambat oleh insfrastruktur jalan yang sulit dilalui kendaraan.

"Dulu jalan-jalan di desa-desa terpencil di Tasik sangat rusak dan malah susah dilalui. Tapi sekarang secara bertahap akses jalan ke desa-desa mulai mulus dengan hotmix," tandas Uu.

Uu berharap Mendes akan terus berupaya mengeluarkan berbagai program untuk pembangunan pedesaan. Karena menurutnya jika masyarakat pedesaan telah maju tentunya bisa membawa perubahan terhadap citra bangsa ini di dunia Internasional.

"Ya, jangan pikir perkotaan terus. Justru tidak ada kota kalau sebelumnya tidak datang hasil berbagai sektoral dari desa. Saya yakin semua masyarakat di kota awalnya dari pedesaan," ujar Uu sembari terdengar tertawa melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Mendes bekerjasama dengan Menkes akan melakukan fokus program Desa Sehat. Pemerintah Pusat ini akan berupaya menggenjot peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan dengan target awal wilayah desa di berbagai perbatasan.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Jumlah orang tewas akibat virus Ebola mencapai 7.989, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam pernyataan, Jumat (2/1/2014).

Sebanyak 20.381 kasus Ebola (EVD) dilaporkan, kata laporan itu. Data itu merujuk ke Guinea, Liberia dan Sierra Leone.

Sejalan dengan statistik, seperti dilansir laman Antara News, jumlah maksimum kematian terkait-Ebola dan kasus telah terdaftar di Liberia - 3423 kematian kumulatif dan 8.018 kasus kumulatif.

Liberia diikuti oleh Sierra Leone (2,827 kematian dan 9.633 kasus) dan Guinea (masing-masing 1.739 dan 2.730).

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Pemutusan kontrak tenaga fasilitator dan konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), dinilai justru kontraproduktif.

Anggota DPR RI  Budiman Sudjatmiko seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut akan merugikan masyarakat desa, dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi sedang mengkaji untuk menghapus 40 lembaga kementerian non pemerintah dah lembaga non struktural.

Lembaga-lembaga yang berdasarkan analisis dan observasi tidak berguna dan menghabiskan anggaran tidak akan diberi ampun.

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari - Kasus dugaan pungli bermodus mutasi sekolah di SMAN 15 Surabaya bukan satu-satunya di Surabaya.

Beberapa sekolah seperti dilansir laman Tribun News, diduga melakukan modus serupa. Hal ini disampaikan anggota komisi D DPRD Surabaya.

Pasca terkuaknya kasus dugaan pungli di SMAN 15 politisi  ini dilapori sejumlah wali murid yang mengalami hal serupa. Salah satunya tokoh publik di Surabaya.

"Tokoh ini juga dikenai biaya cukup besar saat memutasi siswanya di salah satu SMAN kompleks," terang Baktiono.

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari – Lulusan lembaga pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) kini bisa melanjutkan ke pendidikan formal, seperti perguruan tinggi tanpa ada ujian penyetaraan.

Hal ini dimungkinkan setelah terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA No. 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

Oleh humaspmk on January 04, 2015

Jakarta, 4 Januari  - Dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Monumen Nasional, Sabtu (3/1/2015), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan umat Muslim untuk menghormati penganut agama lain. Ia pun mengingatkan umat Muslim untuk memperbaiki akhlak dengan mencontoh Nabi Muhammad.

Oleh humaspmk on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari  – Nabi Muhammad SAW datang ke dunia mmebawa perubahan bagi dunia dan seluruh alam semesta kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Hal itu dilakukan salah satunya dengan membangun ahlak yang kokoh diantara umat Islam pada masa awal.

Oleh humaspmk on January 03, 2015

Jakarta, 3Januari - Mengawali tahun 2015, Jumat (2/1), di Aula Gedung III Lantai 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan ke dalam sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Oleh humaspmk on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari - Presiden Joko Widodo menegaskan dengan meneladani sifat Nabi Muhammad SAW maka bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.

"Kalau kita bisa meneladani beliau dalam gaya hidup sehari-hari, saya yakin Indonesia bisa menjadi negara besar, makmur dan sejahtera," kata Presiden dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, Jumat (2/1/2014) malam.
 

Oleh humaspmk on January 03, 2015

Jakarta, 3 Januari  - Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai masing-masing sekolah seharusnya bisa menerapkan dua muatan model kurikulum yakni kurikulum 2013 dan 2006 secara bersamaan untuk menghindari kesenjangan kualitas pendidikan.

"Pada masa evaluasi kurikulum 2013, seharusnya sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2006 tetap berinisiatif menggunakan substansi kurikulum 2013," kata Ketua Dewan Pendidikan DIY, Wuryadi di Yogyakarta, Jumat(2/1/2014).

Oleh humaspmk on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari  - Sepanjang tahun 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti dilansir laman Antaranews, mencatat terdapat 1.525 kejadian bencana alam, yang mayoritas tanah longsor, dan menewaskan 566 orang di seluruh Indonesia.

Selain korban tewas, 2,66 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 51.000 rumah rusak, dan ratusan bangunan umum rusak.

"Kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun rupiah, seperti dampak kebakarah hutan dan lahan Rp20 triliun, banjir Jakarta Rp5 triliun, banjir di Pantura Jawa Rp6 triliun, banjir bandang di Sulawesi Utara Rp1,4 triliun, banjir dan longsor di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah Rp2,1 triliun," tulis Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, di laman resmi BNPB seperti dikutip AntaraNews, Jumat (2/1/2015).

Terkait dengan jenis penyebab bencana, 99 persen bencana adalah bencana hidrometeorologi.

Puting beliung adalah jenis bencana yang paling dominan selama 2014 yaitu 496 kejadian, kemudian banjir 458 kali, dan longsor 413 kejadian.

Puting beliung menyebabkan korban jiwa 57 tewas, 10.707 jiwa mengungsi, dan lebih 23 ribu rumah rusak selama 2014.

"Longsor adalah bencana yang paling mematikan selama 2014. Ada 343 orang meninggal dan hilang akibat longsor, atau 60 persen dari dari total korban tewas akibat bencana. Longsor di Banjanegara yang menyebabkan 99 jiwa tewas dan 11 jiwa hilang merupakan bencana dengan korban terbanyak," tambahnya.

Sementara itu konsentrasi bencana terbanyak adalah di Provinsi
Jawa Barat 290 kejadian. Berikutnya Jawa Tengah 272 kali, Jawa Timur 213 kali, Aceh 51 kali, dan Sumatera Selatan 480 kejadian.

Dilihat dari sebaran kabupaten/kota, maka paling banyak ada di Bogor 37 kejadian, Bandung 31, Sukabumi 29, Garut 26 kali, dan Cianjur 23 kejadian.

Jangan lengah soal bencana geologi

Sementara itu, meskipun sepanjang tahun 2014 intensitas bencana geologi hanya sebesar 1 persen dari total jumlah bencana yang melanda Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta agar masyarakat tidak menjadi lengah.

"Bencana geologi, khususnya gempa dan tsunami  bersifat mendadak. Bisa kapan saja terjadi di daerah rawan," tulis Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, di laman resmi BNPB sebagaimana dikutip AntaraNews, Jumat (2/1/2015).

Ia melanjutkan, sekitar 386 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 157 juta jiwa yang terpapar sedang hingga tinggi dari bahaya gempa di Indonesia.

Bahaya tsunami berpotensi mengancam 233 kabupaten/kota dengan penduduk 5 juta jiwa yang terpapar sedang hingga tinggi.

"Untuk itu jangan lengah, ancaman bisa terjadi kapan saja," tulisnya.

Sementara itu, bahaya geologi berupa erupsi gunung api tercatat ada 5 kali sepanjang tahun 2014.

Erupsi Gunung Sinabung terjadi pada 13 September 2013 hingga sekarang, Gunung Kelud 13 Februari 2014, Gunung Sangeangapi 30 Mei 2014, Gunung Slamet 13 September 2014, dan Gunung Gamalama 18 Desember 2014.

Total 24 orang tewas, 128.167 jiwa mengungsi, dan 17.833 rumah rusak. Bahkan erupsi Gunung Sinabung, saat ini masih menyebabkan 2.443 jiwa (795 KK) mengungsi di 7 titik. Sebanyak 1.212 jiwa (370 KK) harus direlokasi dalam waktu dekat ini.

Erupsi Gunung Kelud adalah yang fenomenal. Material dilontarkan ke angkasa hingga 17 km. Sebanyak 7 orang tewas, sekitar 90 ribu orang mengungsi, dan 17 ribu lebih rumah rusak. Mengingat masyarakat sekitar Gunung Kelud sudah tangguh menghadapi bencana, dan memaknai erupsi sebagai warisan masa depan, maka pemulihan berjalan dengan cepat.

Kejadian gempa merusak ada 11 kejadian yang menyebabkan 248 orang mengungsi dan 662 rumah rusak. Gempabumi terjadi antara lain di Jateng 25 Januari 2014 berakibat di Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Purworejo.

Tsunami ada dua yaitu tsunami dari gempa di Chile 2 April 2014 dan gempa 7,3 SR di Halmahera Utara pada 15 November 2014. Meskipun tsunami kecil, namun ancaman ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemda dalam menghadapi tsunami masih rendah.

 

Selama 2014, kejadian bencana geologi seperti gempabumi, tsunami, dan erupsi gunungapi hanya 1 persen atau 18 kejadian dari total 1.525 kejadian bencana di Indonesia. Sejumlah 99 persen adalah bencana hirometeorologi seperti puting beliung, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari  - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen, relatif menurun dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat 28,6 juta orang atau 11,46 persen.

Seperti dirilis Berita Resmi Statistik BPS No.06/01/Th.XVIII, tangga 2 Januari 2015 dalam portal www.bps.go.id., yang bertajuk Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2014, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen dan berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandungkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Sepetember 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen).

Penurunan ini terjadi sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Nopember 2014. Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,15 juta orang ( dari 10,51 juta orang pada Maret 2014 menjadi 10,36 juta orang pada September 2014. Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,40 juta orang (dari 17,77 juta orang pada Maret 2014 menjadi 17,37 juta orang pada September 2014.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 8,34 persen, turun menjadi 8,16 persen pada September 2014. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,17 persen pada Maret 2014, menjadi 13,76 persen pada Sepetember 2014.

Peranan komoditi makanan terhadap garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2014 tercatat sebesar 73,47 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2014 yaitu sebesar 73,54 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis Kemiskinan perkotaan relatif sama dengan di perdesaaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan tahu. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan dan bensin.

Pada periode Maret 2014 – September 2014, baik indeks Kedalaman kemiskinan (Pi) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung tidak mengalami perubahan.(Bps/Gs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari  - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, orangtua menjadi penentu sukses tidaknya anak, namun jika bicara kesiapan orangtua dalam mendidik anaknya tentu saja paling tidak siap.

"Orangtua paling tidak siap jika berbicara pendidikan anaknya," kata Anies Baswedan pada Dzikir Nasional yang ke-13 di Masjiod At Tin Jakarta Timur, Kamis (1/1/2015) malam. 

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin,HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya.

Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib. Acara dzikir dimulai usai shalat Isya. Sebelum acara dibuka, acara diisi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al Quran.

Mendikbud, seperti dilansir laman Antara News, mengatakan, pendidikan bagi seorang anak tidak sekedar melahirkan kepandaian. Tetapi muaranya adalah menghasilkan anak berakhlak mulia. Untuk mencapai anak yang berakhlak mulia itu tidak melulu harus lewat lisan, tulisan tetapi lebih penting adalah melalui keteladanan orangtua.

Mendikbud menyebut contoh barang dan peralatan bawaan jemaah masjid At Tin yang diminta oleh panitia penyelenggara agar ditempatkan di muka atau di hadapan jemaah. Maksudnya, agar barang bawaan jemaah tidak diambil atau berpindah tangan kepada pihak yang tak bertanggung jawab. Dengan kata lain, untuk menghindari copet.

Mengapa hal itu sampai diumumkan. Tidak lain karena ketidakjujuran dan merosotnya ahlak belakangan ini sudah menjadi keprihatinan berbagai pihak. Dan, dalam acara dzikir nasional yang dikaitkan pula dengan pergantian tahun baru, menurutn dia, sudah sepantasnya semua pihak melakukan perenungan, introspeksi atau melakukan koreksi terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan diri sendiri. Mawas diri sangat diperlukan. Untuk itu, kembali pada pendidikan yang menjadi peranan.

"Sudahkah kita menghasilkan anak terdidik. Berakhlak mulia dan jujur," tanya Mendikbud.

Mendidik anak berakhlak mulia, khususnya yang berkaitan erat dengan kejujujran, menurut dia, tidak dibutuhkan terori yang muluk atau rumit. Conth yang simpel, jika anak pada saat puasa di bulan Ramadhan bermain bola kemudian kembali ke rumah minta minum pada orangtuanya. Orangtua harus memposisikan bersikap bijak. Dengan mengatakan, misalnya, boleh minum namun pada puasan hari berikutnya diingatkan anak bersangkutan tak lagi bermain bola.

Anak yang terus terang minta izin minum tadi, menurut Anies, menunjukan diri sebagai orang jujur. Hal itu harus diapresiasi. Padahal, jika si anak mau minum tanpa minta izin orangtua pun bisa dilakukan saat itu juga.

"Jika saja setiap rumah sudah menghasilkan anak jujur, ke depan, bangsa Indonesia akan jujur dimana pun bermukim. Negeri ini bisa melahirkan orang jujur," tegas mendikbud.

Terkait dengan dzikir nasional, ia berharap dapat mengubah kebiasaan orang yang menyambut tahun baru dengan hura-hura, dan diganti dengan aktivitas bernuansan Islami.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 02, 2015

Jakarta, 2 Januari   – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam menyambut tahun baru, yaitu dengan menggelar acara zikir bersama dan menghindari cara-cara berhura-hura atau kegiatan lain yang tidak membawa manfaat.

Acara zikir menyambut pergantian tahun 2014 ke 2015 yang digelar di Masjid Agung At Tin Jakarta, Timur, pada Rabu (31/12/2014) malam, menurut Menteri Agama seperti dirilis laman Antara news, merupakan kreativitas dan kemudian menjadi tradisi yang harus dijaga keberlansungannya.

“Ini merupakan kegiatan khas Indonesia yang di negara lain tak dimiliki,” kata Menag ketika memberi sambutan pada Zikir Nasional yang ke-13.

Hadir pada acara tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah Anies Baswedan, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, mantan Ketua PB NU KH Hasyim Muzadi, AM Fatwa, KH Yusuf Mansur, Muzamil Basyuni, Wakil Ketua 1 Pelaksana Harian Masjid At-Tin, HM. Sutria Tubagus dan sejumlah tokoh agama lainnya. Ribuan umat Muslim memenuhi masjid At Tin sejak shalat magrib, sementara acara zikir dimulai usai shalat Isya.

Menteri Agama Lukman Hakim mengingatkan umat Islam bahwa negara bisa berdiri kokoh dan rakyatnya dapat meraih kesejahteraan dan keadilan jika dua kelompok besar di negara bersangkutan rukun. Kedua kelompok itu adalah ulama dan umara. Ia mengatakan bahwa hal itu ada di Indonesia. Terlebih lagi pada acara zikir nasional yang momentumnya dikaitkan dengan pergantian tahun. Tentu saja di acara tersebut ada dimensi personal, nasional dan sosial.

Zikir, menurut Menag, adalah perintah agama. Semua pihak dituntut untuk melakukan persiapan menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Persiapan itu dapat dilakukan melalui dzikir, mengingat Allah sebagai pencipta semua mahluk alam semesta ini. “Jadi, zikir tak sekedar mengingat Allah, juga ingat kepada mahluk-mahluk-Nya,” ia menjelaskan.

Manusia sebagai “hamba” yang diciptakan Allah semata-mata untuk mengingat dan mengabdi kepada Allah. Namun, manusia juga sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dapat mengatur bumi seisinya semata-mata juga untuk mengabdi kepada Allah. “Fungsi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah jangan dipertentangkan. Keduanya diarahkan untuk mengabdi kepada Allah,” katanya.

Zikir Nasional dapat dimaknai sebagai ajang muhasabah, melakukan refleksi apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan apa yang perlu dilakukan pada masa mendatang. Yang sudah baik ditingkatkan, dan yang buruk di masa lalu harus ditinggalkan, demikian Menag.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 02, 2015

Jakarta, 2 januari  - Kepala badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI F Henry Bambang Soelistyo mengatakan, dalam pencarian hari ini, pihaknya menemukan beberapa jenazah penumpang pesawat Air Asia QZ 8501.

Menurutnya, seperti dilansir laman Tribun News, total yang berhasil ditemukan sebanyak sembilan jenazah. "Total jenazah sampai detik ini yang sudah dipastikan jumlahnya ada sembilan," kata Soelistyo di kantornya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (1/1/2015).

Soelistyo menuturkan, dari sembilan jenazah tersebut, enam di antaranya sudah dikirim ke Surabaya untuk diidentifikasi. Menurutnya, masih ada tiga jenazah yang belum dikirim ke Surabaya yakni dua berada di Pangakalan Bun dan satu lagi berada di KRI Yos Sudarso.

"Ketiga jenazah itu berjenis kelamin perempuan," tuturnya.

Masih kata Soelistyo, pihaknya dan tim gabungan melakukan operasi pencarian seluas 13.500 kilometer persegi. Menurutnya ada 19 kapal laut yang berasal dari Indonesia dan bantuan asing yang diberdayakan dalam operasi pencarian hari ini.

"Untuk jumlah pesawat yang diturunkan ada sembilan pesawat," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on January 01, 2015

Jakarta, 1 Januari  - Komite Perdamaian Dunia tepat di malam pergantian tahun baru 2015 menetapkan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)  menjadi Taman Peradaban Internasional dan Wahana Perdamaian Dunia karena memiliki Plaza Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) .

"TMII diberi pengakuan dan ditetapkan sebagai Taman Peradaban Internasional dan Wahana Perdamaian Dunia oleh Komite Perdamaian Dunia, karena TMII memiliki Plaza KTT Non-Blok yang bersejarah," ujar Direktur Operasional TMII Ade F. Meyliala di Jakarta, Rabu (31/12/2014) malam.

Oleh humaspmk on January 01, 2015

Jakarta, 1 Januari - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, seperti dilansir laman Possore, siap mengoptimalkan Ujian Nasional (UN) dari segi manfaat. Hasil UN nantinya dapat dimanfaatkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyarawah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

“UN juga mulai digunakan sebagai rujukan bagi anak Indonesia yang ingin mendaftar ke sekolah di luar negeri,” tegasnya pada rapat koordinasi UN dengan perwakilan dinas pendidikan provinsi seluruh Indonesia di Kemdikbud, Rabu (31/12/2014).

Oleh humaspmk on January 01, 2015

Jakarta, 1 Januari - Serpihan pesawat AirAsia QZ8501 akhirnya ditemukan di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Demikian pula telah ditemukan sejumlah jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia ini.

Terkait hal itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan maskapai AirAsia harus menanggung asuransi seluruh penumpang dan awak pesawat yang jadi korban.

Oleh humaspmk on January 01, 2015

Jakarta, 1 Januari – Keluarga Besar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengucapkan

SELAMAT TAHUN BARU 2015

Semoga di tahun 2015 kita semua bersatu padu untuk bekerja lebih baik, maju, bersemangat disertai doa sehingga seluruh program kerja dapat berjalan sesuai rencana, untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Amien (Gs).

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember  - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat menjadikan setiap Rabu sebagai hari khusus untuk Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Kerja 2014-2019. Rapat ini membahas program pemerintah dan setiap permasalahan yang muncul secara menyeluruh dan komprehensif dengan seluruh anggota kabinet.

"Ini agar kami bekerja lebih efektif dan efisien, tidak menjadikan semua hari rapat-rapat terus sehingga kapan waktunya kita bekerja tidak ada," kata Kalla, kepada Kompas baru-baru ini di Jakarta.

"Kalau sudah ditentukan Rabu (sebagai) hari Sidang Kabinet Paripurna, kami bisa mengatur saatnya bekerja, kunjungan kerja, atau meninjau di lapangan dan saatnya mengevaluasi atau rapat," lanjut Kalla

Menurut Kalla, seperti dirilis laman Kompas.com, Sidang Kabinet Paripurna setiap Rabu semula diusulkan diadakan hanya pada setiap awal dan akhir bulan. Tujuannya, mengevaluasi dan merencanakan program-program besar pemerintahan Jokowi-JK secara berkala di awal dan akhir bulan.

"Jangan setiap hari kami rapat dan rapat sehingga habis waktu kami dan menteri-menteri hanya untuk rapat," ujar Kalla. Semula, dengan rapat rutin Rabu hanya pada awal dan akhir bulan, harapannya para menteri bisa fokus dan konsentrasi bekerja dan bertemu lagi untuk evaluasi serta merencanakan program yang lebih baik dan lebih cepat.

Dengan kesepakatan rapat setiap Rabu ini, imbuh Kalla, rapat tetap bisa saja digelar pada hari selain Rabu, dalam rupa rapat terbatas untuk membahas satu masalah besar. Rapat semacam itu bisa terjadi misalnya untuk membahas kejadian seperti longsor di Banjarnegara, Jawa Tenah, ada masalah mendadak, atau menyiapkan materi Sidang Kabinet Paripurna.

"Tidak apa-apa  kalau mau ada ratas di luar Rabu. Kan, tidak semua menteri harus hadir. Menteri yang tidak terkait bisa tetap bekerja. Namun, khusus hari Rabu, semua menteri wajib hadir dan harus konsentrasi untuk mengevaluasi dan merencanakan apa yang sudah, belum, dan akan dikerjakan," lanjut Kalla.

Sudah berjalan

Rapat setiap Rabu, kata Kalla, sudah dimulai pada 24 Desember 2014. Selain membahas rencana eksekusi terpidana mati kasus narkoba, kata dia, rapat itu juga membahas arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta penetapan Rancangan APBN-P 2015.

Lalu, pada Rabu (31/12/2014) ini, rapat serupa juga akan digelar. Selain mengagendakan penanganan kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, berdasarkan informasi yang didapat Kompas pada Selasa (30/12/2014) malam, rapat akan membahas pula antisipasi banjir dan longsor.

Menurut informasi yang sama, rapat akan membahas juga beberapa masalah ekonomi seperti perubahan harga bahan bakar minyak yang akan berlaku per 1 Januari 2015. Bakal dibahas pula, proses tender pengadaan barang dan jasa yang harus dipercepat untuk mengejar angka penyerapan anggaran.

Presiden Singgung Evakuasi AirAsia QZ8501 Saat Buka Sidang Kabinet

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/12/2014). Presiden membuka rapat dengan menyinggung proses evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pagi.

"Kemarin saya sudah lihat lapangan, melihat secara jelas betapa kesulitan yang dihadapi. Tapi Alhamdulillah dari kemarin sampai siang ini berjalan baik. Hari ini saya minta laporan lebih detail mengenai informasi dan hal yang berkaitan dengan operasi, cuaca dan kemungkinan yang lain," kata Presiden Jokowi.

Dalam rapat tersebut, hadir seluruh menteri Kabinet Kerja. Tampak juga kehadiran Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Jaksa Agung HM Prasetyo serta Kepala BIN Marciano Norman.

Presiden Jokowi telah memantau proses evakuasi secara langsung pada Selasa (31/12/2014). Sampai hari ini tim SAR gabungan terus melakukan evakuasi.

Pesawat AirAsia QZ8501 hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pukul 07.55. Pesawat sempat menghubungi Air Traffic Control (ATC) Bandara Soekarno-Hatta untuk meminta izin naik ke ketinggian 38.000 kaki dari yang sebelumnya 32.000 kaki untuk menghindari cuaca buruk. Namun, tak lama setelah itu, pesawat hilang dari radar.

Pesawat Airasia QZ8501 ini membawa tujuh orang kru dan 155 orang penumpang yang terdiri dari 138 orang dewasa, 16 orang anak-anak, dan 1 orang anak balita.

Di dalam pesawat itu, ada pula penumpang dan awak kabin warga negara asing, yakni Singapura 1 orang, Inggris 1 orang, Malaysia 1 orang, Korea Selatan 3 orang, dan Perancis 1 orang.(Kc/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember - Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kamaruddin Amin mengaku setuju dengan gagasan menjadikan Indonesia sebagai pusat studi Islam dunia. Menurutnya, hal itu bahkan menjadi visi Ditjen Pendis dan program kerja yang disiapkan sekarang sudah mengarah ke sana.

“Itu visi Ditjen Pendis sesungguhnya dan untuk mengarah ke sana kami punya konsepnya di Pendis, di antaranya program 50.000 doktor, 10.000 hafiz, santri berprestasi dan sejumlah program strategis di Ditjen Pendis (lainnya),” demikian penegasan Kamaruddin Amin, Selasa (30/12/2014).

Lantas kapan target implementasinya, Kamaruddin seperti dilansir laman Antara news, mengatakan bahwa itu membutuhkan waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. “Mungkin butuh satu atau dua RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Presidium KAHMI Mahfud MD usai bertemu Wapres Jusuf Kalla, Senin (29/12/2014), mewacanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemikiran Islam. Mahfud bahkan mewacanakan tak perlu belajar Islam di Timur Tengah.

“Masa kita belajar Islam harus di Timur Tengah, sementara Timur Tengah sendiri tidak bisa memberi, menjadi contoh yang baik, pertikaian, pembunuhan terjadi di sana,” katanya.

Masih menurut Mahfud, Indonesia berhasil mengembangkan Islam yang lebih rasional dan moderat sehingga pemikiran Islam seharusnya bisa lebih berkembang di sini.

Terkait ini, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mahfud MD bukan merupakan hal baru, karena Ditjen Pendis sudah merencanakannya sejak lama.

Meski demikian, Kamaruddin mengatakan bahwa Timur Tengah masih sangat penting untuk menjadi tujuan belajar. Di samping memiliki distingsi yang dapat memperkaya khazanah keislaman Indonesia, lanjut Kamaruddin, Timur Tengah juga masih menjadi simbol Islam salaf al-salih yang terlalu penting untuk diabaikan.

“Menjadikannya rujukan mutlak tidak tepat, tetapi mengabaikannya sama sekali juga tidak benar,” tegas pria yang juga Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Kamaruddin mengaku bahwa pemikiran Islam Timur Tengah juga sangat variatif, tidak selalu radikal, dan itu tergantung negaranya. Mesir misalnya, beda dengan Saudi dan juga Maroko.

“Overall, distingsi Timur Tengah adalah kekayaan materi keilmuannya. Rasanya juga naif kalau relitas sosio politik Timur Tengah yang kurang demokratis sepenuhnya dituduhkan kepada pemikiran keislamannya. Tentu faktornya sangat multidimensional,” ujar Kamaruddin.

Selain itu, pengembangan pendidikan Islam juga harus mempertahankan tradisi keagamaan pada masa Sahabat dan Tabiin sebagai rujukan nilai dalam kehidupan. “Ilmu tentang hal itu penting dan Timur Tengah kuat untuk itu,” tandasnya.(Ant/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember  - Angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, stroke, dan diabetes melitus meningkat daripada kasus kematian akibat penyakit menular.

Konsumsi makanan yang cukup, bermutu, dan aman merupakan syarat utama untuk hidup sehat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Riskesdas (2010), makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan.

Menurut data yang didapat dari Kementerian Kesehatan, pada Senin (29/12/2014) seperti dilansir laman Antaranews, masih terdapat masyarakat yang kurang gizi, tetapi di pihak lain terdapat juga masyarakat yang menghadapi kelebihan gizi, terutama di perkotaan.

Data mortalitas menurut kelompok penyakit berdasarkan kajian hasil survei kesehatan nasional 1995-2007 (Depkes, 2008) menunjukkan terjadinya pergeseran pola penyakit penyebab kematian pada berbagai golongan umur.

Angka kematian akibat penyakit diabetes melitus meningkat 1,1 persen menjadi 2,1 persen; hipertensi dari 7,6 persen menjadi 9,5 persen; dan stroke dari 8,3 persen menjadi 12,1 persen (Depkes, 2008 dan Kemenkes, 2014).

"Kita harus mengubah mindset. Perilaku kita sering kali tidak mau mengubah kita untuk sehat," kata Menkes Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K).

Selenggarakan Parade Penelitian Kesehatan 2014

Sementara itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbang Kesehatan) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Parade Penelitian Kesehatan Tahun 2014 pertama kali, dengan enam hasil riset yang dipamerkan.

Beberapa hasil riset kesehatan yang dipamerkan itu, yakni Studi Diet Total (SDT), Saintifikasi Jamu, Studi Kohort Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular dan Tumbuh Kembang Anak, Riset Khusus Vektor dan Reservoir Penyakit (Rikhus Vektora), Riset Etnografi Kesehatan serta Kesiapan Laboratorium menghadapi Pandemi.

"Parade tersebut merupakan wujud akuntabilitas hasil riset kesehatan yang dihasilkan Balitbang Kesehatan," kata Menkes Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M.(K).

SDT dilakukan oleh 2.372 pengumpul data dengan melibatkan 46.409 rumah tangga dan 161.291 individu di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota di Indonesia.

Studi ini memberikan informasi tentang kondisi kecukupan gizi masyarakan Indonesia dan potensi keterpaparan masyarakat terhadap cemaran berbahaya pada makanan yang dikonsumsinya.

Program Saintifikasi Jamu mendapatkan evidance based bagi pemanfaatan jamu yang terdiri dari penelitian dari hulu hingga hilir.

Sementara studi Kohort Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular melibatkan 5.290 subjek berusia 25-65 tahun. Jantung koroner menempati urutan pertama terbesar angka kejadiannya, disusul diabetes melitus, dan stroke.

Studi Kohort Tumbuh Kembang Anak melibatkan 530 ibu hamil dan 430 bayi. Studi ini dilakukan untuk melihat kaitan antara status gizi ibu hamil dengan tumbuh kembang anak.

Riset Khusus Vekotora dilakukan untuk memperoleh data dasar penyakit tular vektor dan reservoir. Riset ini dilakukan relevan dengan adanya penyakit bersumber binatang yang masih menjadi masalah kesehatan.

Riset Etnografi Kesehatan memberikan informasi budaya kesehatan etnis-etnis di indonesia. Sampai sekarang telah dilakukan riset pada 32 etnis dari 1.068 etnik di Indonesia. Dari setiap etnik akan diketahui dampak positif dan negatif terhadap kesehatan.

"Masih ada 174 penelitian yang belum ditayangkan. Niat kami adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami berharap penelitian ini sejalan dengan bidang lainnya di Indonesia," tambahnya lagi. (Ant/Gs).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember – Kepala Biro Umum Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dra. Indah Suwarni, M.Si., menginformasikan  kepada seluruh pegawai di lingkungan kementerian Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan kebudayaan bahwa :

1. Sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, dan Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014, tanggal 7 Mei 2014 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2015, bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2015 bukan termasuk Cuti Bersama.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, tetap masuk kerja seperti biasa.

Demikian memberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.(Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember  - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK, mengatakan banjir yang melanda wilayah Jawa Barat telah menimbulkan dampak yang luar biasa. Salah satunya adalah karena sejumlah pabrik terpaksa tutup karena terendam banjir.

Ia mengaku sudah menginstruksikan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk segera mengatasi masalah itu.

"Pokoknya banjir di Jawa Barat Gubernur selesaikan dalam waktu tiga tahun. Kenapa itu penting? Karena kalau banjir berapa pabrik yang tidak bekerja ? berapa anda punya emiten yang jadi nganggur ?" kata JK dalam sambutannya di acara Penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014, di gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2014).

JK seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, dengan jaminan penyelesaian masalah banjir itu, investor akan meningkat kepercayaannya, dan hal itu bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian semua pihak akan diuntungkan, termasuk masyarakat.

"Itu artinya industri akan lebih punya kepercayaan, kita yakinkan akibatnya akan terjadi pertumbuhan lebih baik," jelasnya.

Pemerintah kata JK juga akan terus mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan bisa mendongkrak kepercayaan investor. Salah satunya adalah pengalihan subsidi BBM yang diambil pekan lalu. Pemerintah sukses menghemat ratusan triliun rupihan, dan uang itu akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif.

Selain itu JK juga menyinggung soal penghematan belanja rutin negara, serta moratorium penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Selain itu juga disinggung soal pemangkasan birokrasi, yang diharapkan mampu menarik minat investor.

Butuh Rp 100 Triliun Sediakan Air Bersih Se-Indonesia

Sementara itu pada tahun 2015 ditargetkan 68,7 persen rakat Indonesia sudah memiliki akses terhadap air bersih, dan pada tahun 2019 ditargetkan 100 persen rakyat memiliki akses terhadap air bersih. Pemerintah menunjuk Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), untuk menyusun program tersebut.

Ketua Perpamsi, Rudie Kusmayadi, usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2014), menyebutkan dalam pertemuan tersebut sempat dibahas soal kebutuhan regulasi dan investasi untuk mewujudkan akses air bersih bagi seluruh rakyat. Namun pembahasannya belum tuntas.

Kata dia, Wapres memberikan waktu satu bulan untuk Perpampsi melakukan pengkajian, agar tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses air bersih.

"Kami diberikan waktu satu bulan untuk membuat program, kajian serta strateginya. Mudah-mudahan awal Januari dibahas lagi," katanya.

Direktur Eksekutif Perpamsi, Subekti dalam kesempatan yang sama mengatakan dari pembahasan awal ditargetkan akses air bersih itu terdiri dari 60 persen perpipaan, dan 40 persen sumber air mandiri seperti sumur, maupun pemanfaatan sumber mata air.

"Saat ini perpipaan kita masih 25 persen dari target, kedepannya kita akan mengejar sampai 60 persen," ujarnya.

Kata dia investasi air minum bukan lah investasi murah, setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 100 triliun untuk merealisasikan program tersebut.

"Investasi air minum itu mahal, dan kita sudah tertinggal dari Vietnam dan Thailand," tandasnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember  – Implementasi Kurikulum 2013 mulai semester genap tahun 2015 dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai percontohan. Namun, sejumlah sekolah yang baru melaksanakan kurikulum itu selama satu semester merasakan adanya upaya ”pemaksaan” untuk tetap bertahan melaksanakan Kurikulum 2013.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia Iwan Hermawan seperti dirilis laman Tribun News, mengatakan, pemerintah provinsi dan kota atau kabupaten bertanggung jawab membiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika akan memaksakan melanjutkan Kurikulum 2013.

”Sejauh ini, hanya sekolah-sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 yang dijadikan percontohan akan dibiayai Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sekolah yang ikut-ikutan jangan sampai membebankan biaya kepada orangtua murid,” kata Iwan, di Jakarta, Senin (29/12/2014).

Namun, guru-guru merasakan adanya nuansa ”penggiringan” dari dinas pendidikan provinsi ataupun kota/kabupaten melalui para pengawas. Menurut Iwan, di Bandung ada kegiatan menampung aspirasi guru, tetapi dalam pelaksanaannya, guru digiring agar setuju melanjutkan Kurikulum 2013. Guru ditakut-takuti, jika kembali ke Kurikulum 2006, jam mengajar akan berkurang dan tidak akan mendapat tunjangan profesi guru.

Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Elin Driana, mengatakan, sebenarnya banyak kesamaan prinsip Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Tidak berhasilnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 lebih karena terhambat faktor penentu, seperti minimnya peningkatan kualitas guru, kurangnya pendampingan, dan kegiatan kolaboratif.

Faktor pendukung lainnya, seperti perubahan pola pikir dalam pembelajaran dan motivasi untuk melakukan perubahan, pembenahan sarana dan prasarana penunjang, serta pemenuhan standar nasional pendidikan lainnya, juga tidak dipenuhi.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh humaspmk on December 31, 2014

Jakarta, 31 Desember  - Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur pekerja rumah tangga (PRT).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri seperti dilansir laman Tribun News, mengaku peraturan tersebut sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi terjadinya penganiayaan kepada PRT.

Ini dilakukan karena banyak ditemukan kasus penganiayaan kepada PRT. Salah satunya kasus penganiayaan dan pembunuhan PRT di Medan, Sumatera Utara yang dilakukan Syamsul Anwar dan enam tersangka lainnya.

“Kita menyiapkan terobosan agar kasus tidak terulang. Idealnya memang dibuat Undang-Undang mengenai perlindungan PRT. Tetapi biar cepat dan supaya kasus-kasus seperti di Medan tidak terjadi lagi, maka dibuat Permenaker,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (30/12/2014).

Nantinya, di dalam Permenaker tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak PRT dengan tetap menghormati kultur dan kovensi yang berlaku di tengah masyarakat.

“Tersusun regulasi perlindungan PRT yang mengatur hak-hak PRT antara lain, hak atas THR, hak atas cuti, hak atas BPJS dan lain-lain. Diatur izin operasi dan pengawasan lembaga penyalur PRT. Dan diatur persyaratan menjadi PRT,” kata Hanif Dhakiri.

Hanif Dhakiri mengaku pihaknya sudah menyelesaikan Permenaker. “Saat ini, tinggal di harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” tambahnya.(Tn/Gs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages

Subscribe to Berita dan Artikel