Berita dan Artikel

Jakarta, 17 Desember  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana segera merencanakan relokasi masyarakat terkena bencana longsor di Dusun Jemblung, desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

"Presiden perintahkan masyarakat yang terkena bencana 43 KK dan 42 KK, segera dilakukan relokasinya. tentu ini akan meningkatkan juga keinginan masyarakat biasanya mereka tidak mau jauh dari lokasi sebelumnya," ungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Maarif memberikan keterangan pers mengenai hasil rapat terbatas mengenai mitigasi dan antisipasi bencana hingga Appril 2015, di kantor presiden, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Untuk menindaklanjuti perintah presiden, kata kepala BNPB, pihaknya akan. menggandeng pakar geologi untuk mencari tempat relokasi.

"Kemudian untuk dana yang kami memerlukan 80 unit rumah kebutuhan dana Rp 5,8 miliar. Itu termasuk jalan, jembatan, tanggul, drainase, irigasi, normalisasi sungai sejumlah Rp23 miliar," ujarnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 17 Desember -  Beberapa anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyampaikan Holding Statement tentang Penyelenggaraan SJSN oleh BPJS Kesehatan tahun 2014 di hadapan media massa nasional. (dari kiri ke kanan) Soeprayitno, Usman Sumantri, Bambang Purwoko, Subiyanto, dan Zainal Abidin, Rabu (17/12/2014) di Jakarta.

Sejak resmi diluncurkan 31 Desember 2013 lalu, penyelenggaraan BPJS Kesehatan di tanah air tidak terasa sudah memasuki usia hampir satu tahun. Meskipun diakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, DJSN selaku penanggung jawab SJSN, sejauh ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi di beberapa provinsi yaitu Jatim, Jateng, Sultra, Sulsel, Sumut, dan Bali. "Hasilnya, soal kultur masyarakat kita yang harus dipertegas agar program BPJS Kesehatan ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Mendaftarlah jadi peserta BPJS Kesehatan sejak sekarang dan bayar iurannya dengan tertib," papar Bambang.

Senada dengan Bambang, Zainal Arifin mengungkapkan, dari hasil laporan yang diperolehnya diketahui bila masyarakat kita banyak yang baru mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan begitu menderita sakit. Setelah sembuh, iuran BPJS Kesehatan yang jadi kewajiban untuk dibayarkan pun berhenti. "Tertib membayar iuran dan semangat gotong royong seharusnya tetap ada serta perlu terus ditanamkan di dalam budaya masyarakat kita. Gotong royong adalah nilai ke-indonesia-an yang sangat baik dan kita perlu terus mensosialisasikan ini dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan." (IN/Gs)

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendespdttrans), Marwan Jafar mengatakan, membangun desa bisa dilakukan melalui budaya dan kesenian. Menurut Marwan, desa-desa di Indonesia memiliki potensi budaya dan kesenian yang sangat luar biasa.

"Saya sudah mulai nge-list. Saya petakan desa seluruh Indonesia. Bahkan di bidang musik, daerah-daerah itu kaya dengan potensi musik-musik lokal. Kalau kita pasarkan itu luar biasa," ujar Marwan, saat mengunjungi musisi senior Iwan Fals, di Desa Leuwinanggung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Selasa (16/12/2014).

Menurut Mendespdttrans, seperti dilansir laman Kompas.com, kesenian yang berada di kawasan perdesaan, bisa dikolaborasi dengan potensi musik-musik lokal yang berada di desa. Jika hal tersebut dikembangkan, kata dia, memajukan desa melalui kesenian merupakan suatu keniscayaan.

"Ini punya masa depan. Kalau nanti banyak festival atau event-event, akan banyak investor yang mau berinvestasi kan," kata Marwan.

Saat ini, lanjut Marwan, banyak potensi kesenian dan budaya di desa-desa yang masih belum digali. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan berupaya mengembangkan potensi kesenian dan budaya untuk memajukan desa-desa di Indonesia.

"Pembangunan desa dibarengi dengan gerakan kebudayaan. Itu yang jadi spirit kita semua," kata Marwan. (Kc/Gs).

Jakarta, 17 Desember  - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak para pelaku pendidikan untuk berupaya menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan Islam dunia.

Ajakan tersebut dinyatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada malam anugerah Apresiasi Pendidikan Islam, Selasa (16/12/2014) di Hotel Borobudur, Jakarta,  yang juga dihadiri Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, sejumlah pejabat eselon I, II dan III Kementerian Agama, juga Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva S.H., M.H.

Selama ini seperti dilansir laman Antaranews, ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab. Kini sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia.

Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam yang beragam dan khas (distingtif), Indonesia memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia, katanya.

Momentum itu sudah tiba. Dasarnya, kata dia, pertama karena Indonesia negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kawasan Arab Spring, dilanda persoalan politik yang berujung pada suasana kacau, bangsa Indonesia dengan penduduk Muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain.

Contoh, kata Menag, pelaksanaan demokrasi, hubungan antaragama yang harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi, dan kompatibalitas Islam dan hak-hak asasi manusia.

Kedua, Indonesia dipercaya oleh negara-negara islam untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional tentang Islam. Ketiga, performa jemaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif.

Pelaksanaan haji Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, perhatian negara terhadap penyelenggaraan haji juga sangat baik.

"Haji sebagai arena muktabar akbar Muslim se-dunia dapat dijadikan ajang promossi yang luar biasa tentang Islam Indonesia," kata Menag.

Ia menegaskan, pembangunan pendidikan Islam telah menemukan momentum yang kuat. Regulasi pendidikan telah menempatkan pendidikan Islam yang semula "di pinggir" kini berada di tengah pusaran pendidikan nasional.

Kedudukan madrasah pun setara dengan sekolah pada semua jenjang. Pesantren dan diniyah diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi keagamaan mendapatkan payung hukum yang sama kuat dengan UU No.12 tahun 2012.

"Regulasi ini menempatkan pendidikan Islam memiliki bargaining position yang semakin kuat," ia menegaskan.(Ant/Gs).

Jakarta, 16 Desember - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani didampingi Sesmenko PMK Sugihartatmo dan Staf Khusus Menko PMK Dolfie, menerima Audiensi Duta Besar Amerika Untuk Indonesia Robert O Blake, Selasa (16/12/2014)  di Ruang Kerjanya, di Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta. (ole/Gs)

Jakarta, 16 Desember – Menko PMK memberikan Sambutan Keynote Speech dalam Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Lemhanas, Selasa (16/12/2014) di Jakarta. Berikut Keynote Speech Menko PMK dimuat secara lengkap (Gs).

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN PERAN LEMHANNAS RI GUNA REVOLUSI MENTAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Keynote Speech

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jakarta, 16 Desember2014

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu

Yang saya hormati,

• Gubernur Lemhanas RI Bapak Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji;
• Wakil Gubernur Lemhannas RI;
• Para Anggota Dewan Pengarah, Sestama, Para Deputi, Para Tenaga Profesional Lemhanas RI;
• Para Tenaga Pengkaji dan Nara Sumber;
• Peserta Sarasehan Nasional dan Hadirin Sekalian.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita dapat hadir dalam acara sarasehan nasional yang di selenggarakan oleh Lemhanas Republik Indonesia. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagian bagi saya selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia  dapat memenuhi undangan dan sekaligus memberikan materi pengarah dalam sarasehan ini.

Kegiatan sarasehan nasional dengan tema “Penguatan Peran Lemhannas RI Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional” adalah suatu prakarsa yang positip dan selaras dalam mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan politiknya sebagaimana termatub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai haluan politik Trisakti Bung Karno, yakni Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. 

Lemhanas RI, adalah salah satu lembaga negara yang  memegang peranan strategis untuk mencetak dan mempersiapkan kader dan calon-calon pemimpin bangsa di berbagai level kepemimpinan, baik nasional maupun daerah. Melalui pendidikan atau kursus-kursus Lemhanas, diharapkan para calon pemimpin nasional dapat memahami fungsi dan tanggung jawab kepemimpinannya dalam mengemban amanat penderitaan rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

.Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang arti pentingnya ideologi bagi sebuah bangsa. Sejarah telah mencatat bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia yang dapat tumbuh dan menjadi negara yang besar serta kuat tanpa fondasi ideologi yang kokoh. Amerika, Cina dan Jepang adalah contoh negara-negara maju di dunia yang memiliki fondasi ideologinya masing-masing yang kokoh. Ideologi adalah meja statis yang berfungsi menjadi dasar kita berpijak dan sekaligus sebagai leitstar dinamis atau bintang penuntun yang menjadi pengarah bagi bangsa ini ke mana akan menuju cita-cita perjuangannya.

Bangsa Indonesia, sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Dasar filosofis atau Philosofis Grondslaagh Pancasila tersebut dapat saudara-saudara pahami dari isi Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sejak saat itulah, hingga saat ini, bangsa Indonesia masih terus dan akan tetap selamanya menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideology Negara serta sekaligus pandangan hidup bangsa (way of life) yang akan menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hadirin Yang Saya Hormati,

Globalisasi yang tengah berkembang dewasa ini, selain membawa nilai-nilai positip dalam peradaban umat manusia di dunia, juga telah membawa berbagai macam implikasi dalam sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita. Berbagai macam ekses dan implikasi globalisasi tersebut jika tidak kita antisipasi dengan baik dan benar akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Di sisi lain, Pancasila juga bukan merupakan ideologi yang bersifat taken for guaranted maupun ideology yang bersifat statis karena jika Pancasila tidak kita kembangkan dan kita posisikan sebagai ideologi yang dinamis dan ideologi yang bekerja di tengah masyarakatnya (working ideology), maka pada gilirannya Pancasila juga akan kehilangan relevansinya.

Oleh karena itulah, saya sangat berharap kepada Lemhanas, dalam menjalankan fungsi melakukan kajian-kajian terhadap masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, dapat terus melakukan upaya kritis mengembangkan Pancasila sebagai working ideology tanpa harus meninggalkan akar sejarah dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana yang dimaksudkan Bung Karno dan para Pendiri Bangsa lainnya di tahun 1945 yang lampau.

Hadirin peserta sarasehan yang saya hormati,

Saat ini, Pemerintahan Presiden Jokowi sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik dan hukum yang tidak mudah. Masih tingginya angka pengangguran, kemiskinan, tergerusnya kedaulatan pangan, ancaman ketahanan energi, keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri, lemahnya daya saing ekonomi, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian hari masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan telah  mengakibatkan perekonomian nasional berjalan lambat.

Di sisi lain, kondisi perekonomian nasional yang masih belum stabil dan penegakan hukum yang masih belum maksimal, kita juga sudah dihadapkan pada konstelasi perekonomian global yang terus mengalami perubahan secara dinamis jika dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu yang ditandai dengan semakin dominannya perekonomian China, India, maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya. Selain itu kekuatan ekonomi AS, Jepang dan Eropa juga masih sangat berpengaruh kepada kondisi global pada umumnya maupun terhadap satu negara pada khususnya apabila ekonomi negara-negara tersebut mengalami goncangan. Pengaruh tersebut dapat tertransmisikan melalui besaran-besaran makro seperti perdagangan dan investasi, moneter, ataupun besaran-besaran sektor keuangan. Goncangan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara lain yang pada akhirnya berakibat kepada tingkat pengangguran dan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Dalam konteks kerjasama internasional, pengaruh globalisasi dapat masuk dalam satu negara melalui kerjasama bilateral Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) ataupun kerjasama bilateral lainnya; kerjasama dalam organisasi multilateral seperti International Monetary Fund (IMF), The World Bank Group (WB), The United Nations (UN), Asian Development Bank (ADB), World Trade Organization (WTO); kerjasama regional/kawasan seperti Association of South East Asia Nations (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dsb; kerjasama plurilateral seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), maupun kegiatan-kegiatan melalui sektor swasta seperti Multi National Corporation (MNC), Foreign Direct Investment (FDI) dan Non Government Organization (NGO). Di dalam forum-forum tersebut di atas dibicarakan dan dinegosiasikan kepentingan masing-masing negara yang berunding ataupun kepentingan kawasan.

Globalisasi juga berpengaruh kepada satu atau banyak negara dapat ditransmisikan melalui berbagai bentuk: antara lain (1) Aliran sumber-sumber (flow of resources) melalui bantuan teknis (technical assistance), utang/pinjaman (loan), hibah (grants), perdagangan dan investasi (trade and investment), aliran modal (capital flows), dsb; (2) Lingkungan yang kondusif (Conducive Environment) yang diciptakan melalui berbagai kerjasama seperti penerapan standard and codes, best practices, law and order, dsb.; (3) Isu-isu yang dikembangkan sesuai dengan kepentingannya seperti hak asasi (human rights), stabilitas keuangan, korupsi, kemiskinan, kesenjangan, terorisme, perubahan iklim, dsb.

Hadirin Yang Berbahagia

Realitas atas situasi dan kondisi dalam negeri serta tantangan eksternal dari luar negeri yang saya gambarkan di atas adalah permasalahan yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekayasa sosial bagi segenap bangsa Indonesia, baik komponen masyarakat umum maupun pemerintah dan penyelenggara negara lainnya agar dapat  merubah berbagai tantangan tersebut menjadi peluang bagi upaya  memajukan dan memakmuran bangsa.

Salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan memulai pembangunan Revolusi Mental bagi segenap bangsa Indonesia, baik untuk kalangan masyarakat umum, maupun di kalangan pemerintah serta penyelenggaran negara lainnya.

Revolusi Mental adalah suatu paradigma pembangunan nasional yang bertumpu pada pembentukan karakter nasional bangsa Indonesia (nation and character building). Membangun karakter manusia Indonesia yang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia sebagaimana prinsip ke tiga ajaran Trisakti Bung Karno adalah yang menjadi fokus tupoksi saya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Tujuan dari Program Revolusi Mental bangsa Indonesia tersebut adalah agar terjadi akselerasi tujuan pembangunan nasional Indonesia sesuai dengan amanah kepada Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintahan Joko Widodo dalam melaksanakan amanat tersebut di atas dan memperhatikan berbagai permasalahan bangsa serta tantangan yang dihadapi, telah menetapkan Visi Pemerintahannya yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Visi ini akan diwujudkan dengan Tujuh Misi Pembangunan dan Sembilan Agenda Prioritas.

Tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, sbb:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

            Pada akhirnya, visi dan misi Pemerintahan Jokowi tersebut di atas, tidak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada kerja sama dan gotong royong dengan segenap komponen masyarakat dan terutama dengan lembaga-lembaga negara lainnya termasuk dengan Lemhanas.

Oleh karena itu, saya berharap Lemhannas Republik Indonesia juga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam membantu Presiden Jokowi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk melakukan berbagai kajian strategis dan melakukan penggemblengan terhadap calon-calon pemimpin bangsa, selaku Menko PMK RI saya perlu untuk menyampaikan beberapa pesan dan masukan sbb:

Pertama, Memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas eksistensi Lemhanas sebagai lembaga kajian strategis negara dan lembaga pendidikan kader-kader dan calon-calon pemimpin bangsa yang bertujuan memperkuat sendi-sendi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, Lemhanas dapat mengembangkan dan mempertajam Program Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditempuh melalui haluan politik TRISAKTI ajaran Bung Karno, khususnya dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan kemanan dan kebijakan luar negeri.

Demikian beberapa pokok pikiranyang dapat saya sampaikan  untuk memberikan “Penguatan Peran Lemhannas RI Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional”. Selamat melaksanakan sarasehan semoga memberikan hasil yang maksimal dan berguna bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNYA kepada kita sekalian.  Terima kasih atas perhatian hadirin semua.

Wassalamu ‘alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Puan Maharani

Jakarta, 16 Desember  - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memandang Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memiliki peran strategis dalam mendukung berjalannya visi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia berharap Lemhannas dapat memberikan kajian komprehensif yang dapat digunakan oleh Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Sebagai satu lembaga yang sudah didirikan sejak lama oleh Bung Karno, saya berharap ini nantinya sangat berperan memberikan kajian-kajian masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain kepada pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Menko PMK dalam Sarasehan Nasional 'Penguatan Peran Lemhannas Guna Revolusi Mental Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Selasa (16/12/2014)' di Gedung Lemhannas, Jakarta.

Menko PMK seperti dilansir laman Merdeka.Com, mengatakan dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Jokowi telah mencanangkan beberapa visi yang termaktub dalam Nawacita. Visi tersebut dinilai masih terus membutuhkan pelengkap agar dapat dijalankan secara sempurna.

"Saya berharap Lemhannas ini akan bekerja dengan baik sesuai fungsinya memberikan kajian komprehensif pada pemerintahan saat ini sesuai agenda prioritas Presiden Jokowi salah satunya negara harus hadir bersama warga negara di semua bidang strategis," ungkap Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan Lemhannas memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan pembangunan bangsa. Salah satunya dengan mencetak calon pemimpin yang berkarakter.

"Saya berharap bahwa di sinilah akan muncul bakal calon pemimpin bangsa yang memang bisa memajukan bangsa ini ke depan sebagai bangsa yang besar," tegas Menko PMK.(Mc/Gs).

Jakarta, 16 Desember  - Bencana longsor di seantero tanah air sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, baik dari sisi frekuensi maupun jumlah korban jiwa. Fakta ini terlihat dari angka-angka statistik bencana longsor dalam satu dekade terakhir.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho seperti dilansir laman Tribunnews, mengungkapkan sudah lebih dari 2.000 kali longsor terjadi di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir. Akibat musibah yang didominasi andil kesalahan manusia itu pun sudah menewaskan lebih dari 1000 orang.

"Dalam kurun waktu 2005 sampai 2014 total terdapat 2.278 peristiwa longsor. Total ada 1.815 orang tewas dan hilang akibat bencana-bencana longsor‎ dalam waktu 10 tahun terakhir," katanya di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (15/12/2014).

Bahkan diungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, dalam 10 tahun itu, tren bencana longsor cenderung meningkat. Di tahun 2005 tercatat ada 50 kejadian tanah longsor, 2006 ada 73 kejadian, 2007 sekitar 104 kejadian dan 2008 ada 112 kejadian, lalu meningkat lagi di tahun berikutnya, yakni pada tahun 2009 ada 238 kejadian, 2010 ada 400 kejadian.

"Pada 2011 jadi 329 kejadian, 2012 ada 291 kejadian, 2013 ada 296 kejadian, dan 2014 naik lagi ada 385 kejadian. Dalam 10 tahun itu tren bencana longsor cenderung meningkat," katanya.

Selain mengakibatkan 1.815 tewas dan hilang, ribuan peristiwa tanah longsor dalam 10 tahun terakhir juga berdampak pada 79.339 orang mengungsi, 7.679 unit rumah rusak berat, 1.186 unit rumah rusak sedang, dan 8.140 unit rumah rusak ringan.

BNPB sendiri sudah memetakan daerah-daerah rawan bahaya longsor di seluruh Indonesia. Hasilnya, daerah-daerah yang masuk dalam daerah bahaya longsor level sedang sampai tinggi sebanyak 274 kabupaten/kota.

"Daerah rawan longsor tersebar di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, Jawa bagian tengah dan selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebab, daerah-daerah itu merupakan daerah dataran tinggi atau perbukitan, pegunungan," tegasnya.

Jika dilihat secara detil, maka ada 3 kabupaten yang paling banyak atau sering terjadi peristiwa tanah longsor dalam 10 tahun terakhir. Di antaranya lanjut Sutopo adalah Kabupaten Wonogiri dengan 90 kejadian, Kabupaten Bogor dengan 75 kejadian, dan Kabupaten Wonosobo dengan 72 kejadian.

Sementara khusus untuk Kabupaten Banjarnegara terjadi 22 peristiwa tanah longsor sejak 2005 sampai 2014 ini.

"Artinya di Banjarnegara rata-rata setahun terjadi 2 sampai 3 kali tanah longsor," katanya.

Sementara kalau dipetakan secara provinsi, maka provinsi Jawa Barat adalah provinsi paling sering terjadi tanah longsor dengan 132 kejadian, disusul Provinsi Tengah dengan 102 kejadian, dan Jawa Timur dengan 47 kejadian.

Dari data BNPB selama 10 tahun terakhir itu,  terlihat bahwa puncak kejadian tanah longsor terjadi‎ pada bulan Januari dimana ada lebih dari 350 kejadian. Kemudian bulan Februari ada kurang lebih 300 kejadian, dan Maret ada lebih dari 210 kejadian. Ketiga bulan di awal tahun tersebut merupakan rentang waktu yang paling sering terjadi tanah longsor di Indonesia dengan peningkatan kejadian mulai terlihat pada bulan Oktober tahun sebelumnya.

"Semua kejadian itu nampak sangat dipengaruhi oleh pola hujan. Rata-rata kejadian longsor memang terjadi pada bulan-bulan saat musim penghujan," imbuhnya.
Edwin Firdaus

Longsor Terjadi 80 Persen Karena Ulah Manusia

Dalam kesempatan tersebut, BNPB menilai umumnya longsor, banjir maupun kebakaran hutan terjadi karena ulah manusianya.

Hal itu berdasarkan data investigasi sejumlah bencana di Indonesia.

"80 persen, bencana banjir, longsor atau kebakaran hutan itu ada campur tangan manusia, bukan faktor alam," kata Sutopo.

Sementara bencana akibat faktor alam,  di antaranya seperti gempa bumi atau Tsunami.

Seperti halnya longsor di Banjarnegara. Analisa BNPB,  longsor di Desa Jemblung ini hampir mirip dengan longsor di berbagai wilayah lainnya di Indonesia seperti di Karangayar pada 2007, Ciwidey tahun 2010, Cililin tahun 2013 dan Banjarnegara tahun 2006.

"Ini bukan hanya faktor alam saja yang berperan, tapi juga ada faktor manusia. Karena seharusnya di lokasi longsor itu ada tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sehingga tak terjadi longsor," ujarnya.

40,9 Juta Orang Indonesia Hidup di Area Rawan Longsor

Sementara itu dikatakan 40,9 juta jiwa atau tepatnya 17,2 persen dari penduduk di seluruh wilayah Indonesia, ternyata berdiri di area yang rawan longsor. baik di area rawan longsor level sedang maupun tinggi, kata Sutopo Purwo Nugroho menandaskan di kantornya, Jakarta.

Menurutnya, dari 40,9 juta jiwa tadi ada sekitar 4,28 juta orang masih usia balita. Sedangkan penyandang disabilitas berjumlah 323.000 orang dan sejumlah 3,2 juta merupakan orang lanjut usia.

"Umumnya mereka tinggal di daerah dengan infrastruktur terbatas sehingga saat terjadi longsor evakuasi terkendala medan," katanya.(Tn/Gs).

Jakarta, 16 Desember  - Keberadaan Madrasah Aliyah (MA) unggulan Insan Cendikia yang berprestasi tingkat internasional dan lulusannya bisa masuk universitas negeri papan atas turut mengangkat nama madrasah yang sebelumnya dianggap lembaga pendidikan kelas dua.

Dengan keberhasilan ini, seperti dilansir laman Antaranews, Kementerian Agama akan terus menambah jumlah MA Insan Cendikia di seluruh Indonesia. Saat ini yang sudah beroperasi 3 MA, yang dalam proses pembangunan 20 sehingga total ada 23 MA di 23 provinsi yang seluruhnya akan beroperasi pada 2017.

Lalu bagaimana dengan 10 provinsi sisanya? Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan, dalam diskusinya dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menag menyampaikan bahwa dirinya akan mengusahakan 10 provinsi sisanya dengan bekerjasama dengan gubernur.

"Kalau sudah ada madrasah yang bagus, kita kelola dari sini, menunya dari sini, sama persis rasanya, hanya outletnya yang beragam, bermitra dengan pemerintah daerah, bisa maksimal," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Menag menambahkan, melalui kerjasama dengan pemerintah, maka otomatis sustainabilitas madrasah tersebut juga terjaga. "Pemerintah daerah tidak selesai hanya menyerahkan 10 hektar pada kita, tetapi mereka juga berkewajiban membangun infrastruktur jalan, listrik, air, sanitasi, beasiswa dan seterusnya," tandasnya.

Selanjutnya, tugas Kemenag adalah mengontrol dan membina, sekaligus madrasah unggulan tersebut bisa menjadi percontohan. Ia menjelaskan, Madrasah Insan Cendikian Serpong membantu madrasah yang ada di sekelilingnya sehingga saat ini, tak ada lagi madrasah buruk di seputaran Serpong, Tangsel, Banten.

"Tolak ukurnya mudah, dari hasil Ujian Nasional. Tidak ada angka ujian Madrasah Aliyah yang buruk. Tidak pernah dibawah 99 persen. Ini artinya serius membina," katanya.

Bahkan bukan hanya membantu madrasah di sekitarnya, Insan Cendikia Serpong atau Gorontalo juga diminta pertimbangan oleh daerah lain seperti di NTT.

"Skema begini mudah melakukan pembinaan karena ada imamnya. Mereka jadi mercusuarnya. Saya yakin strategi pengembangannya akan jauh lebih efektif karena roadmapnya jelas," ujarnya.(Ant/Gs).

Jakarta, 15 Desember 2014- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyematkan topi kepada peserta dari Papua menandai dibukanya Perkemahan Saka Wanabakti Pramuka tingkat Nasional tahun 2014, Senin (15/12/2014) di Lapangan Utama Buperta Cibubur Jakarta Timur. Acara ini juga dihadiri oleh Menpora Imam Nahrawi, dan Ketua Kwartir Nasional Adiyaksa Dault.

Jakarta, 15 Desember – Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Sugihartatmo (ketiga kiri) memimpin Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi (Rasinkor) Agenda Pembangunan Prioritas 2015 – 2019 dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Senin (15/12/2014) pagi di Ruang rapat Utama, Lantai 7, Kemenko PMK, Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta.

Dalam rasinkor tersebut tampak hadir para pejabat Eselon Kemenko PMK antara lain Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Haswan Yunaz, Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama Agus Sartono, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan KB Tubagus Rachmat Sentika (kedua kanan), Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali Situmorang, para staf Ahli Menko PMK Gunarso, Kriya, Eka Julianti, Dwi Lisetiowati, Marahum, jajaran pejabat Eselon kemenko PMK diantaranya Kepala Biro perencanaan Kemenko PMK  Raden Wijayakusuma (kanan).

Hadir pula para pejabat yang mewakili K/L terkait.

Dalam Rasinkor tersebut sebagai upaya  untuk mensinergikan program/kegiatan K/L dalam mendukung Agenda Pembangunan Nasional 2015 – 2019 di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. (Gs).  

Jakarta, 15 Desember - Setelah membubarkan 10 lembaga non-struktural baru-baru ini, Presiden Joko Widodo  segera membubarkan kembali 40 lembaga non-struktural lainnya. Selain untuk merampingkan birokrasi dan mengefektifkan kementerian, Jokowi bertujuan mengefisiensienkan anggaran.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, saat dihubungi. Namun, Andi enggan menyebutkan lembaga yang dimaksud.

"Saya belum bisa sebutkan namanya,“ ujarnya, Sabtu (13/12/2014).

Saat ini, tambah Andi, seperti dilansir laman Tribun News, pemerintah masih mengkajinya. Ada dua fokus yang masih dikaji terkait rencana pembubaran 40 lembaga tersebut.

“Soal anggaran yang sudah terlanjur dialokasikan ke lembaga-lembaga tersebut dan sejauh mana lembaga-lembaga tersebut sudah terikat kontrak atau perjanjian dangan pihak lainnya agar pada saat proses likuidasinya tak menimbulkan masalah," ujarnya.

Menurut Andi, 10 lembaga non-struktural yang sebelumnya dinyatakan sudah dibubarkan  merupakan hasil kajian lama yang belum dieksekusi oleh pemerintah sebelumnya.

Dari situs resmi  Sekretariat Kabinet (Setkab), sesuai Perpres Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non-Struktural, ke-10 lembaga yang dibubarkan itu adalah:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3. Dewan Buku Nasional
4. Komisi Hukum Nasional
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
10. Dewan Gula Indonesia. (HAR). (Tn/Gs).

Jakarta, 15 Desember  - Persoalan pelajar dan sekolah marak belakangan ini, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan pun meminta kepala sekolah langsung turun tangan apabila melihat ada yang tidak beres dalam proses kegiatan belajar mengajar, terutama dari para siswa.

"Jika melihat potensi masalah kepala sekolah harus turun tangan," ujar Mendikbud di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu(14/12/2014). Mendikbud  seperti dilansir lamanTribun News, juga menyadari kasus tawuran antarpelajar terjadi peningkatan menjelang akhir tahun. Meskipun dia tak menyebutkan berapa angka yang signifikan terjadi.

Menurut penggagas gerakan Indonesia Mengajar ini, energi para siswa yang tak tersalurkan dengan baik menjadi penyebab utama. Faktorl lainnya pembinaan siswa yang tak berjalan dengan baik kesadaran yang rendah akan masalah ini. Meski begitu, dia berjanji akan berusaha menangani persoalan tersebut.

"Di tiga bulan terakhir ini ada peningkatan yang tinggi, insya allah kami akan melakukan tindakan penurunan," kata Mendikbud.

Kegiatan Eskul Perlu Diganti

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud, menilai kegiatan ekstra kurikuler (Ekskul) yang ada di sekolah sudah ketinggalan zaman, sehingga dianggap menjadi pemicu maraknya tawuran antarpelajar.

Mantan rektor Universitas Paramadina ini perlu membuat ekskul yang menarik supaya energi anak-anak lebih tersalurkan

"Ekskul yang ada ini sudah ketinggalan zaman. Sekarang banyak anak-anak yang sudah kurang tertarik dengan ekskul yang ada. Maka kita harus buat ekskul yang menarik, jadi energi lebih anak-anak tersalurkan," katanya.

Penggagas gerakan "Indonesia Mengajar" ini mengatakan, selain kegiatan ekskul yang harus diubah, Bimbingan Konseling (BK) juga harus diperkuat dan responsif terhadap masalah siswa. Hal tersebut agar para guru tidak mendiamkan dan membiarkan bibit tawuran di sekolah.

"Guru harus cepat merespons, kepala sekolah mempunyai otoritas, guru punya otoritas dan jadikan sekolah tempat subur perdamaian bukan tempat subur kekerasan," ujarnya.

Selain juga, Mendikbud  menegaskan kepala sekolah harus lebih bijak menangani permasalahan yang ada di sekolah. Pimpinan sekolah juga harus menunjukkan kepemimpinannya. "Jika melihat potensi masalah kepala sekolah harus turun tangan," ucapnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 14 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani lewat akun Twitter resmi miliknya @puan_maharani , mengatakan mengenai langkah penanganan bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut dia, pemerintah bertindak cepat dalam menangani bencana ini.
"Pemerintah langsung cepat kerjakan 6 upaya penanganan bencana di Banjarnegara," kata Menko PMK Puan Maharani Minggu (14/12/2014).
Menko PMK seperti dilansir laman Merdeka.com.,  memaparkan 6 langkah tersebut yakni pertama, upaya tanggap darurat diprioritaskan pada pencarian korban yang belum ditemukan. "Terdapat 35 rumah tertimbun," ujarnya.
Langkah kedua, ujarnya, adalah menangani pengungsi sebanyak 592 jiwa di 10 titik. Ketiga, "Pemberian uang duka kepada sebagian keluarga korban oleh Kemensos dengan nilai Rp 5 jt per jiwa" imbuh Menko PMK.
Berikutnya keempat, lanjut Menko PMK, pihaknya melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian sebanyak 8 hektar sawah dan lahan Palawija 5 hektar yang rusak akibat longsor. Selain itu sungai tertutup sedimen 1 Km dan jalan rusak 500 meter.Kelima, "Merencanakan pembangunan Hunian Sementara atau Hunian Tetap," kata Menko PMK.
Langkah terakhir, keenam, Menko PMK mengatakan, masa tanggap darurat dimulai dari tanggal 8 dan berakhir pada tanggal 21 Desember.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirimkan sejumlah paket bantuan bagi para korban bencana tanah longsor di Dusun Jimblung, Desa Sampang, Kecamatan Karang Kobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana tanah longsor itu telah menewaskan 17 orang dan puluhan luka-luka. Jumlah korban diperkirakan bertambah karena masih banyak warga yang belum ditemukan.
"Kemensos telah menerjunkan 100 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana)" kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (13/12).
Para Tagana itu difokuskan untuk membantu pada masa evakuasi korban bencana tanah longsor. Selain itu, mereka juga ditugaskan mendirikan Pos Komando dan Pengendalian (Poskodal) dan menyediakan dapur umum lapangan.
Saat ini, truk-truk bantuan sedang dalam perjalanan darat dengan membawa pasokan sejumlah kebutuhan logistik menuju gudang di Kabupaten Banjarnegara. Paket bantuan yang dibawa tersebut, berupa makanan anak 500 paket (56.250), family kit 327 paket (36.7650), per dapur keluarga 250 paket (277.640), serta selimut sebanyak 300 potong (59.000).
"Jumlah paket bantuan sebesar Rp 235.456.550," ujarnya.
Sementara itu, paket bantuan ke Provinsi Jawa Tengah, berupa lauk pauk sebanyak 3.000 paket (58.520), makan anak 1.500 paket, mie instant 60.000 bungkus (1577), serta selimut 501 potong (59.000). "Total semua bantuan Rp 384.121.500," katanya.(Mc/Gs).