Berita dan Artikel

Jakarta, 13 Desember - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melepas rombongan Lintas Batas Kesetiakawanan Sosial (LBKS) di Silang Monas, Jakarta, Sabtu (13/12/2014).

Pelepasan tim LBKS ditandai dengan pelepasan balon dan lambaian bendera oleh Mensos didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan para istri Kabinet Kerja.

Acara tersebut juga bertepatan dengan peringatan HKSN tingkat Provinsi DKI Jakarta yang mengambil tema Bersama Untuk Sesama.

Jakarta, 13 Desember - Presiden RI Joko Widodo mengatakan pertemuan puncak para pemimpin negara-negara ASEAN dan Korea Selatan dalam KTT Dialog ASEAN-Korsel ke-25 di Busan, Korea Selatan, Jumat, menjadikan penyakit mematikan Ebola sebagai salah satu agenda pembicaraan.

Hal ini, menurut Presiden Jokowi kepada wartawan seperti yang dilansir laman Antaranews, di Pesawat Kepresidenan saat menuju Tanah Air, dianggap penting karena memberikan efek kepanikan yang akan berdampak pada stabilitas perekonomian.

Jakarta, 12 Desember  - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan nota kesepahaman dengan tiga perguruan tinggi dan LIPI. Tiga perguruan tinggi itu adalah Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, dan Universitas Lancang Kuning Riau.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar seperti dilansir laman Tribun news, mengatakan, peran serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kajian teknokratis dan akademis dalam memberikan saran dan masukan terkait kebijakan.

Menurutnya, strategi penyelenggaraan dan teknik pelaksanaan pembangunan, inovasi teknologi terapan serta manajemen dan pelatihan bagi para penyelenggara dan masyarakat transmigrasi.

"Pengalaman dan kemampuan lembaga penelitian dan perguruan tinggi seyogyanya mampu memberikan sumbangsih nyata dalam pembangunan nasional melalui penyelenggaraan transmigras. Juga dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan serta inovasi terapannya," kata Marwan di kantor Departemen Transmigrasi, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

"Dengan peran serta dua lembaga ini, diharapkan penyelenggaraan transmigrasi ke depan lebih baik lagi. Karena itu, sinergi seluruh potensi dan kemampuan tersebut akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi pembangunan nasional jika dilaksanakan secara bersama-sama," tambahnya.

Masih kata Marwan, dengan dilakukannya penandatangan nota kesepahaman tersebut yang bertepatan dengan diperingatinya Hari Bhakti Transmigrasi ke-64 ini, seakan memberi arti sebagai wujud rasa syukur dan kecintaan kepada pionir program transmigrasi dalam meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sejarah panjang telah membuktikan bahwa perjuangan para pionir kita tidaklah sia-sia. Penyelenggaraan transmigrasi telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama sebagai alat pemersatu bangsa dalam wadah NKRI," tuturnya.

Bangun 6.000 Rumah untuk Anggota TNI AD di Perbatasan

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk kembali menggiatkan program transmigrasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai upacara Hari Bhakti Transmigrasi ke-64.

"Selama ini transmigrasi tidak kedengaran gaungnya. Perioden ini akan kita giatkan kembali," kata Marwan Jafar di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jumat (12/12/2014).

Menurut Marwan, langkah awal menggiatkan program transmigrasi, pihaknya berencana membangun rumah untuk para anggota TNI Angkatan Darat. Menurutnya, pihaknya dan TNI AD sudah sepakat akan membuat program transmigrasi secara terpadu.

"Rencananya akan dibangun di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Kita berencana bangun 6.000-an rumah di sana," ucapnya.

Marwan menjelaskan, dipilihnya Kalimantan sebagai daerah transmigrasi bertujuan untuk menjaga perbatasan Indonesia. Menurutnya, nanti di daerah transmigrasi itu akan dibangun pula sarana prasarana seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah bahkan jika memungkinkan dibangun kawasan industri.

"Masterplannya sudah keluar dan tinggal kita implementasikan. Ini tinggal menunggu anggaran 2015 keluar," tandasnya.(Tn/Gs).

Jakarta, 12 Desember -  Pemerintah akan mennggulirkan program e-money menggantikan program beras rakyat miskin yang dianggap belum sesuai dengan kondisi Indonesia masa kini.

Sebab kesiapan sistem dan infrastruktur yang mendukung progam itu belum ada.

Hal tersebut muncul dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dihelat Universitas Muhammadiyah Malang di Hotel UMM Inn, Rabu (11/12/2014).

“Pemerintah tampaknya terlalu tergesa-gesa akan memutuskan kebijakan mengganti program raskin dengan bantuan ke masyarakat miskin dalam bentuk e-money”, kata Suyatno, penggagas diskusi tersebut.

Selain Dosen UMM tersebut, seperti ditulis laman Tribun news, diskusi tersebut juga menghadirkan Dwi Sumartono (perwakilan Dinas Sosial Prov. Jawa Timur), Shoviatusholihah (Bag. Perekonomian Prov. Jawa Timur), Arsyad (Kepala Sub Divre Bulog Malang), Suyitno (Tikor Raskin Kota Malang), Prof Dr Jabal Tarik, Dr. Damat, Dr. Sutawi, Dr. Anas Ta’in, dan Dr. Rinekso Kartono.

Mereka ini bersepakat dan berpendapat bahwa dampak penghapusan program raskin akan membuat warga miskin makin sulit memenuhi kebutuhan pangannya.

Suyatno menambahkan,pemberian raskin bertujuan meningkatkan daya beli, serta meningkatkan akses keluarga kurang mampu.

“Terutama untuk kebutuhan pangan (beras), terutama akibat kenaikan harga BBMyang berimbas pada naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari,” paparnya.

Damat menambahkan, program raskin juga merupakan pilar program ketahanan pangan nasional. Maksudnya, pemerintah berkewajiban melindungi warga Negara dalam mencukupi kebutuhan pangan.

“Jangan sampai pemerintah membiarkan keluarga miskin menjadi semakin miskin,kekurangan pangan dan bahkan kurang gizi (mal-nutrisi)”, kata Damat.

Menurutnya Raskin mampu mengatasi masalah mal-nutrisi dan meningkatkan pemenuhan energi bagi keluarga miskin.

Penghapusan program raskin dengan e-money berarti pemerintah akan sengaja “melaparkan” keluarga miskin yang selama ini sudah kekurangan pangan.

Damat menambahkan diskusi ini untuk merespon keinginan pemerintah Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno, untuk mengganti program raskin dengan bantuan dalam bentuk e-money mulai tahun 2015.

“Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk memberikan masukan real kepada pemerintah sebelum memutuskan meluncurkan bantuan dalam bentuk e-money sebagai pengganti program raskin,” katanya. (Tn/Gs)

Jakarta, 12 Desember  - Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar sedang dikaji oleh beberapa kementerian. Kajian ini dimaksudkan untuk mendorong kinerja Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya dalam mencapai SPM.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad seperti dilansir laman Tribun News, mengatakan, persoalan di daerah terkait pendidikan tidak banyak berubah. Menurutnya, SPM akan membantu penyelesaian di daerah asalkan pemerintah daerah mempunyai kesadaran.

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat telah membantu untuk meningkatkan SPM. Pemerintah pusat telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah agar 27 indikator SPM pendidikan dasar bisa dipenuhi.

"Ini harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal dan kewajiban pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten," kata Hamid.

Direktur Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Subandi menambahkan, SPM telah direncanakan Bappenas untuk mewujudkan visi misi pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun.

"Pemenuhan hak yang harus diperoleh dan mendapatkan akses pendidikan sehingga mutu bisa tercapai," kata Subandi.

Sementara, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Komarudin Amin mengatakan, SPM merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap, SPM bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Terlebih madrasah memberikan sumbangsih kepada kemajuan pendidikan sebesar 20 persen.(Tn/Gs).

Jakarta, 12 Desember  - Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dan siap bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring (online), khususnya internet.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Yohana Susana Yembise, dalam Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation, Kamis (11/12/2014) di London, Inggris.

Minister Counsellor KBRI London, Dindin Wahyudin kepada ANTARA London, Kamis (11/12/2014)  malam mengatakan Menteri Yohana Susana Yembise, khusus diundang Pemerintah Inggris untuk menghadiri konperensi yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 10 dan 11 Desember.

Dalam pertemuan Global Summit to Tackle Online Child Sexual Exploitation ditujukan untuk menggalang kemitraan global dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, PM Inggris David Cameron hadir sebagai pembicara kunci.

Pertemuan dihadiri oleh pejabat tinggi dari 75 negara, di antaranya terdapat satu wakil presiden, 16 menteri, perwakilan dari lembaga internasional, LSM dan perusahaan multinasional seperti Facebook, Twitter, Vodafone, O2, Yahoo dan banyak lagi.

Dalam pertemuan itu Menteri Yohana Susana Yembise menegaskan komitmen kuat dan kesiapan Indonesia untuk bekerja sama dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak di media daring, khususnya internet.

Menurut Menteri Yohana Susana Yembise, sebagai negara dengan sepertiga populasinya adalah anak-anak, Indonesia yang memiliki 75 juta pengguna aktif internet di mana setengahnya adalah usia belia, sangat rentan terhadap kejahatan seksual anak di media internet.

Dikatakannya untuk menyikapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang utamanya berupa pencegahan dan proteksi yang juga melibatkan proses rehabilitasi terhadap korban.

Selain sebagai wujud pelaksanaan Convention on the Rights of the Child dan dua protokolnya, langkah-langkah ini juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah untuk tahun 2015--2019.

Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk Kepolisian, Kementerian PPPA, Kemkominfo dan instansi pemerintah lainnya serta kalangan industri informasi dan telekomunikasi untuk memastikan terlaksananya langkah-langkah tersebut secara optimal.

Kerja sama dengan mitra asing juga terus ditingkatkan antara lain dengan Child Exploitation and Online Protection Command Inggris dan Polisi Federal Australia.

Dalam mendorong kemitraan internasional, Menteri Yohana Susana Yembise mengusulkan intensifikasi kerja sama untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, pengutamaan penghapusan situs-situs daring berbahaya dan peningkatan filterisasi oleh perusahaan penyedia jasa internet (ISP), menguatkan jaringan kerja sama antar lembaga penegak hukum khususnya untuk mencari dan memonior pelaku kejahatan seks serta pengumpulan/berbagi data dan statistik.

Usai pertemuan, Menteri Yohana Susana Yembise, menyempatkan diri bertemu dengan pengurus Indonesian Networking Development United Kingdom/INDUK (perkumpulan Buruh Migran Indonesia di Inggris) bertempat di KBRI London pada Kamis malam.

Menteri Yohana Susana Yembise, berrdiskusi dengan pengurus INDUK tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, perlindungan bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA, perlindungan bagi anak-anak korban perceraian, dan perlindungan bagi perempuan yang bekerja di luar negeri. (Ant/Gs).

Jakarta, 11 Desember  - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi (Rakor) tentang penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji 2015, Kamis (11/12/2014) pagi di Ruang Rapat Utama Kemenko PMK, Jl Medan merdeka Barat No.3, jakarta. Dalam rakor dihadiri Menag Lukman, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dan para pejabat terkait dari K/L.

Menko PMK mengatakan bahwa Rakor ini sengaja dipercepat agar masing-masing kementerian dapat bekerja lebih dini dalam mempersiapkan momen tahunan ini.

"Inginnya pemerintah penyelenggaraan haji 2015 lebih baik, lebih terukur, dan lebih manusiawi," ungkap Puan.

Kuota jamaah haji Indonesia 2015 dipastikan tak bertambah

Sementara itu seperti dilansir laman Merdeka.com., kuota jamaah haji untuk Indonesia pada 2015 dipastikan tidak akan bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Kuota haji tetap sebanyak 168.800 orang.

"Kuota 2015 akan tidak berbeda dengan tahun 2014 sejumlah 168.800 orang," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 2015 di Gedung Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Lukman mengatakan kuota ini merupakan ketentuan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurut dia, jumlah tersebut sudah dikurangi 20 persen.

"Pengurangan 20 persen kuota diberlakukan Pemerintah Arab Saudi kepada semua negara karena mempertimbangkan daya tampung Masjidil Haram disebabkan renovasi," kata Lukman.

Sementara itu, Lukman belum dapat mengungkapkan berapa kebutuhan anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dia mengatakan pihaknya baru akan menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setelah membahas dengan DPR.

"Kami berharap betul dalam masa sidang awal usai reses sudah bisa diagendakan untuk pembahasan anggaran," ungkap Lukman.(Mc/Gs).

Jakarta, 11 Desember  - Indonesia mendapatkan kuota haji 2015 sama dengan kuota haji 2014. Jatah haji pada 2014 yakni 168.800 orang.

"Kuota 2015 akan tidak berbeda dengan tahun 2014," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, usai menghadiri rakor tentang penyelenggaraan haji 2015, Kamis (11/12/2014) di Kemenko PMK, Jl Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta Pusat.  Rapat dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani dan diikuti Menkes Nila Moeloek dan Wamenlu AM Fachir.

Menag menyatakan, seperti dilansir laman Detiknews, Indonesia mendapatkan jatah 168.800 jamaah akibat pengurangan kuota 20 persen dari pemerintah Arab Saudi. Hal ini terkait daya tampung yang menyempit akibat renovasi Masjidil Haram.

Menag menambahkan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2015 baru bisa diketahui setelah pemerintah membahas dengan DPR. Pihaknya berharap dalam masa sidang usai reses, DPR sudah mengagendakan pembahasan anggaran tersebut.

Khusus 2015, lanjut Menag, pihaknya sudah membentuk tim survei harga untuk menetapkan komponen BPIH. Salah satunya pemondokan yang harus berpatokan dengan harga di lapangan.

"Sehingga kita mampu mengantisipasi adanya potensi korupsi," ucapnya.

Sementara terkait kesehatan jamaah, Lukman menyatakan, pihaknya akan melakukan kajian mendalam terkait kemampuan jamaah dalam menunaikan ibadah haji.

"Selama ini seperti sejak di Tanah Air sudah ada jamaah haji yang menggunakan kursi roda, bahkan ada yang sudah terganggu ingatan," katanya. (Dn/Gs).

Jakarta, 11 Desember  - Menteri Agama Lukman hakim Saifuddin sebagai aparat pemerintahan  mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan lima nilai budaya kerja yang sudah disosialisasiskan, yakni integritas, profesionalitas, inovatif, bertanggung jawab, dan keteladanan.

Budaya kerja, dinilainya, tak lepas dari sistem yang dibangun. Bila sistem yang dibangun baik dan dapat dijalankan sebagaiamana mestinya, maka ia yakin akan membentuk karakter seseorang menjadi baik pula.

Lukman memberi contoh, jika warga Indonesia bepergian ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dan kemudian menyeberang ke negara tetangga, Singapura, maka banyak orang bersangkutan ikut berdisiplin tidak membuang sampah dan mengindahkan aturan lainnya.

Sistem yang dibangun di Singapura ikut membawa dan mendorong warga Indonesia ikut mengindahkan aturan di sana, tapi watak banyak orang itu kembali ke aslinya saat pulang ke Indonesia.
 

Sakitnya Di sini
 "Sakitnya di sini," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sambil menunjuk dadanya tatkala memberi pengarahan tentang keteladanan dan nilai budaya kerja di lingkungan kementeriannya.

Dalam pengarahan nilai budaya kerja di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (11/12/2014), ia menyatakan, seharusnya secara pribadi dirinya menjadi teladan bagi orang lain, baik saat bekerja maupun di hadapan publik. Tapi, ia dalam keadaan tertentu sebagai Menteri Agama (Menag) justru mendapat layanan tersendiri.

Ia pun menyatakan, seharusnya ikut antri bersama para tamu lainnya tatkala menghadiri pesta perkawinan, tetapi protokol justru mendahulukannya bersalaman dengan kedua mempelai dan orang tua mereka.

Begitu juga ketika bertolak ke kantor atau ke tempat lain, Lukman sebagai Menag mendapat pengawalan di jalan raya sehingga saat macet, warga dan para pengemudi pun tak mustahil dalam hatinya banyak yang melontarkan sumpah serapah.

"Saya merasa sakit juga. Sakitnya di sini," ujar Lukman Hakim, yang disambut tawa hadirin, termasuk Sesjen Kemenag Nur Syam, Irjen M. Jasin, dan Ary Ginanjar Agustian sebagai motivator pegiat transformasi budaya perusahaan.

Sesungguhnya, menurut Lukman, dirinya tak ingin mendapat perlakukan dan diposisikan berlebihan karena seharusnya ikut antri bersama warga lainnya baik saat resepsi pesta perkawinan maupun melintas di jalan raya.

Ia pun menyadari bahwa perlakuan dan pelayanan seperti itu sudah diatur dengan undang-undang sebagai menteri.

Untuk itu, Lukman menekankan, lima nilai budaya kerja Kementerian Agama dapat dipraktikkan semua pihak dalam kehidupan sehari-hari.(Ant/Gs).

Jakarta, 11 Desember  - Dinas Pendidikan (Dindik) se-Jatim sepakat melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 (K13).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat evaluasi implementasi K13 yang dipimpin Kepala Dindik Jatim, Harun, di Surabaya, Rabu (10/12/2014).

Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dindik Raga) Kota Batu, Mistin yang mengikuti evaluasi tersebut seperti dilansir laman Tribun News, mengungkapkan, untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Kadindik Jatim akan menyampaikan langsung kepada Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anis Rasyid Baswedan.

“Kalau dilanjutkan apa buku-bukunya (tahun ajaran baru) diberikan melalui BOS atau DAK, bagaimana ujiannya nanti. Untuk buku semester genap kami sudah teken kontrak. Kalau dibatalkan kan bagaimana kami dengan penerbit,” papar Mistin, Rabu (10/12/2014).

Jika kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, bukunya belum ada kejelasan.

“Apakah nanti disiapkan (kementerian)?” ujarnya.

Dalam rapat di Surabaya, sambung mantan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Batu ini, masing-masing kepala dindik sudah mengumpulkan kepala sekolah untuk ditanyai, ternyata, para kepala sekolah sepakat meneruskan K13.

“Semua sudah mengatakan, kalau kembali kita harus menyiapkan buku untuk siswa, padahal untuk K13 sudah disiapkan dan habis pakai. Tapi itu kewenangan ada di Pak Menteri,” terangnya. (Tn/Gs).

Jakarta, 11 Desember  - Kepala Humas BNN Kombes Sumirat Dwiyanto mengungkapkan, sebanyak 70 persen pengguna narkoba di Indonesia saat ini adalah pekerja di usia produktif. Sebanyak 22 persen lainnya adalah pelajar dan mahasiswa. Sementara 8 persen adalah kategori lain.

"Totalnya 4 Juta orang, kita paling banyak di ASEAN dari segi jumlah," Sumirat kepada Kompas.com, Rabu (10/12/2014).

Modus yang sering dipakai oleh para pengedar, kata Sumirat, adalah dengan menyamarkan narkoba menjadi semacam suplemen kesehatan. Umumnya, narkoba yang disebarkan adalah jenis baru sehingga masyarakat awam tidak bisa mengenalinya.

"Orang orang cenderung bekerja overtime dalam rangka kebutuhan hidup, mereka membutuhkan suplemen. Suplemen ini lah yang dijadikan modus bagi pengedar," ujar Sumirat.

Narkoba yang menyerang kalangan pelajar, mahasiswa dan pekerja di usia produktif ini, kata Sumirat, sangat memprihatinkan. Harusnya, mereka dapat mengemban ilmu dan menjalani karir dengan baik, namun justru harus terhambat karena menjadi korban narkoba.

"Karena itu kita sepakat yang namanya pecandu narkotika penanganannya lebih baik direhabilitasi daripada di penjara," ucapnya.

Terkait hukumannya, ada lima terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi pada Desember 2014. Pelaksanaan eksekusi itu tinggal menunggu surat dari Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Eksekusi bulan ini, Desember. Nanti akan ditembak, pasti. Tetapi, eksekusi akan menunggu surat dari Kejagung," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Presiden Joko Widodo memastikan akan menolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Kepastian itu disampaikan Presiden Jokowi di hadapan civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dalam kuliah umum yang digelar di Balai Senat Gedung Pusat UGM, Selasa (9/12/2014).

"Saya akan tolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Saat ini permohonannya sebagian sudah ada di meja saya dan sebagian masih berputar-putar di lingkungan Istana," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, kesalahan itu sulit untuk dimaafkan karena mereka umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa.(Kc/Gs).

Jakarta, 11 Desember  - Pemerintah menyatakan penyaluran salah satu kartu sakti Jokowi yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) perlu validasi data lagi. Sayangnya, pemerintah tidak menganggarkan dana untuk validasi data tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir laman Sindo news, mengatakan, semestinya penyaluran KKS yang berada di bawah koordinasi Kemensos ini divalidasi lagi. Penyaluran kartu KKS yang berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) kemarin masih memakai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

“Di bawah itu (di lapangan) angka kemiskinan sangat dinamis. Ada yang mendadak kaya, ada yang miskin karena tulang punggung keluarganya meninggal atau terkena bencana. Kami memakai data tua, padahal semestinya data tersebut harus divalidasi ke data 2014,” ungkapnya seusai Workshop Hari Antikorupsi di Kantor Kemensos, Rabu (10/12/2014).

Mensos menyampaikan, di setiap rapat kabinet pihaknya selalu mengungkapkan kondisi ini. Dia bahkan mengaku sudah berbicara khusus kepada Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Pemerintah seharusnya menganggarkan dana validasi karena penting agar kartu tepat sasaran.

Kemensos yang berwenang melakukan validasi karena memang diamanatkan undang-undang. Pemerintah menyatakan mungkin anggaran validasi data bisa diambil dari APBN Perubahan. Namun, menurut dia, terlalu lama jika menunggu APBNP. Opsinya bisa saja diambil dari anggaran cadangan risiko perlindungan sosial.

Menurut Mensos, pihaknya membutuhkan dana Rp300 miliar, namun itu hanya cukup untuk verifikasi data. Sementara pendataan dengan basis data terstruktur membutuhkan dana hingga Rp1,1 triliun. Ketua Pokja UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Ari Perdana menjelaskan, memang sasaran kartu sakti Jokowi adalah masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dia menyatakan, pembagian kemarin hanya persiapan menuju pembagian yang menyeluruh ke seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ke masyarakat yang berada di kawasan terpencil, tertinggal, dan terluar. “Kartu itu penanda, filosofi bahwa pemerintah ingin terjun langsung berperan membantu rakyat baik dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Ari menerangkan, kartu sakti yang diluncurkan Presiden adalah penanda pemerintahan ingin terjun langsung dalam kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah juga berjanji meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami arti penting kartu ini untuk kesejahteraan mereka.

Lebih lanjut Ari mengimbau kepada seluruh kalangan untuk mendukung program pemerintahan, terutama yang terkait program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay menyatakan, penyaluran KKS ini memang terburuburu.

Meski KKS dianggap baik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, ada dampak sosial di balik itu yakni ketidakakuratan data penerima kartu. Secara tegas dia bahkan menyebutkan langkah Kemensos yang menyalurkan kartu dengan data 2011 melanggar UU No 13/2011 Pasal 8 ayat 5 tentang Fakir Miskin.(Sn/Gs).

Jakarta, 10 Desember - Didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK), Sugihartatmo, dan Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP, Menko PMK yang juga sebagai Ketua Komnas Pengendali Zoonosis, Puan Maharani, berdiskusi dengan Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Zoonosis yang dipimpin oleh Sekretaris Komnas Pengendalian Zoonosis, Rahmat Sentika di kantor Kemenko PMK, Jakarta (10/12). (foto:deni)

Jakarta, 10 Desember - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Menerima audiensi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI), Budi Soesilo Soepandji, dikantor Kemenko PMK, Jakarat, Rabu (10/12). Turut mendampingi Menko PMK, Sekretaris Kemenko PMK, Sugihartatmo, Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama, Agus Sartono, dan Staf Khusus Menko PMK, Dolfie OFP. (foto;deni)