Berita dan Artikel

Jakarta, 1 Desember  - Presiden Joko Widodo suakhirnya mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental bertepatan dengan pelaksanaan Upacara HUT KORPRI ke-43 yang digelar di Lapangan Monas, Senin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Senin (1/11/2014) seperti dilansir laamn Antaranews, mengatakan meskipun pencanangan gerakan nasional revolusi mental tersebut tidak dilaksanakan secara simbolik, namun memang sudah diterapkan.

"Sudah jelas bahwa sekarang kita menerapkan gerakan nasional revolusi mental, jadi tidak lagi harus menggunakan hal-hal yang simbolik seperti penekanan tombol sirine, pelepasan balon atau penyerahan pataka," katanya.

Menurut Yuddy, simbolik-simbolik hanya digunakan pada zaman birokrat bermental priyayi, namun pada zaman birokrat yang merakyat seperti sekarang sudah tidak diperlukan lagi.

"Ya kalau pencanangan secara otomotis gerakan tersebut sudah bergulir di tengah masyarakat karena programnya pun sudah disiapkan beserta instrumennya," ujarnya.

Dia menuturkan instrumen daripada gerakan nasional revolusi mental tersebut sudah sebagian besar dijalankan oleh aparatur sipil negara, sehingga hari ini hanya dipertegas oleh Presiden Jokow Widodo bersamaan dengan momentum HUT KORPRI.

"Salah satu revolusi mental termasuk dalam pencanangan gerakan nasional yang tidak menggunakan simbolik apapun," katanya lagi.

Dia menambahkan revolusi mental ini dimulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana namun manfaatnya sangat besar bagi peningkatan pelayanan publik.(Ant/Gs).

Jakarta, 1 Desember  - Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan kelapa sawit di Deli Serdang Sumatera Utara, iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional dirasakan berat.

Pasalnya, seperti dilansir laman Tribun News, meski hanya perlu membayar Rp 19 ribu per bulan untuk pelayanan rumah sakit kelas 3, namun banyaknya jumlah anak, maka memberatkan.

"Kebanyakan mereka mempunyai empat orang anak sehingga ketika harus mengiur terasa berat karena harus membayar untuk enam orang," kata Kepala Puskesmas Aras Kabu Kecamatan Beringin Deli Serdang dr Ratna Tanjung saat mendapatkan kunjungan Sekertaris Jenderal Kemenkes, Untung Suseno, Sabtu (29/11/2014).

Ia pun berharap BPJS maupun pemerintah setempat bisa mengambil langkah-langkah untuk memberikan kemudahan.

"Terlebih pemerintah harus menjadikan orang tidak mampu itu menerima PBI," katanya.

Puskesmas Aras Kabu menjadi andalan warga sebagai tempat pelayanan kesehatan primier.

Mereka melayani penyuluhan ibu hamil, rawat inap yang semua diberikan secara gratis jika terdaftar menjadi peserta JKN.

Wilayah ini berada tidak jauh dari Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara. (Eko Sutriyanto)

Sunari Belum Pernah Dapat Bantuan Pemerintah

Sementara itu, Keluarga Sunari (60), di Dukuh Mugas, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, luput dari bantuan dana dari pemerintah.

Meski mereka hidup dalam kemiskinan, namun tidak pernah ada uang bantuan dari pemerintah yang pernah diterima.

Baik itu di masa bantuan langsung tunai (BLT), maupun hingga era Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.

Sunari tinggal di rumah berdinding anyaman bambu berlantai tanah liat bersama istrinya, Nawiyah (55) dan anaknya Sodri (22).

“Saya juga sudah menanyakan pada Pak RT, kenapa saya tidak dapat uang bantuan dari pemerintah tapi Pak RT hanya bilang, bersabar,” kata Sunari, Minggu (30/11/2014) sore.

Rumah Sunari yang berukuran 4x6 meter persegi itu terbagi dalam dua sekat. Bagian belakang untuk dapur dan kandang kambing, dan bagian depan adalah kamar yang merangkap ruang tamu.

Bila mau mandi atau buang air besar, mereka harus ke sungai, yang jaraknya sekitar 200 meter dari gubuk itu.

Untuk penerangan rumah, Sunari mendapat bantuan dari mushala yang jaraknya sekitar 500 meter.

“Kalau kencing, yang di kebun milik orang,” tambah Sunari, yang rumahnya jauh dari perkampungan, dan berdiri di tengah kebun.

Sunari mengaku, rumahnya itu berdiri di tanah milik saudaranya. Demikian juga dengan sepasang kambing yang ia pelihara.

Pekerjaan sehari-hari Sunari, adalah mencari kayu dan madu di hutan. Penghasilannya tidak menentu.

Sementara istrinya, menderita sakit paru-paru dan asam urat, sehingga memerlukan perawatan.

“Anak saya, Sodri yang menjaga emaknya di rumah dan mengantarkannya berobat. Sehingga Sodri, tidak bisa bekerja. Biasanya, ia bekerja sebagai kenek tukang batu,” kata Sunari.

Namun Sunari mengaku memegang kartu Jamkesmas. Sehingga, istrinya yang sakit, bisa berobat gratis di puskesmas maupun rumah sakit di Kendal.

Kemiskinan yang diderita oleh keluarga Sunari ini rupanya diketahui oleh LSM Serikat Rakyat Miskin Indonesia (RSMI) Kendal.

Mereka lantas melakukan penggalangan dana. Uang yang terkumpul kemudian dibelikan satu karung beras ukuran 25 kilogram, kasur lempit, meja kursi, dan uang tunai.(Tn/Gs).

Jakarta, 1 Desember  - Kompleksitas pendidikan di tanah air merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi pemerintah dan semua elemen masyarakat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengakui gentingnya pendidikan di Indonesia.

Gawat daruratnya pendidikan di Indonesia seperti dilansir laamn Tribunnews, meliputi berbagai aspek. Nilai rata-rata guru yang belum maksimal, kinerja rendah, mutu pendidikan, Program Internatioanl Study Assessment (PISA), persoalan kekerasan serta minat baca yang rendah.

"Berita buruknya, 75 persen sekolah Indonesia memiliki standar minimal pendidikan tidak layak," kata Anies, dalam pidato di hadapan Kepala Dinas se-Indonesia, Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Pertemuan ini juga dihadiri oleh eselon I dan II Kemendikbud. Menteri Anies sengaja mengadakan silaturahmi Kemendikbud dengan 650 kepala dinas seluruh Indonesia untuk menjelaslan potret pendidikan tanah air.

"Mereka yang kumpul disini adalah orang-orang yang persiapkan masa depan yang menyangkut soal pendidikan," ujar Mendikbud, dalam pidatonya di hadapan Kepala Dinas,.

Mendikbud menjelaskan materi tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Ia berharap dengan adanya peningkatan kualitas, pendidikan Indonesia akan bisa bersaing dengan negara-negara lain.

"Saya ingin berbagi beberapa program. Pendidikan kita, secara garis besar arahnya kemana, serta bagaimana kita bisa merubah, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan indonesia," katanya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menuturkan problem pendidikan ini tidak hanya berjalan saat ini. Menurutnya pendidikan Indonesia telah terhenti mulai dari 2000-2012.

"Ini potret dunia pendidikan 12 tahun yang stagnan. Kita harus bertarung dengan dunia luar dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama," tegas penggagas program Indonesia Mengajar itu.

Rentannya dunia pendidikan Indonesia terhadap masalah yang begitu beragam diharapkan adanya suatu sinergi antara pemerintah dan semua elemen. Menteri Anies menyebut penentuan Indonesia masa depan ditentukan langkah besar dalam mengubah dunia pendidikan masa kini.

"Jangan ini menjadi penyesalan bagi anak cucu kita karena ini juga salah kita," jelas Mendikbud.

Cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan ini meminta tenaga pendidik tidak melempar kesalahan baik antara pusat maupun daerah. Mendikbud menganggap semua elemen harus turun tangan untuk membenahi dan bekerja untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik.(Tn/Gs).

Jakarta, 1 Desember - Penyaluran dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak menuai beragam masalah. Data penerima tidak lagi akurat, terjadi pemotongan bantuan, dan sejumlah warga diketahui menggadaikan kartu perlindungan sosial.

Laporan dari beberapa daerah yang dikumpulkan Kompas sejak pekan lalu dan dikutip laman baranews, hingga Minggu (30/11) menyebutkan, beragam masalah itu menunggu penyelesaian dari pemerintah.

Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum merata. Data yang digunakan sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga menimbulkan kecemburuan di antara warga.

Belasan janda miskin di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, misalnya, tak tersentuh program tersebut.

Raswi (51), seorang janda di Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem, mengatakan, saat suaminya masih hidup, dirinya mendapatkan bantuan. ”Namun, setelah suami saya meninggal, sampai sekarang belum pernah dapat bantuan lagi,” kata Raswi.

Sumarti (57) yang hidup tak jauh dari kamar Raswi juga menyatakan tidak mendapat dana PSKS. ”Sejak dulu saya tidak mendapat bantuan,” ujarnya.

Ketua RT 004 RW 010 Rasmin Suherman mengatakan, dari 126 keluarga di wilayahnya, hanya 10 keluarga yang mendapat dana PSKS. Selebihnya ada sekitar 80 keluarga masuk kategori tidak mampu yang tidak mendapatkan dana tersebut. Ia menyatakan sudah mengajukan perubahan data itu kepada pemerintah, tetapi belum mendapat tanggapan.

Ketua RT 005 RW 007 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Hanan Wiyoko menyatakan, dari tiga penerima di wilayahnya, satu nama sudah meninggal, sedangkan yang lain tercatat dobel.

Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pencairan dana PSKS masih diwarnai adanya data ganda. Sekretaris Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Riyanto mengatakan, ada lebih dari 30 data ganda di desanya.

Riyono, perangkat Desa Ketawang di Kecamatan Gondanglegi, mengatakan, ada 36 nama yang ganda. Selain data ganda, Riyono juga menyatakan masih ada warga tidak mampu saat ini yang tidak mendapatkan dana PSKS.

Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pencairan dana PSKS berlangsung lancar walaupun masih banyak warga tidak mampu yang belum terakomodasi.

Tini Indarwati (47), warga RT 011 RW 003 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, mengatakan, ia tidak mendapat surat panggilan dari kelurahan walau tetangganya banyak yang dapat. Buruh cuci bersuami pengayuh becak ini mengatakan, saat kenaikan harga BBM sebelumnya, dia mendapat bantuan, tetapi itu pun hanya satu kali pencairan dan setelahnya tidak diundang, sementara bantuan diberikan selama setahun. Sebaliknya, di kelurahan tersebut, ada ketua RT yang mampu dan memiliki rumah permanen berlantai dua menerima dana PSKS.

Bupati Madiun Muhtarom berharap pemerintah dapat memastikan terlebih dulu data penerima.

Pemotongan

Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pencairan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi diwarnai pemotongan, dengan alasan untuk pemerataan dan tidak menimbulkan polemik bagi warga yang menilai pemberian kompensasi tidak tepat sasaran.

Pemotongan itu terjadi di wilayah Kecamatan Mantup. Di Desa Jotosanur, setiap penerima dana kompensasi dipotong sebesar Rp 40.000 untuk jatah dua bulan sebesar Rp 400.000. Menurut seorang warga, Ningsih (58), dananya dipotong pihak perangkat desa sehingga dia hanya menerima Rp 360.000.

”Katanya, akan diberikan kepada warga yang layak menerima, tetapi tidak dapat bantuan,” ujarnya.

Kepala Desa Jotosanur Dian Frajin menyatakan, pihak desa tak pernah meminta pemotongan dana, tetapi itu kebijakan lingkungan masing-masing. Dana yang terhimpun dari pemotongan tersebut dialihkan kepada warga miskin yang tak memiliki Kartu Perlindungan Sosial.

Kartu digadaikan

Lebih dari 100 warga di Kelurahan Babat dan Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Lamongan, merasa waswas dan terancam tidak bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pasalnya, Kartu Perlindungan Sosial—kartu lama yang biasa digunakan untuk menerima kompensasi—yang dimiliki digadaikan senilai Rp 100.000-Rp 125.000 per kartu.

Warga harus menebus kartu tersebut dengan nilai tiga kali lipat apabila ingin mendapatkan kembali kartu itu. Mereka menggadaikan kartu tersebut kepada perorangan yang menawarkan jasa gadai.

Kepala Desa Plaosan Suyoto menyatakan, hal itu terungkap saat ketiga warganya, yakni Wiji Narti (50), Samiran (51), dan Samkoyo (45), melaporkan telah menggadaikan Kartu Perlindungan Sosial.

Menanggapi masalah-masalah itu, Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ruddy Gobel menyatakan, kecil kemungkinan ada data ganda. Data telah digunakan sejak 2013 sehingga jika ada data ganda, semestinya terdeteksi sejak tahun lalu.

Soal penggadaian kartu, Ruddy mengatakan, hal itu tak ada gunanya. Alasannya, hanya yang bersangkutan yang bisa mencairkan dana. Pada saat mencairkan, petugas kantor pos akan melihat kartu tanda penduduk. (Kce/Bn/Gs)

Jakarta, 1 Desember – Dalam peringatan Hari Aids Sedunia, ternyata penderita Baru HIV justru terus bertambah. Seperti berbagai kota di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan jumalh penderita baru HIV. Penderita baru HIV yang mengalami peningkatan seperti yang dilansir berbagai portal yang tersebar di berbagai daerah antara lain Depok, Provinsi Riau, Demak, dan Jember

Penderita Baru HIV Depok Tiap Tahun Bertambah

Di Depok, seperti dilansir Portal Indopos, Ironis, penanggulangan penularan HIV atau AIDS oleh Dinas Kesehatan Kota Depok tidak teratasi. Setiap tahun penambahan penderita baru terus terjadi. Dimana penderita baru itu adalah anak-anak dan orang dewasa. Bahkan, pada 2014 saja penambahan penderita baru virus yang menyerang kekebalan tubuh itu mencapai 45 orang.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, Herry Kuntowo mengatakan, peningkatan penderita baru itu terjadi lantaran penggunaan narkoba melalu jarum suntik secara bergantian masih terus terjadi. Dan juga melakukan hubungan intim dengan banyak lawan jenis.
"Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh Dinkes. Setiap tahun justru pengidap baru bertambah. Penularannya menggunakan jarum suntik dan perilaku seks yang menyimpang ke banyak lawan jenis," katanya kepada INDOPOS, saat dihubungi, kemarin (30/11).    
Lebih lanjut, Kuntowo menjelaskan, yang ironisnya pengidap HIV baru itu adalah anak-anak dan remaja. Untuk anak-anak penularannya melalui air susu ibu (ASI), dan remaja melalui jarum suntik saat menggunakan narkoba, serta perilaku seks yang menyimpang. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun terjadi dan melanda warga kota tersebut.
Data yang dimiliki Komisi Penanggulangan AIDS Kota (KPAK) Depok, mencatat pada 2013, lalu, setidaknya sudah ada 301 orang di mana 36 di antaranya penderita baru. Dari total 301 orang yang terjangkit, 15 diantaranya sudah meninggal dunia. Kemudian peningkatan terjadi pada 2014 sebanyak 387 penderita HIV/AIDS dimana 45 diantaranya penederita bari. Dari total penderita tersebut 19 orang meninggal dunia. Para penderita yang meninggal itu disebabkan tidak mengkonsumsi obat anti retroviral virus (ARV) yang disediakan RSUD dan Dinas Kesehatan. 
Lebih jauh, Kuntowo menyebutkan, ada beberapa titik rawan penulai HIV di kota tersebut. Tertinggi pertama adalah Kecamatan Pancoranmas dengan jumlah penderita 62 orang. Setelah itu, disusul Kecamatan Sukmajaya dengan 49 orang, Cimanggis 41 orang, Cinere 35 orang, Beji 34 orang,  Sawangan 26 orang, Cipayung 21 orang, Cilodong 14 orang, Limo 8 orang, Bojongsari 7 orang, dan Kecamatan Tapos 4 orang. 
Karena itu, Kuntowo berharap perlu ada perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok dan sukarelawan dari masyarakat sendiri untuk bekerjasama menangani masalah ini. Pihaknya juga berharap, ada lembaga khusus yang fokus mengurus para penderita HIV/AIDS di kota Depok. Tidak hanya untuk menekan jumlah tersebut tapi juga untuk menangani penderitanya. 
Sementara itu, Pendiri LSM Kuldesak Kota Depok, Samsu Budiman menuturkan, penyebab meningkatnya penderita HIV atau AIDS itu karena minimnya sosialisasi menurunnya tingkat kesadaran penderita mengkonsumsi obat ARV. Ditambah dengan minimnya sosialisasi yang diberikan Pemkot Depok akan penggunaan obat tersebut. Serta, sulitnya mendapatkan obat tersebut yang hanya bisa di dapatkan ke RSUD.  
"Tingkat kesadaran para ODHA belum tinggi. Kemungkinan karena minimnya sosialisasi dari RSUD atau Dinkes. Ini yang harusnya diperbaiki agar peningkatan pendatang baru berkurang," tuturnya.
Budiman meminta Dinkes dan RSUD memberikan akses pengambilan ARV ke puskesmas. Kemudian juga mensosialisasikan informasi serta penyediaan tempat khusus pengambilan obat ARV untuk dikonsumsi. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan maka akan semakin banyak ODHA yang meninggal dunia kembali.
"Kami harap mereka tidak kesulitan lagi harus mengambil obat ARV di RSUD Depok. Jika bisa disediakan tempat dipuskesmas. Ini sangat penting untuk memberantas HIV," imbuhnya.(cok)

Penderita HIV/AIDS Terus Tumbuh Pesat

Sementara di Provinsi Riau, seperti dilansir Halloriau, angka penderita HIV/AIDS setiap tahunnya terus tumbuh pesat di berbagai wilayah. Di Provinsi Riau, selama 2014 saja hingga September lalu saja tercatat ada 2.610 pengidap penyakit berbahaya tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya  2.138 pengidap.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau dalam menyambut hari AIDS sedunia, 1 Desember, penderita HIV/AIDS di Riau tersebar di 12 kabupaten/kota. Rinciannya, terdapat 1442 orang pengidap HIV dan 1168 penderita AIDS.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin menuturkan data tersebut ditemukan selama pendataan dan perealisasian pencegahan kasus HIV/AIDS di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau sampai September 2014 lalu.

"Pendataan yang dilaksanakan tersebut masih belum merata, karena banyak dari masyarakat yang tidak mau diperiksa atau memeriksakan diri, padahal Diskes Riau sudah menyediakan fasilitasnya," ujarnya, Minggu (30/11/2014).

Selain itu, pihaknya juga menggelar kegiatan penyuluhan dalam menyambut HIV/AIDS sedunia terasebut di Car Free Day, Minggu (30/11/2014). "Kita tadi bersama Kanwil Kemenhum dan Ham menggelar acara penyuluhan bagi penderita HIV/AIDS," ujar Zainal

Ia juga menjelaskan dalam kegiatan penyuluhan tersebut memberikan pemahaman tingginya angka penularan dan pengidap HIV/AIDS itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit tersebut. Mengacu pada data yang ada, penularan didominasi melalui hubungan seks.

Selain itu juga melalui injecting drug users (IDU) di kalangan pengguna narkoba dengan suntikan, hubungan seks sesama jenis, atau melalui mother-to-child transmission (MTCT).

Menurut Zaial, untuk mengantisipasi penyebaran virus mematikan jenis HIV dan AIDS dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak dan ragam kalangan. "Khususnya pihak keluarga atau orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak-anaknya jangan sampai terjerumus dalam pergaulan bebas yang akhirnya melakukan hubungan seks diluar nikah hingga penggunaan narkoba," paparnya.

KPAD Kab.Demak Kewalahan

Sedangkan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Demak seperti dilansir laamn Tribunjateng, mengaku kewalahan dalam menekan laju jumlah penderita HIV/AIDS di wilayahnya. Hal ini lantaran minimnya anggaran yang tersedia  untuk sosialisasi dan juga pendampingan ODHA.

KPA berharap agar Pemerintah Kabupaten Demak sudi memberikan bantuan anggaran untuk peduli HIV/AIDS. Selama ini, aktivitas penanggulangan HIV/AIDS di Demak masih ditopang dana Global Fund dan Pemerintah Pusat.

Sekretaris KPA Kabupaten Demak, Zaenudin, mengatakan, pada tahun ini belum ada bantuan anggaran dari Pemkab terkait HIV/AIDS. Tentunya ini menjadi satu diantara pokok permasalahan utama yang menjadi kendala bagi pihaknya. Apalagi, Global Fund berencana akan menghentikan upaya pemberian bantuan anggaran terhadap HIV/AIDS pada 2015.

" Meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS menjadi cambuk bagi KPA Kabupaten Demak untuk berupaya keras melakukan sosialisasi. Tahun 2013 ada anggaran sejumlah Rp 50 juta dari Pemkab, tapi tahun ini belum. Kami berharap pemkab tanggap akan hal ini.  " kata Zaenudin, Minggu (30/11/2014).

Dikatakan Zaenudin, pada bulan Oktober tercatat ada 3 orang positif HIV. Ironisnya, meski pada November ini jumlah penderita HIV/AIDS belum tercatat seutuhnya. Namun dia berujar jika jumlahnya terus meningkat. " Data belum terkumpul secara rinci. Sementara ada tambahan 10 penderita HIV/AIDS pada November, " ungkap Zaenudin.

Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Sukardjo, menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi dan juga menggelar Voluntary Counseling Test (VCT) di beberapa wilayah di Kabupaten Demak. Harapannya masyarakat dibisa semakin mengerti apa itu HIV/AIDS.

" Bersama KPA kami Sosialisasi serta VCT di kampung nelayan dan juga tukang ojek. Kami akan perbanyak fasilitas tempat VCT d kabupaten Demak. Saat ini hanya ada di RSUD, " kata Sukardjo.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak, Susi Alifah, membenarkan jika pada tahun ini memang tidak ada hibah dan bansos dari untuk HIV/AIDS. Susi mengaku prihatin atas kondisi ini. Untuk itu pihaknya terus berupaya untuk mengajukan anggaran untuk HIV/AIDS.

" Insya'alloh 2015 ada anggaran untuk HIV/AIDS, " ujar Susi.

Untuk diketahui, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Demak terindikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Demak grafis lonjakan signifikan mulai terlihat sejak tiga tahun terakhir.

Pada 2012 tercatat jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 18 orang dengan 4 orang diantaranya meninggal dunia dan 2013 jumlah penderita HIV/AIDS meningkat mencapai 41 orang dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia.

Hingga September 2014 ini jumlah penderita HIV/AIDS meningkat lagi menjadi 45 orang dengan seorang diantaranya meninggal dunia. Total keseluruhan jumlah penderita HIV/AIDS yang ada di kota wali ini terhitung sejak 2003 hingga september 2014 tercatat mencapai 197 orang dengan 42 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia.

Mayoritas, mereka yang positif terinfeksi virus yang menyerang sistim kekebalan tubuh ini merupakan pekerja swasta.

Jumlah Terinfeksi HIV/AIDS di Jember Capai 1.335 Orang

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti dilansir laamn Antaranews, mencatat jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS di wilayah itu mencapai 1.335 orang.

"Jumlah penderita HIV/AIDS cenderung mengalami peningkatan setiap tahun dan tahun lalu jumlahnya sekitar 1.000 orang," kata Humas Dinkes Jember, Yumarlis, Minggu (30/11/2014).

Menurut dia, penderita penyakit yang mematikan tersebut tersebar hampir merata di 31 kecamatan di Kabupaten Jember dan tercatat sekitar 400 orang sudah meninggal dunia karena sudah masuk stadium lanjut.

"Dari jumlah tersebut, Jember menempati peringkat ketiga di Jatim dan merupakan daerah 'merah' dalam kasus penderita HIV/AIDS," tuturnya.

Penderita penyakit yang belum ditemukan obatnya tersebut didominasi oleh usia produktif dari berbagai kalangan seperti pelajar, mahasiswa, pengusaha, dan ibu rumah tangga.

"Pemkab dan Pemrov Jatim berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS dengan membuka pelayanan klinik Voluntary Councelling and Testing (VCT) di 10 lokasi di Jember," paparnya.

Pemeriksaan VCT sebelumnya hanya dilakukan di tiga rumah sakit milik Pemkab yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember, RSD Balung, dan RSD Kalisat, serta satu puskesmas yakni Puskesmas Puger.

"Saat ini pemeriksaan VCT sudah tersebar di sejumlah puskesmas lain seperti Puskesmas Jember Kidul, Puskesmas Kencong, dan Puskesmas Tanggul, sehingga dengan penambahan tempat pemeriksaan diharapkan penderita HIV/AIDS bisa terdeteksi sejak dini," katanya.

Sementara, Kepala VCT RSD dr Soebandi Jember, dr Justina Evy Tyaswati, mengatakan, sebagian besar penderita yang memeriksakan diri ke klinik VCT sudah masuk stadium dua dan tiga.

"Mereka sudah dalam kondisi parah datang ke klinik VCT, sehingga pengobatannya lebih sulit dibandingkan penderita yang masih stadium satu," ucap psikiater RSD dr Soebandi Jember itu.

Ia mengimbau warga yang memiliki risiko tinggi tertular HIV/AIDS untuk datang ke klinik VCT dan memeriksakan diri secara sukarela, agar dapat diobati sejak dini.(Ip/Hr/Tn/Ant/Gs).

Jakarta, 30 Nopember - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla telah meluncurkan tiga kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ketiga kartu tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi tujuannya sama: demi kesejahteraan rakyat.

KKS memberikan bantuan sosial langsung dan berlaku selama lima tahun.

Jakarta, 29 Nopember  - Sebanyak 12.000 warga yang tersebar di 41 desa di Kabupaten Mimika, Papua, belum mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut disebabkan karena minimnya ketersediaan tenaga dan infrastruktur.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com, 41 desa yang terletak di daerah pegunungan itu tersebar di lima distrik yakni, Tembagapura, Agimuga, Jila, Hoya, dan Alama. Diketahui bahwa Tembagapura adalah wilayah  beroperasinya PT Freeport Indonesia, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia.

Jakarta, 29 Nopember - Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani,  seperti dirilis Laman Topik Sulut, secara resmi membuka Festival Bentenan Lakban (Benlak), yang nantinya akan dilaksanakan hingga tanggal 30 November 2014 di kawasan wisata Pantai Lakban Ratatotok, Minahasa Tenggara (Mitra), Jumat (28/11/2014).

Jakarta (28/11)--- Iwan Eka S, Asdep Urusan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama pada Kedeputian IV Kemenko PMK, memberikan pengantar sekaligus paparan tentang Rapat Koordinasi mengenai Optimalisasi Wakaf di hadapan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Jakarta, 28 Nopember  - Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa madrasah akan digalakkan sebagai salah satu sarana pendidikan untuk revolusi mental sejak dini seperti tekad yang selalu diutarakan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Direktur Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag Prof Dr HM Nur Kholis Setiawan seperti dilansir laman Antaranews, dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa tantangan terbesar pengembangan madrasah adalah mengubah persepsi masyarakat tentang madrasah.

"Di sebagian kalangan masyarakat masih beranggapan bahwa madrasah bukanlah pilihan utama bagi pendidikan anak-anaknya. Madrasah masih dipandang sebagai sekolah alternatif jika anaknya tidak diterima di sekolah negeri atau sekolah swasta," kata Nur Kholis.

Ketika disinggung mengenai strateginya selaku Direktur Direktorat Pendidikan Madrasah, Pria kelahiran Kebumen (Jateng) itu menyatakan pihaknya tidak bisa memaksa masyarakat untuk memasukkan anaknya ke madrasah. "Kami menunjukan kepada masyarakat bahwa madrasah lebih unggul," ujarnya.

Meskipun secara fakta bahwa saat ini madrasah sudah lebih baik, namun bagaimana mengubah persepsi masyarakat agar tidak memandang madrasah hanya sebagai lembaga keagamaan tapi juga menjadi sebuah pilihan untuk pendidikan anak-anaknya. "Itulah yang menjadi tugas dan tanggungjawab Direktrorat Pendidikan Madrasah," kata Nur Kholis.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Madrasah disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang memiliki ciri khas. Ciri khas itu antara lain adalah adanya lima mata pelajaran yang tidak diajarkan di sekolah umum, seperti mata pelajaran Alqur’an Hadist, Fiqih, Aqidah akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Lebih lanjut di UU itu disebutkan bahwa tingkatan Madrasah antara lain Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD). Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK).

"Dengan ciri khas yang dimilikinya madrasah akan mampu melahirkan anak didik yang tidak hanya pintar tetapi juga benar. Saya dorong melalui berbagai program pembinaan maupun bantuan adalah menjadikan ciri khas yang dimiliki oleh madrasah itu tidak hanya sebagai ciri khas semata, tetapi harus mampu menjadi ruh untuk proses internalisasi lembaga pendidikan yang berkarakter," kata Nur Kholis.

Dia menambahkan, dengan menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berkarakter maka kualitas yang dihasilkan tentu adalah anak didik yang juga berkarakter.

"Jika pemerintahan Presiden Jokowi ini terkenal dengan jargonnya yaitu revolusi mental ternyata madrasah merupakan sarana pembentukan revolusi mental itu sendiri dengan pembentukan karakter anak didiknya," demikian Nur Kholis Setiawan.(Ant/Gs).

Jakarta, 28 Nopember - Mensos Khofifah Indar Parawansa melakukan blusukan ke rumah warga miskin di RT 06, RW 06, Kampung Cibogo, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat, Kamis (27/11/2014). Khofifah mengunjungi rumah warga miskin bernama Aan Diana (45).

Di dalam rumah sederhana seperti dilansir laman Kompas.com, berukuran 45 meter persegi itu, dia menanyakan soal bantuan melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepada Mensos, Aan mengaku sangat bersyukur masih bisa menerima bantuan dari KPS sebesar Rp 400.000 meski harus melalui perjuangan keras berdesak-desakan bersama warga miskin lainnya.

"Alhamdulillah sudah dapat Rp 400.000 walaupun anak saya sempat nangis karena kegencet-gencet," kata Aan di rumahnya, Kamis (27/11/2014) siang.

Meski menerima uang bantuan dari KPS secara utuh, istri seorang kuli bangunan ini mengaku kalau ada potongan sebesar Rp 50.000 yang ditarik dari seorang pegawai pemerintah setempat.

"Ada dari petugas RT datang ke rumah. Uang bantuan tadi dipotong Rp 50.000," ucapnya.

Walaupun uang bantuan sebagai penyambung hidup tersebut dipotong, Aan mengaku tidak keberatan.

"Enggak apa-apa bu, saya ridho (ikhlas). itung-itung bagi-bagi rezeki," ungkapnya.

Ibu empat anak ini menjelaskan, pemotongan uang bantuan tersebut sudah dikoordinasikan sebelumnya. Malam hari sebelum mengambil uang bantuan KPS, kata Aan, warga yang terdaftar diminta untuk berkumpul di sebuah aula untuk membicarakan rencana pemotongan tersebut.

"Jadi katanya uang Rp 50.000 itu (dialokasikan) buat warga yang enggak kebagian KPS. Masih ada yang harusnya dikasih (KPS), tapi enggak dapat. Kayak mertua saya, kemarin dia dapat Rp 75.000," ujarnya.

Mendengar kabar pemotongan itu, raut wajah Mensos sempat berubah. Namun, karena yang bersangkutan mengaku sudah ikhlas, Mensos tidak melanjutkan interogesinya.

"Ya sudah kalau memang ibu ikhlas," kata Mensos.

Keluar dari Kantor Pos, Dana PSKS Langsung Dipotong Rp 100.000

Lain di Cimahi, lain di Kabupaten Magelang, warga penerima dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di beberapa desa di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, rela jumlah uang yang diterima mereka tidak utuh. Mereka sepakat menyisihkan Rp 100.000 untuk diberikan kepada warga lainnya yang tidak kebagian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu.

Pemotongan uang itu dilakukan langsung oleh perangkat desa setempat sesaat setelah warga keluar dari loket pencairan dana PSKS di Kantor Pos Mungkid, Kabupaten Magelang.

Suripto (70), warga penerima PSKS asal Dusun Mlandi, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, mengaku tidak keberatan jika jatahnya dipotong menjadi Rp 300.000. Sebab sudah menjadi kesepakatan warga dan perangkat desa agar semua warga tetap menikmati dana PSKS.

“Tidak apa-apa ini, ini sudah kesepakatan warga, kok. Semua dipotong Rp 100.000," kata Suripto seusai mengantre pencairan dana PSKS, Kamis (27/11/2014).

Selain di Desa Pasuruhan, pemotongan uang PSKS juga dilakukan di Dusun Bayanan, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan. Tahyono, kepala dusun setempat, menjelaskan uang hasil potongan dari warga penerima kemudian dikumpulkan lalu akan diberikan kepada warga yang tidak mendapat dana PSKS.

Di Dusun Bayanan, sebut Tahyono, ada 55 warga yang menerima program ini. Sedangkan jumlah orang miskin lainnya termasuk para janda yang tidak terdaftar mendapat dana ini mencapi 60 orang. Dengan pemerataan tersebut diharapkan tidak ada lagi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“(Pemotongan) ini sudah melalui diskusi dengan pihak terkait, hingga akhinya disepakati uang yang diterima masing-masing warga disisihkan Rp 100.000. Kalau tidak ada kesepakatan saya tidak berani," kata Tahyono.

Selain bertujuan pemerataan, potongan tersebut juga akan digunakan untuk menutup biaya transportasi (sewa) dua buah mobil untuk mengantar-jemput warga. Tahyono menyebutkan, harga sewa mobil sebesar Rp 150.000 per hari per mobil.

Sebelumnya, pemotongan serupa juga diberlakukan ketika penyaluran dana Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan pembagian beras miskin (raskin) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami berharap proses pendataan program pemerintah dievaluasi lagi. Termasuk dengan melibatkan perangkat desa, sebab sebelumya kami tidak pernah dilibatkan dalam pendataan. Tahu-tahu disodori data penerimanya," tutup Tahyono.

"Harusnya Ada Antrean Khusus Penyandang Cacat di Pembagian PSKS"

Sementara itu, Sariyadi (57) berdiri dengan sabar meski harus berhimpitan dengan ratusan warga lain saat mengantre untuk mendapatkan dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/11/2014).

Namun, wajahnya tidak mampu menutupi rasa lelahnya. Pasalnya, warga Kampung Malanggaten, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, itu berdiri dengan bantuan tongkat.

Sariyadi adalah penyandang disabilitas. Kaki kirinya diamputasi karena sakit beberapa tahun silam.

“Capek juga, tangan saya pegal karena harus bertumpu pada tongkat, kalau tidak begini yang tidak bisa berdiri,” ujar Sariyadi yang mengaku sudah sekitar satu jam mengantre.

Sariyadi menyayangkan pihak panitia yang tidak memperhatikan dengan tidak memberi antrean khusus untuk para penyandang cacat seperti dirinya.

Selain Sariyadi, ada beberapa warga penyandang disabilitas yang turut mengantre. Ada pula ibu hamil dan warga lanjut usia (lansia).

“Semestinya dibedakan, antara warga biasa dengan yang ciri (disable) seperti kami,” tutur Sariyadi.

Namun, dia tetap bersyukur karena masih dipercaya mendapat dana PSKS sebesar Rp 400.000 dari pemerintah itu. Sariyadi mengatakan uang tersebut cukup membantu untuk keperluan sehari-hari keluarganya, apalagi dirinya hanya bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak mempunyai gaji tetap.

Hal yang sama dirasakan oleh Budi Purnomo (59), warga Kampung Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah. Dia bahkan tidak bisa mengantre. Untungnya, ada tetangga yang membantunya mengantre.

“Saya dibantu tetangga karena saya tidak mampu berdiri. Waktu berangkat tadi juga diantar orang,” ucap Budi.

Melihat kondisi beberapa warga yang kesulitan mengantre, panitia lantas mengambil kebijakan dengan mendahulukan warga penyandang disabilitas dan lansia. Beberapa fasilitas sebetulnya telah disediakan oleh panitia, seperti kursi dan tenda. Namun fasilitas tersebut tidak sebanding dengan banyaknya warga yang mengantre.

Pencairan dana PSKS kepada warga Kota Magelang dan Kabupaten Magelang sudah dimulai sejak Senin (24/11/2014) dan berakhir hingga Sabtu (29/11/2014). Ratusan hingga ribuan warga mengantri di setiap kantor pos yang ditentukan untuk mencairkan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Kantor Pos Magelang, Agus Sulistyo, menyatakan ada 94.651 rumah tangga sasaran (RTS) yang mendapat jatah tersebut untuk seluruh wilayah Magelang. Jumlah itu terbagi wilayah Kota Magelang sebanyak 4.501 RTS dan 90.150 RTS di wilayah Kabupaten Magelang. Masing-masing RTS mendapatkan dana PSKS sebanyak Rp 400.000.

“Kami harap pembagian ini terus berjalan lancar sampai semua RTS menerimanya dengan utuh. Kami memang berupaya membuat kemudahan dan kenyamanan dalam mengambil dana ini, seperti pemasangan tenda agar tidak kehujanan atau kepanasan dan diberi kartu antrian,” tutur Agus. (Kc/Gs).

Jakarta, 28 Nopember - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pentingnya menjamin kesejahteraan para guru. Akan tetapi, ia memandang kesejahteraan itu harus sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Kesejahteraan guru harus ditingkatkan terus-menerus, tetapi kesejahteraan tidak lepas dari mutu. Kalau kesejahteraan naik, maka mutu harus naik," kata Kalla pada acara puncak peringatan Hari Guru, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Kalla seperti dirilis Kompas.com, menegaskan, kesejahteraan guru juga harus diimbangi dengan peningkatan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, kesejahteraan itu juga harus mampu menyentuh semua profesi sehingga perlu ada dukungan dari semua lapisan masyarakat.

Kalla juga mengingatkan, peningkatan mutu pendidikan hanya dapat diciptakan dengan cara menguatkan metode pendidikan guru dan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Ia juga berpesan agar para guru tak berhenti belajar untuk mengimbangi pesatnya perkembangan keilmuan.

"Karena ilmu berkembang mendahului zamannya, biaya pegawai boleh turun, tetapi pendidikan harus naik," tutur dia.

Lebih lanjut Wapres dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas jasa dan dedikasi para guru yang telah mendidik dan mengajar anak-anak bangsa. Wapres juga mengingatkan agar guru terus meningkatkan kualitas diri dengan menjadi seorang pembelajar sejati.

Dua Pantun

Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan pantun tentang guru. Ada dua pantun yang dibacakan Wapres dan langsung mendapat tepuk tangan meriah dari sekitar 8.000 guru yang hadir dalam acara tersebut.

“Ke hulu membuat pagar, jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar, supaya jangan sesal kemudian,” tutur Wapres membacakan pantun yang telah disiapkannya.

“Ada satu lagi. Anak ayam turun sembilan, mati satu tinggal delapan. Untuk maju, ilmu jangan ketinggalan, pada guru kita gantungkan harapan,” kata Wapres melanjutkan pantun keduanya.

Sebelumnya, Wapres yang didampingi istri, Mufidah Jusuf Kalla, menyematkan tanda jasa Satyalancana Pendidikan bagi pendidik dan tenaga pendidik (PTK) yang berprestasi dan berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sebanyak 24 PTK menerima penghargaan ini. Mereka terdiri atas 11 orang guru, 8 orang kepala sekolah/madrasah, dan 5 orang pengawas sekolah/madrasah. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia ini ditetapkan dalam surat keputusan presiden. (Kc/Dikbud/Gs).

Jakarta, 28 Nopember - Menteri KoordinatorBidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menjelaskan bahwa data orang miskin di Indonesia harus terus diperbaiki.

Untuk itu, Menko seperti dilansir laman Inilah.com, menjelaskan bahwa data yang ada akan terus diperbaharui. Hal ini merujuk kepada data yang ada sejak 10 tahun lalu.

"Data yang ada kami pergunakan untuk kemudian kami perbaiki. Agar supaya akurasi dan fabilitasnya itu lebih akurat dari pada yang sudah dilakukan. Karena data itu dilakukan sudah 10 tahun yang lalu. Jadi kami tahun depan mulai ada pendataan yang baru untuk mensingkronkan, nggak mungkin kemudian membuang data yang sudah ada, dengan data yang baru. Saya rasa itu tidak efisien," papar Menko, Puan Maharani saat ditemui di Hari Kesehatan Nasional (HKN), Kamis (27/11/2014), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Sejauh ini, tambah Menko, data yang ada tidak bermasalah melainkan harus tetap diperbaharui.

"Bukan bermasalah, tapi kami memperbaiki, agar akurasi dan mengevaluasi dari hal - hal yang kemarin sudah dilakukan agar lebih baik pada tahun depan," tambahnya. (Ic/Gs).