Berita dan Artikel

Banyuwangi (19/11) -- Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Joaquin F. Monserrate, mengawali rangkaian perayaan Thanksgiving (Hari Bersyukur) di Bumi Blambangan 19/11/2014. Konjen AS tersebut melakukan transplantasi terumbu karang bersama Kelompok Nelayan Samudera Balai, Pemda Kab. Banyuwangi dan Asdep Urusan Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup Kemenko PMK di Pantai Bangsring. Bangsring. Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi, pukul 15.00. Joaquin F. Monserrate mengunjungi kelompok nelayan itu dan ikut melihat terumbu karang yang sudah di transplantasikan.

Jakarta, 24 Agustus 2014 - Presiden RI Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Pertemuan dengan Gubernur Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut guna membahas agenda pembangunan Indonesia ke depan guna meningkatkan interkoneksi wilayah-wilayah di nusantara. (ole)

Jakarta, 24 Nopember - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jabar, pada Senin (24/11/2014) pagi ini, bertemu dengan seluruh Gubernur di tanah air yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Sebelum rapat dinyatakan tertutup untuk wartawan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu pesan agar para Gubernur menyampaikan harapan dan keinginan dari provinsi masing-masing berkaitan dengan program pemerintahan Kabinet Kerja.

“Hari ini kita ingin sebetulnya mendengarkan keinginan-keinginan dari provinsi, terutama yang berkaitan dengan program yang sudah dimiliki oleh provinsi, sehingga nanti bisa disinkronkan dengan program yang ada di pusat, agar pusat, provinsi, kabupaten, dan konta ini terkonsilidasi dengan baik, bisa sambung semuanya,” pinta Jokowi.

Beri Kesempatan Mengawasi

Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI menyampaikan ucapan terima kasih karena Presiden Jokowi berkenan menerima para gubernur di Istana Bogor.

Gubernur Sulsel itu menyampaikan, bahwa Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelaraskan tugas-tugas di daerah. Sementara APPSI adalah wadah bagi para gubernur untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, baik langsung atau lewat Mendagri.

Para Gubernur, seperti dilansir portal Setkab.go.id., lanjut Syahrul, saat ini memegang 2 (dua) tugas yaitu tugas otonomi daerah dan perpanjangan langsung pemerintah pusat.

“Rekomendasi-rekomendasi yang telah dibuat oleh APPSI salah satunya menyampaikan perlunya program-program yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” tukas Syahrul.

Ketua APPSI itu berharap agar di bidang pemerintahan, Gubernur diharapkan lebih diberikan lagi wewenang untuk melakukan pengawasan langsung di daerah. “Dengan kekuatan para gubernur untuk memberiksan  reward penghargaan  dan sangsi kepada bupati. Saya kira pengendalian2 dapat dilakukan dengan lebih baik,” kata Syahrul.

Sepakat Subsidi BBM Dialihkan ke Program Kesejahteraan Rakyat

Sementara itu, Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) menilai tepat kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke program yang lebih bermanfaat langsung buat kesejahteraan masyarakat.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo (SYL) seperti dilansir laman Tribunnews, mengungkapkan sejak pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal ini sudah menjadi rekomendasi para Gubernur.

"Kami sudah sampaikan ke Pemerintahan yang lalu, presiden SBY dan kabinetnya bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang harus sebaiknya ditarik dan digantikan dengan program yang lebih bermanfaat langsung bagi rakyat," demikian disampaikan SYL dalam sambuatnnya saat bertemu Jokowi dan JK di ruang Garuda, Gedung Induk Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah mengalihkan subsidi BBM dengan menaikkan harga jual Premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500 dan solar menjadi Rp7.500/liter.

Jokowi mengalihkan subsidi langsung BBM ke program-program produktif. Seperti infrastruktur, perlindungan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, SYL katakan, APPSI berharap ketahanan pangan dengan menurunkan dana Rp1 triliun bagi daerah-daerah bisa memperkuat program prioritas pemerintahan Jokowi-JK lima tahun kedepan.

Jokowi menargetkan tiga tahun kedepan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Untuk mencapai itu, pemerintahan Jokowi telah memprogramkan pembangunan waduk dan irigasi dan lainnya untuk menunjang tercapainya target tersebut.

Kalau Kami Korupsi Penjarakan Kami

Dalam kesempatan tersebut, Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widowo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat.

Di hadapan Jokowi, para gubernur mengeluhkan pemeriksaan kepala daerah terkait kasus dugaan korupsi.

"Ada hal yang selama ini cukup mengganjal dalam setiap pertemuan adalah, kita sama-sama sepakat dalam pemberantasan korupsi, kami harap tidak ada lagi ruang dan celah korupsi di dalam lingkungan pemerintahan. Tapi kami berharap seluruh prosedur dan aturan yang selama ini menjadi bagian dari lingkup yang berkaitan dengan penanganan pemerintahan ditegakkan sesuai dengan aturannya," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo di hadapan Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Hadir dalam pertemuan ini para gubernur dari 34 provinsi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Kepada Jokowi, Yasin Limpo menyampaikan bahwa para gubernur berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Yasin, proses hukum yang terjadi selama ini seolah menerobos prosedur pemeriksaan kepala daerah.

"Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan delegitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, dirjen, inspektorat, ini diatur dalam undang-undang, Bapak Presiden," ujar Yasin.

Menurut dia, para kepala daerah merasa seolah-olah digilir untuk mencicipi proses hukum terkait kasus korupsi. Dengan demikian, kata Yasin, para gubernur merasa kehilangan akselerasi untuk membangun terobosan-terobosan.

"Kalau kami korupsi, penjarakan kami, tetapi kalau tidak, kami butuh kekuatan untuk melindungi kami," sambung Yasin.

Gubernur Sulawesi Selatan ini juga menyesalkan ekspose media terhadap para kepala daerah yang namanya terseret dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi. Terkait dengan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa, Yasin menilai sebaiknya pemanggilan oleh penegak hukum dilakukan melalui aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Pemanggilan aparat eksternal harus melalui APIP, aparat pengawasan internal. Kalau belum ada, kecuali tanggapan, ini membuat deligitimasi pemerintah, saling menjatuhkan," ucap dia.

Yasin meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengatur lebih lanjut masalah tersebut. Menurut dia, masalah seperti ini membuat para kepala daerah sulit mengambil sikap.

"Kami minta kepada menteri dalam negeri untuk pengaturan-pengaturan ini dilakukan. Sekali lagi, masalah korupsi, penjarakan kami, kalau itu kami lakukan. Tapi kalau tidak, diskresi kepala daerah adalah bagian kewenangan, sulit kami mengambil sikap, itu yang terjadi selama ini," sambung dia.

Di samping itu, Yasin berharap komunikasi antara menteri dan gubernur terus dilakukan. Ia meminta menteri berkoordinasi dengan gubernur terlebih dahulu sebelum turun ke kabupaten.

"Kami terimakasih semua menteri turun ke bawah, tapi kami berharap sebelum ke kabupaten, kami disampaikan agar kami bisa mengatur lebih baik. Kami takut ketinggalan kereta," tutur dia.

Sebelumnya, Yasin pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi meringankan atas permintaan pihak tersangka kasus dugaan suap Buol, Bupati Buol, Amran Batalipu.

Namun, Yasin menolak panggilan tersebut. Sebagai saksi meringankan yang diajukan tersangka, ia berhak untuk menolak atau memenuhi panggilan KPK.(Setkab/Tn/Gs).

Jakarta, 24 Nopember - Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Anies Baswedan mengingatkan pentingnya peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Anies tidak setuju jika guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Menurut Anies,seperti dilansir Kompas.Com,  jasa guru terus melekat pada diri setiap warga negara yang pernah dididiknya.

"Kita semua tahu bahwa kita semua yang ada di sini membawa jasa guru. Saya tidak setuju guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena setiap hari kita membawa tanda (jasa) itu," kata Anies di Jakarta, Sabtu (22/11/2014) dalam acara bertajuk "Indonesia WOW, Provinsi WOW".

Hadir pula dalam acara itu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Menjelang peringatan hari guru yang jatuh pada 25 November mendatang, Anies meminta masyarakat untuk mulai kembali memuliakan guru.

Anies meminta masyarakat untuk kembali mendatangi gurunya pada hari guru lalu mengucapkan terimakasih kepada para guru atas jasa-jasa mereka.

"Datangi gurumu, cium tangannya, dan tanya bagaimana kabarnya. Banyak yang belum berubah kondisinya sementara kita sudah berubah luar biasa," tutur Anies.

Dia juga menyampaikan bahwa guru adalah pekerjaan yang mulia di Indonesia. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang hebat, kata dia, diperlukan pula guru-guru yang hebat. Anies pun berjanji pihaknya akan meningkatkan kesejahteraan guru.

"Saya ingin 'Indonesia Wow' ke depannya. Anak-anak kita siapkan sebagai anak-anak yang hebat, guru-gurunya hebat. Jika gurunya hebat, anaknya juga hebat," tandasnya. (Kc/Gs).

Jakarta, 23 Nopember  - Kementerian Kesehatan  Republik Indonesia melalui Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Simposium Penelitian Pembangunan Kesehatan se-Asia Pasifik ke-2 yang diselenggarakan di Hotel Sahid, Jakarta, 18-20 November 2014.

Jakarta, 23 Nopember  - Perhatian pemerintah kepada guru-guru di daerah pelosok masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada guru-guru tersebut.

"Ke depan kita akan berikan perhatian jauh lebih besar perhatian itu dalam beberapa bentuk," ujar Anies di Kantor Radio Republik Indonesia, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Jakarta, 22 Nopember -  Guru penuai wajah masa depan Indonesia, dan di ruang kelas itulah anak-anak dipersiapkan untuk menyongsong masa depan. Sebab itu, menjadi guru adalah suatu kehormatan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumat (21/11/2014).

“Seiringan dengan rangkaian peringatan Hari Guru Nasional tahun 2014, izinkan saya memulai menyampaikan apresiasi kepada guru-guru kita di seluruh wilayah Indonesia yang telah mengabdi dengan sepenuh hati,” tutur Mendikbud.

Jakarta, 21 Nopember - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, memaparkan perkembangan terkini persiapan 'Sail Tomini 2015' dalam forum Rakor Persiapan 'Sail Tomini 2015, Jumat (21/11/2014)  di ruang rapat utama lt.7 Kemenko PMK, Jakarta.

Jakarta, 21 Nopember  - Pada hari peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.

Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, seperti dilansir laman Antaranews, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup.

"Ini berarti ada 5 juta anak Indonesia yang beresiko meninggal, jika angka kematian balita tetap pada tingkat di tahun 1990," kata Olsson di Goethe Institute, Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, kehadiran tenaga kesehatan terlatih saat melahirkan juga telah meningkat secara berarti, dari 32 persen pada tahun 1991 (Survey Demografi Rumah Tangga) menjadi 83 persen dalam periode 2009-2013, sehingga mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena komplikasi persalinan.

Hal ini menyebabkan penurunan kematian ibu secara signifikan dari estimasi 600 per 100.000 kelahiran menjadi antara 220 per 100.000 kelahiran pada tahun 2010 menurut model estimasi global (WHO, UNICEF, UNFPA, Bank Dunia. Tren kematian ibu: 1990-2010) dan 359 per 100.000 kelahiran menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada 2012.

Meskipun begitu, secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir. Di luar kemajuan yang telah dicapai, menurut beberapa perkiraan berbeda, antara 136.000 dan 190.000 anak meninggak di Indonesia setiap tahun sebelum ulang tahun ke-lima mereka.

Kebanyakan kasus meninggal disebabkan oleh penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah dan ditangani dengan mudah, seperti komplikasi pasca kelahiran, diare, atau pneumonia atau radang paru-paru. Ditambah lagi, setiap tahun lebih dari 10.000 perempuan meninggal saat melahirkan, suatu angka yang terlalu tinggi.

Peringatan 25 tahun KHA Pada kesempatan tersebut, UNICEF dan Pemerintah Indonesia bergabung untuk memperingati 25 tahun ditandatanganinya KHA, sebuah perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi di dunia. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi KHA.

"Selama dua setengah dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang besar sekali dalam bidang kesehatan dan nutrisi anak, pendidikan, dan perlindungan anak dari bahaya dan kekerasan," jelas Olsson.

Turut hadir Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan berkomitmen dalam pembangunan dan perlindungan anak dengan memegang empat prinsip yakni non diskriminasi terhadap anak, memeprtimbangkan perkembangan terbaik anak, hidup tumbuh berkembang, dan menghargai pandangan anak.

"Kita harus menjaga generasi kita untuk masa deoan. Anak-anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya agar dapat tumbuh maksimal, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu perlindungan tanpa perlakuan diskriminatif," tutur Yohana.

Setiap tiga menit  satu balita meninggal di Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF menyebutkan bahwa setiap tiga menit, satu balita meninggal di Indonesia atau sekitar 150.000 anak setiap tahun.

Meskipun, UNICEF mengumumkan bahwa angka kematian anak dibawah lima tahun telah berkurang lebih dari setengah dalam periode antara 1990 dan 2013.

Menurut Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia Gunilla Olsson, penurunan angka kematian terjadi dari 84 kematian per 1.000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan, apalagi secara keseluruhan upaya pengurangan angka kematian ibu dan anak telah melambat, bahkan mencapai titik stagnasi selama 5-10 tahun terakhir.

"Kita perlu mencari cara yang inovatif untuk menangani tantangan-tantangan yang mendasar ini," kata Olsson saat acara peringatan 25 tahun Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (20/11/2014) di Goethe Institute, Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise yang juga mengungkapkan bahwa masih banyak lingkungan keluarga yang belum aman dan nyaman bagi anak.

"Semoga Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera bisa memenuhi kebutuhan anak," ujarnya yang juga mengatakan terdapat program lain seperti Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah anak untuk meningkatkan angka kesehatan pada anak.

Angka kematian anak cukup tinggi di Indonesia disebabkan karena beberapa hal, antara lain jumlah orang yang buang air besar (BAB) sembarangan di Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di dunia (63 juta orang) dan sepertiga anak Indonesia tidak punya akses kepada air bersih.

Tidak adanya sanitasi dan keebrsihan, serta air yang tercemar menyebabkan diare dan penyakit mematikan lainnya. Sementara itu, sepertiga dari jumlah kematian anak di bawah satu tahun disebabkan oleh diare. Diare yang berulang juga menyebabkan gizi buruk.

Faktor lain, jumlah anak yang tidak diimunisasi lengkap di Indonesia menempati peringkat ketiga terbesar di dunia. Indonesia masih mengalami wabah penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin, seperti campak dan diphtheria, yang beresiko terhadap hidup dan kesehatan anak. Wabah ini mudah dicegah dengan mudah jika anak-anak divaksinasi pada usia yang tepat.

Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dalam hal jumlah anak yang menderita gizi buruk atau pendek menurut usia, yang dialami oleh sekitar 36 persen anak balita.

Gizi buruk masih menjadi penyebab utama kematian anak. Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan melanjukan ASI hingga usia dua tahun sangat penting. Anak yang pendek menurut usia (stunting) tumbuh dan belajar lebih lambat dari anak yang mendapatkan gizi baik.(Ant/Gs).

Jakarta, 21 Nopember - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyampaikan rasa bangganya sebagai bangsa Indonesia karena kita dapat menikmati negara yang aman, damai dibandingkan banyak negara lain.

Saat menyampaikan sambutanseperti dilansir portal www.setkab.go.id., pada peringatan Milad Muhammadiyah ke-102 dan pembukaan World Peace Forum, Kamis (20/11/2014) malam  di Gedung MPR Jakarta, Wapres Jusuf Kalla (JK) membandingkan dengan beberapa negara Islam di dunia yang penuh dengan bom, perkelahian, dan konflik besar yang tentunya menyengsarakan umatnya.

“Kita juga berbangga sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar, dapat menjalankan pemerintahan secara demokratis dengan aman. Berbeda dengan negara lain dimana pemilu artinya saling berkelahi, saling membunuh dan juga saling tembak-menembak,” lanjut Wapres.

Wapres mengemukakan selama 69 tahun kemerdekaan, telah terjadi 15 konlfik besar di dalam negeri. Dari 15 konflik itu, kata Wapres, 10 konflik terjadi karena ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan antar daerah, ketidakadilan sosial dan ketidakadilan politik. Hanya 5 konflik terjadi karena ideologi dan sparatis.

“Artinya adalah apabila kita ingin membawa hidup dalam kedamaian, yang sangat utama adalah menjaga keadilan bangsa antara masyarakatnya, antara daerah dan daerah,”ujar Wapres.

Wapres menggarisbawahi bahwa sangatlah penting menjaga kemakmuran bangsa dan kemajuan bangsa, karena kemiskinan bisa menyebabkan ketidakadilan yang bisa menyebabkan konflik.

“Menjaga persatuan, kemakmuran dan keadilan merupakan hal pokok untuk menjaga bangsa ini dari konflik,”tegas Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa semua agama mempunyai tujuan dan prinsip yang sama yaitu menjaga kedamaian. Bahkan, kita setiap hari mengucapkan salam, misalnya Assalamualaikum bagi mereka yang memeluk agama Islam, mengucapkan Shalom bagi mereka pemeluk agama kristen, dan Om swastiastu bagi pemeluk agama Hindu.

“Semua salam itu mendokaan semuanya,” ucap Wapres.

Tetapi,  mengapa salam yang diajarkan setiap agama dan mendoakan kebaikan bagi siapapun tapi masih terjadi konflik agama. “Karena ada di antara kita ada yang menjual murah surga, seperti dengan ajakan membunuh dan membakar akan masuk surga, dan melakukan bom bunuh diri,” ujar Wapres.

Wapres juga mengingatkan bahwa perdamaian tentu tidak dapat dicapai hanya melalui diskusi, tetapi dengan bertindak yang  adil dan mensejahterakan bangsa,” ucap Wapres.

Berkembang Pesat

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa peringatan milad Muhammadiyah yang ke-102 tahun masehi atau 105 tahun hijriah dirangkaikan dengan Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum) ke-5. “Banyak hadir saat ini dari berbagai latar belakang berbeda, seperti pimpinan agama, intelektual, akademisi, politisi, pengusaha, aktivis-aktivis perdamaian, dan media dari berbagai negara, karena forum perdamaian dunia sebagai ajang tukar menukar silaturahmi pengalaman,” ujarnya.

Bagi warga Muhammadiyah, kata Din, merupakan sebuah anugerah bahwa perserikatan yang dipimpinnya, dan berdiri pada 18 November 1912, kini telah berusia satu abad. “Melewati rentang waktu panjang, naik turunnya peradaban dan tantangan yang dihadapi, Alhamdulillah Muhammadiyah masih bisa eksis,” ujar Din.

Muhammadiyah kini sudah berkembang pesat dan telah memiliki 18 cabang istimewa yang berada di 18 negara. “Sungguh besar kesyukuran kami, Muhammadiyah tidak hanya dianggap sebagai gerakan nasional pendidikan tetapi juga gerakan nasional kesehatan dengan tidak kurang jaringan 500 rumah sakit yang dimilikinya,” ujar Din.

Tema milad Muhammadiyah kali ini adalah Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan. “Tema ini pulalah yang akan menjadi tema muktamar Muhammadiyah di Makassar pada Agustus 2015,” ucap Din.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan para duta besar dari negara sahabat. (Setkab/Gs).

Jakarta, 21 Nopember - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan bahwa  tiga ‘kartu sakti’ Presiden Jokowi, pemerintah berencana menyederhanakannya dalam satu fisik kartu saja.

“Kami sedang koordinasi lagi, agar kartu-kartu itu dapat diintegrasikan menjadi satu kartu saja. Masyarakat memang sempat bingung dengan tiga kartu itu,” kata dia kepada wartawan, Kamis (20/11/2014)  di Hotel Kempinski, Jakarta.

Kartu yang dimaksud ialah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tetapi nantinya hanya dengan satu kartu saja, masyarakat dapat mengakses sejumlah pelayanan hasil program pemerintah itu.

Langkah itu, ungkap dia, bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat program-program andalan pemerintah. Meski demikian, penyederhanaan kartu sakti menjadi satu fisik kartu itu, baru dapat dilakukan pada 2016.

“Cita-cita ini tidak mudah. Harus ada aksi dan koordinasi yang benar dari kementerian yang terkait. Tapi saya kira dengan bantuan mereka, cita-cita itu bisa tercapai. Ini semua demi memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan,” tutur putri bungsu Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri ini.

Menko PMK juga meminta maaf kepada publik, karena program kartu sakti Presiden Jokowi belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat luas. “Kami minta maaf, karena proses yang kami lalui memang cukup singkat,” ujarnya.

 Hanya 1 Juta Keluarga

 Sementara itu, Deputi Menko PMK Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat,  Chazali Situmorang mengungkapkan, penerima KKS hanya sekitar 1 juta keluarga yang berada di 19 lokasi di 10 provinsi seluruh Indonesia.

Jumlah itu diambil dari 15,5 juta keluarga yang telah terdaftar dalam program pemerintahan sebelumnya, yakni penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jumlah penerima KKS dikurangi, karena ketersediaan anggaran pemerintahan Jokowi yang terbatas.

“Dari jumlah penerima KKS itu, disisir berapa keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Didapatlah angka 161.000 anak. Mereka inilah yang penerima KIP. Untuk jumlah penerima KIS diambil dari data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” jelasnya.

Chazali pun memastikan bahwa jumlah penerima kartu sakti pada 2015 mendatang, akan bertambah. Pemerintah menargetkan 15,5 juta keluarga yang telah terdaftar sebelumnya menerima kartu sakti itu. “Tahun depan pasti akan bertambah,” tegas Chazali yang juga Ketua DJSN ini (Gs)

Jakarta (20/11) -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menerima penghargaan Peringkat 1 e-Transparency Award 2014 kategori situs kementerian paling progresif dari Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Henny S.Widyaningsih. Selain itu situs Kemenko PMK juga menyabet peringkat 8 situs pemerintah terbaik 2014. Acara ini berlangsung di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski.

Jakarta (20/11) -- Ibu Wakil Presiden Mufidah Jusuf Kalla didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (5 kiri), Ibu Gubernur DKI Jakarta Veronica Basuki Tjahaya Purnama (7 kanan), Ketua Pengurus Mutumanikam Nusantara Indonesia (MMNI) Herawati Hasan Wirajuda (4 kiri), serta juri kontes dan panitia pameran, menggunting rangkaian bunga, sebagai tanda pembukaan secara resmi Pameran Mutumanikam Nusantara 2014. Pameran berlangsung di Balai Kartini mulai tanggal 20-23 November 2014. (fik)